080711 KPPU Duga Praktik Monopoli di Agen Inspeksi

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga terjadi praktik monopoli di bisnis agen inspeksi  (Regulated Agent/RA) sejak terbitnya Skep 255/IV/2011 tentang pemeriksaan barang di bandara Soekarno-Hatta yang merugikan masyarakat.
“Kami menduga adanya praktik monopoli. Karena itu pada hari ini dikumpulkan semua pemangku kepentingan di bisnis ini untuk di dengar masukkannya,” ungkap Anggota Komisioner KPP Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis (7/7).
Menurutnya, dalam bisnis agen inspeksi sejak terbitnya Skep 255/IV/2011 telah terjadi praktik oligopoli karena hanya ada tiga pemain yang ditunjuk oleh pemerintah.   Tiga agen inspeksi  yang ditunjuk oleh Ditjen Hubud berikut pentarifannya adalah PT Duta Angkasa Prima Kargo/ DAKP ( Rp 875/kg), PT Fajar Anugrah Sejahtera/ FAS (Rp 700/kg), dan PT Gita Avia Trans/Gatra (Rp 900/kg). Gatra dan DAKP menetapkan tarif untuk membawa barang hingga ke lini I, sementara FAS tidak sampai ke Lini I.
“Tidak tepat dalam kondisi oligopoli penetpan tarif diserahkan kepada pelaku usaha. Harusnya tarif itu ditetapkan oleh pemerintah agar bisa dikontrol masalah kualitas layanannya. Menteri Perhubungan harus menjelaskan kebijakan yang diambilnya ini,” tegasnya.
Dikatakannya, KPPU berencana nantinya mengeluarkan saran dan pertimbangan terkait kasus yang dipaparkan   di Kantor Menko Perekonomian, dan mengharapkan semua lembaga pemerintah yang terlibat untuk hadir. “Kita nantinya ingin menyampaikan pesan, jangan sampai peran monopoli yang selama ini dilakukan oleh negara diserahkan kepada swasta tanpa adanya kontrol. Kasus ini contoh yang bagus,” katanya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Indonesia (Asperindo) H Syarifuddin  mengharapkan adanya revisi dari beleid yang mengatur bisnis agen inspeksi terutama masalah isi aturan, infrastruktur, dan tarif.
Dijelaskannya,  kala belum ada agen inspeksi   hanya dikenakan biaya sewa gudang (Rp 260/kg), Sewa lahan depan gudang atau kade (Rp 125/kg), dan security charge (Rp 60/kg). Komponen security charge inilah yang diambil alih oleh Regulated Agent. “Sekarang ada agen inspeksi harganya melonjak dan bervariasi. Ini tidak hanya memberatkan pengusaha pengiriman barang, tetapi bisa menganggu makro  perekonomian karena kenaikan biaya tentu akan dibebankan ke pemilik barang yang berujung masyarakat enggan menggunakan kargo udara dan akhirnya transfer barang antar daerah terhambat,” jelasnya.
Diungkapkannya, dalam salah satu usulan revisi nantinya yang akan disorot adalah masalah Pasal 4 ayat 4 dari surat keputusan tersebut yang menyatakan badan usaha yang ingin menjadi agen inspeksi haruslah hanya bergerak dibidang pemeriksaan keamanan barang.
Menurutnya,  aturan ini bertentangan dengan prinsip dari Asosiasi Badan Penerbangan Sipil Dunia (ICAO) dimana agen inspeksi bisa perusahaan freight forwarder, warehouse operator, atau perusahaan yang berhubungan dengan maskapai dan bisa melakukan pemeriksaan keamanan barang.
“Jika terpaku pada aturan yang dibuat oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) ini menimbulkan biaya dan investasi tinggi karena harus membuat badan usaha baru dan hanya bergerak di satu bisnis. Inilah yang membuat tarif menjadi tinggi,” jelasnya.
Dijelaskannya, sebenarnya tiga agen inspeksi yang tersedia saat ini tidak sanggup menampung pemeriksaan untuk arus barang yang mencapai 977 ton per hari. Pasalanya, hanya dua agen inspeksi yang memeriksa untuk general trading, sementara satu agen inspeksi khusu untuk barang berikat.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Penerbangan Nasional (INACA) Tengku Burhanuddin mengungkapkan, dampak implementasi pemeriksaan keamanan barang oleh agen inspeksi membuat jumlah kargo yang diangkut maskapai menurun. “Saya belum hitung penurunannya. Satu hal yang pasti, pesawat tidak mungkin menunggu barang diperiksa terlalu lama, bisa terjadi delay berkelanjutan,” katanya.
Secara terpisah, juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan mengungkapkan,  instansinya akan mengevaluasi kebijakan dari agen inspeksi. “Kita ingin melihat yang menghambat itu aturan atau yang melaksanakannya,” jelasnya.
Menurutnya, beleid tersebut sudah dibahas dan disosialisasikan sejak lama. “Setiap  aturan yang dikeluarkan pemerintah tentu  tidak bisa memuaskan keinginan semua pihak , ada yg merasa dirugikan.  Kemenhub berkepentingan utk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan,” jelasnya.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s