030611 Dukungan Penuh dari Pemerintah

Sebagai instalasi vital negara, pengelolaan bandar udara (bandara) tidak lepas dari kontrol dan pengawasan regulator. Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pun menyadari  peran besar dalam kebijakan penyiapan infrastruktur untuk  jasa penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bhakti S. Gumay mengungkapkan, pembangunan bandara baru serta pengembangan yang sudah eksisting menjadi salah satu prioritas agar  spek keterhubungan ini menjadi sangat penting, utamanya mendukung pergerakan manusia maupun barang demi menunjang perekonomian.

“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi negeri yang mulai membaik, pertumbuhan penumpang maupun kargo dengan moda trannsportasi udara pun terus meningkat setiap tahun. Pertumbuhan bisa mencapai sekitar 15 hingga 20 persen per tahun. Sementara, kapasitas bandara-bandara kita semakin terbatas. Ini yang menjadi perhatian kita,” katanya di Jakarta belum lama ini.

Menurutnya, pengembangan bandara mutlak dilakukan guna mengatasi penurunan kapasitas (lack of capacity) di hampir semua bandara yang dikelola dua operator BUMN. Kapasitas bandara secara umum sudah tak sebanding dengan pertumbuhan penumpang yang mencapai 15 persen  per tahun, pergerakan pesawat 8 persen per tahun, dan kargo 9 persen per tahun.

“Tantangan kami sangat besar, bagaimana mengembalikan kepercayaan publik, industri, dan stake holder untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Selama ini yang selalu saya tekankan adalah bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Ikuti dengan baik aturannya,” katanya.

Mengenai harapan menuju bandara berkelas dunia, Herry tidak menafikan bahwa sesungguhnya pengembangan bandara di tanah air terlambat. Dengan pertumbuhan penumpang rata-rata 15-20 persen per tahun dan pertumbuhan di Asia Pasifik sekitar 5-6 persen per tahun, maka gravitasi berada di Indonesia. “Mengapa kita tidak bisa bergerak lebih cepat, dan berpikir jauh ke depan. Kebutuhan dengan kapasitas bergerak dinamis, saling berkejaran terus. Kita butuh lompatan yang lebih besar,” katanya.

Diungkapkan, investasi yang dilakukan dua operator bandara untuk pengembangan sisi darat (land side), seperti terminal dan fasilitas penunjang bandara. Sedangkan pengembangan sisi udara (air side), seperti landas pacu (runway) dan peralatan navigasi, ditanggung pemerintah melalui APBN.

“Konsep investasi seperti itu memang yang digunakan untuk pengembangan bandara di Tanah Air, baik bandara eksisting maupun bandara baru. Untuk tahun ini, kami mendapat alokasi dana  4 triliun rupiah, lebih dari 2 triliun rupiah  untuk pengembangan infrastruktur bandara,” ungkapnya.

Dalam tatanan kebandarudaraan, diungkapkan Herry, pihaknya pun tengah melakukan kajian terhadap proyek pembangunan multi aiport untuk Greater Jakarta Metropolitan Area dengan lembaga donor asal Jepang, JICA. “Ini sedang dikaji, melihat kapasitas bandara yang semakin terbatas, ada arahan pengembangan bandara ke timur Jakarta, di kawasan industri Cikarang. Di sana kan banyak pabrik-pabrik, mungkin untuk perdana bisa fokus pada bandara kargo dulu,” jelasnya.

Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) Tengku Burhanuddin mengakui diperlukan peningkatan sarana dan prasarana bandara agar Indonesia bisa bersaing kala Open Sky Asean 2015 diterapkan nantinya. “Masalah panjang landasan, kapasitas bandara, dan akses ke bandara itu hal yang klasik harus bisa diatasi oleh pengelola bandara,” tegasnya.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI KH Abdul Hakim menilai pengelolaan bandara  di Indonesia dinilai belum efisien dan efektif sehingga pelayanan kepada pengguna prasarana tersebut  tidak optimal.

“Saya menilai hingga sekarang bandara-bandara udara di Indonesia mulai dari design dan pelayanannya belum efektif dan efisien. Akibatnya para pengguna dirugikan secara kenyamanan,” katanya.

Dicontohkannya, efisiensi dan efektifitas itu bisa dilihat dari banyaknya ruangan di bandara yang tidak optimal digunakan, proses ground handling yang lama, atau lalu lintas pesawat tidak optimal pengaturannya. “Bandara itu harusnya sebagai tempat penyaluran lalu lintas orang yang akan menggunakan angkutan udara. Bukan berlama-lama di bandara udara. Itu tidak efisien, bayangkan berapa kerugian yang diderita maskapai jika ground handling-nya lama,” ketusnya.

Disarankannya, pengelola bandara  dalam mengembagkan prasarana ke depan harus mengevaluasi infrastruktur yang sudah ada dan melakukan optimalisasi untuk tempat yang masih menganggur.

“Contohnya seperti Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang sedang dibuat grand design untuk bisa menampung 65-70 juta penumpang empat tahun mendatang. Tetapi direksinya sudah memberikan ancar-ancar ada kemungkinan jumlah itu bisa tercapai lebih cepat dan mencari bandara pendukung. Ini seperti pemborosan,” katanya.

Sedangkan dari sisi pemerintah, Hakim menyarankan, pemilihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk menduduki posisi otoritas bandara. “Walaupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi tidak memiliki kompetensi seperti diminta regulasi, tidak berhak individu itu dududk di posisi itu. Soalnya otoritas bandara memegang peranan penting di aspek keselamatan,” katanya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s