210611 Strategi Bisnis : Infomedia Retailkan Contact Center. Merevolusi Bisnis Contact Center

Jika nama PT Infomedia Nusantara (Infomedia) disebut,  biasanya akan diasosiasikan dengan buku direktori alamat perusahaan alias yellow pages. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, perusahaan ini tidak sebatas hanya penyedia informasi itu.

Sejak  menjadi milik Telkom 100 persen setelah  anak usahanya Multi Media Nusantara (Metra)  membeli  49 persen saham milik PT  Elnusa Tbk di Infomedia  pada 30 Juni 2009 dengan nilai  transaksi 598 miliar rupiah, Infomedia mulai berubah dan lebih agresif mengembangkan bisnis.

Pada tahun lalu, Infomedia berhasil mencatat omset sebesar  869 miliar rupiah atau tumbuh 19 persen disbanding 2009. Sementara laba bersih dibukukan  126 miliar rupiah atau tumbuh 16 persen dibandingkan periode 2009.

Hingga kuartal I 2011, Infomedia berhasil meraup omset sebesar  178 miliar rupiah atau tumbuh  42 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, sedangkan laba bersih sebesar  5 miliar rupiah atau tumbuh 138 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Pada tahun ini ditargetkan omset dari Infomedia menjadi satu triliun rupiah dengan belanja modal sekitar 145 miliar rupiah.

Lini bisnis dari Infomedia yang akan dijadikan andalan adalah Business Process Outsourcing (BPO)  contact center dan outsourcing service akan menyumbang  65 persen bagi total omset, diikuti  printed ads dan digital rich content (30%), serta  printing dan publishing (5%).

Nilai bisnis dari  BPO Contact Center di Indonesia  diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah. Para pemain utama berikut pangsa pasarnya adalah Infomedia (52%), KPSG (19 %), dan sisanya diperebutkan oleh Valdo dan Asia Outsourcing.

Infomedia sendiri saat ini  memiliki 60 klien besar di Indonesia, diantaranya ialah Garuda, Pelni, Jasamarga, CIMB Niaga, Bank BNI, dan McDonald.

Indonesia sendiri memiliki  jumlah seat call center yang rendah dibanding negara tetangga yakni 20.000 seat.  Bandingkan dengan  Singapura (28.000 seat) dan Filipina (160.000 seat), apalagi jika dibandingkan dengan Cina (220.000 seat) dan India (350.000 seat).

BPO Call Center ini membuat perusahaan yang menggunakannya mendapatkan penghematan dan efisiensi biaya karena dari harus berinvestasi dan mengeluarkan biaya operasional dengan resiko adanya penyusutan, menjadi hanya mengeluarkan biaya operasional saja.

Revolusi Bisnis
Presiden Direktur Infomedia Muhammad Awaluddin mengungkapkan, perseroan mulai merevolusi model bisnis di contact center agar pasar yang digarap bisa lebih luas. “Selama ini persepsi pasar contact center itu adalah bisnis korporasi yang lebih bersifat wholesale dengan basis perhitungan call per seat sebesar 6-12 juta rupiah. Saya ingin bongkar model bisnis ini dengan meretailkan model bisnisnya,” jelasnya di Jakarta, Senin (20/6).

Dijelaskannya, Infomedia akan mengusung model bisnis baru untuk pasar retail yakni dengan konsep share agent call dimana satu nomor didedikasikan untuk sektor industri utnuk menjadi nomor contact center. Konsep ini mengubah pola penghitungan dari cost per seat menjadi cost per call.

Konsep berikutnya adalah menjual jasa melalui chanelling yang ditunjuk. Konsep ini untuk mengakali mulai dibutuhkannya nomor publik oleh pemerintah daerah atau pasar di daerah dimana Infomedia belum memiliki cabang.  “Nanti kami akan gandeng mitra untuk menjadi agen dari Infomedia di daerah, mereka cukup hanya punya workstation, sementara backbone dan konektifitas menggunakan jaringan Infomedia,” jelasnya.

Konsep terakhir adalah Remoted Hosted Call Center dimana posisi workstation ada di mitra Infomedia. Model bisnis ini sangat cocok untuk pengelola gedung tinggi yang tak perlu berinvestasi besar untuk membuat nomor pelayanan publik. Konsep ini telah dijalankan Infomedia dengan Rumah Zakat.

“Ke depan kami akan memberdayakan individu yang memiliki banyak waktu luang seperti ibu-ibu rumah tangga untuk menjadi outbound calling sales dengan meletakkan workstation di rumahnya, sementara untuk pengontrolan pemakaian telepon diberikan kartu prabayar. Kami hanya menyediakan database dari mitra ke mereka dan penggunaan backbone jaringan,” katanya.

Sinergi
Selanjutnya Awaluddin mengungkapkan, dalam mengimplementasikan model bisnis untuk retail contact center akan disinergikan dengan lini bisnis printed ads dan digital rich content. “Wujud nyatanya bisa dilihat pada portal infojajan.com yang kami luncurkan kembali secara resmi pada 18 Juni 2011. Ini bukan sekadar  situs kuliner  berbasis web 2.0 yang menekankan  pada user generated content, tetapi ada integrasi layanan Infomedia di dalamnya,” jelasnya.

Hal  itu adalah  diterapkannya konsep share agent call dimana disediakan satu nomor telepon tunggal untuk menjadi layanan publik mencari informasi bagi pengakses situs terkait kuliner. Nomor tunggal ini diyakini bermanfaat bagi pemilik usaha kuliner yang masih memiliki cabang sedikit dan enggan berinvestasi di contact center

Selain itu,  Infomedia juga akan menjadikan  merchant yang tergabung dalam situs  menjadi mitra dari program  sertifikat hadiah diskon yang dapat ditukarkan seperti yang dikembangkan oleh situs groupon.

“Nanti semua penawaran itu akan dibundling dalam satu pemasangan iklan. Ini tentu akan membuat portal ini semakin menarik. Kita sendiri menargetkan Infojajan.com mampu meraup 1,2 miliar rupiah dari iklan digital, angka ini minim sekali karena potensi iklan di media digital itu sekitar 4,25 triliun rupiah,” katanya.

Dijelaskannya, untuk mengembangkan  infojajan.com perseroan membagi dalam tiga tahapan. Hal ini sejalan dengan pola bisnis kuliner saat ini dimana yang ditawarkan adalah informasi, transaksi, dan delivery.

“Tahapan pertama telah kami kerjakan dengan memodifikasi infojajan.com, investasi untuk pengembangan portal ini sejalan dengan portal lainnya yang dimiliki Infomedia seperti YellowPages.co.id yakni sekitar 500 juta rupiah,” katanya.

Tahapan kedua adalah mengembangkan platform  layanan pesan dan pembayaran online dalam platform diskon dengan nilai investasi sekitar 1,5 miliar rupiah, ketiga mengembangkan delivery order. “Kita perkirakan investasi yang terserap untuk pengembangan portal ini sekitar 5 miliar rupiah hingga pertengahan 2012 nanti,” jelasnya.

Sementara Pengamat telematika Bayu Samudiyo mengatakan, langkah yang diambil oleh Infomedia dengan meretailkan layanannya sudah tepat jika ingin membesarkan nilai omset yang diraih. “Persepsi di masyarakat contact center selama ini hanya untuk layanan korporasi. Jika bisa diedukasi pasar dengan baik, ini akan membesarkan omset perusahaan,” katanya.

Menurutnya, hal yang menjadi tantangan adalah masalah penetrasi ke pasar retail serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan jasa contact center. “Walau ada Service Level Agreement (SLA) yang telah disepakati, biasanya di pasar retail itu masalah kualitas layanan menjadi menurun. Apalagi SDM di contact center ini turn over-nya lumayan tinggi sehingga akan menjadi biaya bagi perseroan untuk melatih orang,” jelasnya.

210611 Menimbang Regulasi untuk Cloud Computing

 

Alih daya atau outsourcing di dunia Teknologi Informasi (TI) memang tengah menjadi fenomena. Salah satu yang menjadi tren adalah cloud computing atau komputasi awan. Inovasi ini  adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan jaringan berbasis Internet. Awan (cloud) adalah metafora dari internet.

Dari sisi jenis layanan,  Cloud Computing, terbagi atas tiga  yaitu  Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) dan Infrastructure as a Service (IaaS). Sementara dari sifat jangkauan layanan terbagi menjadi Public Cloud, Private Cloud dan Hybrid Cloud.

Konsep komputasi awan membuat belanja modal untuk  TI diubah menjadi biaya operasional sehingga terjadi efisiensi. Banyak kalangan mempercayai cloud computing akan mengurangi biaya operasional untuk TI  sebesar 77  persen, lebih cepat dalam memberikan nilai tambah sebesar 72 persen dan meningkatkan reliabilitas sebesar 50 persen

Menkominfo Tiffatul Sembiring mengungkapkan, isu cloud computing  sedang digodok untuk nantinya dimasukkan ke dalam RUU Konvergensi. “Segala yang berhubungan dengan cloud computing  sedang  digodok. Ini adalah sesuatu yang baru di Indonesia, karena itu  Kemkominfo mengambil langkah  memasukannya ke dalam RUU Konfergensi, dengan tujuan agar regulasinya jelas. Hal yang  harus diperhatikan dalam inovasi ini  terkait  masalah keamanan, terutama untuk pemerintah,” ungkapnya di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa keberadaan cloud computing tidak perlu diragukan lagi. Akses ke awan menjadi sama pentingnya dengan akses ke jaringan listrik, sehingga inovasi ini bisa disebut barang publik ke lima setelah gas, listrik, air, telepon sehingga  perlu diatur untuk keuntungan  publik.

Dikatakannya, hal yang menjadi perhatian utama dalam menyelenggarakan cloud computing adalah masalah keandalan sistem (reliability), ketersediaan akses pita lebar atau broadband, jaminan kerahasian data (privacy), membangun kepercayaan atau Built-in trust, dan keberlangsungan penyedia jasa (business continuity).

“Jika pun akan ada pengaturan sebaiknya  secara swa regulasi self regulatory yang merujuk pada pengaturan pelindungan  konsumen layanan tersebut seperti keandalan dan privacy. Selain itu tentu saja masalah jaminan kelanggengan dan kesinambungan dari penyedia jasa seandainya terjadi kebangkrutan di pihak penyedia jasa cloud computing,” katanya.

Ketua Bidang Teknologi Mastel Taufik Hasan menegaskan, regulasi tentang cloud computing harus ada untuk mencegah terjadinya monopoli di jasa ini pada masa depan. “Monopoli di sektor TI bisa terjadi karena langkanya sumber daya, hambatan yang tinggi untuk masuk ke pasar, dan kontrol terhadap platform. Di cloud computing tiga hal ini berpotensi dikuasai secara monopoli oleh pemain besar jika tidak diatur,” jelasnya.

Dijelaskannya, langkanya sumber daya bisa berarti terbatasnya bandwitdh untuk mengakses ke awan,  hambatan untuk masuk ke pasar lebih terkait pada skala ekonomi, dimana dibutuhkan investasi yang besar sehingga menutup kesempatan pemain bagi pemain baru, sedangkan kontrol terhadap platform termasuk standar menciptakan kondisi  mudah untuk membeli atau merger dengan layer atasnya (aplikasi) dan menciptakan kekuatan dominasi yang kuat.

Direktur Wholesales & Enterprises Telkom Arief Yahya meminta, faktor yang harus diperhatikan adalah masalah komitmen dari pemain asing untuk menggandeng investor lokal mengembangkan cloud computing.

“Harus ada regulasi yang mendorong kerjasama, mulai dari pemasaran hingga kepemilikan bersama. Selain itu juga perlu adanya perubahan paradigma dari sistem lelang yang cenderung pada kepemilikan menjadi sewa di pemerintah untuk mendorong tumbuhnya jasa ini,” katanya.

Sementara menurut Praktisi Telematika Teddy A Purwadi cloud computing merupakan pola jejaring yang bersifat limitless karena itu gagasan atas pembuatan regulasi cloud computing bersifat subyektif. “Sasaran atas regulasi tersebut akan tidak kondusif dalam makna kemanfaatan dan efektifitasnya, seperti minyak dan air. Jadi tidak diperlukan regulasi apapun soal cloud computing, karena bila diregulasi maka akan ditinggalkan oleh komunitas. Netizen nantinya akan melahirkan ‘istilah’ baru yang bersifat limitless,” katanya.[dni]

210611 Flexi Perkenalkan Logo Baru

JAKARTA—Unit usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) di jasa Fixed Wireless Access (FWA), Telkom Flexi, memperkenalkan logo barunya ke pasar sebagai representasi karakter penyedia jasa  yang flexible, ramah, jujur, dan transparan.

”Setelah lebih kurang sepuluh tahun mewarnai dunia telekomunikasi Indonesia dengan logo  lama yang bernuansa warna pelangi (merah, kuning hijau), sekarang saatnya Flexi memiliki logo baru dengan warna biru  berlatar belakang  universal,  melambangkan air yang bening sebagai sumber kehidupan manusia serta merepresentasikan karakter Flexi yang flexible, ramah, jujur, dan transparan,” jelas Executive General Manager Telkom Flexi Mas’ud Khamid di Jakarta, Senin (20/6).

Ditegaskannya, walau memiliki logo baru, positioning Flexi di pasar tidak berubah yakni  menyediakan solusi komunikasi yang irit  dengan  tagline “Lebih  irit kan !” dimana saat ini  berhasil memikat  lebih dari 18,5 juta pelanggan.

Diungkapkannya, sejalan dengan diluncurkannya logo baru,  Flexi akan memulai babak baru yakni memberikan layanan  mobile broadband dengan kecepatan hingga  5 Mbps, yang dalam waktu dekat akan dirilis di 10 lokasi potensial di Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang,  Jogjakarta, Banjarmasin, Pekanbaru, Makassar, Denpasar, dan  Medan.

“Tingginya penetrasi internet di Indonesia yang tumbuh sekitar 60 persen belakangan ini serta pertumbuhan pengakses internet yang meningkat drastis mendorong kami untuk masuk di dalam bisnis yang berbasiskan broadband ini, selain itu mobile broadband Flexi juga didukung ketersediaan infrastruktur dan peningkatan kapasitas 6.000 BTS yang  telah tersebar di lebih dari 80 persen wilayah Indonesia” ujarnya.

Berdasarkan catatan, Flexi  membenamkan dana sebesar 200 hingga 300 miliar rupiah untuk mengembangkan jasa data pada tahun ini.  Rencananya Flexi  akan mengembangkan teknologi Evolution data Only (EVDO) Rev A dan B  yang akan selesai pada 17 Agustus nanti. Ditargetkan hingga akhir 2011 ada 100 ribu pelanggan menggunakan teknologi terbaru ini dan pada 2012 menjadi 500 ribu pelanggan.

Saat ini sebanyak satu juta pelanggan Flexi aktif menggunakan data dan diharapkan  menjadi dua juta pengguna pada akhir tahun nanti.  Pada tahun lalu Flexi mencatat pertumbuhan sebesar 20 persen dengan  rata-rata penggunaan pulsa (Average Revenue Per User/ARPU) sekitar 30 ribu rupiah per bulan. Telkom  berharap pelanggan Flexi pada 2011 bisa tumbuh 10-11 persen menjadi sekitar 20 juta pelanggan pada akhir 2011.[dni]

210611 APJII Siap Blokir Lagu Ilegal

JAKARTA—Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) siap memblokir peredaran lagu ilegal di dunia maya dengan syarat adanya kekuatan hukum yang menjadi dasar untuk aksi tersebut.

“Kami tidak keberatan untuk memblokir situs yang menyediakan lagu illegal asalkan dasar hukumnya kuat. Saya sarankan si pemilik lagu membuat laporan ke polisi kalau terjadi pembajakan, jika ada dasar hukum yang kuat, kami tinggal melaksanakan putusan hukum tersebut. Harus dipahami posisi PJI, salah-salah memblokir, malah kami yang dituntut balik,” kata Wakil Ketua Umum APJII, Sammy Pangarepan di Jakarta, Senin (20/6).

Menurut Wakil Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IDSIRTII) M. S. Manggalanny  melakukan  pemblokiran file sharing untuk memberantas lagu ilegal di dunia maya  bukanlah  solusi mengatasi pembajakan dan  nyaris mustahil dilaksanakan.

Hal in karena file sharing itu aplikasi Person To Person  alias antar penggunadan banyak yang menggunakan Virtual Private Network  Tunnel alias dienkripsi sehingga tidak  mungkin bisa dicegah. Makin sulit, karena dalam penyebaran biasanya pelaku  menyamarkan jenis atau ekstensi file sehingga filtering berbasis identifikasi file dan ukuran pun tidak akan mampu memblokir.

”Kita tidak bisa menang melawan barang yg digratiskan, lewat berbagai cara dan saluran akan selalu ada. Mereka yang menyebarkan material ini bukan sindikat yang mengambil keuntungan tetapi individu yang  istilahnya hacktivis. Mereka menganut ideologi karya cipta adalah milik dunia, tidak mau disebut pembajak karena yang dilakukan cuma membebaskan karya seni dari kapitalisme,” jelasnya.

Dijelaskannya, sebenarnya situs yang menyediakan file sharing memiliki aturan  yang harus dipatuhi pengguna yakni  dilarang menaruh file material yang dianggap illegal, dan pengelolanya pun secara rutin melakukan sweeping,” katanya.

Ditegaskannya,  tak ada larangan untuk menyelenggarakan layanan file hosting di Indonesia karena keberadaan material itu jelas tanggung  jawab personal para pengguna yang mengunggah, pihak penyedia layanan kalau tidak tahu menahu dan tidak bisa mendeteksi tidak  mungkin untuk  dipermasalahkan karena dia  meng-host ribuan bahkan jutaan file lain yang legal sehingga tidak  masuk akal karena pelanggaran pihak lain, pengelola situs yang diblokir.

Sementara Praktisi telematika Heru Nugroho Setio Utomo menegaskan,  seseorang yang meng-upload materi digital yang bukan haknya, itu tindakan kriminal sesuai  tertera di UU-ITE pasal 32.

”Terserah persepsi masing-masing pihak menginterpretasikan hukum, setahu saya pihak yang membantu tindakan kriminal juga bisa dihukum. Kita harus berfikir jangka panjang, yakni menyelamatkan musisi lokal yang menjadi korban dari pembajakan di dunia digital dimana kerugiannya mencapai sekitar 12 triliun rupiah,” ketusnya.[dni]

210611 BRTI Evaluasi DPI Incumbent

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengevaluasi Daftar Penawaran Interkoneksi (DPI) milik dua operator incumbent agar tidak terjadi distorsi di pasar yang bisa menimbulkan persaingan tidak sehat.

Kedua operator incumbent yang dievaluasi DPI-nya adalah Telkom untuk telepon tetap lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), serta Sambungan Langsung Internasional (SLI) dan Telkomsel  untuk seluler. Keduanya dinyatakan sebagai operator dominan  berdasarkan pendapatan kotor (gross revenue) lebih dari 25 persen secara industri.

“Kami telah mempublikasikan DPI kedua operator itu untuk mendapat tanggapan dari publik, khususnya penyelenggara telekomunikasi lainnya. DPI ini merupakan daftar yang berisi tata cara mendapatkan interkoneksi, waktu serta biaya yang dikenakan terhadap operator lain jika ingin berinterkoneksi dengan operator tersebut,” ungkap Anggota Komite BRTI Heru Sutadi di Jakarta, Senin (20/6).

Dijelaskannya,  setelah mendapat tanggapan dari publik, BRTI akan mengevaluasi kembali DPI keduanya, sebelum kemudian menetapkan  sebagai pegangan DPI operator dominan. Setelah proses ini selesai, operator dominan juga berkewajiban menghitung tarif dasar telekomunikasi yang dilayani untuk kemudian juga dievaluasi oleh BRTI.

“Kami  mengharapkan dengan penurunan biaya  interkoneksi, hal itu tercermin juga dalam tarif dasar yang nantinya disampaikan operator ke BRTI mengingat formula tarif ritel yang ditetapkan adalah biaya interkoneksi + retail service activity cost + margin, sehingga ada korelasi antara biaya interkoneksi dan tarif ritel,” katanya.

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto mengungkapkan, dalam DPI terbaru yang diserahkan terjadi penurunan sekitar 3-12 persen dibandingkan 2008 sesuai perhitungan pemerintah. Penurunan 3 persen terjadi untuk panggilan lokal, 12 persen untuk SLJJ.

Head of Corporate Communication Telkom Eddy Kurnia mengatakan, DPI baru tentu ada pengaruhnya terhadap bisnis Telkom. “Kami adalah pionir di bisnis ini, kita harapkan regulator mempertimbangkan secara komprehensif berbagai pengaruh terhadap kesehatan industri,” katanya.

Berdasarkan catatan, pendapatan interkoneksi berkontribusi hanya 5 persen bagi total omset Telkom. Pada kuartal I 2011 dari interkoneksi bersih Telkom membukukan sekitar 40 miliar rupiah, sedangkan pada tahun lalu sekitar 647 miliar rupiah.

Di negara lain yang memiliki tarif retail kompetitif mengusung konsep interkoneksi sebagai biaya jaringan ditekan serendah mungkin, sebab interkoneksi merupakan beban jaringan dari trafik telekomunikasi ke operator lain. Kala penetapan biaya interkoneksi untuk 2011, operator kecil banyak meminta penurunan biaya interkoneksi setara dengan 2008 yakni sekitar 40 hingga 60 persen, namun ditentang oleh pemain besar yang cenderung memilih angka 3-12 persen.[dni]