140611 Operator Kuasai Infrastruktur Menara

JAKARTA—Operator telekomunikasi masih menguasai infrastruktur menara telekomunikasi sehingga ikut menjadi pemain utama di bisnis penyewaan menara bersama.

“Operator telekomunikasi masih menjadi penguasa dari sisi infrastruktur atau bisnis sewa menara. Telkomsel saja memiliki 18 ribu menara dengan penguasaan pangsa pasar 33 persen. Menara Telkomsel disewa oleh 1.170 tenant,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastuktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin (13/6).

Diungkapkannya, pemain kedua terbesar adalah Indosat dengan 12 ribu menara yang menguasai 22 persen pangsa pasar, XL (10 ribu menara) dengan 18 persen pangsa pasar. Sementara perusahaan menara yang unjuk gigi adalah Protelindo dengan 5.100 menara yang menguasai 9 persen pangsa pasar dan Tower Bersama dengan 3 ribu menara sendiri dan dua ribu menara kolokasi yang menguasai 4 persen pangsa pasar.

“Pasar penyewan menara ini masih besar tahun ini karena diperkirakan ada 6 ribu BTS yang akan dibangun operator sehingga membutuhkan menara untuk penempatan. Menurut riset, kebutuhan menara baru mencapai sekitar 3.000 unit per tahun,” jelasnya.

Diungkapkannya, saat ini jumlah menara telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia mencapai sekitar 54.200 unit yang menelan investasi 85 triliun rupiah.  Sekitar 16.000 unit di antaranya adalah milik 23 perusahaan menara yang tergabung dalam anggota Aspimtel.

Investasi pembangunan menara rata-rata berkisar 1,5 miliar rupiah per menara, tergantung wilayah topografinya. Industri menara juga memicu pertumbuhan lapangan kerja atau mampu menyerap hingga sekitar 90.000 tenaga kerja.  .

Sekjen Aspimtel Peters M Simanjuntak mengeluhkan, di tengah tingginya konten lokal dalam pembangunan menara masih ada paradigma oleh pemerintah daerah yang ingin menjadikan pelaku usaha di sektor ini sebagai  sapi perahan ketimbang  mitra strategis untuk pembangunan daerah demi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Harusnya pelaku usaha di bisnis menara yang banyak orang lokal  menjadi mitra Pemda sebagai sarana untuk menghidupkan seluruh aspek ekonomi, bukan justru dijadikan sapi perah,” keluhnya.

Menurut Peters, salah satu kendala yang dihadapi penyelenggara menara di daerah adalah adanya peraturan Pemda yang tidak sejalan dengan semangat membangun wilayahnya.

“Sejumlah Pemda cenderung melihat bahwa menara sebagi obyek pungutan saja, tidak melihat bahwa keberadaan menara dan sarana telekomunikasi memiliki multiplier effect bagi perekonomian daerah,” katanya.[dni]

.

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s