160611 Indonesia Ditargetkan Miliki 5 Kapal Offshore

JAKARTA—Indonesia dalam jangka waktu tiga tahun ke depan ditargetkan memiliki empat atau lima unit kapal yang bergerak dalam kegiatan penunjang operasional hulu migas lepas pantai atau offshore.

“Saat ini kapal untuk kegiatan khusus lepas pantai atau offshore masih dikuasai asing. Kami memberikan perpanjangan waktu penerapan azas cabotage bagi penggunaan kapal asing, ini harus menjadi tantangan bagi pelaku usaha pelayaran nasional untuk mendapatkan kapal offshore berbendera lokal,” tegas Menteri Perhubungan Freddy Numberi  di Jakarta, Rabu (15/6).

Diungkapkannya, dari data Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga saat ini sebanyak 24 unit kapal offshore masih ditunjang oleh asing. Padahal asas cabotage sudah mulai diberlakukan sejak 7 Mei 2011. Jenis kapal asing itu diantaranya diving support vessels, platform supply vessels, dan anchor handling tug.

Menurutnya,  asas cabotage diterapkan untuk memberikan peringatan kepada seluruh pihak yang bergerak dalam bidang pelayaran agar seluruh kapal yang berada di perairan Indonesia berbendera merah putih. Namun, dia mengakui, dalam perjalanannya, asas tersebut belum dapat diberlakukan seutuhnya. Karena BP Migas masih membutuhkan kerja sama dengan asing dalam hal penyediaan kapal penunjang operasional hulu di lepas pantai.

Untuk itu, perlu pembicaraan kembali antara pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan pihak perbankan terkait kepemilikan kapal offshore di dalam negeri.  “Indonesia memiliki potensi dan sumber daya yang cukup besar untuk lebih berkembang. Jadi kenapa masih menggunakan kapal asing,” jelasnya.

Direktur Jenderal Migas Evita Herawati Legowo mengungkapkan, Indonesia masih membutuhkan kapal penunjang operasi hulu migas di lepas pantai sebanyak 24 unit. Jumlah ini berkurang dari kebutuhan tahun 2010 sebanyak 56 unit. Sementara penggunaan kapal penunjang operasi milik Indonesia bertambah dari 500 unit pada 2010 menjadi 582 pada tahun ini. “Kami terus berupaya untuk mewujudkan asas cabotage,” kata Evita.

Evita mengatakan, kapal offshore milik asing masih diperlukan di Indonesia karena untuk menaikkan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia yang berdampak pada penerimaan negara. “Dulu, penerimaan negara dari migas mencapai 70 persen. Saat ini penerimaan dari migas berkisar 22-30 persen,” ujarnya.

Kepala BP Migas R. Priyono mengatakan, sejumlah kapal tertentu masih sulit disediakan oleh industri kapal Indonesia. Menurut dia, membutuhkan jangka waktu untuk industri nasional dapat menyediakan kapal yang dibutuhkan. “Kami juga meminta perbankan nasional agar mendukung,” jelasnya.

Menurutnya,  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2011  dapat memberikan kepastian hukum terkait asas cabotage. “Ini memberikan kepastian hukum agar kapal-kapal asing tadi agar bisa berlayar. Kami juga  terus mendorong implementasi secara menyeluruh agar operasi hulu nigas di lepas pantai dapat menggunakan kapal berbendara merah putih,” katanya.[dni]

160611 Telkomsel Pacu Penjualan Modem Bundling

JAKARTA—Telkomsel memacu penjualan modem dengan konsep bundling dimana telah menguasai 50 persen dari pangsa pasar penggunaan untuk mengakses internet.

“Penjualan modem dengan menggandeng mitra penyedia modem atau bundling menguasai pasar pengguna Telkomsel Flash. Kami menargetkan aka nada 1,5 juta modem bundling pada akhir tahun nanti, dimana 50 persen akan disumbang melalui penjualan bundling,” ungkap Manager Broadband Bundling Management Telkomsel Iwan Darmawan  di Jakarta, kemarin.

Diungkapkannya, pasar penjualan modem semakin keras di pasar sehingga berujung pada kualitas layanan yang cenderung menurun. “Kecepatan 384 kbps adalah awal yang didapat oleh pelanggan kala melakukan akses, tetapi setelah itu menurun tajam. Kualitas yang agak baik justru di daerah  agak longgar. Kita harapkan okupansi jaringan di daerah itu naik 60 persen pada tahun ini,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan survei yang dilakukan belum lama ini pelanggan menyenangi penawaran akses tanpa batas karena besarnya konten yang dinikmati. “Kami menggandeng  Advan meluncurkan paket bundling modem AdvanJetz untuk memenuhi kebutuhan itu dengan memberikan  akses internet tanpa batas  secara gratis selama 3 bulan yang dibanderol  369 ribu rupiah,” katanya.

Setelah gratis unlimited internet berakhir, pelanggan dapat menikmati layanan internet berkualitas dengan kecepatan akses hingga 512 kbps melalui beragam paket unlimited    mulai dari lima ribu rupiah  perhari.

Pada tahun ini Telkomsel menyediakan sekitar 20 jenis paket bundling modem internet dengan berbagai pilihan harga yang sangat terjangkau. Tersedianya beragam pilihan paket bundling modem ini direspon positif oleh masyarakat, di mana penjualan paket modem Telkomsel Flash mencapai 70.000 paket perbulan atau melonjak sekitar 250 persen dibandingkan penjualan tahun lalu. Saat ini dari 5,3 juta pelanggan Telkomsel Flash, sebanyak 1 juta di antaranya mengakses internet  menggunakan modem.

Head of Channel Distribution Advan Chandra Tansri menjelaskan, modem AdvanJetz DT8  memiliki kemampuan mengakses internet dengan kecepatan hingga 3,6 Mbps. “Bersama dengan Telkomsel, kami berkomitmen menyediakan satu juta paket bundling modem AdvanJetz yang kami harapkan mampu memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan berupa layanan berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau,” ungkapnya.[dni]

160611 First Media Optimistis VoD Diminati

JAKARTA—PT First Media Tbk (First Media) optimisis layanan Video on Demand (VoD) yang akan diluncurkan tak lama lagi oleh penyelenggara TV kabel ini akan diminati oleh 360 ribu pelanggannya.

“Kami menawarkan VoD yang berbeda dengan pemain lain. Hal ini karena First Media memiliki dua spektrum yakni frekuensi untuk penyiaran dan internet yang berada secara terpisah. Kondisi ini menjadikan kualitas gambar yang diberikan akan stabil ke pelanggan karena tidak berbasis streaming internet,” ungkap Direktur First Media Dicky Moechtar di Jakarta, Rabu (15/6)

Dijelaskannya, nantinya bagi pelanggan yang ingin mengakses VoD akan menggunakan jalur internet Fast Net untuk meminta video yang diinginkan, setelah itu dalam menyiarkan konten, perusahaan yang baru saja mendapatkan penghargaan  Indonesia’s Most Admired Companies 2011 untuk kategori Pay TV dari Frontier Consulting Group dan Bloomberg Businessweek itu akan menggunakan frekuensi penyiarannya.

“Alokasi frekuensi penyiaran kami besar sehingga konten tidak akan terganggu walaupun diakses secara konkuren atau bersamaan oleh banyak pelanggan.,” jelasnya.

Produk Fast Net yang baru mendapatkan penghargaan Word of Mouth Marketing 2011 dari Onbee Marketing Research ini  memiliki kecepatan akses    mencapai 12 Giga bite/second, dari kondisi 3 tahun lalu hanya 80 Mega bite/second.

VOD adalah layanan yang  memungkinkan pelanggan untuk memilih sendiri program video dan klip yang ingin ditonton. Layanan ini juga memungkinkan pelanggan menyimpan program siaran TV yang diinginkannya untuk ditonton saat waktu luang dan berulang kali. Groovia TV milik Telkom yang berbasis Internet Protocol TV (IPTV) juga menjadikan VoD sebagai andalan untuk meraih 300 ribu pelanggan akhir tahun ini. Layanan VoD milik Groovia mampu melayani 3 ribu pelanggan secara konkuren.

Fist Media sendiri  telah  menginvestasikan biaya sekitar 50 juta dollar AS (Rp 427 Miliar) untuk memperluas jaringan internet dan TV kabel ke rumah-rumah yang disasar untuk triple play sebanyak 150 ribu unit sambungan home pass. Perseroan  membidik pengguna layanan Triple Play digunakan 435 ribu pelanggan atau tumbuh 28 persen dari posisi 2010 sebanyak 340 ribu pelanggan.[dni]

160611 Bakrie Telecom Lowongkan Posisi Wadirut

JAKARTA—PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) memutuskan untuk tidak mengisi posisi Wakil Direktur Utama (Wadirut) Bidang Jaringan yang ditinggalkan M.Danny Buldansyah sejak 7 Juni 2011.

“Posisi Wadirut bidang jaringan tidak akan diadakan lagi. Nantinya, hanya akan ada direktur bidang jaringan dimana  kalangan internal yang dinilai mampu akan dipromosikan untuk menduduki posisi itu,” ungkap Presiden Direktur Bakrie Telecom Anindya N Bakrie di Jakarta, kemarin.

Ditegaskannya, walau untuk pembangunan jaringan tidak dipegang oleh posisi wadirut, tetapi proses pengembangan infrastruktur dari BTEL tidak akan terganggu. ”Kami sudah punya sistem dan regenerasi eksekutif berjalan baik. Di dalam BTEL ini banyak orang lokal yang jago mengembangkan jaringan telekomunikasi,” katanya.

Sebelumnya,  Danny Buldansyah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan beralih ke  Qatar Telecom (Qtel) karena ingin mendapatkan tantangan baru di perusahaan asing tersebut. Danny bergabung dengan BTEL empat tahun lalu dari XL Axiata untuk  melakukan pembenahan jaringan infrastruktur pemilik merek esia itu.

Komposisi direksi BTEL saat ini selain Anindya adalah Wadirut bidang pemasaran Erik Meijer,  Wadirut bidang keuangan,  Jastiro Abi, serta  Direktur Independen,  Rakhmat Junaidi.

Kabar beredar, Danny ditugaskan oleh Qtel untuk ikut mengembangkan anak usahanya di Indonesia yakni PT  Indosat Tbk (Indosat). Proses masuknya Danny ke jajaran direksi Indosat akan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 24 Juni nanti. Agenda RUPSLB adalah mengganti satu direksi dan komisaris.

Posisi yang ditempati Danny di Indosat nantinya antara Chief Operating Officer (COO) atau Direktur Wholesales & Enterprise. Jabatan COO di Indosat lowong sejak awal 2010, sedangkan Direktur Wholesales & Enterprise yang ditempati oleh Fadzri Sentosa mulai berakhir masa jabatannya.[dni]

160611 Menanti Dukungan Pemerintah

Tingginya penggunaan internet  ternyata seperti dua mata pisau yang berbahaya. Di satu sisi, internet bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian karena bergeraknya industri kreatif yang tidak membutuhkan sumber daya alam secara besar.

Tetapi di sisi lain, aksi tidak menghargai karya cipta juga semakin merajalela dengan alasan klasik, dunia internet adalah borderless dan selalu menawarkan hal yang gratis. Salah satu industri kreatif yang paling terpukul dengan aksi pembajakan melalui internet adalah musik.

Sejak 2004, industri musik digital di dunia terus meroket seiring perkembangan tren teknologi dan internet. Berdasarkan survei dari Razorfish Feed Study & NPD Group, pasar musik digital dunia tumbuh lebih dari 1000 persen sejak 2004 hingga 2009 dengan omset  4,6 miliar dollar AS.

Sayangnya, omset musik digital terus turun 31 persen karena pembajakan melalui download musik ilegal. Nilainya terus turun karena saat ini, 95 persen musik digital yang diunduh dari internet tidak berbayar walau  62 persen masyarakat  mendengarkan musik melalui dunia maya.

Di Indonesia, survei yang dilakukan oleh kelompok Heal Our Music (HOM) terhadap 111 anak muda tentang mengunduh lagu di internet membuat pelaku industri musik mengurut dada.

Tercatat, sebanyak 53 persen menyatakan jika lagu yang disediakan adalah gratis, kenapa harus memilih membayar, walaupun diketahui lagu itu adalah bajakan. Sedangkan 49 persen menyatakan tahu bahwa mengunduh lagu bajakan adalah illegal, tetapi tidak peduli, sisanya mengambil sikap tidak peduli.

Di negeri ini tercatat 15 server-server illegal dimana per April 2011 sebanyak 118.525.000 lagu diunduh  dari situs-situs tersebut  atau setiap detik sebanyak 92 lagu bajakan diunduh dari internet.

Periode Januari-Desember 2010, tercatat omset lagu legal di Indonesia  sekitar 1,811 triliun rupiah dengan jumlah lagu diunduh  15.395.253 lagu. Sementara nilai omset lagu bajakan diperkirakan sekitar 12 triliun rupiah dengan lagu yang diunduh 2,8 miliar karya cipta.

Menurut Juru bicara healourmusic.org, M Gopal Utiarrachman  industri musik digital Indonesia sudah mencapai titik nadir karena terus tergerus pembajakan melalui diunduhnya  musik ilegal. “Mayoritas diunduh  dari situs seperti gudanglagu.com, 4shared.com, index-of-mp3.com, dan masih banyak situs lainnya,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (15/6).

Masih menurut Gopal, produk mengunduh lagu secara lengkap atau yang dikenal dengan Full Track Download akan menjadi pengganti Ring Back Tone (RBT) di masa depan. Sayangnya, produk yang sedang berkembang itu dihantui oleh pembajakan.

“Di semua operator RBT mulai menurun pelanggannya. Full Track Download ini evolusi berikutnya. Sangat sayang kalau inovasi baru ini dihantam dengan pembajakan,” katanya.

Musisi senior Sam Bimbo mengungkapkan, merajalelanya pembajakan lagu di Indonesia karena pemerintah belum meratifikasi kesepakatan tentang hak cipta yang ada di dunia. “Padahal jika itu dilakukan, ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk memberantas pembajakan ini. Pemerintah harus bergerak cepat, karena musik itu adalah ibunya kreatifitas dan kebutuhan akan seni ini terus meningkat,” katanya.

Bimbo meminta, untuk langkah jangka pendek pemerintah melalui Kemenkominfo berani melakukan aksi yang berani yakni memblokir situs-situs yang menawarkan lagu-lagu illegal.

“Langkah blokir ini ada payung hukumnya karena meletakkan konten di dunia maya  yang bukan haknya dan tidak memiliki ijin dari pemilik itu melanggar hukum.  Jangan hanya berani memerangi konten pornografi saja di internet, kami juga perlu dilindungi. Industri musik digital Indonesia bakal kolaps dan di ambang kehancuran jika  musik ilegal terus dibiarkan di internet,” tegasnya.

Bimbo pun meminta adanya lembaga independen yang diakui oleh tiga pihak yang bermain di industri musik digital yakni operator telekomunikasi, pencipta lagu, dan label rekaman, untuk mencatat setiap lagu legal yang diunduh oleh masyarakat.

“Kita tidak mau kejadian seperti RBT terjadi lagi. Kala RBT marak, pencipta lagu hanya mendapatkan 90 rupiah karena tidak adanya transparansi. Jika gejala tidak transparan ini mulai terjadi di full trek download, kapan pemusik yang mengandalkan kreatifitas bisa tenang di hari tua,” keluhnya.

Secara terpisah, Direktur e-Business Kominfo Azhar Hasyim, mengungkapkan, sedang mengaji bersama semua pemangku kepentingan di bisnis musik digital untuk memblokir konten musik illegal di internet.  “Kita sudah mengarah ke sana. Saat ini sedang didiskusikan dengan istansi terkait dan para produsen dan pencipta lagu,” jelasnya.[dni]

160611 Industri Kreatif: Operator Berikan Modal Ventura. Upaya Mencetak Teknoprenuer yang Andal

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pertumbuhan perekonomian terpesat di dunia dalam satu dekade belakangan ini. Saat ini nilai perekonomian Indonesia  diperkirakan mencapai 750 miliar dollar AS dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa.

Sayangnya, jumlah pengusaha (enterprenuer) di Indonesia belum ideal. Tercatat, hanya 0,2 persen dari total populasi yang menjadi pengusaha, padahal jumlah ideal seharusnya dua persen. Negeri ini memiliki peluang untuk untuk meningkatkan jumlah pengusahanya karena 60 persen dari total populasi berisikan anak muda.

Saat ini banyak anak muda yang terjun di dunia teknologi, media dan telekomunikasi (TIK) dimana melalui ide kreatifnya menjadi pengusaha berbasis TIK (Teknoprenuer)  memanfaatkan  pertumbuhan pesat dari sektor ini.

Nilai pasar dari industri kreatif berbasis TIK ini sangat sulit diukur. Tetapi jika dilihat dari tiga sektor yang mendominasi pasar yakni musik, game, dan SMS Premium, nilainya lumayan menggurihkan yakni sekitar 8,96 triliun rupiah.

Operator telekomunikasi dan pemerintah pun sepertinya mulai menyadari potensi besar yang belum tergarap secara maksimal ini. Kendala yang dihadapi oleh para teknoprenuer atau perusahaan start up seperti pemodalan dan akses ke pasar pun diupayakan dibantu dengan program modal ventura.

Pemerintah sedang menggodok ICT Fund, sementara operator yang tak sabar dengan langkah pemerintah sudah memulai seperti Telkom sejak beberapa tahun lalu dengan Indigo Fellowship atau Bakrie Telecom yang memperkenalkan Nusantara Incubation Fund pada Senin (13/6).

Program Operator
Direktur Teknologi Informasi Telkom Indra Utoyo mengungkapkan, perusahaan start up yang telah diinkubasi melalui program Indigo sebanyak 25 dimana sekitar 5 inovasi telah berhasil dikomersialkan. “Setiap tahun kami mengalokasikan dana sekitar 15 miliar rupiah untuk program Indigo Fellowship. Rencananya dana ini akan membengkak karena dana  PKBL  sekitar 200 miliar rupiah  akan  diarahkan untuk UKM terkait TIK dan multimedia,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (15/6).

Dijelaskannya, dalam memberikan bantuan, dana yang disalurkan dianggap sebagai modal benih (seed capital) sekitar  50 hingga 500 juta rupiah. Selain itu ada bantuan dalam bentuk natura misalnya pemberian training, coaching, dan fasilitas infrastruktur produksi dan distribusi.  “Dalam memilih perusahaan start up yang akan diangkat dilihat dari kekuatan ide inovasi, cukup disruptive atau enriching produk. kelayakan bisnis dan  teknis, serta kemampuan eksekusi,” jelasnya.

Sementara Presiden Direktur Bakrie Telecom Anindya N Bakrie mengungkapkan, telah menyiapkan dana senilai  100 miliar rupiah untuk membina sekitar 20-30 perusahaan start up melalui Nusantara Incubation Fund agar gairah sillicon valley ala di Amerika Serikat pindah ke negeri ini.

“Kreativitas teknologi di Indonesia sangat luar biasa. Sayangnya, di perbankan itu ide dan kreatifitas tidak bisa dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman dana. Inilah alasan diluncurkannya Nusantara Incubation Fund ,” katanya.
Menurutnya, paradigma  pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia bersumber pada kekayaan alam harus mulai diubah. Jika Indonesia terus bergantung pada sumber kekayaan alam tanpa mengembangkan sumber ekonomi lain, seperti industri kreatif, jasa dan teknologi informasi, maka Indonesia akan mengalami stagnasi.

“Berharap pada pemerintah sepertinya susah karena lembaga birokrasi tidak akan mau investasi di sektor yang memiliki resiko tinggi. Saran saya jika akan ada ICT Fund versi pemerintah lebih baik fokus di pembangunan infrastruktur TIK. Modal ventura itu beda dengan microfinance. Di modal ventura, untung atau rugi ditanggung bersama, jadi bukan sekadar pinjaman,” jelasnya.

Dijelaskannya, dalam memberikan bantuan bagi perusahaan start up tidak hanya dana sebesar 3-5 miliar rupiah per perusahaan tetapi memberikan akses masuk ke jaringan usaha yang dimiliki grup Bakrie seperti Bakrie Telecom, Bakrie Connectivity, atau  grup media Visi Media Asia. Selain itu  juga diberikan pendamping eksekutif yang mahir di bidangnya untuk membimbing para teknoprenuer sebagai investment comitee.

Anggota Dewan Investasi Komite Nusantara Incubation Fund Erik Meijer mengharapkan 30-50 persen dari perusahaan yang mendapatkan dana dari organisasinya akan berhasil di pasar jika proses seleksi dijalankan dengan benar.

Secara terpisah, Juru Bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, instansinya menargetkan pada Desember 2011 telah ada persetujuan dari Kementrian Keuangan untuk penggunaan dana Universal Service obligation (USO) sebagai ICT Fund. Sumber dana dari ICT Fund rencananya berasal dari  USO sebesar  1,5 persen dari pendapatan operator. Saat ini saldo dana USO di rekening negara sekitar 3,2 triliun rupiah.

“Sekarang tengah dipersiapkan Rancangan Peraturan Menteri untuk ICT Fund yang membahas tentang alokasi penggunaan jika dana itu disetujui. Kami sendiri belum tahu berapa besaran dana yang dialokasikan,” ungkapnya.

Diungkapkannya, ICT Fund versi pemerintah nantinya akan diperuntukkan untuk membangun jaringan serat optik dalam proyek Palapa Ring,  pengembangan konten, pembangunan titik Wi-fi, dan infrastruktur TIK lainnya. “Kami juga tengah bahas pemberian modal ventura itu bagi para teknoprenuer, model bisnisnya sedang dimatangkan,” katanya.

Banyak Kendala
Pada kesempatan lain, praktisi telematika Andy Zain mengungkapkan, masalah utama yang menghambat para teknoprenuer adalah tidak ada dana, salah memilih pasar, serta  tidak bisa memonitize produk.

Praktisi lainnya Andi S. Boediman mengatakan, pola modal ventura akan semakin menolong para teknoprenuer jika  inkubatornya memiliki bank dan bisnis retail. ” Biasanya yang menjadi kendala perusahaan strat up itu adalah kondisi pasar, kompetisi, para pendiri, dan tren. Sebaiknya dalam memberikan funding itu dimulai dengan perusahaan yang  terbukti memiliki jiwa wiraswasta dan produk yang bagus agar bantuan keuangan yang diterima bisa dijadikan modal sebagai akses untuk masuk ke pasar,” katanya.

Praktisi konten Gunarto  mengungkapkan, dana yang dianggarkan oleh modal ventura milik para operator masih kecil untuk mengembangkan para teknoprenuer. ”Di bisnis ini banyak anomali. Kadang ide saja sudah dihargai mahal, sedangkan yang sudah eksis malah kembang kempis memperatahankan bisnisnya,” katanya.

Diungkapkannya, banyak terjadi ironi di dunia kreatif Indonesia dimana para kreator karena tidak sabar mengembangkan produknya berujung hanya menjadi tukang jahit alias membuat program sesuai pesanan dari pemodal besar. ”Umumnya para kreator tidak sabar dan senang dengan uang yang didapat sesaat, tetapi melupakan potensi keuntungan  besar yang bisa diterima di masa depan. Disinilah dibutuhkan para mentoring memberikan pengertian tentang cara berbisnis yang benar,” katanya.[dni]