130611 Pajak untuk Pesawat Latih Hambat Sekolah Penerbangan

JAKARTA—Kebijakan penerapan pajak untuk mendatangkan  pesawat latih memberatkan sekolah penerbangan dalam pengadaan armada yang digunakan oleh siswanya.
”Adanya kebijakan  pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mendatangkan pesawat latih sangat memberatkan pengadaan armada. Untuk mengakalinya, kami terpaksa mendatangkan pesawat bekas,” keluh President Director National Aviation Management (NAM) Flying School Fandi Lingga di Jakarta, akhir pekan lalu.
Diungkapkannya, harga pesawat latih baru yang digunakan oleh sekolah penerbangan rata-rata sekitar 400 ribu dollar AS, Sementara untuk pesawat bekas skitar 125-140 ribu dollar AS. Harga ini di luar dua pajak yang harus dibayar kepada negara. “Mendatangkan pesawat bekas juga ada biaya yang akan keluar nantinya karena usia mesin sudah 300 jam. Penggantian mesin biasanya mengeluarkan dana 35 ribu dollar AS,” ungkapnya.
Menurutnya, pengadaan pesawat bisa memakan investasi sekitar 67 persen dari operasional sekolah penerbang. Biaya lain adalah bahan bakar karena di Indonesia sangat susah mencari bahan bakar dengan oktan 97. Solusinya adalah mengimpor dari Malaysia dengan biaya 18 ribu rupiah per liter. NAM sendiri mengkonsumsi  40-50 liter untuk satu jam penerbangan pesawat. Sedangkan untuk siswa dinyatakan lulus Commercial Pilot License (CPL)- Instrument Rating (IR) dibutuhkan 150-160 jam terbang.
NAM Flying School yang dimiliki maskapai Sriwijaya Air berdiri pada 2009 dan telah memiliki 41 siswa penerbang. Sekolah ini memiliki 4  pesawat latih  tipe Piper Warrior III  seharga 120-140 ribu dollar AS per unit.  Sriwijaya Air  menginvestasikan dana sekitar 20 miliar rupiah diluar 4 pesawat untuk membangun NAM.
Chairman NAM Flying School Sunaryo mengaku bingung dengan kewajiban membayar pajak untuk mendatangkan pesawat latih karena tujuannya adalah untuk pendidikan dan mencetak pilot-pilot muda bagi industri penerbangan. “Hal yang aneh dari aturan ini adalah tidak dikenakannya pajak bagi pesawat yang digunakan untuk angkutan niaga. Saya tidak habis pikir,” keluhnya.
Untuk diketahui, pungutan yang dikenakan kala mendatangkan pesawat latih adalah  Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) sebesar 50 persen, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 persen.
Acuannya adalah  PP No 6/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KMK.03/2003 diatur bahwa atas impor pesawat udara dikenakan PPN BM dengan tarif 50 persen kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
Dikatakan Sunaryo, berbisnis sekolah penerbangan di Indonesia belum menjanjikan keuntungan yang besar karena dengan biaya sekolah sekitar 500 juta rupiah, untuk operasional per siswa sudah mengeluarkan dana sekitar 450 juta rupiah diluar biaya hidup selama pendidikan. “Kita mendirikan sekolah murni untuk menutup kekurangan pilot di industri penerbangan. Sekarang ini banyak pilot asing yang digunakan maskapai dan umumnya pekerja asing itu hanya mencari jam terbang karena di negara asalnya itu sesuatu yang mahal,” jelasnya.
Fandi mengingatkan, walaupun menggunakan pilot asing dalam jangka pendek terkesan menguntungkan maskapai karena biaya yang dikeluarkan tidak besar, tetapi jangka panjangnya adalah pilot-pilot muda Indonesia tidak akan ada lagi. “Jika kondisi seperti ini dibiarkan, 10 tahun lagi Indonesia bisa tidak punya pilot lokal,” tegasnya.
Secara terpisah, Juru bicara Kementrian Perhubungan Bambang S Ervan mengakui untuk mendatangkan pesawat latih masih dikenakan pajak sesuai aturan Kementrian Keuangan.
“Memang ada pesawat latih yang didatangkan oleh STPI Curug tidak terkena pajak. Sekolah penerbangan swasta juga bisa mendapatkan fasilitas ini dengan  mengajuka rekomendasi pada  Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Menurutnya, idealnya memang pesawat latih tidak dikenakan pajak kala dimasukkan ke Indonesia karena tujuannya adalah untuk pendidikan.
“Kami akan dukung sekolah swasta yang ingin mendapatkan penghapusan bea masuk itu. Kalau harga pesawatnya murah, tentu biaya sekolah penerbangan semakin terjangkau sehingga peminatnya makin tinggi. Ini akan menjadi solusi produksi pilot per tahunnya yang masih minim sekitar 320 orang per tahun, padahal hingga  2015 diperkirakan kebutuhan mencapai 4.000 orang,” tegasnya.[dni]

Iklan

1 Komentar

  1. sekarang udah ada penyelesaiannya belum?? Saya berencana ingin mengambil tema skripsi mengenai kebijakan pilih kasih oleh kemenkeu ini… makasi


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s