050511 Kementrian BUMN Dukung Klarifikasi Isu Korupsi di Telkom Grup

JAKARTA–Kementrian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) mendukung upaya klarifikasi isu korupsi yang terjadi di Telkomsel berkaitan pengadaan perangkat dalam rangka menegakkan Good Corporate Governance (GCG).

“Terus terang laporannya belum sampai kepada kita (kementrian BUMN). Jadi,  lebih bagus biarlah versi di masyarakat saja dulu, sambil dilihat perkembangannya,” ungkap Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Rabu (4/5).

Ditegaskannya, terlepas dari isu yang beredar,  secara normatif tidak boleh  terjadi hal-hal seperti isu yang beredar di masyarakat tentang pengadaan perangkat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita sudah sangat konsen menegakkan GCG  dan sudah berkomitmen melaksanakan pakta integritas. Jadi,  kalau ada penyimpangan, pelanggaran tentu kita harus tindak tegas,” tegasnya.

Ditegaskannya, pembiaran pelanggaran tidak boleh dilanggengkan tanpa memandang pelakunya, dirut induk perusahaan atau anak perusahaan.

“Kita sekarang ini terus berbenah diri mulai kondusif dan dapat dukungan. Pembenahan reformasi birokrasi dapat dukungan di kementerian dan BUMN-BUMN kita.
Jadi kalau ada seperti ini, kita tidak akan lakukan pembiaran. Kita segera ambil tindakan dan kalau memang sudah ada laporan kita akan minta resmi supaya dilakukan penyelidikan,” tandasnya.

Selanjutnya Mustafa mengatakan, rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)  Telkom yang akan digelar pada 19 Mei nanti tidak akan bergeser walau ada isu tak sedap menyergap BUMN andalan itu.

Sebelumnya, Ketua Komite Audit PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Rudiantara berjanji akan mengklarifikasi isu kasus korupsi yang terjadi di anak usahanya, Telkomsel, untuk menghindari fitnah yang merugikan perseroan secara grup.

Ditegaskannya, Komite Audit tidak hanya akan terpaku pada asli atau tidaknya surat terbuka yang dibuat oleh whistle blower yang mengaku sebagai GM Special Audit PT Telkomsel HM Sukarni.  Namun, pada substansi masalah yang diinformasikan. ”Ini masukan bagus bagi komite audit. Karena itu kita ingin klarifikasi semuanya,” tegasnya.

Rudiantara mengungkapkan,  Komite  sudah memanggil langsung HM Sukarni, untuk meminta klarifikasi. “Surkarni dimintai keterangan, dan mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang membuat surat tersebut,” ujarnya.

Kasus ini berawal dari surat terbuka atas nama  GM Special Audit PT Telkomsel HM Sukarni yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat tersebut dicantumkan pada salah satu forum komunitas terbesar di tanah air. Sayangnya, link menuju ke surat itu sudah diblokir oleh pengelola forum pada Senin (2/5) malam.

Dalam surat itu, Sukarni menuturkan alasannya menyurati Presiden karena Tim Audit tidak menindaklanjuti permintaan dari whistle blower agar dilakukan evaluasi sejumlah kasus yang terjadi di dua perusahaan itu.

Ia membeberkan terjadi indikasi korupsi terjadi pada proyek renovasi gedung senilai 35 miliar rupiah, proyek swap BTS Telkomsel, serta pengadaan SIM Card RF untuk Telkomsel Cash (T-Cash).

Pada proyek renovasi gedung tersebut dimenangkan oleh salah satu perusahaan dimiliki oleh “Mr R” yang disebut-sebut merupakan penyokong dana agar direksi Telkom dan Telkomsel tetap bisa mempertahankan jabatannya.

Pada proyek renovasi gedung diduga  ada penyelewengan uang negara hingga sebesar 10 miliar rupiah. Sementara pada proyek pergantian  perangkat BTS Telkomsel disinyalir dilakukan hal yang aneh dimana BTS berkualitas tinggi diganti menjadi produk berkualitas rendah yang diotaki oleh dua direksi di perusahaan itu dan hasilnya digunakan untuk upeti kepada pejabat di Kementerian Negara BUMN dan Direksi Telkom. Downgrade perangkat BTS ini mengakibatkan performa layanan seluler Telkomsel menurun.

Adapun kecurangan lain yang dilakukan direksi adalah pengadaan SIM Card RF untuk layanan mobile wallet Telkomsel Cash (T-Cash). Biaya produksi 1 unit SIM card seharusnya kurang dari 1 dolar AS, namun harganya ditetapkan sampai 12 dolar AS per unit.

Untuk kasus terakhir ini dikabarkan nomor-nomor yang sudah diinjeksi tidak bisa digunakan karena platform untuk uang digital berbasis RFID itu belum ada. Akhirnya, kartu yang sudah dibeli nomor-nomornya terpaksa di-recycle.

Seluruh kasus ini disebut-sebut melibatkan direksi Telkom-Telkomsel dan mantan Komisaris Utama Telkom yang juga mantan Menteri BUMN.

Banyak kalangan beranggapan isu ini berkembang sebagai  bumbu menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Telkomsel yang sedianya dilaksanakan pada medio Mei ini. Telkom berencana memelarkan jumlah direksi Telkomsel dari lima menjadi 8 orang.

Berdasarkan catatan, susunan direksi Telkomsel sekarang adalah Direktur Utama Sarwoto Atmosutarno,    Direktur Keuangan Triwahyusari, Direktur Perencanaan & Pengembangan Herfini Haryono, Direktur Operasi Ng Kwon Kee dan Direktur Niaga Leong Shin Loong. Dua nama terakhir adalah perwakilan dari Singtel.

Pemekaran dilakukan  dengan menambah posisi direksi sumber daya manusia, penjualan, dan Teknologi Informasi.  Kabar beredar memberikan sinyal kuat Sarwoto, Herfini, dan Direktur Utama anak usaha lainnya, Metra, Alex Sinaga bersaing ketat dipromosikan menjabat orang nomor satu di perusahaan yang berkontribusi bagi 60 persen pendapatan Telkom grup itu.[dni]

Iklan

1 Komentar

  1. telkom banyak korupsi dg pengkhianat bangsa …tidak disangkal lagi telkomsel punya billing system amdocs yg dipergunakan secara tak langsung oleh israell untuk spytools untuk intelijen mereka


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s