230511 Pembatasan Operasional Truk Ganggu Pelabuhan

JAKARTA—Pembatasan operasional truk-truk yang mengangkut angkutan barang oleh pemerintah DKI Jakarta  menyebabkan pengiriman barang melalui Pelabuhan Tanjung Priok ke seluruh Indonesia terganggu dan menimbulkan  inefisiensi.

“Terbatasnya area pelabuhan menyebabkan terjadinya penumpukan muatan di pelabuhan  sehingga arus barang menjadi stagnan,” ungkap Juru bicara Pelabuhan Tanjung Priok, Hambar Wiyadi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya,  dalam 24 jam setiap harinya, antrian truk yang masuk pelabuhan mencapai 30 ribu truk. Dengan pembatasan beroperasinya truk itu, maka dipastikan  menimbulkan  kemacetan dan antrian yang panjang di pelabuhan.

“Proses bongkar muat selama 24 jam sehari pun akan terganggu  mengingat sebagian barang atau komoditi menggunakan angkutan langsung (truck loosing). Hampir 70 persen kegiatan bongkar muat barang didistribusikan secara angkutan langsung (truck loosing),” katanya.

Menurutnya, adanya kebijakan pembatasan ini membuat  pelayanan pelabuhan 24 jam sehari  tidak bisa dilaksanakan, padahal hal ini tidak sejalan dengan program  dari pemerintah pelayanan 24/7 untuk    peningkatan produktivitas pelayanan bongkar muat barang di pelabuhan. “Harus ada tambahan kapasitas pelabuhan sebesar tiga kali dari kondisi saat ini, bila ingin lancar,” tegasnya.

Dikatakannya,  kebijakan pembatasan itu juga merugikan pengusaha truk dan pemilik barang karena terjadi peningkatan biaya penanganan kapal dan barang karena distribusi barang tidak lancar sehingga kapal lama  bersandar di pelabuhan dan barang lama ditimbun di pelabuhan. Hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah untuk menekan atau menurunkan waktu barang ditumpuk di pelabuhan (dwelling time), dimana saat ini lamanya barang ditumpuk di pelabuhan mencapai 5,5 hari  menjadi kurang dari 3 hari.

”Peningkatan biaya investasi pengadaan truck bagi pengusaha karena waktu operasi truck terbatas sehingga memerlukan tambahan angkutan (truck) yang lebih banyak. Jelas terjadi penurunan peandapatan bagi pengusaha karena jam operasi truck dibatasi,” tuturnya.

Secara terpisah Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) DKI Jakarta mengancam, akan segera menghentikan operasional seluruh armada angkutan  bila pembatasan truk tersebut tetap diberlakukan.

“Kami minta pemerintah, khususnya Pemda DKI mengevaluasi lagi kebijakan tersebut, karena secara tidak langsung hal tersebut sangat merugikan para pelaku usaha trucking yang beroperasi di wilayah Jakarta khususnya,” kata Ketua Umum Organda Angsuspel Gemilang Tarigan.

Diperkirakannya, akibat kebijakan yang salah kaprah itu terjadi kerugian mencapai  400 ribu rupiah  per hari per truk, dimana dari sekitar 6000 unit truck yang dioperasionalkan.

“Potensial lost yang diderita oleh para anggota seharinya bisa mencapai kurang lebih  1 -3 miliar rupiah dari sebelumnya kita bisa beroperasi 2-4 rit, apabila penerapan larangan operasional tersebut dilakukan kita hanya bisa beroperasi 1 rit saja perhari.” jelasnya.

Sementara itu, total kerugian yang dialami oleh pelaku usaha logistik yang menggunakan jasa angkutan khusus tersebut diperkirakan mencapai 100 miliar rupiah karena pengiriman barang (delivery) menjadi terhambat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan biaya logistik menjadi lebih besar akibat telambatnya pengiriman muatan dan aktivitas bisnis para pemilik barang.

Juru bicara  Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bambang S Ervan meminta  Dinas Perhubungan DKI Jakarta  segera mencabut kebijakan larangan truk masuk kota.

”Secara infrastruktur, kebijakan pembatasan itu belum siap, karena hanya memindahkan kemacetan dari tengah kota ke lokasi lain. Bahkan pihak Kementerian Pekerjaan Umum belum memberikan restu pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta  melanjutkan kebijakan  itu secara permanen,” jelasnya.

Kabar terakhir mengatakan, Polda Metro Jaya dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan terus menjalankan kebijakan pembatasan operasional truk yang sukses selama KTT Asean karena dinilai efektif menekan kemacetan di Ibukota.[dni]

230511 Pelaku Usaha Pelayaran Minta Kesetaraan Kondisi

JAKARTA—Para pelaku usaha pelayaran yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) meminta dukungan kepada  pemerintah dalam bersaing dengan pelayaran mengangkut komoditi ekspor dengan memberikan kondisi yang setara khususnya masalah pungutan pajak.

”Kami meminta masalah pungutan pajak kepada pelaku usaha pelayaran ini disamakan kondisinya dengan pebisnis asing agar bisa bersaing. Banyaknya pungutan pajak yang tidak sama dengan di luar negeri membuat pemain lokal susah bersaing,” ungkap Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Salah satu yang disorot Johnson adalah masalah  biaya masuk  impor kapal sebesar 5 persen pada 2012 nanti. ”Kemenkeu memang telah memberikan disepensasi hingga Desember 2011 untuk masalah pungutan tersebut. Tetapi ini hanya pil penenang, kami minta dibebaskan tanpa batas waktu agar bisa bersaing,” katanya.

Dikatakannya,  bebasnya biaya bea masuk tersebut, tidak hanya membantu pelayaran nasional, tapi juga membantu industri galangan kapal nasional.  Pembebasan tarif bea masuk untuk impor kapal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.80/2011 yang diterbitkan Maret 2011 sedikit melegakan industri perkapalan. INSA mencatat, sebanyak 140 kapal yang  sempat tertahan di pelabuhan, kini telah masuk ke Indonesia.

Diungkapkannya, dari total kapasitas angkutan laut 550 juta ton pertahun dari berbagai komoditi untuk diekspor,  baru sebanyak 10 persen atau sekitar 50 juta ton yang diangkut oleh kapal berbendera nasional. ”Itu hanya senilai satu miliar dollar AS, selebihnya masih dikuasi asing sebesar 10 miliar dollar AS,” katanya.

Menurutnya,  industri pelayaran nasional bisa saja mengambil alih porsi asing untuk komoditi eksport, asalkan ada keberpihakan  pemerintah terhadap kapal-kapal merah putih. ”Harus dipahami, jumlah 10 persen yang menjadi bagian kapal lokal  itu dilakukan oleh kapal kontainer yang tidak dikenakan bea masuk, lantaran termasuk angkutan umum. Kapal kontainer mengangkut ke Malaysia, Singapore dan Thailand, itu tidak dikenakan bea masuk,” katanya

Masih menurutnya,  untuk mendapatkan keseluruhan angkutan laut dibutuhkan sekitar 500 unit kapal baru. “Kita butuh dukungan pemerintah untuk merealisikan ini,” jelasnya.
Dijelaskannya,  dominannya kapal asing mengangkut komoditas ekspor seperti batu bara sebesar  250 juta ton per tahun menjadikan pemerintah kehilangan keuntungan sebesar 4 miliar dollar AS atau 34 trilun rupiah per tahun.

Pembajakan
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Paulis A. Djohan mengungkapkan,  pelaku usaha pelayaran se-Asia, pekan depan akan bertemu di Bali, Indonesia,  untuk membahas isu pembajakan kapal yang akhir-akhir meningkat, terutama di kawasan Teluk Aden, Somalia dan Samudera Hindia dalama konferensi  Federation of Asean Shipowners’ Association (FASA).

Dijelaskannya, pertemuan yang disponsori oleh INSA ini akan menyerukan penghentian pembajakan terhadap kapal-kapal yang melintasi Teluk Aden, Somalia, dan Samudra Hindia, sekaligus mendesak angkatan laut di dunia meningkatkan perlindungan terhadap armada di kawasan itu.

“Situasi pembajakan di Somalia saat ini semakin ganas, bahkan kini para pembajak beraksi tidak lagi di tepi pantai Somalia, tetapi sudah jauh hingga 1.500 mil dengan memasuki perairan Samudra Hindia,” kata Paulis.

Berdasarkan data ASF, kasus pembajakan terhadap kapal di dunia pada 2009 naik 40 persen dibandingkan dengan 2008. Pada 2008, pembajakan di Somalia dan Teluk Aden terjadi paling banyak, yakni 217 kasus atau 53,45 persen  dari total kasus pembajakan di dunia.

Ditegaskannya,  isu yang menyangkut masalah dunia pelayaran niaga seperti pembajakan menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut. Sebab, katanya, bagi pelayaran di kawasan Asia, isu pembajakan menjadi terhangat saat ini karena perusahaan pelayaran Asia menguasai 60 persen  kegiatan angkutan laut dunia.

Johnson menambahkan, bagi Indonesia, pertemuan di Bali merupakan kesempatan pertama menjadi tuan rumah pada event yang melibatkan para pengusaha pelayaran se-Asia karena kesempatan langka ini baru akan didapatkan kembali setelah 56 tahun.

Diharapkannya,  melalui pertemuan itu  Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat baik dalam konteks pembangunan perekonomian yang lebih luas maupun kerjasama investasi dalam rangka pembenahan sektor logistik.

“Investasi itu antara lain pembangunan pelabuhan/terminal peti kemas yang bisa ditawarkan dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 2011-2025 sesuai dengan konsep koridor ekonomi nasional,” tuturnya.[dni]