100511 Saatnya SLI Diliberalisasi

Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) boleh saja bersikeras untuk meminta operator di dalam negeri menurunkan tarif roaming internasionalnya. Namun, jika melihat struktur biaya produksi dari jasa ini, ada baiknya regulator untuk membenahi dulu masalah lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI) di Indonesia.

Pasalnya, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pelanggan teknologi GSM terbesar, ternyata tidak semua operatornya memiliki lisensi SLI. Padahal, jika operator GSM memiliki lisensi SLI, ini akan membuat daya tawarnya kala bernegosiasi dengan mitra di luar negeri akan lebih kuat. Selain itu,  lisensi SLI diperlukan  untuk  signalling roaming.

Di Indonesia tercatat hanya Telkomsel dan Indosat yang memiliki lisensi SLI.  Telkomsel memiliki melalui induknya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Sementara, pemain seperti XL Axiata, Axis, dan Tri tidak memiliki lisensi SLI sehingga mengandalkan pihak ketiga untuk menyalurkan trafik ke luar negeri.

Saat ini penyelenggara SLI  berbasis clear channel adalah  Indosat, Telkom,  dan Bakrie Telecom (BTEL). BTEL adalah pemain berbasis teknologi CDMA.

VP Sales & Distribution Axis Syakieb Sungkar mengungkapkan, jika pemerintah meliberalisasi lisensi SLI maka kemungkinan tarif roaming internasional bisa diturunkan karena tidak perlu lagi membayar pihak ketiga serta daya tawar dalam bernegosiasi akan lebih kuat.

GM International Business and Domestic Wholesale XL Retno Wulan mengakui mengantongi lisensi SLI  akan membuat perseroan  bisa mengelola biaya produksi secara lebih baik. ”Kami selama ini menjadi tergantung dengan pihak lain sehingga biaya tidak bisa dikontrol,” jelasnya.

Diungkapkannya, hampir 50 persen dari biaya roamig internasional sangat menyangkut pemilihan mitra,  30 persen dari pihak yang menyalurkan trafik internasional (pemilik lisensi SLI), dan sisanya komponen lainnya.

”Untunglah XL memiliki jasa Voice Over Internet Protocol (VoiP) 01000 untuk jasa suara panggilan SLI. Jadinya, 30 persen dari total sekitar 40 juta pelanggan masih bisa menikmati tarif yang lebi terjangkau. Sudah saatnya pemerintah mengaji secara end to end masalah lisensi SLI ini,” katanya.

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengatakan, jika operator memang serius untuk menurunkan tarif roaming internasional harus juga membangun infrastruktur untuk signaling-nya. ”Jangan hanya mengincar lisensi SLI-nya saja. Pembangunan infrastruktur harus diperhatikan juga. Apa gunanya kalau infrastrukturnya masih sewa atau dinegosiasi dengan regulator,” tegasnya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengakui sudah saatnya terjadi  liberalisasi jasa  agar azas manfaat, adil, dan merata bisa terjadi di industri telekomunikasi.
“Saya melihat tiga pemain SLI yang ada saat ini belum mampu mewujudkan tiga azas di atas. Pemerintah harus lebih berani melakukan liberalisasi dengan membukan peluang usaha di sektor SLI bagi pemain lain,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah dalam memberikan lisensi SLI harus mempertimbangkan jumlah pelanggan yang dimiliki oleh satu operator agar azas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lebih luas.
Diungkapkannya, trafik SLI di Indonesia tumbuh sangat pesat  yaitu mencapai 30 – 45 persen per tahun sehingga tidak cukup hanya dilayani oleh tiga pemain. Berdasarkan catatannya,  pada tahun 2007 terdapat 2.794 juta menit SLI yang dilayani oleh 2 operator SLI atau sekitar 1.397 juta menit SLI/operator. Rasio tersebut menjadi 7.900 juta menit SLI atau 2.633 juta menit/operator ditahun 2010 (tiga operator), dan akan menjadi 11.000 juta menit  SLI atau 3.667 juta menit/operator di tahun 2011 (tiga operator).
Diperkirakannya, melihat tingkat pertumbuhan yang terjadi selama ini,  pada 2015 nanti diperkirakan sudah akan ada lebih dari 36.000 juta menit SLI atau 12.000 juta menit/operator.

“Kalau logikanya dibalik dan pemerintah masih menggunakan rasio tersebut, maka di tahun 2015 diperlukan enam operator SLI agar kualitas pelayanan tetap baik. Sekarang tugas pemerintah untuk menunjukkan diri, pro kepada kepentingan rakyat atau melindungi kelompok tertentu,”  tukasnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s