240611 Pemerintah Segera Putuskan Tambahan Operator Haji

JAKARTA–Pemerintah berjanji segera memutuskan tambahan operator domestik untuk angkutan haji mengingat batas waktu penyelenggaraan semakin dekat.

“Batavia Air kan sudah mengajukan penawaran, kita harap segera diproses. Mudaah-mudahan akhir bulan (Juni) ini, harus sudah selesai karena kan sedikit lagi waktunya (pemberangkatan haji),” ungkap Menteri Perhubungan, Freddy Numberi seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/6).

Diungkapkannya, pihaknya  terbuka mengizinkan maskapai penerbangan selain Garuda Indonesia untuk ikut serta dalam mengangkut jemaah haji agar terjadi perang kualitas layanan.

“Harapan lebih dari satu operator, itu yang kita harapkan. Operator kita dorong lebih banyak lagi, kita senang hati dan terbuka siapa saja boleh ikut (tahun ini),” jelasnya.

Freddy, juga mengusulkan biaya dan tarif angkutan haji 2011 sebesar 1.839 dolar AS. “Itu dengan margin sebesar 10 persen,” ujarnya

“Besaran margin itu hanya patokan,  kenyataannya di tahun 2010 lalu, Garuda Indonesia hanya mendapatkan margin sebesar tiga persen dari pemberangkatan haji,” tambahnya.

Sebelumnya, Batavia Air telah mengajukan penawaran harga kepada Panitia Kerja Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2011 untuk bisa mendapatkan jatah pengangkutan haji sebanyak 30-35 ribu jamaah reguler untuk musim haji 2011.

Batavia Air menawarkan tarif sebesar 1.810 dollar AS untuk embarkasi Banda Aceh dan 2.008 dollar AS untuk embarkasi Makassar.

Saat ini tawaran angkutan haji reguler Batavia Air tersebut belum diputuskan oleh pemerintah. Tawaran itu lebih rendah dari yang diajukan Garuda Indonesia sebesar 2.076 dolar AS.

Selama ini layanan angkutan udara jamaah haji Indonesia dilayani oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.

Komisi VIII DPR RI pun meminta kepada pemerintah agar jasa angkutan udara jamaah haji Indonesia tidak dimonopoli oleh kedua maskapai tersebut.

Komisi VIII DPR RI juga menilai kinerja Garuda Indonesia kurang maksimal dalam mengangkut jamaah haji di tahun lalu. “Garuda telat sebanyak 200 kali karena alasan tekhnis dan sebanyak 188 kali karena alasan operasional. Perbaikan sangat diperlukan,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI, H.M. Busro dari Fraksi Partai Golkar.

Ditambahkan, Anggota Komisi VIII DPR RI, Tetty Kadi Bawono, permasalahan keterlambatan ini berlangsung dari tahun ke tahun.

“Tahun lalu itu lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. On time performance di bawah 50 persen,” kata Tetty.[Dni]

240611 Telkom Mulai Realisasikan Buy Back Telkomsel

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mulai
merealisasikan langkah untuk membeli kembali saham (buy back) Telkomsel di Singapore Telecom (SingTel) dengan membuka komunikasi  negosiasi ke operator asal Singapura itu.

“Kami sudah sampaikan secara resmi ke SingTel sesuai amanah
Rapat Umum Pemegang  Saham Luar Biasa (RUPSLB) Telkom yang diselenggarakan belum lama ini untuk melakukan aksi buy
back 35 persen saham Telkomsel yang dikuasai SingTel. Sejauh ini, pihak sana (SingTel) sudah paham dan membuka diri untuk berkomunikasi,” ungkap Direktur
Utama Telkom yang juga Komisaris Utama Telkomsel Rinaldi Firmansyah di Jakarta, Kamis (23/6).

Diungkapkannya, langkah yang akan dilakukan oleh perseroan
adalah akan membuka beauty contest untuk mencari konsultan keuangan yang akan
memvaluasi nilai dari Telkomsel saat ini. “Kami akan undang 4-5 konsultan keuangan untuk mengikuti beauty contest dalam waktu satu sampai dua bulan ini. Valuasi  Telkomsel harus dilakukan oleh pihak independen agar lebih fair nantinya dalam menentukan berapa harga saham Telkomsel kala dilepas,” jelasnya.

Diakuinya, sesuai amanat pemegang saham, buy back dilakukan untuk 35 persen saham Telkomsel yang dikuasai oleh SingTel, tetapi jika realita harga saham dari penguasa seluler
nasional itu tinggi, ada kemungkinan dilakukan pembelian secara bertahap. “Untuk
sampai ke tingkat teknis itu kita harus tunggu hasil kerja konsultan keuangan yang nanti ditunjuk. Sedangkan pendanaan melakukan buy back sepertinya akan
kombinasi dari internal dan eksternal. Saya perkirakan proses buy back ini memakan waktu lebih dari satu tahun ,” ungkapnya.

Berkaitan dengan hasil  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilakukan oleh Telkomsel pada Senin (20/6), Rinaldi mengungkapkan, secara legal telah disahkan pemekaran jumlah direksi di Telkomsel. “SingTel sudah menyetujui penambahan direksi itu.

Sedangkan untuk jabatan direksi yang sudah pasti adalah direktur utama, direktur keuangan, dan direktur Sumber Daya Manusia (SDM). Direktorat lainnya itu masih
dalam pembahasan nama-namanya. Kami akan melakukan assesment dari kalangan internal Telkom untuk menambah jajaran direksi di Telkomsel,” katanya.

Berdasarkan catatan, susunan direksi Telkomsel sekarang adalah Direktur Utama Sarwoto Atmosutarno,    Direktur Keuangan Triwahyusari, Direktur Perencanaan & Pengembangan Herfini Haryono, Direktur Operasi Ng Kwon Kee dan Direktur Niaga Leong Shin Loong.

Dua nama terakhir adalah
perwakilan dari Singtel. Pemekaran dilakukan  dengan menambah posisi direksi SDM, penjualan, dan Teknologi Informasi.

Telkom sendiri menginginkan posisi
direksi utama, keuangan, operasi, penjualan, dan SDM harus diisi oleh
perwakilannya.

Telkomsel pada tahun lalu omsetnya hanya  tumbuh  di bawah 4 persen atau sekitar 41,6 triliun rupiah dengan raihan 95 juta pelanggan. Sedangkan laba bersih hanya 11,326 triliun rupiah atau turun 13,6 persen dibandingkan 2009 sebesar 13,16 triliun rupiah.[Dni]

240611 Telkomsel Jamin Data Pelanggan

JAKARTA–PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menjamin data pelanggannya tidak akan bocor ke pihak Israel walaupun perangkat untuk penagihan dan Customer Relationship Management (CRM) disediakan oleh Amdocs yang berasal dari negara Yahudi itu.

“Kami menjamin  data pelanggan tidak akan bocor atau akan ada penyadapan di luar yang dilakukan oleh pihak berwenang di Indonesia walaupun kami menggunakan perangkat dari Amdocs,” tegas Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, Kamis (23/6).

Seperti diketahui, Telkomsel menunjuk Amdocs untuk sistim  Operating System Software, Billing Software System (OSS, BSS) dengan nilai proyek  senilai 1,2 triliun rupiah pada akhir Februari 2011 dan CRM  dengan nilai  sekitar  1,8 triliun rupiah pada Mei lalu.

Perangkat milik Amdocs digunakan oleh operator Tier 1 dan 2 di dunia tier 1 dan 2  seperti AT&T, British Telecom, dan, Sprint.

Amdocs tidak memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Semua operasional  dikendalikan dari kantornya di Singapura. Hal ini tentu membuat pengembangan sumber daya manusia lokal  yang dilakukan Amdocs menjadi terbatas dan ujungnya Telkomsel menjadi sangat  bergantung dengan service dari perusahaan tersebut.

Amdocs sendiri  eksis di tak kurang 60 negara.  Dalam laporan keuangan Amdocs di tahun 2009 disebutkan 100 persen saham Amdocs Inc yang berdomisili di Missouri, AS, dimiliki Amdocs Ltd yang bermarkas di Ra’na, Israel. Amdocs Inc hanya berperan sebagai principal operating subsidiaries atau anak perusahaan operasional Amdocs Ltd di Israel.

Menurut Sarwoto,masuknya industri telekomunikasi ke era broadband menjadikan  masalah  kapasitas,  cakupan dan sistem pendukung infrastruktur seperti, solusi billing,  CRM, storage, dan solusi lainnya  menjadi faktor penting untuk menang dalam berkompetisi.

Sistem itu diyakini  mampu  menurunkan biaya dan menjaga efisiensi operasional, serta mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan mengingat  permintaan konsumen kian  dinamis.

“Kami bisa pastikan  OSS,BSS dan CRM tidak berkaitan langsung dengan penyadapan atau bocornya data pelanggan karena semuanya dikontrol oleh Telkomsel. Untuk penyadapan itu adanya di signaling dan jaringan,” tegasnya.

Ditambahkannya, masalah CRM lebih berkaitan dengan contact center, provisioning, ordering, dan manajemen penomoran. ” Telkomsel memilih Amdocs karena perusahaan itu berkompeten dan proses peningkatan sistem handling pelanggan ini telah dimulai sejak dua tahun lalu,” tegasnya.

Direktur Network Solution Telkom Ermady Dahlan menyarankan, jika berkaitan dengan penyadapan ada baiknya dibuat badan independen sehingga ada standar prosedur dan penghematan biaya perangkat.

“Sekarang ini ada banyak lembaga negara bisa melakukan penyadapan sehingga operator harus mengeluarkan dana untuk membeli perangkat yang bisa hosting dengan masing-masing lembaga. Jika ini tersentralisasi tentu akan lebih baik karena ada standar dan biaya bisa dihemat,” katanya.

Anggota Komisi I Fardan Fauzan meminta Telkomsel tetap berhati-hati dengan penggunaan perangkat dari Amdocs karena Indonesia tidak memiliki hubungan dagang dengan Israel. “Banyak pejabat tinggi negara menggunakan nomor Telkomsel. Jika pengelolaan data dilakukan oleh perusahaan yang tak ada hubungan dagangnya tentu akan beresiko untuk kestabilitasan Indonesia. Telkomsel harus bisa menjaga data pelanggan,” tandasnya.[Dni]