100511 Merpati Tetap Akan Operasikan MA-60

JAKARTA—PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) tetap akan mengoperasikan pesawat buatan Xian Aircraft Corporation, MA-60, meskipun banyak pihak meragukan kemampuan armada tersebut.

“Kami tetap akan mengoperasikan pesawat ini walau banyak pihak meragukan. Bagi kami pesawat ini cocok dengan bisnis yang dijalankan dan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan yang ada di Indonesia,” tegas Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines Sardjono Johnny Tjitrokusumo di Jakarta, Senin (9/5).

Ditegaskannya, maskapai tetap akan mengoperasikan 13 pesawat yang ada dan sedang menunggu dua pesawat lagi yang akan datang pada 19 dan 20 Mei nanti. “Pesawat ini memiliki sertifikat kelaikan terbang dari otoritas penerbangan sipil China dan Indonesia. Bagi kami itu sudah cukup, tidak perlu ada sertifikat dari Federal Aviation Administration (FAA). Ini urusan bisnis antar dua negara,” tukasnya.

Pesawat jenis MA-60  disinyalir  tidak mengantongi sertifikat  FAA yang menjadi  otoritas penerbangan sipil Amerika Serikat.

Diungkapkannya, tidak ada paksaan bagi perseroan untuk membeli MA-60 yang seharga 11,2 juta dollar AS per unitnya dengan mesin Pratt & Whitney itu. “Semua ini murni pertimbangan bisnis karena ada Subsdiary Loan Agreement (SLA) dari pemerintah dengan pembelian dalam mata uang rupiah dan bunganya lumayan rendah sekitar 3 persen. Pesawat ini tangguh dan aman. Saya ikut test flight yang melalui perjalanan panjang dan semuanya aman,” jelasnya.

Johnny pun mempersilahkan, otoritas penerbangan sipil untuk melakukan audit terhadap perseroan dan armada yang dimilikinya. “Audit itu bukan hal yang diharamkan dan ditakuti. Kami sudah menjalani audit lima bulan lalu untuk kenaikan kelas keselamatan. Sebelumnya posisi kami 1 minus, naik 11 poin menjadi 189 poin,” katanya.

Diharapakannya, pemerintah masih setia membantu Merpati walau tengah dihadapi kesulitan dengan memberikan kebijakan yang bisa menyelesaikan semuanya. Hal ini karena kehilangan satu unit pesawat MA-60 telah membuat Merpati mengalami kerugian sekitar 15 juta dollar AS

“Merpati butuh satu kebijakan sapu jagad seperti penyertaan modal negara bisa itu debt to equity swap karena hutang Merpati itu paling banyak ke negara. Selain itu kita juga butuh working capital yang lumayan besar.  Hingga saat ini bantuan dari pemerintah belum cair untuk operasional,” jelasnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay mengungkapkan, pemerintah belum berniat  melarang terbang pesawat MA-60  meski pesawat buatan pabrikan China itu jatuh dan tenggelam di Perairan Kaimana, Papua Barat. Keputusan mengenai grounded (larangan terbang) pesawat jenis MA-60 milik Merpati ini masih harus menunggu hasil investigasi Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). “Pesawat jenis MA-60 belum bisa di grounded, karena perlu hasil investigasi dulu,” jelasnya.

Dia menambahkan saat ini masih menunggu hasil investigasi yang akan diperoleh dari kotak hitam (black box) Flight Data Recorder (FDR) Merpati yang tenggelam. “Kenapa mesti buru-buru memutuskan untuk melakukan grounded, hasil investigasi saja belum,” tutur Herry.

Meski belum perlu mengandangkan pesawat MA-60, Herry mengatakan akan mengaudit dan mengevaluasi Merpati, termasuk pesawat, operasional, manajemen dan sumber daya manusia. “Selama evaluasi tidak perlu digrounded,” kata Herry.

Berkaitan dengan sertifikasi yang dikantongi oleh MA-60, Herry menjelaskan, tidak perlu mengantongi sertifikat dari FAA karena pesawat ini tidak terbangi AS. Pesawat ini cukup hanya mengantongi sertifikat layak terbang dari pemerintah China dan otoritas negara pengguna seperti Indonesia.

“Sertifikat tak perlu dari FAA, kan tidak terbang di AS, FAA itulan otoritas penerbangan AS. Jadi untuk MA-60 cukup sertifikasi dari otoritas China dan Indonesia sebagai pengguna, juga negara-negara lain seperti Filipina dan Kamboja,” kata Herry.

Juru bicara Kementrian Perhubungan Bambang S Ervan menambahkan, setiap pengoperasian pesawat MA-60  akan  dilakukan pengecekan atau ramp check terhadap setiap pesawat. “Untuk  kedua langkah tersebut  Ditjen Hubud sudah kirim surat ke PT Merpati,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soejono mengatakan pesawat jenis MA-60 ini harus mengantongi sertifikasi internasional. Prosesnya dapat dilakukan secara bertahap dan selama proses, pesawat dikandangkan dahulu atau tidak boleh terbang.

“Semua pesawat jenis MA-60 harus disertifikasi internasional, prosesnya bisa dilakukan secara bertahap. Nah selama proses itu, pesawat yang belum kantongi izin harus di grounded dulu,” tutur Nusyirwan.

Dia menambahkan meski demikian grounded pesawat MA-60 jangan sampai mengganggu pelayanan Merpati sebagai maskapai perintis untuk Indonesia bagian Timur.

“Kalau semua pesawat MA-60 digrounded bersamaan, bisa menganggu pelayanan. Pesawat ini banyak digunakan untuk jalur-jalur perintis yakni bagian timur Indonesia dan sebagian ke wilayah lain di Indonesia,” kata Nusyirwan.

Menurut dia, sertifikasi internasional untuk pesawat MA-60 ini wajib untuk keselamatan dan urusan asuransi.

Anggota Komisi V DPR RI KH Abdul Hakim meminta harus ada langkah berani yakni meng-grounded dulu semua pesawat jenis MA-60  yang dimiliki Merpati. “Lakukan secepatnya audit kelayakan teknis untuk seluruh jenis pesawat tersebut. Selama proses ini berjalan, tidak boleh pesawat jenis itu mengudara dulu. Bahkan kalau perlu pembelian sisa armada ditunda,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi  menyatakan bagian black box atau kotak hitam pesawat MA-60 milik Merpati Nusantara Airlines, Flight Data Recorder (FDR), akan dikirim ke China, tempat pesawat tersebut dibuat.

“FDR dari pesawat tersebut akan dikirim bersama dengan FDR MA-60 lainnya yang pada 19 Februari lalu pernah tergelincir keluar dari runway (landasan) di Bandar Udara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tadinya kalau tidak ada kejadian itu, black box akan dikirim pada 11 Mei 2011. Namun, karena ada kecelakaan dengan pesawat yang sama, pengiriman pun ditunda,” kata Tatang.

Dia menjelaskan FDR tidak dapat dibuka dan dianalisis oleh KNKT karena tidak memiliki perangkat lunaknya. “Software yang kami miliki buatan Amerika. Sedangkan FDR itu buatan China,” ujarnya.

Saat ini, menurut dia, otoritas China tengah menunggu jawaban dari Indonesia untuk pengiriman black box FDR ke sana. Mengenai kondisi black box FDR pesawat MA-60 itu, Tatang sendiri belum melihatnya sampai saat ini. Black box masih berada di Papua Barat. Namun yang jelas, saat dikirim ke China, black box FDR harus terendam air. “Itu prosedurnya,” kata dia.

Untuk kondisi bagian black box lain, Cockpit Voice Recorder (CVR) atau rekaman percakapan pilot di kokpit, menurut Tatang, sampai saat ini masih diupayakan untuk ditemukan di Perairan Kaimana, Papua Barat. Jika nanti telah ditemukan, CVR tidak perlu dikirim ke China

Pesawat MA-60  itu diproduksi pada tahun 2010 dengan serial number pesawat adalah 2807. Saat ini Merpati mengoperasikan 13 pesawat sejenis dan sudah memesan dua unit lagi. Selain Indonesia dan Filipina, pesawat itu digunakan di berbagai negara dunia ketiga seperti Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Myanmar, Tajikistan, Zambia, Sri Lanka, Zimbabwe, Laos, Ghana, Ekuador, dan Bolivia.

Pesawat naas itu  baru menjalani jam terbang 615 jan dan melakukan rotasi penerbangan 764 kali. Jadi pesawat tersebut belum pernah menjalani perawatan berkala skala besar. Kecuali perawatan harian dan pemantauan 100 jam.

Seperti diketahui,  pesawat MA-60 dengan registrasi PK-MZK dan nomor  penerbangan MZ 8968 milik Merpati Nusantara Airlines berangkat dari Bandara Domine Eduard Osok, Sorong pukul 12.45 WITimur.  Diperkirakan pesawat akan mendarat di Bandara Utarom di Kaimana pukul 13.55 WIT.
Pesawat berkapasitas 56 penumpang tersebut hanya diisi 21 penumpang yang terdiri dari 18 penumpang dewasa, 1 anak dan 2 bayi. Jumlah kru pesawat 6 orang terdiri Pilot ( Capt. Purwadi Wahyu) dan Ko pilot , dua pramugari dan 2 teknisi.

Pesawat mengalami nasib naas kala ingin mendarat di Bandara Utarom.  Prosedur pendaratan di Bandara ini memang cukup unik. Di sebelah kiri landasan pacu terdapat gunung yang cukup tinggi. Pesawat dari Sorong harus naik ke atas melewati gunung tersebut dan melintasi landasan pacu. Kemudian pesawat harus belok ke kiri untuk menempatkan posisi pendaratan di runway 01.

Kontak terakhir pilot dengan menara ATC di bandara adalah pesawat sudah belok ke kiri dan siap untuk mendarat. Setelah itu langsung hilang komunikasi.  Pada saat itu cuaca di sekitar bandara hujan deras. Namun pesawat bisa mendarat karena sebelum pesawat milik Merpati ini akan mendarat, ada pesawat lain yang sudah mendarat.

Pesawat Merpati ini diperkirakan ditching (melakukan pendaratan  di air/ laut) dan pecah menjadi dua bagian begitu mendarat. Kecelakaan tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.05 WIT di perairan Kaimana sekitar 500 meter dari ujung landasan.[dni]

100511 Teknologi LightRadio Belum Teruji

JAKARTA—Teknolgi LightRadio yang memungkinkan arsitektur jaringan seluler menjadi sederhana dalam bentuk cube dianggap belum teruji karena komersialisasi secara massal belum terjadi.

“Teknologi yang menyederhanakan arsitektur jaringan dengan tidak eksis lagi menara-menara seluler itu baru diperkenalkan di Barcelona tahun ini. Secara teknologi banyak yang harus dilalui agar bisa diterima oleh pasar,” ungkap Direktur Jaringan XL Axiata Dian Siswarini di Jakarta, Senin (9/5).

Dijelaskannya, secara konsep inovasi lightRadio sebenarnya hampir sama dengan perangkat Radio Base Station (RBS). “Tetapi dalam teknologi terbaru ini RBS itu dibuat dalam unit-unit kecil secara fisik dan logical yang scalable karena bisa digabung-gabung,” jelasnya.

Diungkapkannya, konsep ini sekarang tidak hanya dimonopoli oleh satu penyedia perangkat karena tren ke depan memang pada alat yang semakin ringkas dan sederhana. “Namun yang menjadi masalah karena belum komersial, tentu skala ekonomis belum besar sehingga harga jualnya menjadi mahal. Operator tidak akan mau membeli perangkat yang belum terbukti daya tahannya dan mahal,” tegasnya.

Dikatakannya, untuk kondisi di Indonesia inovasi ini harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang suka berubah-ubah, ramah lingkungan, hemat konsumsi listrik, dan bisa terintegrasi dengan sistem yang ada.

Teknologi lightRadio digadang-gadang oleh Alcatel-Lucent (ALU) pada awal tahun lalu  yang diklaim mampu  merampingkan dan menyederhanakan jaringan seluler secara radikal. Sistem ini diklaim akan  menurunkan kompleksitas teknis, konsumsi daya dan biaya operasional lainnya secara dramatis dalam menghadapi peningkatan trafik yang tajam.

Berkat teknologi ini  base station, yang biasanya ditempatkan di dasar menara seluler, dipecah menjadi elemen-elemen komponen dan didistribusikan ke antena dan ke seluruh jaringan yang menyerupai ‘cloud’.

ALU mengklaim manfaat besar  dari lightRadio  adalah mengurangi jejak karbon jaringan-jaringan seluler hingga lebih dari 50 persen. Menurunkan Total Cost of Ownership (TCO) operator selular hingga 50 persen, dan perbaikan layanan bagi pengguna akhir dengan meningkatkan bandwith per pengguna per pengguna secara significant,  berkat digunakannya antena-antena kecil dimana-mana.[dni]

100511 Telkom Segera Pasarkan Nusantara Online

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) bekerjasama dengan PT Nusantara Wahana Komunika segera memasarkan permainan Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) Nusantara Online guna memanjakan pengguna akses internet di Indonesia.

“Jika tidak ada aral melintang Telkom akan memasarkan pada minggu keempat Juni atau awal Juli 2011. Sekarang dilakukan persiapan terakhir untuk mengetahui respons pasar terhadap permainan besutan anak bangsa ini,” ungkap EGM Multimedia Telkom Jodhy Hernadi di Jakarta, Senin (9/5).

MMORPG adalah suatu jenis permainan berbasiskan konsep permainan peran (Role Playing Game) yang bisa dimainkan dari berbagai tempat dan waktu oleh banyak permainan. Nusantara Online sendiri mengusung permainaan dengan latar belakang sejarah nusantara masa lalu saat kebudayaan dan kerajaan-kerajaan besar di nusantara turut mewarnai perjalanan sejarah dan budaya dunia yaitu Majapahit, Sriwijaya, dan Pajajaran.

Jodhy mengungkapkan, untuk mendukung kehadiran Nusantara Online, perseroan menyediakan 14 server dengan kapasitas menampung 100-200 ribu pemain secara konkueren. “Kami habis-habisan mendukung permainan  ini karena Indonesia belum memiliki MMORPG lokal. Apalagi sebanyak 20 persen dari 2 juta pengguna Speedy adalah penikmat game online sehingga harus dimanjakan,” jelasnya.

Komisaris  Nusantara Wahana Komunika Heru Nugroho mengungkapkan, permainan tersebut sudah dirintis sejak 2007 dan telah menelan investasi hingga satu juta dollar AS. “Kami habis-habisan menggarap permainan ini karena ada idealisme yang dibawa yakni memberikan pelajaran sejarah bangsa bagi parapenggunanya,” katanya.

Diungkapkannya, untuk memasarkan produk ini perseroan bekerjasama dengan Kemendiknas dengan memasukkan permainan dalam Jaringan Pendidikan Nasional dan South Asian Minister Of Education Organization Regional Open Learning Center (SEAMOLEC). “Kami adalah satu-satunya game yang mendapatkan sertifikat dari Kemendiknas. Kita menargetkan  pada tahun pertama setiap bulannya nusantara online mampu meraup omset 30 persen dari total potensi bisnis game online yang sebesar 30 miliar rupiah,” jelasnya.[dni]

100511 Pembukaan Kode Akses SLJJ Mandeg

JAKARTA—Pembukaan kode akses  Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) yang terjadi antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT Indosat Tbk (Indosat) sejak tiga tahun lalu berjalan di tempat alias mandeg pada satu kota yakni Balikpapan.100511   Pembukaan Kode Akses SLJJ Mandeg

“Belum ada pembukaan kode akses di kota lainnya karena yang menjadi acuan adalah jumlah pelanggan telepon tetap Indosat (StarOne) harus mencapai 30 persen dari total pelanggan telepon tetap Telkom di satu kota. Sejauh ini angka itu belum bisa dicapai oleh Indosat,” ungkap Direktur Corporate Sales & Wholesale Indosat Fadzri Sentosa di Jakarta, belum lama ini.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala meminta masalah pembukaan kode akses ini di pantau secara serius oleh regulator karena menyangkut pada layanan telekomunikkasi yang murah bagi masyarakat. “Regulator seperti melupakan SLJJ. Padahal pada 2008 untuk memaksa Telkom membuka kode aksesnya bagi Indosat sangat rumit. Sekarang yang terjadi seperti pembiaran saja dari komitmen yang disepakati,” sesalnya.

Menurutnya, regulator pun terlihat tidak serius dalam mengawasi komitmen pemberian layanan dari PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) yang telah mendapatkan lisensi sejak 2008, “Hingga saat ini BTEL belum jelas komitmenya menggelar layanan SLJJ. Saya tidak mendengar ada teguran dari regulator untuk operator ini,” keluhnya.

Sebelumnya, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi berkilah batas masa akhir dari ijin prinsip SLJJ perseroan baru akan berakhir pada kuartal II 2011. “Kami sudah mengajukan Uji Laik Operasi. Pembangunan sedang dilakukan,” kilahnya.

SLJJ  adalah layanan komunikasi jarak jauh antarpelanggan yang masih berada dalam satu wilayah negara, namun dengan kode area yang berbeda. Di beberapa negara maju, SLJJ bukanlah merupakan suatu lisensi tersendiri  yang mesti diperebutkan, karena operator fixed line (jaringan tetap/jartap) bisa secara otomatis mendapatkannya. Lisensi SLJJ sangat berkaitan dengan lisensi lokal dan SLI,
terutama pada sisi terminasi dari pelanggan satu ke pelanggan lainnya.

Tetapi tidak demikian ceritanya di Indonesia. Kode akses SLJJ tak bisa diberikan secara gratis. Bahkan, untuk pembukaan kode akses SLJJ secara “alami“ kepada pemegang lisensi pun membutuhkan jalan yang berliku.

Perintah pembukaan yang dipayungi  Permenkominfo No. 6/ 2005 mengenai Kode Akses.  Jika merujuk pada regulasi tersebut, seharusnya  Telkom    membuka kode akses SLJJ bagi Indosat di lima kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar) pada 27 September 2007  dan secara nasional pada 1 April 2010.

Namun, hingga batas akhir yang ditetapkan, Telkom tak jua membuka kode akses tersebut. Hasil negosiasi alot pada April 2008 adalah Telkom membuka kode akses di Balikpapan  dengan service charge  sebesar  945 rupiah per menit. Sementara pembukaan untuk kota-kota berikutnya,  tergantung pada
pencapaian penyelenggara SLJJ lainnya dalam menumbuhkan pelanggan.

Parameternya adalah penyelenggara SLJJ lainnya harus mampu mencapai mencapai 30 persen dari total pelanggan telepon tetap kabel  dan  15 persen telepon nirkabel Telkom di satu kota.[dni]

100511 Saatnya SLI Diliberalisasi

Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) boleh saja bersikeras untuk meminta operator di dalam negeri menurunkan tarif roaming internasionalnya. Namun, jika melihat struktur biaya produksi dari jasa ini, ada baiknya regulator untuk membenahi dulu masalah lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI) di Indonesia.

Pasalnya, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pelanggan teknologi GSM terbesar, ternyata tidak semua operatornya memiliki lisensi SLI. Padahal, jika operator GSM memiliki lisensi SLI, ini akan membuat daya tawarnya kala bernegosiasi dengan mitra di luar negeri akan lebih kuat. Selain itu,  lisensi SLI diperlukan  untuk  signalling roaming.

Di Indonesia tercatat hanya Telkomsel dan Indosat yang memiliki lisensi SLI.  Telkomsel memiliki melalui induknya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Sementara, pemain seperti XL Axiata, Axis, dan Tri tidak memiliki lisensi SLI sehingga mengandalkan pihak ketiga untuk menyalurkan trafik ke luar negeri.

Saat ini penyelenggara SLI  berbasis clear channel adalah  Indosat, Telkom,  dan Bakrie Telecom (BTEL). BTEL adalah pemain berbasis teknologi CDMA.

VP Sales & Distribution Axis Syakieb Sungkar mengungkapkan, jika pemerintah meliberalisasi lisensi SLI maka kemungkinan tarif roaming internasional bisa diturunkan karena tidak perlu lagi membayar pihak ketiga serta daya tawar dalam bernegosiasi akan lebih kuat.

GM International Business and Domestic Wholesale XL Retno Wulan mengakui mengantongi lisensi SLI  akan membuat perseroan  bisa mengelola biaya produksi secara lebih baik. ”Kami selama ini menjadi tergantung dengan pihak lain sehingga biaya tidak bisa dikontrol,” jelasnya.

Diungkapkannya, hampir 50 persen dari biaya roamig internasional sangat menyangkut pemilihan mitra,  30 persen dari pihak yang menyalurkan trafik internasional (pemilik lisensi SLI), dan sisanya komponen lainnya.

”Untunglah XL memiliki jasa Voice Over Internet Protocol (VoiP) 01000 untuk jasa suara panggilan SLI. Jadinya, 30 persen dari total sekitar 40 juta pelanggan masih bisa menikmati tarif yang lebi terjangkau. Sudah saatnya pemerintah mengaji secara end to end masalah lisensi SLI ini,” katanya.

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengatakan, jika operator memang serius untuk menurunkan tarif roaming internasional harus juga membangun infrastruktur untuk signaling-nya. ”Jangan hanya mengincar lisensi SLI-nya saja. Pembangunan infrastruktur harus diperhatikan juga. Apa gunanya kalau infrastrukturnya masih sewa atau dinegosiasi dengan regulator,” tegasnya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengakui sudah saatnya terjadi  liberalisasi jasa  agar azas manfaat, adil, dan merata bisa terjadi di industri telekomunikasi.
“Saya melihat tiga pemain SLI yang ada saat ini belum mampu mewujudkan tiga azas di atas. Pemerintah harus lebih berani melakukan liberalisasi dengan membukan peluang usaha di sektor SLI bagi pemain lain,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah dalam memberikan lisensi SLI harus mempertimbangkan jumlah pelanggan yang dimiliki oleh satu operator agar azas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lebih luas.
Diungkapkannya, trafik SLI di Indonesia tumbuh sangat pesat  yaitu mencapai 30 – 45 persen per tahun sehingga tidak cukup hanya dilayani oleh tiga pemain. Berdasarkan catatannya,  pada tahun 2007 terdapat 2.794 juta menit SLI yang dilayani oleh 2 operator SLI atau sekitar 1.397 juta menit SLI/operator. Rasio tersebut menjadi 7.900 juta menit SLI atau 2.633 juta menit/operator ditahun 2010 (tiga operator), dan akan menjadi 11.000 juta menit  SLI atau 3.667 juta menit/operator di tahun 2011 (tiga operator).
Diperkirakannya, melihat tingkat pertumbuhan yang terjadi selama ini,  pada 2015 nanti diperkirakan sudah akan ada lebih dari 36.000 juta menit SLI atau 12.000 juta menit/operator.

“Kalau logikanya dibalik dan pemerintah masih menggunakan rasio tersebut, maka di tahun 2015 diperlukan enam operator SLI agar kualitas pelayanan tetap baik. Sekarang tugas pemerintah untuk menunjukkan diri, pro kepada kepentingan rakyat atau melindungi kelompok tertentu,”  tukasnya.[dni]

100511 Jasa Operator: Tarif Roaming Internasional Mulai Diturunkan. Menghilangkan Penagihan yang Mengagetkan

PT XL Axiata Tbk  (XL) kembali mengguncang pasar dengan penawaran taruf internasional roamingnya belum lama ini. Anak usaha Axiata itu  menghadirkan tarif flat data roaming unlimited BlackBerry Internet Service (BIS) hanya  50 ribu rupiah per hari di Amerika Serikat (AS)  dan Australia.

Di negeri Paman Sam itu XL menggandeng mitra lokal, AT&T, sementara di  Australia dengan operator Telstra. Sebelumnya, XL juga menyediakan tarif flat 50 ribu rupiah per hari untuk roaming prabayar BlackBerry di 9 negara yakni Jepang (Softbank), Hongkong (SmartTone), Singapura (M1), Malaysia (Celcom), Kamboja (Hello), Bangladesh (Robi), Sri Lanka (Dialog), Macau (SmartTone), dan Taiwan (Chunghwa).

Langkah memberikan tarif flat roaming internasional  BlackBerry  juga dilakukan oleh Telkomsel di 38 negara dengan mitra sebanyak 54 operator. Per kuartal I 2011, dari jasa roaming internasional Telkomsel meraup omset sekitar 200,47 miliar rupiah sepanjang kuartal I 2011.

Namun, untuk urusan berani memberikan gratis beberapa hari di sejumlah negara, XL adalah juaranya. Tercatat, XL memberikan gratis  sembilan hari pertama roaming untuk pelanggan pasca bayar dan tiga hari pertama bagi prabayar di Jepang, Bangladesh, Srilanka, Taiwan, Macau, Hongkong, dan Philipina.

GM International Business and Domestic Wholesale XL Retno Wulan mengungkapkan, saat ini sudah ada 880 ribu pengguna BlackBerry di jaringannya dan  sebanyak 50 ribu penggunanya setiap bulannya aktif berjalan ke luar negeri sehingga perseroan ingin memberikan layanan yang lebih murah.

“Pelanggan yang suka berjalan ke luar negeri itu suka  kaget melihat tagihannya karena biaya roaming yang tinggi. Apalagi tren sekarang semua ponsel haus data. Kami ingin menghilangkan hal itu dengan memberikan layanan yang terjangkau,” ungkapnya di Jakarta, Senin (9/5).

Diungkapkannya, keberhasilan XL menawarkan tarif roaming data yang kompetitif karena mampu bernegosiasi dengan mitra di luar negeri secara baik.

“Komponen  produksi untuk roaming itu adalah  biaya dari roaming partner, network cost, signaling. Jika untuk jasa suara ditambah lagi  interkoneksi, biaya pemasaran, dan  margin. Nah, XL selain mendapatkan harga yang bagus dari mitra, juga berhasil mengefisienkan teknologi. Karena itu penawarannya komptitif. Bahkan harga roaming kami lebih murah ketimbang operator Malaysia yang mengenakan 100 ribu rupiah per hari kala pelangganya berpergian ke luar negeri,” jelasnya.

Deputi VP Sekretaris Perusahaan Telkomsel Aulia E Marinto mengungkapkan, untuk jasa data kala di luar negeri tidak setiap operator yang menjadi mitra secara transparan membuka pentarifan kala mengakses satu situs internet. Hal ini semakin diperparah dengan teknologi ponsel yang memungkinkan mengunduh data secara otomotis seperti BlackBerry menarik email dari server. “Solusinya memang harus tarif data secara flat dan terjangkau,” jelasnya.

Jasa Teleponi Sulit
Jika di jasa data operator terlihat berani  jor-joran membanting tarif, tidak demikian untuk teleponi dasar seperti suara atau SMS. Bahkan,  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  berencana mempelajari dan memonitor terkait tarif roaming baik internasional maupun nasional karena terdapat  indikasi operator merahasiakan tarif roaming yang sesungguhnya sehingga konsumen dirugikan.

Selain mempelajari, KPPU juga meminta informasi ke semua operator terkait dengan mekanisme dasar rasional tarif roaming, apakah bisa dinilai eksepsi atau tidak. Jika memang terjadi eksepsi dan merugikan persaingan serta konsumen secara massif, maka sebisa meminta untuk meninjau kembali mekanisme tarif roaming tersebut.

Menanggapi hal itu, Wulan menjelaskan, struktur biaya roaming  strukturnya sangat luas termasuk  harga dari partner. ”Sebenarnya untuk jasa teleponi dasar sudah dicarikan jalan keluar dengan membuat aliansi antar sesama grup Axiata dan ini bukan kartel karena harga yang diberikan lebih murah,” tegasnya.

Aulia  menambahkan, pentarifan roaming internasional erat kaitannya dengan  fluktuasi ekonomi satu negara dari sisi pariwisata, bisnis, nilai tukar mata uang, dan lainnya.  Jika .kondisi dua  negara yang saling berbatasan dan arus trafiknya jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga,  akhirnya membuat pemerintah kedua negara duduk bersama membahas pentarifan mengingat efeknya ke sektor lain yang besar.

”Kita jangan buru-buru membuka pembahasan tarif internasional roaming yang flat untuk satu kawasan. Perlu persepsi yang sama dari pemerintah memanfaatkan semua sumber daya termasuk telekomunikasi  agar  posisi yang diuntungkan  Indonesia,” tegasnya.

VP Sales & Distribution Axis Syakieb A Sungkar mengungkapkan, tarif internasional roaming masih tinggi karena mitra di luar mematok harga yang tinggi. ”Kami hanya mendapatkan margin yang kecil. Untunglah Axis bagian dari Saudi Telecom sehingga untuk panggilan ke Timur Tengah harganya lebih kompetitif,” jelasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan, untuk kawasan ASEAN sedang dibahas penurunan tarif internasional roaming bagi anggotanya, setelah Malaysia dan Singapura mencapai kesepakatan menurunkan tarif internasional roaming sebesar 20 persen belum lama ini.

”Kemuungkinan akan ditiru pola yang terjadi di Uni Eropa dimana pemerintah menetapkan adanya penurunan tarif internasional roaming. Hal yang menjadi masalah untuk ASEAN adalah belum ada ”pemerintahnya” seperti Uni Eropa. Solusinya kemungkinan membuat mediator atau clearing house yang mengurus masalah tarif roaming ini,” jelasnya.

Diungkapkanya, masalah ini sudah didiskusikan selama tiga tahun belakangan dan masih stagnan karena beberapa masalah belum menemukan titik temu.  Misalnya, menentukan ukuran  mahal atau murah di satu negara.  Kalau mahal seberapa besar, dan bagaimana menurunkannya mengingat  ini menyangkut aspek bisnis, teknis dan pengaturan yang ada di satu negara.

Secara terpisah, Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengungkapkan, jika belajar dengan kasus di Uni Eropa dimana isu kartel sempat mewarnai penurunan tarif roaming internasional, maka pihak yang berhak mengatur  adalah lembaga semacam ”KPPU  multilateral”

”Indikasi kartel agak kental di penentuan roaming internasional karena melibatkan antar pelaku usaha. Idealnya ini dibawa ke tingkat pemerintah saja pembahasannya. Jangan diserahkan antar pelaku usaha lagi,” jelasnya.[dni]