120511 Kemenkominfo Tinjau Ulang Anggota Baru BRTI

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan meninjau ulang penetapan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) baru, Nurul Budi  Yakin, karena tidak ingin melanggar aturan syarat dan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang dituangkan dalam PM 36/2008 dan perubahannya.

“Dalam aturan itu disebutkan salah satu syarat menjadi KRT BRTI belum pernah dihukum. Kami mendpaatkan masukan dari masyarakat saudara Nurul pernah dihukum. Ini akan diklarifikasi. Jika terbukti benar, akan ditinjau ulang penetapannya itu,” tegas Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kemenkominfo M. Budi Setiawan di Jakarta, Rabu (11/5).

Menkominfo Tifatul Sembiring mengakui, ada masalah dalam penetapan KRT baru di BRTI dari unsur masyarakat terkait hal pribadi yang bersangkutan. “Ini akan di cek dan ricek. Saya tidak mau mendengar dari satu pihak saja. Jika benar terbukti akan ditinjau ulang. Sekarang pelantikannya ditunda dulu,” jelasnya.

Ketua Panitia Seleksi KRT BRTI yang juga Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Syukri Batubara menjelaskan, seleksi dilakukan dengan mengambil dokumen para kandidat KRT BRTI untuk periode 2009-2011. “Kami menggunakan berkas lama. Di berkas itu tidak ada catatan yang menjadi polemik saat ini,” katanya.

Seperti diketahui, BRTI baru saja direstrukturisasi  yang membuat anggotanya  menjadi 9 orang, dari sebelumnya 7 orang. Penetapan anggota  KRT berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 89/2011. Satu tambahan  dari unsur masyarakat  Nurul Budi Yakin yang  menjabat sebagai Ketua IDTUG (Indonesia Telecommunication User Group) memicu  kontroversi di masyarakat karena sepak terjang lembaganya  selama ini banyak dipertanyakan dalam mewakili pelanggan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM-KTI) telah melayangkan surat keberatannya kepada Menkominfo terkait penunjukkan Nurul. LSM-KTI mengungkapkan  Nurul berdasarkan  Putusan pengadilan Negeri Cibinong No.104/PID.B/2009/PN.Cbn pernah terlibat kasus pidana.

Selain itu,  legalitas IDTUG dinilai  belum memenuhi kriteria persyaratan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Melihat banyaknya kekurangan, dinilai merupakan hal yang wajar Menkominfo meninjau ulang pemilihan Nurul karena  BRTI  merupakan lembaga yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sehingga suara penolakan masyarakat patut didengar.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s