210611 Menimbang Regulasi untuk Cloud Computing

 

Alih daya atau outsourcing di dunia Teknologi Informasi (TI) memang tengah menjadi fenomena. Salah satu yang menjadi tren adalah cloud computing atau komputasi awan. Inovasi ini  adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan jaringan berbasis Internet. Awan (cloud) adalah metafora dari internet.

Dari sisi jenis layanan,  Cloud Computing, terbagi atas tiga  yaitu  Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) dan Infrastructure as a Service (IaaS). Sementara dari sifat jangkauan layanan terbagi menjadi Public Cloud, Private Cloud dan Hybrid Cloud.

Konsep komputasi awan membuat belanja modal untuk  TI diubah menjadi biaya operasional sehingga terjadi efisiensi. Banyak kalangan mempercayai cloud computing akan mengurangi biaya operasional untuk TI  sebesar 77  persen, lebih cepat dalam memberikan nilai tambah sebesar 72 persen dan meningkatkan reliabilitas sebesar 50 persen

Menkominfo Tiffatul Sembiring mengungkapkan, isu cloud computing  sedang digodok untuk nantinya dimasukkan ke dalam RUU Konvergensi. “Segala yang berhubungan dengan cloud computing  sedang  digodok. Ini adalah sesuatu yang baru di Indonesia, karena itu  Kemkominfo mengambil langkah  memasukannya ke dalam RUU Konfergensi, dengan tujuan agar regulasinya jelas. Hal yang  harus diperhatikan dalam inovasi ini  terkait  masalah keamanan, terutama untuk pemerintah,” ungkapnya di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa keberadaan cloud computing tidak perlu diragukan lagi. Akses ke awan menjadi sama pentingnya dengan akses ke jaringan listrik, sehingga inovasi ini bisa disebut barang publik ke lima setelah gas, listrik, air, telepon sehingga  perlu diatur untuk keuntungan  publik.

Dikatakannya, hal yang menjadi perhatian utama dalam menyelenggarakan cloud computing adalah masalah keandalan sistem (reliability), ketersediaan akses pita lebar atau broadband, jaminan kerahasian data (privacy), membangun kepercayaan atau Built-in trust, dan keberlangsungan penyedia jasa (business continuity).

“Jika pun akan ada pengaturan sebaiknya  secara swa regulasi self regulatory yang merujuk pada pengaturan pelindungan  konsumen layanan tersebut seperti keandalan dan privacy. Selain itu tentu saja masalah jaminan kelanggengan dan kesinambungan dari penyedia jasa seandainya terjadi kebangkrutan di pihak penyedia jasa cloud computing,” katanya.

Ketua Bidang Teknologi Mastel Taufik Hasan menegaskan, regulasi tentang cloud computing harus ada untuk mencegah terjadinya monopoli di jasa ini pada masa depan. “Monopoli di sektor TI bisa terjadi karena langkanya sumber daya, hambatan yang tinggi untuk masuk ke pasar, dan kontrol terhadap platform. Di cloud computing tiga hal ini berpotensi dikuasai secara monopoli oleh pemain besar jika tidak diatur,” jelasnya.

Dijelaskannya, langkanya sumber daya bisa berarti terbatasnya bandwitdh untuk mengakses ke awan,  hambatan untuk masuk ke pasar lebih terkait pada skala ekonomi, dimana dibutuhkan investasi yang besar sehingga menutup kesempatan pemain bagi pemain baru, sedangkan kontrol terhadap platform termasuk standar menciptakan kondisi  mudah untuk membeli atau merger dengan layer atasnya (aplikasi) dan menciptakan kekuatan dominasi yang kuat.

Direktur Wholesales & Enterprises Telkom Arief Yahya meminta, faktor yang harus diperhatikan adalah masalah komitmen dari pemain asing untuk menggandeng investor lokal mengembangkan cloud computing.

“Harus ada regulasi yang mendorong kerjasama, mulai dari pemasaran hingga kepemilikan bersama. Selain itu juga perlu adanya perubahan paradigma dari sistem lelang yang cenderung pada kepemilikan menjadi sewa di pemerintah untuk mendorong tumbuhnya jasa ini,” katanya.

Sementara menurut Praktisi Telematika Teddy A Purwadi cloud computing merupakan pola jejaring yang bersifat limitless karena itu gagasan atas pembuatan regulasi cloud computing bersifat subyektif. “Sasaran atas regulasi tersebut akan tidak kondusif dalam makna kemanfaatan dan efektifitasnya, seperti minyak dan air. Jadi tidak diperlukan regulasi apapun soal cloud computing, karena bila diregulasi maka akan ditinggalkan oleh komunitas. Netizen nantinya akan melahirkan ‘istilah’ baru yang bersifat limitless,” katanya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s