190511 Hasil Audit MA-60 Diragukan

JAKARTA–Hasil audit terhadap pesawat MA-60 yang dioperasionalkan oleh Merpati Nusantara Airlines (MNA) diragukan karena Indonesia belum memiliki badan sertifikasi yang idependen sesuai amanat dari Undang-undang Penerbangan No 1/2009.

“Indonesia hingga saat ini belum memiliki otoritas sertifikasi independen berbentuk badan layanan umum (BLU) seperti yang diamanatkan UU No 1/2009. Jika memang menurut Kemenhub, MA-60 layak terbang hanya melihat aspek teknis, apa itu sudah cukup,” tegas Anggota Komisi V DPR RI KH Abdul Hakim  saat rapat dengan jajaran manajemen MNA, Kemenhub, dan Badan SAR Nasional di Jakarta, Rabu (18/5).

Diungkapkannya, kala sertifikasi layak terbang dikeluarkan pada periode 20 Maret-27 April 2006, otoritas penerbangan sipil Indonesia dalam kondisi disorot oleh ICAO karena banyak hal yang belum memenuhi standar penerbangan internasional. “Sekarang lembaga yang sama melakukan audit terhadap MA-60, tanpa menafikan adanya perbaikan yang dilakukan oleh otoritas penerbangan sipil, saya merasa audit aspek teknis tidak mencukupi. Harus ada audit manajemen dan operasional,” tegasnya.

Disarankannya, untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, pesawat buatan Xian tersebut digrounded hingga hasil penyebab kecelakaan di Teluk Kaimana awal Mei lalu diketahui oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). “Hasil temuan KNKT harus dipublikasi karena itu hak publik,” tukasnya.

Anggota Komisi V lainnya Fahri Jamie Francis mendesak audit untuk pesawat MA-60 dilakukan oleh pihak independen dan berkompetensi di bidangnya. “Jika perlu kita undang pihak asing yang paham soal sertifikasi. Ini dimungkinkan oleh UU Penerbangan pada pasal 49,” jelasnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi II DPR Akbar Faisal meminta semua pihak untuk bersabar mengetahui penyebab kecelakaan dengan menunggu hasil penyelidikan KNKT.

Namun, Akbar mendesak terkait kehadiran pesawat MA-60 di Indonesia harus ada pihak yang mengaku bertanggung jawab.

“Soal kecelakaan, teknisnya kita tunggu dari KNKT. Namun ada pertanyaan soal kotak hitam, ini penting, Merpati katanya punya alat yang bisa baca Flight Data Record (FDR) kotak hitam MA-60 dan dibeli dari Kanada, tetapi ternyata tidak cocok ketika dipasang ke pesawat buatan China itu, bagaimana ini,” kata Akbar.

Dia menambahkan pihaknya juga memusatkan perhatian pada soal pembelian ke-15 pesawat MA-60 asal China tersebut.”Tolong buka dokumen pembeliannya yang sebanyak 3.000 lembar. Siapa yang paling bertanggung jawab di pembelian Merpati. Negara harus bertanggung jawab dengan keselamatan rakyatnya. Harus ada yg bertanggung jawab, sampai informasi itu jelas,” katanya.

Akbar mengatakan ada keanehan dari sisi harga pesawat yang menggelembung dari yang seharusnya 11,2 juta dollar AS  menjadi 14,7 juta dollar AS.

Selain itu ada perbedaan bunga, Merpati harus bayar 3 persen  ke pemerintah, sedangkan pemerintah bayar ke Bank Exim China sebesar 2,5 persen.

“Kami miris  pemerintah memberikan ruang bagi produk luar yang kurang kredible. Kenapa tidak pakai pesawat CN 235 buatan IPTN yang lebih baik,” kata Akbar.

Akbar mengusulkan agar dibentuk pansus penyelesaian masalah pembelian pesawat MA-60 Merpati. “Sekarang semua anggota dewan sedang bersemangat membahas hal ini. Kita lihat nanti arah selanjutnya,” katanya.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengungkapkan, audit teknis telah selesai dilakukan terhadap 12 pesawat MA-60 dan akan dilanjutkan pada audit manajemen serta operasional.

“Pemeriksaan terhadap 12 pesawat MA-60 sudah selesai diperiksa sejak Selasa (17/5),” ungkapnya.

Diungkapkannya, dari hasil tim audit kelayakan terhadap 12 pesawat MA-60 milik Merpati tidak ditemukan masalah serius sehingga pesawatnya dinyatakan layak terbang. Meski demikian opsi untuk grounded (melarang terbang) pesawat buatan China ini masih terbuka karena tengah mengaudit operasional termasuk pilot.

“Opsi untuk grounded  masih terbuka, kita tunggu hasil audit operasional yang dijadwalkan selesai sesegera mungkin,”jelasnya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S. Ervan mengatakan dari hasil audit terhadap 12 pesawat MA-60, 11 dinyatakan layak terbang dan 1 masuk bengkel perawatan.

Ketua KNKT  Tatang Kurniadi,    mengatakan dari Cockpit Voice Recorder (CVR) yang merekam percakapan di kokpit pesawat MA-60 yang jatuh di perairan Kaimana Papua Barat, disimpulkan tidak ada kepanikan yang terjadi detik-detik menjelang jatuhnya pesawat itu. “Tidak ada kepanikan,” kata Tatang.

CVR ini merupakan bagian dari kotak hitam atau black box, yang merekam pembicaraan antara kapten pilot dan co-pilot. KNKT sudah membuka rekaman pembicaraannya, dan dalam 30 menit terakhir yang terekam, tidak ada kepanikan dalam pembicaraan di kokpit.

Meski demikian, Tatang mengatakan tidak bisa langsung disimpulkan kalau pesawat jatuh tiba-tiba tanpa diketahui pilot dan co-pilot. “Kita belum bisa bilang kalau pesawat jatuh mendadak, masih tunggu laporan akhir,” kata dia.

Pada kesempatan lain, Mantan Dirut IPTN Herry Laksono mengatakan untuk kemanan penerbangan seharusnya pesawat yang digunakan di kawasan timur Indonesia  menggunakan lisensi internasional.

“Pesawat CN 235 sudah kantongin sertifikat GAA sekarang dikenal dengan EASA. Kami juga bisa usahakan lisensi FAA, harganya tidak akan naik,” jelasnya.

Herry mengatakan harga pesawat CN 235 untuk penumpang 40 orang yakni 11 juta dollar AS.

Diperkirakannya, MA-60 jatuh di Teluk Kaimana  kemungkinan karena ada masalah flight control sehingga pilot tidak bisa menguasai pesawat.

Sedangkan Direktur Pemasaran Merpati Nusantara Airlines Toni Aulia Achmad mengungkapkan, jika seluruh armada MA-60 di-grounded, perseroan akan mengalami potential loss sekitar 1,2 miliar rupiah per hari. “Armada MA-60 diperkirakan menyumbang 20 persen bagi total omset,” jelasnya.[Dni]

190511 AP II Akan Bangun Kargo Village

JAKARTA–PT Angkasa Pura II (AP II) akan membangun kargo village untuk meningkatkan layanan angkutan udara di bandara Soekarno-Hatta.

“Rancangan ini ada di rencana induk atau grand design Bandara Soekarno-Hatta yang tengah disusun,” ungkap Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura II Salahudin Rafi di Jakarta, Rabu (18/5).

Dijelaskannya dalam rencana induk itu akan dibenahi secara komprehensif bandara yang kepadatan penumpangnya telah melebihi kapastitas tersebut.

Saat ini, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta telah mencapai 44,3 juta per tahun, sementara kapasitas yang tersedia hanya 22 juta penumpang per tahun.

”Desain finalnya sudah selesai kami buat, tinggal menunggu persetujuan Wakil Presiden. Setelah disetujui, kami akan langsung membuat desain detail dan melakukan ground breaking pada 2012. Kami targetkan, 2014 nanti, Bandara Soekarno-Hatta tidak hanya hadir dengan wajah baru, tetapi juga dengan daya tampung hingga 65 juta penumpang per tahun,” jelasnya.

Dalam rencana induk tersebut, Bandara Soekarno-Hatta diorientasikan memiliki empat terminal penumpang (saat ini tiga penumpang), yang didukung sebuah sistem bernama People Mover System (PMS) yang akan mengintergrasikan seluruh terminal melalui sarana transportasi compact dan dinamis.

Selain itu, akan dibangun pula sebuah landasan pacu (runway) baru untuk mengimbangi  kapasitas terminal.

Kemudian angkutan barang akan dilokalisasi di satu terminal khusus kargo (cargo village). Selain itu akan dibangun sebuah bangunan utama berlantai empat di tengah bandara berkonsep ”one stop service”. Bangunan ini, selain akan menjadi bangunan penghubung langsung antara terminal 1 dan 2, juga akan berfungsi sebagai pusat kegiatan bisnis dan komersial moderen.

Diungkapkannya, dari sisi pelayanan saat ini kualitas  Soekarno-Hatta sudah cukup mumpuni hal itu terbukti dengan diraihnya penghargaan Service Quality (SQ) Award 2011 untuk kategori Pelayanan di Bandara Domestik Indonesia.

Selain menerima penghargaan kepuasan pelanggan dari Carre–CCSL, dalam pekan yang sama, PT Angkasa Pura II juga menerima penghargaan dari Sekolah Tinggi Manajemen Transpor (STMT) Trisakti, Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan civitas atas kepedulian perusahaan terhadap pengembangan pendidikan dan penelitian di STMT Trisakti.

”Penhargaan ini sesungguhnya merupakan cambuk bagi kami agar tidak pernah berhenti berkreasi  dan berinovasi dalam mengupayakan kepuasan pelanggan, juga agar terus memerhatikan dunia pendidikan seperti selama ini kami lakukan,” ujarnya.[Dni]

190511 Pemerintah Siapkan National Broadband Plan

JAKARTA—Pemerintah telah menyiapkan draf perencanaan pembangunan broadband nasional (National Broadband Plan) sebagai landasan bagi perekonomian Indonesia menyongsong era digital.

“Sekarang drafnya sudah jadi dan siap diserahkan ke Kemenkominfo. Draf ini hasil kerja bareng kita dengan Mastel dan Kadin Indonesia,” ungkap Asisten Deputi Menko Perekonomian bidang Utilitas dan Telematika Eddy Satriya di Jakarta, Rabu (18/5).

Diungkapkannya, untuk pembangunan infrastruktur data berbasis pita lebar itu  diperkirakan kebutuhan  dana sekitar  96-170 triliun rupiah. Hal itu untuk mewujudkan target penyediaan layanan broadband berkecepatan 2 megabit per detik (Mbps) di beberapa kota di Indonesia dengan dan dengan tarif layanan yang terjangkau oleh masyarakat Indonesia.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi  mengakui  broadband akan menjadi  katalis yang menghubungkan masyarakat di masa depan.

”Dalam Asean ICT Master Plan 2015 juga ditegaskan broadband sebagai prioritas pembangunannya karena bisa menjadi  solusi efektif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan abad 21. Isu di Asean terkait broadband adalah konektivitas, kualitas, keamanan, dan tarif yang terjangkau untuk menjembatani kesenjangan digital,” jelasnya.

Diungkapkannya, regulator telah melakukan berbagai hal untuk mendorong kemajuan broadband seperti  alokasi spektrum 3G, tender Broadband Wireless Access (BWA), memberi kesempatan trial LTE, dan membuka perijinan untuk pembangunan serat optik di beberapa wilayah.

”Tantangan di Indonesia tidak adanya leadership dalam pengembangan broadband, infrastuktur yang belum memadai, khususnya backbone di kawasan timur serta SDM yang belum semuanya ter E-literacy,” keluhnya.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, hal yang perlu diwaspadai adalah  perang tarif di layanan broadband  seperti  di jasa  suara dan SMS. “Terlalu dini terjadi perang tarif untuk broadband karena operator sedang membangun infrastrukturnya. Jika tidak dibenahi, maka investas yang telah ditanam menjadi sia-sia,” keluhnya.[dni]

190511 LPPMI Desak Dibentuk Pansel Baru

JAKARTA—Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) mendesak Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membentuk Panitia Seleksi (Pansel) baru untuk menjaring kandidat  anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) bagi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang berintegritas dan independen.

“Jalan keluar dari sangkarut pemilihan KRT baru adalah dibentuk Pansel yang jelas kredibelitasnya dan bekerja secara transparan serta professional. Tidak bisa dipakai metode yang kemarin, dimana terkesan Pansel dibentuk hanya untuk memenuhi aspek administrasi,” tegas Direktur LPPMI Kamilov Sagala di Jakarta, Rabu ( 18/5).

Menurutnya, dampak dari pembentukan Pansel yang asal-asalan adalah hasil penetapan tambahan KRT baru yang menimbulkan kontroversi di industri telekomunikasi. “Pansel yang baru nantinya harus belajar dari kesalahan lalu. Pansel harus terdiri dari kalangan professional, unsur masyarakat, dan Kemenkominfo. Setiap berkas dari kandidat harus diperiksa dengan teliti sehingga tidak ada lagi istilahnya kecolongan,” tegasnya.

Dimintanya, pembentukan Pansel harus bisa dilakukan secepatnya mengingat masa bakti anggota tambahan itu hanya hingga akhir tahun ini. “Kalau diundur terus, kapan KRT itu bekerja. Jika tidak bisa tepat waktu baiknya penjaringan sekalian untuk semua KRT unsur masyarakat periode 2012-2014,” jelasnya.

Sebelmunya, Menkominfo Tifatul Sembiring mengakui, ada masalah dalam penetapan KRT baru di BRTI dari unsur masyarakat terkait hal pribadi yang bersangkutan. “Ini akan di cek dan ricek. Saya tidak mau mendengar dari satu pihak saja. Jika benar terbukti akan ditinjau ulang. Sekarang pelantikannya ditunda dulu,” jelasnya.

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kemenkominfo M. Budi Setiawan menambahkan, pihaknya  ingin melanggar aturan syarat dan anggota  BRTI yang dituangkan dalam PM 36/2008 dan perubahannya.

“Dalam aturan itu disebutkan salah satu syarat menjadi KRT BRTI belum pernah dihukum. Kami mendpaatkan masukan dari masyarakat saudara Nurul pernah dihukum. Ini akan diklarifikasi. Jika terbukti benar, akan ditinjau ulang penetapannya itu,” tegasnya.

Ketua Panitia Seleksi KRT BRTI yang juga Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Syukri Batubara menjelaskan, seleksi dilakukan dengan mengambil dokumen para kandidat KRT BRTI untuk periode 2009-2011. “Kami menggunakan berkas lama. Di berkas itu tidak ada catatan yang menjadi polemik saat ini,” katanya.

Seperti diketahui, hadirnya Nurul Budi Yakin sebagai anggota baru KRT di BRTI memicu kontroversi karena sosok ini disinyalir terbukti bersalah dalam kasus pidana sesuai Putusan pengadilan Negeri Cibinong beberapa tahun lalu.[dni]

190511 Kemenkominfo Kaji SLI Diliberalisasi

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaji lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI) diliberalisasi layaknya seluler karena jasa tersebut sudah generik terdapat di setiap penyelenggara telekomunikasi.

”Sebenarnya panggilan SLI itu bisa dilakukan oleh semua operator. Di Indonesia karena rezimnya per lisensi maka tidak semua operator bisa menyelengarakan SLI. Kita sedang mengaji jika diliberalisasi, apakah berdampak positif bagi industri,” ungkap Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, kemarin.

Diungkapkannya, sudah terdapat beberapa operator yang mengajukan lisensi SLI seperti XL Axiata dan Axis. ”Keduanya sudah mengajukan dan sedang dipelajari. Kita juga ingin sinkronkan dengan program Asean Roaming yang tengah dibahas di tingkatan regulator anggota kawasan Asia Tenggara,” jelasnya.

Dijelaskannya, dalam program Asean Roaming tersebut sedang dikaji kemungkinan biaya roaming bagi sesama negara Asean menjadi flat atau bahkan dinihilkan. ”Tetapi ini perlu kajian mendalam karena Indonesia adalah pemilik pasar terbesar. Jika kita lepas dan operator tidak siap, Indonesia bisa hanya menjadi pasar yang empuk,” tuturnya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menegaskan, liberalisasi SLI sudah saatnya dilakukan    agar azas manfaat, adil, dan merata bisa terjadi di industri telekomunikasi.
“Saya melihat tiga pemain SLI yang ada (Indosat, Telkom,  dan Bakrie Telecom) saat ini belum mampu mewujudkan tiga azas di atas. Pemerintah harus lebih berani melakukan liberalisasi dengan membukan peluang usaha di sektor SLI bagi pemain lain,” tegasnya.
Diperkirakannya, melihat tingkat pertumbuhan yang terjadi selama ini,  pada 2015 nanti diperkirakan sudah akan ada lebih dari 36.000 juta menit SLI atau 12.000 juta menit/operator. Saat itu diperkirakan dibutuhkan  enam operator SLI agar kualitas pelayanan tetap baik.
GM International Business and Domestic Wholesale XL Retno Wulan mengakui mengantongi lisensi SLI  akan membuat perseroan  bisa mengelola biaya produksi secara lebih baik. ”Kami selama ini menjadi tergantung dengan pihak lain sehingga biaya tidak bisa dikontrol,” jelasnya.

Diungkapkannya, hampir 50 persen dari biaya roamig internasional sangat menyangkut pemilihan mitra,  30 persen dari pihak yang menyalurkan trafik internasional (pemilik lisensi SLI), dan sisanya komponen lainnya.

VP Sales & Distribution Axis Syakieb Sungkar mengungkapkan, jika pemerintah meliberalisasi lisensi SLI maka kemungkinan tarif roaming internasional bisa diturunkan karena tidak perlu lagi membayar pihak ketiga serta daya tawar dalam bernegosiasi akan lebih kuat. [dni]

190511 Penguasa Tersandung Perangkat

Masuknya industri telekomunikasi ke era broadband menjadikan  masalah  kapasitas,  cakupan dan sistem pendukung infrastruktur seperti, solusi billing, customer relationship management (CRM), storage, dan solusi lainnya  menjadi faktor penting untuk menang dalam berkompetisi.

Telkomsel sebagai penguasa pasar sudah menyadari hal ini dengan berbenah diri sejak tahun lalu. Hal itu dibuktikan dengan menyelesaikan tender  Operating System Software, Billing Software System (OSS, BSS) senilai 1,2 triliun rupiah pada akhir Februari 2011  dengan menunjuk Amdocs sebagai pemenang lelang.

Sistem itu diyakini  mampu  menurunkan biaya dan menjaga efisiensi operasional, serta mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan mengingat  permintaan konsumen kian  dinamis.

Tak puas di situ, sejak akhir tahun lalu Telkomsel menggelar proyek CRM  bernilai sekitar  1,8 triliun rupiah  dimana kemungkinan besar Amdocs kembali menjadi pemenang menyisihkan pemain lainnya seperti Oracle, IBM, dan SAP.

Dipilihnya  Amdocs tentu tak lepas karena perusahaan ini telah mengerjakan  OCS, CBS, dan Billing melalui OSS,BSS sehingga  integrasi ke downstream system akan lebih mudah.

Sayangnya, walau sudah dikerjakan oleh perusahaan kelas dunia, ternyata proyek yang seharusnya meringankan langkah Telkomsel untuk bersaing di pasar justru menjadi bumerang. Proses migrasi dari proyek OSS,BSS terdahulu mandek dikerjakan oleh Amdocs. Proses  molor dari yang dijanjikan semula pada April menjadi Juni 2011

Alhasil, pencapaian 100 juta pelanggan yang seharusnya dicapai pada awal Maret 2011 menjadi molor karena perangkat tidak mampu mencatat dengan benar jumlah pelanggan yang diraih.

Dampak lainnya beberapa produk bundling atau value added services  seperti Telkomsel Messenger yang akan ditanam di ponsel-ponsel lokal menjadi ditunda peluncurannya.

Belum lagi aplikasi seperti apps zone, mobile advertising, dan T-cash yang sangat tergantung pada sistem penagihan yang canggih harus mangkrak di atas meja menunggu migrasi selesai.  Bahkan di pusat pelayanan purna jual mulai terpengaruh pelayanannya karena sistem billing dan aktivasi menjadi bermasalah.

GM Corporate Telkomsel Ricardo Indra menegaskan, terkait pemilihan mitra yang dilakukan oleh perseroan semuanya  melalui proses yang transparan mengikuti tata kelola perusahaan secara profesional. ”Jadi, siapa pun mitra yang bekerjasama dengan Telkomsel pasti melewati prosedur. Masalah tender proyek CRM itu masih dalam proses,” katanya di Jakarta, Rabu (18/5).

Praktisi telematika Raherman Rahanan mengungkapkan, perangkat milik Amdocs digunakan oleh operator Tier 1 dan 2 di dunia tier 1 dan 2  seperti AT&T, British Telecom, dan, Sprint.”Jika memang ada isu migrasi terkendala itu bisa terjadi di  Project Management and Consultancy Services. Telkomsel sebaiknya  mencari tenaga ahli yang berkompetensi khususnya dalam Project Management dan migrasi,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan, Amdocs tidak memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Semua operasional  dikendalikan dari kantornya di Singapura. Hal ini tentu membuat pengembangan sumber daya manusia lokal  yang dilakukan Amdocs menjadi terbatas dan ujungnya Telkomsel menjadi sangat  bergantung dengan service dari perusahaan tersebut.

Amdocs sendiri  eksis di tak kurang 60 negara.  Dalam laporan keuangan Amdocs di tahun 2009 disebutkan 100 persen saham Amdocs Inc yang berdomisili di Missouri, AS, dimiliki Amdocs Ltd yang bermarkas di Ra’na, Israel. Amdocs Inc hanya berperan sebagai principal operating subsidiaries atau anak perusahaan operasional Amdocs Ltd di Israel.

Kalau sudah begini, nafsu besar Telkomsel untuk menguasai pasar broadband Indonesia bisa terkendala rendahnya kualitas perangkat pendukung,  mengingat walaupun barang yang dimiliki setara ”Ferarri” tetapi ”supir” yang berkompeten tidak ada. [dni]

190511 Sumber Daya Frekeunsi: Regulator Selesaikan Penataan Frekuensi 3G Tambahan Blok untuk Bersaing

Lonjakan trafik data di Indonesia tak bisa dipungkri lagi kenyataannya. Bagi pemiliki lisensi  3G seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata,  Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT), dan Natrindo Telepon Seluler (NTS/Axis) di jaringannya telah  terjadi lonjakan hingga dua kali lipat dibandingkan beberapa tahun lalu.

Walau kontribusi dari jasa data belum dominan bagi total omset perseroan, namun operator mulai melakukan langkah antisipasi dengan memperkuat kapasitas jaringan melalui permintaan tambahan blok frekuensi 3G ke pemerintah.

Tiga operator, Telkomsel, Indosat, dan XL, telah mendapatkan tambahan blok kedua sebesar 5 MHz pada tahun lalu. Bahkan, Telkomsel dan XL, pada tahun ini kembali mengajukan permintaan blok ketiga walau sadar di spektrum 2,1 GHz hanya tersisa satu blok yang ideal untuk digunakan mengingat satu blok lagi diperlukan sebagai guardband dari  frekuensi milik Smart Telecom.

“Kami harus mengajukan tambahan frekuensi karena trafik sudah naik 200 persen dan tren teknologi ke depan adalah konsumsi data. Apalagi sebanyak 24,5 juta pengguna Telkomsel itu aktif mengakses jasa data,” ungkap Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, belum lama ini.

Sarwoto pun mendesak tambahan blok frekuensi yang diberikan untuk perseroan harus bersebelahan (Contigous) karena sesuai aturan operator diberikan penambahan setelah dilakukan evaluasi baik dari sisi jumlah pelanggan dan pembangunan BTS 3G (Node B). “Kami  pertama kali yang mengajukan tambahan blok ketiga. Logikanya regulator hanya melakukan evaluasi saja untuk melihat siapa yang layak mendapatkan tambahan,” tegasnya.

Sarwoto pun terkesan enggan memindahkan blok frekuensi yang telah dimiliki perseroan untuk memberikan ruang bagi HCPT mendapatkan frekuensi yang contigous karena terlanjur telah menanam investasi yang besar. “Ada jalan keluar yang lebih baik ketimbang dipindahkan. Kami terus berdiskusi dengan regulator,” kilahnya.

Direktur Jaringan XL Dian Siswarini mengaku siap jika terjadi lelang bagi tambahan blok ketiga untuk 3G. “Kami siap untuk lelang. Soalnya lebih murah investasinya menambah frekuensi ketimbang harus merapatkan pembangunan BTS. Apalagi jika didapat blok yang contigous, kapasitas yang diinginkan bisa efisien ” jelasnya.

Untuk diketahui, mendapatkan satu blok frekuensi 3G tidaklah murah.  Telkomsel mengeluarkan dana sebesar 320 miliar rupiah untuk  Upfront fee,  selain Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi  tahun pertama sebesar 160 miliar rupiah. Sementara Indosat mengeluarkan dana sebesar 352 miliar rupiah ( upfront fee + BHP tahunan) dan XL menguras kantongnya sebesar 487,6 miliar rupiah (upfront fee+BHP).

Sementara VP Sales and Distribution Axis Syakieb A. Sungkar mengungkapkan, pada tahun ini perseroan berencana untuk membangun 9 ribu BTS 3G (Node B) memperkuat 4 ribu Node B yang telah ada. “Data telah berkonribusi sekitar  30-35 persen bagi total omset. Kita butuh tambahan blok frekuensi  walau kapasitas yang ada  masih  memadai  karena okupansinya baru mencapai 30 persen,” jelasnya.

Direktur Government Relations HCPT Sidarta Sidik mendesak dalam kurun waktu antara satu dan dua bulan ke depan sudah ada kepastian dari pemerintah terkait penambahan kanal 3G  karena sudah menyampaikan surat kesanggupan bayar  untuk penggunaan 10 tahun.

Diungkapkannya, perseroan memilih skema membayar up front fee yang besarnya lebih dari 170 miliar rupiah dan biaya tahunan dengan jumlah yang sama. “Kami meminta diberikan blok yang contigous agar sesuai dengan standar International Telecommunication Union (ITU) dan KM No.29/2006 tentang  pengalokasian pita frekuensi  2,1 GHz.,” tegasnya.

Tata Dulu
Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen Sumberdaya Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo Tulus Raharjo mengungkapkan, hal yang dilakukan saat ini adalah menata dulu pemberian untuk blok kedua agar semua operator mendapatkan frekuensi yang contigous.

“Ini berarti Telkomsel harus mau legawa pindah kanal. Apalagi operator itu sudah menyetujui penataan blok 3G. Semua ini sesuai dengan regulasi karena itu tidak ada kompensasi yang diberikan dalam pemindahan,” tegasnya.

Sedangkan untuk sisa blok yang ada, dilakukan kajian yang mendalam terutama masalah kebutuhan untuk guard band dari frekeunsi Smart Telecom.“Kita akan umumkan nantinya ketersediaan blok untuk transparansi. Bisa saja terjadi lelang tahun ini kalau penataan cepat selesai di blok kedua bagi semua operator,” jelasnya.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)  M. Ridwan Effendi mengungkapkan, telah disiapkan lima opsi bagi pemerintah untuk menata spektrum 2,1 GHz. “Kami sudah menyiapkan opsi yang bisa diambil oleh pemerintah. Sebaiknya kebijakannya diambil secara paralel untuk tambahan blok kedua dan ketiga agar operator tidak dua kali pindah kanal yang berujung pemborosan investasi,” jelasnya.

Opsi yang disiapkan oleh regulator, pertama, setiap pemain diberikan blok yang bersebelahan. Untuk mewujudkan ini, Telkomsel diminta pindah dari blok ke 4 ke 6 dengan konsekuensi operator itu harus mengeluarkan dana sekitar 34 miliar rupiah dan ada kendala kualitas layanan kala salah satu kanal dimatikan.

Kedua, NTS diberikan kanal kedua agar contigous. Dampaknya, blok milik HCPT tidak contigous. Ketiga, NTS diberikan kanal ke 6. Dampaknya, HCPT memiliki blok contigous, sementara NTS tidak. Keempat, NTS di blok ke 1 dan 2, HCPT di blok 3 dan 6. konsekuensinya blok milik HCPT akan terpakai sebagian untuk guard band. Kelima, disiapkan kajian refarming 2,1 GHz yang menyertakan tambahan blok ketiga.

Anggota Komite lainnya, Heru Sutadi membantah ada pilih kasih dalam penataan ulang blok kedua 3G seperti diloloskannya keinginan NTS dan HCPT yang  ingin memiliki kanal bersebelahan walau kedua operator itu sempat tidak tertarik meminta tambahan frekuensi beberapa waktu lalu.

“Rencananya blok kedua diberikan 2008 tapi tertunda, akhirnya diberi deadline baru untuk mengajukan tambahan sesuai harga yang ditentukan pemerintah Agustus 2010. Itu fair, karena sesuai regulasi, kita punya kewajiban mencadangkan 5 MHz kedua untuk operator 3G dengan evaluasi dan membayar up front fee sesuai dengan angka yag ditentukan,” ketusnya.

Ditegaskannya, penataan ulang sudah dilakukan jauh hari dan adalah hal yang wajar Axis mendapatkan blok bersebelahan karena kala tender 3G dilakukan 5 tahun lalu satu blok miliknya ditarik oleh pemerintah. “Telkomsel waktu tahun lalu diberikan disamping blok milik Indosat tidak mau. Akhirnya sementara menggunakan disebalah NTS. Setelah semua pemain minta blok kedua tentu akan ditata ulang, agar sisa 10 MHz itu bisa dilelang untuk blok ketiga,” tegasnya.[dni]