130511 Pelaku Usaha Kargo Udara Minta Regulated Agent Ditunda

JAKARTA—Dua  pelaku usaha di bidang kargo udara meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan untuk menunda pelaksanaan Regulated Agent yang akan berlaku di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mulai 16 Mei 2011 mengingat masih banyak hal yang perlu diselaraskan dan dipenuhi agar tujuannya tercapai.

Kedua pelaku usaha itu adalah Asosiasi Perusahaan Penerbangan Niaga Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Indonesia (Asperindo). Regulated Agent sendiri  merupakan badan hukum yang melaksanakan transaksi dengan operator pesawat udara untuk  pemeriksaan keamanan terhadap barang kargo dan pos.

“Secara prinsip Inaca mendukung implementasi  Regulated Agent (RA) mengingat pelaksanaan program  tersebut akan memberikan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat dalam industri kargo udara. Namun, mellihat realita di lapangan, ada baiknya ditunda  karena banyak hal perlu dipenuhi dan  dan diselaraskan ,” ungkap Sekjen Inaca Tengku Burhanuddin di Jakarta, Kamis (12/5).

Diungkapkannya,  hal – hal yang menjadi perhatian INACA dari    implementasi Regulated Agent adalah masalah  compliance dimana kenyataan saat ini Regulated Agent yang ada belum comply dengan aturan yang ada atau belum memenuhi persyaratan keamanan penerbangan.

“Regulated Agent yang ada saat ini diharapkan dapat terlebih dahulu memenuhi standar security manual  yang dipersyaratakan oleh badan regulasi dunia seperti  Asosiasi Penerbangan Internasional (IATA),  Asosiasi Badan Penerbangan Sipil Dunia (ICAO), serta IOSA (IATA Operational Safety Audit), dan otoritas penerbangan  sipil,” tegasnya.

Adapun beberapa hal yang dipersyaratkan oleh security manual tersebut mennyangkut contingency plan misalnya  prosedur penanganan ancaman bom, prosedur penanganan barang yang dicurigai, prosedur bila peralatan pemeriksaan tidak bekerja, dan detail peningkatan level keamanan berdasarkan ancaman yang tidak detil.

Masalah lain yang disoroti oleh pelaku usaha adalah efisiensi dimana pemberlakuan aturan Regulated Agent ini secara otomatis juga akan meningkatkan biaya pengiriman barang, mengingat pemberlakukan peraturan ini meningkatkan tarif dan biaya sehingga menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

“Meningkatnya biaya pengiriman tersebut sangat signifikan yang berujung industri kargo Indonesia semakin tidak kompetitif. Selain itu program ini juga memiliki proses yang lebih panjang namun kurang efektif,” katanya.

Direktur Eksekutif H Syarifuddin Asperindo mengungkapkan, asosiasinya sejak 30 Desember 2010 telah mengirimkan surat ke Ditjen Perhubungan untuk menunda pelaksanaan Regulated Agent, namun tidak ada respons. Setelah itu dikrimkan surat  pada 10 Februari 2011, dan pertengahan Maret lalu. “Surat kami tidak direspons, malah yang keluar surat keputusan yang mewajibkan penggunaan Regulated Agent dan telah ditunjuk tiga perusahaan yang menjalaninya,” keluhnya.

Diungkapkannya, jika tidak menggunakan Regulated Agent selama ini masalah pemeriksaan barang hanya dikenakan biaya sewa gudang (Rp 250/kg), Sewa lahan depan gudang atau kade (Rp 125/kg), dan security charge (Rp 60/kg). Komponen security charge inilah yang diambil alih oleh Regulated Agent.

“Hal yang menjadi masalah adalah jika ada Regulated Agent yang hanya tiga perusahaan justru membuat harga menjadi mahal. Apalagi penetapan harga dilakukan oleh masing-masing Regulated Agent,” ungkapnya.

Tiga Regulated Agent yang ditunjuk oleh Ditjen Hubud berikut pentarifannya adalah PT Duta Angkasa Prima Kargo/ DAKP ( Rp 875/kg), PT Fajar Anugrah Sejahtera/ FAS (Rp 700/kg), dan PT Gita Avia Trans/Gatra (Rp 900/kg). Gatra dan DAKP menetapkan tarif untuk membawa barang hingga ke lini I, sementara FAS tidak sampai ke Lini I.

“Proses dengan adanya Regulated Agent ini menjadi lebih panjang karena ada yang tidak memiliki gudang di area bandara atau X-Ray. Belum lagi kapasitas gudang yang dimiliki oleh ketiganya tidak akan mampu menampung pergerakan 977 ton kargo per hari. Jika dipaksakan, bisa jadi pada 16 Mei nanti terjadi kekacauan,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Kementrian Perhubungan Bambang Supriyadi Ervan mengakui implementasi dari Regulated Agent sesuatu yang baru sehingga perlu waktu untuk pelaksanaannya. “Tetapi tujuan dari program ini bagus yakni meningkatkan keamanan,” jelasnya.[dni]