160611 Indonesia Ditargetkan Miliki 5 Kapal Offshore

JAKARTA—Indonesia dalam jangka waktu tiga tahun ke depan ditargetkan memiliki empat atau lima unit kapal yang bergerak dalam kegiatan penunjang operasional hulu migas lepas pantai atau offshore.

“Saat ini kapal untuk kegiatan khusus lepas pantai atau offshore masih dikuasai asing. Kami memberikan perpanjangan waktu penerapan azas cabotage bagi penggunaan kapal asing, ini harus menjadi tantangan bagi pelaku usaha pelayaran nasional untuk mendapatkan kapal offshore berbendera lokal,” tegas Menteri Perhubungan Freddy Numberi  di Jakarta, Rabu (15/6).

Diungkapkannya, dari data Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga saat ini sebanyak 24 unit kapal offshore masih ditunjang oleh asing. Padahal asas cabotage sudah mulai diberlakukan sejak 7 Mei 2011. Jenis kapal asing itu diantaranya diving support vessels, platform supply vessels, dan anchor handling tug.

Menurutnya,  asas cabotage diterapkan untuk memberikan peringatan kepada seluruh pihak yang bergerak dalam bidang pelayaran agar seluruh kapal yang berada di perairan Indonesia berbendera merah putih. Namun, dia mengakui, dalam perjalanannya, asas tersebut belum dapat diberlakukan seutuhnya. Karena BP Migas masih membutuhkan kerja sama dengan asing dalam hal penyediaan kapal penunjang operasional hulu di lepas pantai.

Untuk itu, perlu pembicaraan kembali antara pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan pihak perbankan terkait kepemilikan kapal offshore di dalam negeri.  “Indonesia memiliki potensi dan sumber daya yang cukup besar untuk lebih berkembang. Jadi kenapa masih menggunakan kapal asing,” jelasnya.

Direktur Jenderal Migas Evita Herawati Legowo mengungkapkan, Indonesia masih membutuhkan kapal penunjang operasi hulu migas di lepas pantai sebanyak 24 unit. Jumlah ini berkurang dari kebutuhan tahun 2010 sebanyak 56 unit. Sementara penggunaan kapal penunjang operasi milik Indonesia bertambah dari 500 unit pada 2010 menjadi 582 pada tahun ini. “Kami terus berupaya untuk mewujudkan asas cabotage,” kata Evita.

Evita mengatakan, kapal offshore milik asing masih diperlukan di Indonesia karena untuk menaikkan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia yang berdampak pada penerimaan negara. “Dulu, penerimaan negara dari migas mencapai 70 persen. Saat ini penerimaan dari migas berkisar 22-30 persen,” ujarnya.

Kepala BP Migas R. Priyono mengatakan, sejumlah kapal tertentu masih sulit disediakan oleh industri kapal Indonesia. Menurut dia, membutuhkan jangka waktu untuk industri nasional dapat menyediakan kapal yang dibutuhkan. “Kami juga meminta perbankan nasional agar mendukung,” jelasnya.

Menurutnya,  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2011  dapat memberikan kepastian hukum terkait asas cabotage. “Ini memberikan kepastian hukum agar kapal-kapal asing tadi agar bisa berlayar. Kami juga  terus mendorong implementasi secara menyeluruh agar operasi hulu nigas di lepas pantai dapat menggunakan kapal berbendara merah putih,” katanya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s