120711 Pasal Karet di UU ITE Agar Dicabut

JAKARTA—Yayasan SatuDunia meminta pasal karet yang terdapat di Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) agar dicabut karena berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE harus segera dicabut. Rencana pemerintah untuk mengajukan RUU revisi UU ITE harus mengagendakan pencabutan pasal karet pencemaran nama baik ini. Jika tidak, maka pasal keret dalam UU ITE akan menimbulkan korban dari rakyat jelata. Itu artinya kita berada dalam situasi yang lebih buruk daripada orde baru,” tegas Knowledge Manager SatuDunia Firdaus Cahyadi di Jakarta, Senin (11/7).
 Menurutnya, pasal karet dalam UU ITE adalah  Pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 28. “Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, baik politik maupun modal, cenderung menggunakan pasal karet ini untuk melindungi reputasi dirinya dari kritik masyarakat,” katanya.
Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, pasal tersebut menyatakan bahwa : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Pasal 28 menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam  Pasal 45 ayat (2) dinyatakan “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.
.
Diungkapkannya, sudah banyak contoh penggunaan pasal karet tersebut yang mengusik keadilan masyarakat seperti   Mahkamah Agung (MA) memutuskan perbuatan Prita Mulyasari yang menyebarkan keluhan terhadap RS Omni International di internet, adalah salah.
Selain Prita Mulyasari, beberapa orang lainnya juga pernah mendapat ancaman dengan menggunakan pasal karet ini. Bambang Kisminarso misalnya, polisi sempat menahannya berserta anaknya M. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden dalam pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik melalui UU  ITE. Sebabnya, ia mengajukan pengaduan kepada komisi pengawasan pemilu daerah bahwa para pendukung putra presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membagi- bagikan uang kepada para calon pemilih.
Selain itu ada Yudi Latif, seorang intelektual publik yang pernah terancam terjerat pasal karet UU ITE ini. Pada akhir tahun 2010 lalu, Yudi latif, dilaporkan ke Polisi oleh para kader Partai Golkar dengan tuduhan mencemarkan nama baik pimpinan partainya, Aburizal Bakrie.
“Melihat contoh-contoh kasus diatas, siapapun kita, akan berpotensi terjerat oleh pasal karet itu. Terlebih bila kita mulai berani memberikan kritik terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, baik politik maupun modal. Karena itu sudah saatnya pasal-pasal karet itu dicabut,” katanya.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s