130611 Pajak untuk Pesawat Latih Hambat Sekolah Penerbangan

JAKARTA—Kebijakan penerapan pajak untuk mendatangkan  pesawat latih memberatkan sekolah penerbangan dalam pengadaan armada yang digunakan oleh siswanya.
”Adanya kebijakan  pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mendatangkan pesawat latih sangat memberatkan pengadaan armada. Untuk mengakalinya, kami terpaksa mendatangkan pesawat bekas,” keluh President Director National Aviation Management (NAM) Flying School Fandi Lingga di Jakarta, akhir pekan lalu.
Diungkapkannya, harga pesawat latih baru yang digunakan oleh sekolah penerbangan rata-rata sekitar 400 ribu dollar AS, Sementara untuk pesawat bekas skitar 125-140 ribu dollar AS. Harga ini di luar dua pajak yang harus dibayar kepada negara. “Mendatangkan pesawat bekas juga ada biaya yang akan keluar nantinya karena usia mesin sudah 300 jam. Penggantian mesin biasanya mengeluarkan dana 35 ribu dollar AS,” ungkapnya.
Menurutnya, pengadaan pesawat bisa memakan investasi sekitar 67 persen dari operasional sekolah penerbang. Biaya lain adalah bahan bakar karena di Indonesia sangat susah mencari bahan bakar dengan oktan 97. Solusinya adalah mengimpor dari Malaysia dengan biaya 18 ribu rupiah per liter. NAM sendiri mengkonsumsi  40-50 liter untuk satu jam penerbangan pesawat. Sedangkan untuk siswa dinyatakan lulus Commercial Pilot License (CPL)- Instrument Rating (IR) dibutuhkan 150-160 jam terbang.
NAM Flying School yang dimiliki maskapai Sriwijaya Air berdiri pada 2009 dan telah memiliki 41 siswa penerbang. Sekolah ini memiliki 4  pesawat latih  tipe Piper Warrior III  seharga 120-140 ribu dollar AS per unit.  Sriwijaya Air  menginvestasikan dana sekitar 20 miliar rupiah diluar 4 pesawat untuk membangun NAM.
Chairman NAM Flying School Sunaryo mengaku bingung dengan kewajiban membayar pajak untuk mendatangkan pesawat latih karena tujuannya adalah untuk pendidikan dan mencetak pilot-pilot muda bagi industri penerbangan. “Hal yang aneh dari aturan ini adalah tidak dikenakannya pajak bagi pesawat yang digunakan untuk angkutan niaga. Saya tidak habis pikir,” keluhnya.
Untuk diketahui, pungutan yang dikenakan kala mendatangkan pesawat latih adalah  Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) sebesar 50 persen, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 persen.
Acuannya adalah  PP No 6/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KMK.03/2003 diatur bahwa atas impor pesawat udara dikenakan PPN BM dengan tarif 50 persen kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
Dikatakan Sunaryo, berbisnis sekolah penerbangan di Indonesia belum menjanjikan keuntungan yang besar karena dengan biaya sekolah sekitar 500 juta rupiah, untuk operasional per siswa sudah mengeluarkan dana sekitar 450 juta rupiah diluar biaya hidup selama pendidikan. “Kita mendirikan sekolah murni untuk menutup kekurangan pilot di industri penerbangan. Sekarang ini banyak pilot asing yang digunakan maskapai dan umumnya pekerja asing itu hanya mencari jam terbang karena di negara asalnya itu sesuatu yang mahal,” jelasnya.
Fandi mengingatkan, walaupun menggunakan pilot asing dalam jangka pendek terkesan menguntungkan maskapai karena biaya yang dikeluarkan tidak besar, tetapi jangka panjangnya adalah pilot-pilot muda Indonesia tidak akan ada lagi. “Jika kondisi seperti ini dibiarkan, 10 tahun lagi Indonesia bisa tidak punya pilot lokal,” tegasnya.
Secara terpisah, Juru bicara Kementrian Perhubungan Bambang S Ervan mengakui untuk mendatangkan pesawat latih masih dikenakan pajak sesuai aturan Kementrian Keuangan.
“Memang ada pesawat latih yang didatangkan oleh STPI Curug tidak terkena pajak. Sekolah penerbangan swasta juga bisa mendapatkan fasilitas ini dengan  mengajuka rekomendasi pada  Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Menurutnya, idealnya memang pesawat latih tidak dikenakan pajak kala dimasukkan ke Indonesia karena tujuannya adalah untuk pendidikan.
“Kami akan dukung sekolah swasta yang ingin mendapatkan penghapusan bea masuk itu. Kalau harga pesawatnya murah, tentu biaya sekolah penerbangan semakin terjangkau sehingga peminatnya makin tinggi. Ini akan menjadi solusi produksi pilot per tahunnya yang masih minim sekitar 320 orang per tahun, padahal hingga  2015 diperkirakan kebutuhan mencapai 4.000 orang,” tegasnya.[dni]

120611 ASDP Rencanakan Tambah Kapal

JAKARTA—PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berencana membeli delapan unit untuk menambah fasilitas di tiga pelabuhan, yakni Merak-Bakauheni, Sibolga-Nias, dan Ketapang-Gilimanuk.

“Kami  telah menyiapkan anggaran sebesar  700 miliar rupiah untuk pengadaan kapal feri. Dana itu berasal dari internal perusahaan dan perbankan,” kata Direktur Usaha Pelabuhan ASDP Prasetyo Bhakti Utomo di Jakarta, Jumat (10/6).

Diungkapkannya, delapan unit terdiri dari kapal bekas dan kapal baru. Untuk Merak-Bakauheni, akan disediakan empat kapal bekas dan dua kapal baru. Sementara di dua pelabuhan, Sibolga-Nias dan Ketapang-Gilimanuk, akan disediakan dua kapal bekas.

Dikatakannya, perusahaan akan mendahulukan pengadaan kapal bekas karena bisa disediakan  lebih cepat.  “Setidaknya pada Oktober tahun ini, dua kapal sudah dapat didatangkan dan mulai dioperasikan di Pelabuhan Merak-Bakauheni. Untuk pengadaannya, kami serahkan kepada panitia tender. Yang pasti, kami akan mendatangkan kapal dari Jepang,” jelasnya.

Menurutnya, hingga kini  belum  diketahui jenis kapal feri  yang akan didatangkan karena menurutnya harus menentukan kapal yang cocok di setiap pelabuhan. Di Merak misalnya. Dalam mencari kapal untuk memenuhi karakteristik pelabuhan itu dirasa cukup sulit.  “Kalau untuk kapal baru, kemungkinan kami akan memilih kapal yang memiliki bobot 8-10 ribu GT,” katanya.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Kementerian Perhubungan Wiratno mengatakan, dalam membantu operator kapal  pemerintah telah menerapkan kebijakan tarif pengoperasian kapal setiap tahunnya.  “Kebijakan tarif itu dapat membantu operator berinvestasi untuk kapal. Kebijakan akuntansi di negara ini mengatur, setiap kepemilikan barang harus dibebani dengan penyusutan,” katanya.

Menurutnya,  adanya penyusutan pada setiap barang, menjadikan  operator  dapat membeli kembali barang baru jika barang lama rusak. “Tetapi kita akui  penerapan kebijakan tarif ini belum dapat memenuhi keinginan semua pihak untuk berinvestasi,” katanya.

Masih menurutnya,  operator hanya dapat memenuhi 65 persen dari harga pokok penjualan kapal. Contohnya untuk kapal feri Merak-Bakauheni suatu operator berinvestasi sekitar  45 miliar rupiah per kapal. Padahal kenyataannya di lapangan, harga kapal dapat mencapai 70 miliar rupiah. “Jadi masih ada sisa 35 persen yang harus ditutup,” jelasnya.

Untuk itu, katanya, pemerintah mengatur adanya kenaikan tarif pengoperasian kapal pada setiap enam bulan sekali. “Dengan naiknya tarif, komponen penyusutan pun dapat dinaikkan. Operator pun bisa lebih leluasa menabung untuk investasinya.”

Kenaikan tarif pengoperasian kapal feri di penyeberangan terakhir dinaikkan pada Desember 2010. Dalam waktu enam bulan, pemerintah dapat mengevaluasi harga tarif yang selama ini diterapkan. Dari evaluasi pun bisa tarif dapat berubah sesuai dengan kemampuan semua pihak.

Kenaikan tarif  tergantung dari keputusan Menteri Perhubungan. Penambahan tarif pengoperasian kapal selanjutnya dapat berkisar di angka 20-30 persen dari tarif saat ini.[dni]

110611 Persaingan di Siskomdat Kian Ketat

JAKARTA—Persaingan di  bisnis Sistem Komunikasi Data (Siskomdat) diperkirakan kian ketat dengan hadirnnya pemain raksasa telekomunikasi dari Amerika Serikat, AT&T, yang memiliki lini produk nan lengkap.

“Tentunya persaingan di bisnisnya akan ketat dan berat.  AT&T diperkirakan akan membidik semua perusahaan asal AS yang berada di Indonesia untuk dilayani sistem komunikasinya dengan kantor pusat di negeri Paman Sam. Apalagi jika nantinya semua layanan berbasis internet protocol (IP) dimana semuanya adalah data,” ungkap Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Informatika (Mastel) Taufik Hasan, di Jakarta, Jumat (10/6).

Diperkirakannya, sebagai pemain baru di pasar lokal, AT&T, akan menawarkan tarif yang kompetitif dengan memberikan diskon yang menarik bagi pengguna jasanya.

“Bagi perusahaan lokal jika inngin bersaing harus mulai meperbaiki kualitas layanannya. Apalagi bagi perusahaan internasional tentu akan menggunakan preferensi operator dari negara masing-masing untuk kualitas layanan yang diberikan,” katanya.

Sekjen Mastel Mas Wigrantoro Roes Setiyadi  mengungkapkan, ditambahnya pemain di  Siskomdat akan berdampak tergerusnya pemain lama mengingat nilai bisnis dari jasa tersebut tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

“Pihak yang bisa meraup keuntungan mungkin adalah pemain jarinngan tertutup (Jartup) karena infrastrukturnya akan disewa untuk menyalurkan data. Tetapi ini juga akan sementara karena setelah itu, AT&T akan menekan harga sewa ke pemilik jartup,” jelasnya.

Praktisi telematika Teguh Prasetya mengatakan, sebagai perusahaan raksasa telekomunikasi, AT&T memiliki lini produk yang lebih lengkap ketimbang pemain lokal yang bermain di bisnis ini.

“Dari sisi konsumen tentunya mendapatkan harga yang lebih kompetitif karena AT&T akan menawarkan sistem subsidi untuk semua lini produk yang dimilikinya. Sekarang tinggal dilihat, jenis jasa dari siskomdat yang ditawarkan oleh AT&T,” katanya.

Diungkapkannya, pemain lokal masih mendominasi jasa Internet Protocol berbasis Virtual Private Network (IPVPN) yang merupakan bagian dari Siskomdat seperti  Lintas Arta, IM2, dan Telkom.

“Kalau perangkatnya memang semuanya asing, lokal belum mampu. Untuk  IPVPN router masih  didominasi  Cisco, Juniper, dan  Huawei,” ungkapnya.

VPN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan asing untuk berkoordinasi dengan kantor pusat atau kantor cabangnya dengan memanfaatkan jaringan tertutup. Selama ini penyelenggara jaringan lokal dianggap hanya menyediakan jalan tol sedangkan platform services dikuasai oleh asing.

Teguh mengakui, jasa ini bisa dikontrol dari luar negeri karena sifat dari internet yang borderless dan global sehingga banyak sekali aplikasi yang hosting di luar negeri dengan pertimbangan globalisasi layanan.

“Tetapi keberadaan fisik untuk pendirian dan usaha masih tetap harus ada di dalam negeri. Selain itu, penyelenggara VPN  jika ingin bermain di domestik   harus punya akses lokal link. Jadi kekhawatiran perusahaan semu   bisa dikesampingkan,” katanya.

Dijelaskannya, kondisi saat ini pemain asing untuk IPVPN hanya mendapat   porsi menggarap kantor cabang internasiona karena dibutuhkan  interkoneksi  dengan penyedia  global IPVPN provider.

“Kunci dari keberhasilan IPVPN itu tetap lokal akses dan melayani secara langsung. Tidak ada itu bisa diremote dari luar negeri,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan,  pihaknya telah memberikan AT&T   izin penyelenggaraan layanan komunikasi data jasa multimedia di Indonesia. Izin penyelenggaraan komunikasi data AT&T dikeluarkan pada 27 Mei 2011 lalu.

“Dengan dipegangnya izin penyelenggaraan artinya AT&T sudah bisa menjalankan bisnisnya di layanan komunikasi data. Umumnya target bisnis layanan ini adalah korporat,” jelas Gatot.

Dicontohkan, layanan yang bisa dijajakan AT&T adalah terkait jalur komunikasi perusahaan seperti supermarket atau shooping center yang ingin mengetahui persediaan stok barang di cabang-cabangnya di berbagai kota.

“Jadi layanan komunikasi data yang dimaksud lebih ke storage communication systems. Namun tidak hanya untuk bisnis supermarket, di kepabeanan juga bisa diterapkan layanan ini,” jelasnya.[dni]