190511 LPPMI Desak Dibentuk Pansel Baru

JAKARTA—Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) mendesak Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membentuk Panitia Seleksi (Pansel) baru untuk menjaring kandidat  anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) bagi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang berintegritas dan independen.

“Jalan keluar dari sangkarut pemilihan KRT baru adalah dibentuk Pansel yang jelas kredibelitasnya dan bekerja secara transparan serta professional. Tidak bisa dipakai metode yang kemarin, dimana terkesan Pansel dibentuk hanya untuk memenuhi aspek administrasi,” tegas Direktur LPPMI Kamilov Sagala di Jakarta, Rabu ( 18/5).

Menurutnya, dampak dari pembentukan Pansel yang asal-asalan adalah hasil penetapan tambahan KRT baru yang menimbulkan kontroversi di industri telekomunikasi. “Pansel yang baru nantinya harus belajar dari kesalahan lalu. Pansel harus terdiri dari kalangan professional, unsur masyarakat, dan Kemenkominfo. Setiap berkas dari kandidat harus diperiksa dengan teliti sehingga tidak ada lagi istilahnya kecolongan,” tegasnya.

Dimintanya, pembentukan Pansel harus bisa dilakukan secepatnya mengingat masa bakti anggota tambahan itu hanya hingga akhir tahun ini. “Kalau diundur terus, kapan KRT itu bekerja. Jika tidak bisa tepat waktu baiknya penjaringan sekalian untuk semua KRT unsur masyarakat periode 2012-2014,” jelasnya.

Sebelmunya, Menkominfo Tifatul Sembiring mengakui, ada masalah dalam penetapan KRT baru di BRTI dari unsur masyarakat terkait hal pribadi yang bersangkutan. “Ini akan di cek dan ricek. Saya tidak mau mendengar dari satu pihak saja. Jika benar terbukti akan ditinjau ulang. Sekarang pelantikannya ditunda dulu,” jelasnya.

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kemenkominfo M. Budi Setiawan menambahkan, pihaknya  ingin melanggar aturan syarat dan anggota  BRTI yang dituangkan dalam PM 36/2008 dan perubahannya.

“Dalam aturan itu disebutkan salah satu syarat menjadi KRT BRTI belum pernah dihukum. Kami mendpaatkan masukan dari masyarakat saudara Nurul pernah dihukum. Ini akan diklarifikasi. Jika terbukti benar, akan ditinjau ulang penetapannya itu,” tegasnya.

Ketua Panitia Seleksi KRT BRTI yang juga Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Syukri Batubara menjelaskan, seleksi dilakukan dengan mengambil dokumen para kandidat KRT BRTI untuk periode 2009-2011. “Kami menggunakan berkas lama. Di berkas itu tidak ada catatan yang menjadi polemik saat ini,” katanya.

Seperti diketahui, hadirnya Nurul Budi Yakin sebagai anggota baru KRT di BRTI memicu kontroversi karena sosok ini disinyalir terbukti bersalah dalam kasus pidana sesuai Putusan pengadilan Negeri Cibinong beberapa tahun lalu.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s