050511 Infomedia Gandeng Avaya

JAKARTA—PT Infomedia Nusantara (Infomedia) menggandeng pengembang aplikasi  Avaya untuk menggarap pasar contact center dan outsourcing service berbasis  jejaring sosial.

“Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan sosial media paling tinggi di dunia. Pengguna social media ini adalah pasar dari produsen yang bisa digarap. Kami ingin membantu para klien memahami social media dengan bantuan dari aplikasi Avaya,” ungkap Presiden Direktur Infomedia Muhammad Awaluddin di Jakarta, Rabu (4/5).

Diungkapkannya, dipilihnya Avaya untuk bekerjasama  karena 85 persen infrastruktur Infomedia dikembangkan oleh perusahaan itu. “Tetapi ini kerjasama tidak eksklusif karena kami sadar aplikasi itu sangat dinamis. Jika ada pengembang aplikasi lainnya yang ingin bekerjasama dengan Infomedia kita terbuka sekali,” katanya.

Selanjutnya diungkapkan, dengan adanya aplikasi contact center berbasis social media maka mitra Infomedia bisa  mengetahui keluhan layanan pelangganya melalui jejaring tersebut.  Infomedia akan merangkum, menganalisa, dan menanggapi keluhan konsumen itu sesuai Service Level Agreement (SLA)
yang dimiliki.

Country Manager Avaya Indonesia Endang Rachamawati mengungkapkan, aplikasi yang dikembangkan untuk Infomedia adalah merakam aktifitas semua pengguna social media berbasis teks desk. “Kita akan melacak semua keluhan dan potensi dari social media untuk di garap oleh petugas contact center. Social media sudah menjadi alat untuk meretensi dan akuisisi pelanggan. Konsep contact center berbasis social media ini yang pertama ada di Indonesia,” katanya.

Infomedia sendiri saat ini  memiliki 60 klien besar di Indonesia, diantaranya ialah Garuda, Pelni, Jasamarga, CIMB Niaga, Bank BNI, dan McDonald. Tahun ini perseroan menargetkan meraup omset satu triliun rupiah dengan belanja modal sekitar 150 miliar rupiah.[dni]

050511 Telkom Siapkan Speedy Prabayar

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tengah mempersiapkan layanan  Speedy berbasis prabayar untuk meningkatkan penetrasi pasar produk yang digunakan mengakses internet tersebut.

“Dalam waktu dekat akan diluncurkan produk Speedy berbasis prabayar. Ini akan memudahkan pengguna dalam mengatur penggunaan karena konsumsi rupiahnya ditentukan sendiri,” ungkap EGM Divisi Multimedia Telkom Jodie Hernadi di Jakarta, Rabu (4/5).

Dijelaskannya, sejauh ini pengguna Speedy telah mencapai 1,791 juta pelanggan selama kuartal I 2011 dan diharapkan posisi akhir tahun bisa mencapai 2,5 juta pelanggan. Sedangkan Average Revenue Per User (ARPU) sebesar 187 ribu rupiah. “Penawaran Speedy prabayar ini bagian dari upaya mencapai target itu,” jelasnya.

Dikatakannya, selain menyiapkan produk prabayar, Speedy juga akan disinergikan dengan mobile broadband besutan anak usaha, Telkomsel, yakni Flash. “Nantinya jika pelanggan berlangganan produk sinergi yang dinamakan SpeedyFlash itu akan menikmati sistem penagihan yang satu serta kecepatan akses berbeda. Rencananya minggu depan SpeedyFlash akan diluncurkan,” katanya.

Selanjutnya dikatakan, untuk meningkatkan trafik penggunaan Speedy, Telkom membangun ekosistem dengan industri musik berupa pembuatan portal SpeedyTrek.

Saat ini portal tersebut telah diisi oleh 40 ribu anggota dengan  jumlah lagu sekitar 3 ribu lagu. Ditargetkan pada  akhir tahun jumlah tersebut bisa melesat lebih tinggi yakni mencapai 75 ribu member. Salah satu cara untuk menarik agar pengunjung mendatangi portal adalah dengan melakukan lomba Speedy Trek yang melibatkan pemusik indie.

“Kami ingin membangun komunitas pemusik indie. Ada beberapa pemusik yang dibuatkan album dan setiap lagu mereka yang diunduh terjadi pembagian pendapatan. Ini bagian dari membangun ekosistem music digital dimana Speedy menjadi alat aksesnya,” tuturnya. [dni]

050511 Evaluasi Kuartal I : Kinerja Operator Mulai Melambat Sinyal Kejenuhan Semakin Nyata

Tiga operator  yang menjadi penguasa pasar telekomunikasi Indonesia telah mengumumkan kinerjanya selama kuartal pertama tahun  ini. Ketiga operator itu adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Indosat Tbk (Indosat), dan PT XL Axiata Tbk (XL).

Telkom melanjutkan stagnannya pertumbuhan pendapatan dan laba yang telah dimulai sejak akhir tahun lalu dengan meraup omset 16,706 triliun rupiah atau tumbuh 2,11 persen dibandingkan periode kuartal pertama 2010 sebesar 16,356 triliun rupiah.  Laba bersih  hanya tumbuh 1,5 persen dibandingkan periode kuartal I 2010 atau hanya sebesar  2.828 triliun rupiah.

Sementara Indosat pada kuartal I 2011 membukukan laba  bersih 453,9 miliar rupiah atau  meningkat 63,3 persen  dibandingkan periode yang sama  sebelumnya sebesar 278 miliar rupiah.  Omset yang diraup selama kuartal I 2011 sebesar 4,8778,8 triliun rupiah atau tumbuh 3 persen  dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai  4.877,8 triliun rupiah. Pendapatan seluler yang berkontribusi 80 persen bagi total omset Indosat tumbuh 6,2 persen dari 3,734,3 triliun rupiah menjadi 3,964,4 triliun rupiah.

Sementara  Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) mengalami  penurunan  sebesar 0,2 persen menjadi 2.223,7 triliun rupiah  dengan  marjin EBITDA hanya  45,6 persen.

Namun, dibalik pertumbuhan yang dialaminya, Indosat sedang menghadapi bahaya laten berupa turunnya secara drastis Average Revenue Per User (ARPU) pelanggan seluler dan hilangnya dalam jumlah banyak pengguna Fixed Wireless Access (FWA), serta broadband.

Tercatat, ARPU seluler Indosat turun dari 33.827 rupiah pada kuartal I 2010 menjadi 28.828 rupiah pada kuartal I 2011. Sementara Pelanggan FWA hilang 38,1 persen dari 686,5 ribu nomor menjadi 424,8 ribu nomor. Sedangkan pelanggan broadband hilang 28,1 persen dari 755,6 ribu nomor menjadi 543,2 ribu nomor.

Tantangan lain yang dihadapi Indosat  adanya program  Voluntary Separation Scheme (VSS/ Pensiun Dini/Pendi) yang menelan biaya  116 miliar rupiah. Diyakini aksi Pendi akan terus berjalan selama tahun ini mengingat struktur organisasi anak usaha Qatar Telecom ini terlalu gemuk sehingga bottom line dari perseroan akan tertekan selama tahun ini.

Sedangkan XL  masih mampu  mempertahankan prestasinya selama setahun belakangan yang selalu mencatat pertumbuhan di atas rata-rata industri.  Anak usah Axiata itu pada kuartal pertama 2011 meraup omset  4,5 triliun rupiah atau  meningkat  9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Laba bersih XL  sebesar  756 miliar rupiah atau naik 26 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.  EBITDA mencapai 2,4 triliun rupiah atau naik  50 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.  Dan  EBITDA margin tetap stabil di level 52 persen.

XL juga memiliki pekerjaan rumah karena selama kuartal I 2011 karena  kehilangan 1,1 juta pelanggan dibandingkan posisi akhir 2010. Tercatat, XL sekarang memiliki 39,3 juta pelanggan dari posisi akhir 40,4 juta pelanggan.

Melihat kinerja dari tiga besar yang menguasai pasar hampir 85 persen ini, para analis ramai-ramai mengoreksi pertumbuhan  sektor telekomunikasi dari 9-10  persen menjadi di kisaran 8 persen.

Suara Flat
Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menjelaskan, stagnannya kinerja perseroan pada kuartal I tahun ini karena  beberapa faktor. Pertama, secara operasional periode kuartal I selalu kecil pertumbuhannya dibandingkan tiga kuartal lainnya selama satu tahun.

Kedua, jasa telepon tetap kabel yang terus menunjukkan penurunan yakni sekitar 8 persen. Terakhir,  kinerja anak usaha, Telkomsel, yang menjadi andalan sebagai penyumbang terbesar pendapatan hanya tumbuh sekitar 4 persen.

“Salah satu yang harus dicermati adalah kondisi saat ini dimana pendapatan dari jasa suara baik itu seluler atau telepon tetap cenderung flat. Walau ada penurunan biaya interkoneksi dan tarif retail, ternyata itu tidak membuat jasa ini tumbuh. Sekarang kami sedang mencari solusi untuk mendapatkan pertumbuhan yang tinggi dengan menggenjot layanan data. Sebanyak 65-70 persen dari belanja modal 16-17 triliun rupiah digunakan untuk mengembangkan jasa data baik itu produk Speedy atau Telkomsel Flash,” jelasnya.

Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi mengakui pasar yang mulai jenuh ditandai penetrasi SIM Card yang melewati total populasi sebagai pemicu melambatnya kinerja selama kuartal I 2011 ini. “Kami terpaksa melakukan pembersihan nomor-nomor yang tak produktif ini karena kompetisi yang ketat sehingga ada perpindahan pelanggan demikian cepatnya,” katanya.

Menurutnya, melihat  kondisi dimana tarif untuk suara dan SMS  sudah sangat rendah,  perseroan  melihat tidak ada manfaat  untuk menurunkan tarif lebih dalam karena elastisitasnya sudah tidak ada lagi.

”Kami tidak berniat untuk terlalu agresif dalam merespon kompetitor kami. Harapannya pada  meningkatnya popularitas layanan Mobile Data Service (MDS) yang menjadi  sumber pertumbuhan pendapatan dikemudian hari. Pada tahun lalu jasa ini berkontribusi 7 persen, diharapkan  menjadi 9-10 pada 2011. Secara keseluruhan, XL tetap ingin tumbuh di atas rata-rata industri,” jelasnya.

Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko mengungkapkan, tantangan yang dihadapi perseroan pada tahun ini  adalah mempertahankan bottom line tetap positif karena  beban penyusutan terus meningkat dan  mengisolir  dampak dari program  Pendi.

Secara terpisah, Praktisi Telematika Bayu Samudiyo menyarankan operator besar harus pintar meningkatkan produktifitas setiap pelanggan yang dimilikinya karena margin dari akusisi semakin tipis. Apalagi, biaya pemasaran cenderung meningkat yang bisa menggoyang kinerja bottom line.

Disarankannya, pemerintah pun harus mulai mewaspadai melambatnya kinerja para operator dengan memberikan insetif seperti harga blok frekuensi untuk data yang lebih terjangkau. “Operator sekarang kekurangan kapasitas mengembangkan jasa data. Jika diberikan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang terjangkau ini akan signifikan mengurangi biaya operasional,” jelasnya.[dni]

050511 Kemenkominfo Selidiki Integritas KRT

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berjanji akan menyelidiki dan mengkalrifikasi integritas dari anggota  Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) perwakilan masyarakat yang baru bergabung  di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) agar kredibilitas lembaga itu terjaga.

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat, KRT yang baru terpilih, Nurul Budi Yakin, pernah diputuskan bersalah di Pengadilan Cibinong, Jawa Barat. Ini akan diklarifikasi kepada pihak bersangkutan secepatnya,” ungkap Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Rabu (4/5).

Diakuinya, secara legal dalam persyaratan menjadi anggota KRT BRTI tidak ada persyaratan orang yang pernah tersangkut kasus hukum dilarang menjadi anggota di lembaga itu. ”Tetapi ini menyangkut integritas. Jika pernah cacat di mata hukum, kasihan nanti wibawa bRTI menjadi tergerus di mata pemangku kepentingan. Masalah sudah diputuskan oleh Menkominfo, itu bisa saja berubah jika masyarakat memaksa pembatalan pengangkatan. Wong, Undang-undang saja bisa diamandemen,” katanya.

Dikatakannya, Kemenkominfo akan segera melakukan pengecekkan data mengingat proses pemilihan Nurul hanya berbasiskan dokumen yang digunakan kala mendaftar untuk calon KRT periode 2009-2011.

”Kita memang mengambil stok lama untuk KRT yang masa baktinya hanya 6 bulan ini. Kita mau pastikan dulu data yang diberikan kala itu,” tuturnya.

Seperti diketahui, BRTI baru saja direstrukturisasi  yang membuat anggotanya  menjadi 9 orang, dari sebelumnya 7 orang. Penetapan anggota  KRT berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 89/2011. Satu tambahan  dari unsur masyarakat  Nurul Budi Yakin yang  menjabat sebagai Ketua IDTUG (Indonesia Telecommunication User Group) memicu  kontroversi di masyarakat karena sepak terjang lembaganya  selama ini banyak dipertanyakan dalam mewakili pelanggan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM-KTI) telah melayangkan surat keberatannya kepada Menkominfo terkait penunjukkan Nurul. LSM-KTI mengungkapkan  Nurul berdasarkan  Putusan pengadilan Negeri Cibinong No.104/PID.B/2009/PN.Cbn pernah terlibat kasus pidana.

Selain itu,  legalitas IDTUG dinilai  belum memenuhi kriteria persyaratan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Melihat banyaknya kekurangan, dinilai merupakan hal yang wajar Menkominfo meninjau ulang pemilihan Nurul karena  BRTI  merupakan lembaga yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sehingga suara penolakan masyarakat patut didengar.[dni]

050511 Geber Bisnis Musik Digital

Mulai stagnannya kontribusi jasa teleponi dasar membuat banyak operator  menoleh pada mainan baru yang bisa menopang pertumbuhan pendapatannya.

Salah satu yang dibidik adalah jasa musik digital beserta ekosistemnya yang memiliki nilai bisnis mencapai 6 triliun rupiah. Sayangnya, angka itu memasukkan penjualan secara illegal. Sedangkan yang legal hanya sekitar 1,2-1,3 triliun rupiah.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengungkapkan, terdapat  beberapa industri yang akan migrasi menjadi digital yaitu musik, film, dan game. “Di musik ini Telkom menguasai 60-70 persen pangsa pasar penjualan dengan nilai sekitar 770 miliar rupiah,” ungkapnya di Jakarta, belum lama ini.

Diungkapkannya, perseroan sudah menggarap bisnis musik sejak tujuh tahun lalu ditandai dengan peluncuran produk Ring Back Tone (RBT) Telkomsel dengan merek Nada Sambung Pribadi yang mampu menampung 20 juta RBT. Berikutnya, Plasa.com, Speedytrek, Langit Musik, Flexi Musik, dan terakhir membangun perusahaan patungan yang bergerak di bidang Digital Content Exchange Hub (DCEH) dengan SK Telecom pada akhir tahun lalu yang menelan investasi sekitar 100 miliar rupiah.

Direktur IT & Supply Telkom Indra Utoyo  mengharapkan penjualan musik digital yang ditawarkan ke pasar oleh perseroan melalui berbagai platform dapat tumbuh 100 persen pada tahun ini atau mencapai angkat 1,5 triliun rupiah.

“Pada tahun lalu penjualan musik digital beserta ekosistemnya sekitar 770 miliar rupiah sehingga berhasil menyumbang sekitar 1,1 persen bagi total omset perseroan. Kami ingin kontribusi itu meningkat paralel dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan 100 persen,” jelasnya.

Indra menjelaskan, untuk  mencapai target yang ditetapkan, perseroan  memperkenalkan layanan Speedy Music Unlimited yang memungkinkan para pelanggan Speedy mengunduh berbagai konten musik digital secara legal.

Program ini memungkinkan  seluruh pelanggan Speedy  mendapatkan akses gratis untuk mendownload lagu Unlimited selama 1 bulan pertama dan selama 6 bulan berikutnya dengan membayar  4.900 rupiah  perbulan.

Langkah ini dilakukan untuk menggenjot pendapatan Melon yang sejak diluncurkan pada Januari lalu baru meraup omset 100 juta rupiah dengan pengguna aktif sekitar 6 ribu orang. Angka ini tentu miris jika dibandingkan dengan belanja modal  yang ditanamkan untuk mengembangkan Melon tahun ini mencapai 15 miliar rupiah.

“Kami mensinergikan penjualan lagu-lagu di Melon dengan Speedy. Hal ini karena kita sadar, di kondisi industri yang Freemium, konten musik tidak bisa dijual secara terpisah dengan produk telekomunikasi,” jelasnya.

Praktisi musik digital Gerd Leonhard mengakui, penerapan skema tarif flat atau unlimited dalam membeli lagu sebagai sesuatu yang tak bisa ditolak di era  musik yang bukan lagi sebagai produk tetapi layanan.

“Tidak masanya lagi menerapkan Digital Right Management (DRM) untuk melindungi hak cipta yang justru membuat pelanggan enggan membeli lagu legal. Orang membeli lagu ingin mendengarkan di semua perangkat, bukan dibatasi oleh DRM. Sekarang eranya sudah bergeser dari copyright menjadi usageright,” jelasnya.

Disarankannya, kunci untuk menawarkan tarif unlimited yang bisa mendongkrak pendapatan dari musik digital adalah membuat pelanggan merasa bebas untuk membeli sesuatu tanpa merasa mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. “Membundel dengan layanan telekomunikasi itu sudah tepat karena ada nilai lain yang diterimanya selain membeli musik,” jelasnya.

Diingatkannya, kunci sukses dari penjualan musik digital adalah kerjasama yang erat antar semua ekosistem mulai dari operator, perusahaan rekaman, dan artis agar mendapatkan ekspose yang luas sehingga masyarakat ingin memiliki sebuah lagu.

Sedangkan CEO Melon Indonesia Abraham Jo menegaskan konsep DRM  menjadi andalan SK Telecom mengembangkan Melon di Korea Selatan dan terbukti berhasil. “Pasar musik digital di Korea Selatan dan Indonesia hampir mirip yakni merajalelanya pembajakan.  Kami tidak akan buru-buru mengubah konsep DRM karena Melon di Indonesia  dalam tahap pengembangan. Tetapi kita tidak menutup diri juga dengan adanya perubahan di pasar,” katanya.[dni]

050511 Kemenhub Minta BUBU Dukung Koridor Ekonomi

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) meminta Badan Usaha Bandara Udara (BUBU) mendukung program enam koridor ekonomi nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menyiapkan  seluruh bandara yang ada dalam naungannya  untuk  dibuka selama 24 jam.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay mengatakan, untuk sektor penerbangan Kemenhub akan  berkontribusi dengan dibukanya seluruh operasi penerbangan seluruh bandara provinsi selama 24 jam dalam mensukseskan program koridor ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

“Saya sudah meminta kepada pihak Angkasa Pura I dan II untuk mengoperasikan bandara selama 24 jam. Tentunya itu harus ada persiapan yang matang,” katanya di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan catatan, saat ini bandara yang di bawah manajemen PT AP I dan II berjumlah 25 bandara, yang terdiri dari 13 bandara di sebelah timur Indonesia yang dioperasikan oleh PT AP I dan 12 bandara di
Indonesia bagian barat di bawah PT AP II. Sementara satu bandara internasional dalam unit pelayanan teknis (UPT) Kemenhub adalah bandara Hang Nadim, Batam.

“Diharapkan dengan dibukanya bandara-bandara selama 24 jam bisa meningkatkan arus transportasi. Pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau,” jelasnya.

Aplikasinya, jelas Herry, bandara tidak langsung beroperasi 24 jam, karena lalu-lalang penerbangan juga masih terbatas. Namun hal itu akan dilakukan secara bertahap, bila potensi pasarnya besar maka akan semakin cepat terealisasi.

“Nantinya bandara di timur Indonesia juga akan beroperasi 24 jam seperti di Ambon dan Papua,” jelasnya.

Saat ini bandara di bagian timur yang telah beroperasi 24 jam adalah Ngurah Rai (Denpasar), Juanda (Surabaya) dan Hasanuddin (Makassar).

Direktur Teknik dan Operasi PT AP II, Salahuddin Rafi mengatakan, saat ini untuk bandara yang di bawah naungan PT AP II baru ada tiga yang telah beroperasi selama 24 jam sehari. Bandara tersebut adalah Bandara Soekarno Hatta (Cengkareng), Bandara Halim Perdanakusuma (carter/Jakarta) dan Bandara Polonia Medan.

“Secara prinsip kami mendukung arahan dari regulator. AP II akan mengupayakan agar seluruh bandara di bawah manajemen kami beroperasi selama 24 jam sehari,” kata Rafi.

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang mengkaji untuk menyiapkan sejumlah bandara yang akan dioperasikan selama 24 jam. Bandar udara tersebut adalah, Bandara Minangkabau (Padang), Bandara Supadio (Pontianak) dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (Palembang) dan Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru). “Semua akan dikaji lebih dahulu kesiapannya,” tandasnya.

Dijelaskan, untuk beroperasi 24 jam, bandara harus memliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, hal ini yang masih menjadi kajian AP II. Menurutnya, jumlah penerbangan menjadi pertimbangan penting. Percuma saja kalau bandara beroperasi 24 jam, kalau trafik penerbangannya sedikit. “Kalau flight terakhir saja jam lima sore, masa iya harus beroperasi 24 jam. Selain itu bandara bersangkutan harus bukan bandara transit,” tandasnya.

Selain itu, jelasnya, potensi pasar ke depan juga akan dijadikan tolok ukur pengoperasian bandara selama 24 jam. Empat bandara yang disiapkan tersebut, jelasnya, memiliki potensi tersebut. Saat ini seluruh bandara di bawah AP II telah memiliki instrument landing system (ILS) sehingga pada intinya telah bisa dilewati tengah malam.

Sekretaris Perusahaan PT AP I, Miduk Situmorang menyatakan, pihaknya juga mendukung program enam koridor ekonomi nasional tersebut. Saat ini, AP I sedang melakukan pengkajian terhadap beroperasinya bandara selama 24 jam. “Ada beberapa bandara yang berpotensi untuk beroperasi selama 24 jam, misalnya di Manado (bandara Samratulangi) yang penerbangan terakhir bisa sampai jam 24.00 atau di Balikpapan (Sepinggan). Pada intinya program ini dikaji agar terjadi efisiensi dalam operasi bandara,” tandasnya.

Menurutnya,  operasi 24 jam dibutuhkan bagi bandara yang cukup sibuk, agar pengaturan slot time penerbangan bisa berjalan lancar. Hal ini telah dilakukan di Makassar, Surabaya dan Denpasar.

Berdasarkan catatan, jumlah penumpang pesawat melalui 13 bandara yang dikelola Angkasa Pura I  sepanjang kuartal I 2011 tumbuh 17,09 persen atau melayani 12,68 juta penumpang. Angka itu  lebih tinggi dibandingkan jumlah penumpang melalui 12 bandara kelolaan Angkasa Pura II  yang hanya tumbuh 6,23 persen atau melayani 14,83 juta penumpang.[dni]

050511 Kementrian BUMN Dukung Klarifikasi Isu Korupsi di Telkom Grup

JAKARTA–Kementrian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) mendukung upaya klarifikasi isu korupsi yang terjadi di Telkomsel berkaitan pengadaan perangkat dalam rangka menegakkan Good Corporate Governance (GCG).

“Terus terang laporannya belum sampai kepada kita (kementrian BUMN). Jadi,  lebih bagus biarlah versi di masyarakat saja dulu, sambil dilihat perkembangannya,” ungkap Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Rabu (4/5).

Ditegaskannya, terlepas dari isu yang beredar,  secara normatif tidak boleh  terjadi hal-hal seperti isu yang beredar di masyarakat tentang pengadaan perangkat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita sudah sangat konsen menegakkan GCG  dan sudah berkomitmen melaksanakan pakta integritas. Jadi,  kalau ada penyimpangan, pelanggaran tentu kita harus tindak tegas,” tegasnya.

Ditegaskannya, pembiaran pelanggaran tidak boleh dilanggengkan tanpa memandang pelakunya, dirut induk perusahaan atau anak perusahaan.

“Kita sekarang ini terus berbenah diri mulai kondusif dan dapat dukungan. Pembenahan reformasi birokrasi dapat dukungan di kementerian dan BUMN-BUMN kita.
Jadi kalau ada seperti ini, kita tidak akan lakukan pembiaran. Kita segera ambil tindakan dan kalau memang sudah ada laporan kita akan minta resmi supaya dilakukan penyelidikan,” tandasnya.

Selanjutnya Mustafa mengatakan, rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)  Telkom yang akan digelar pada 19 Mei nanti tidak akan bergeser walau ada isu tak sedap menyergap BUMN andalan itu.

Sebelumnya, Ketua Komite Audit PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Rudiantara berjanji akan mengklarifikasi isu kasus korupsi yang terjadi di anak usahanya, Telkomsel, untuk menghindari fitnah yang merugikan perseroan secara grup.

Ditegaskannya, Komite Audit tidak hanya akan terpaku pada asli atau tidaknya surat terbuka yang dibuat oleh whistle blower yang mengaku sebagai GM Special Audit PT Telkomsel HM Sukarni.  Namun, pada substansi masalah yang diinformasikan. ”Ini masukan bagus bagi komite audit. Karena itu kita ingin klarifikasi semuanya,” tegasnya.

Rudiantara mengungkapkan,  Komite  sudah memanggil langsung HM Sukarni, untuk meminta klarifikasi. “Surkarni dimintai keterangan, dan mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang membuat surat tersebut,” ujarnya.

Kasus ini berawal dari surat terbuka atas nama  GM Special Audit PT Telkomsel HM Sukarni yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat tersebut dicantumkan pada salah satu forum komunitas terbesar di tanah air. Sayangnya, link menuju ke surat itu sudah diblokir oleh pengelola forum pada Senin (2/5) malam.

Dalam surat itu, Sukarni menuturkan alasannya menyurati Presiden karena Tim Audit tidak menindaklanjuti permintaan dari whistle blower agar dilakukan evaluasi sejumlah kasus yang terjadi di dua perusahaan itu.

Ia membeberkan terjadi indikasi korupsi terjadi pada proyek renovasi gedung senilai 35 miliar rupiah, proyek swap BTS Telkomsel, serta pengadaan SIM Card RF untuk Telkomsel Cash (T-Cash).

Pada proyek renovasi gedung tersebut dimenangkan oleh salah satu perusahaan dimiliki oleh “Mr R” yang disebut-sebut merupakan penyokong dana agar direksi Telkom dan Telkomsel tetap bisa mempertahankan jabatannya.

Pada proyek renovasi gedung diduga  ada penyelewengan uang negara hingga sebesar 10 miliar rupiah. Sementara pada proyek pergantian  perangkat BTS Telkomsel disinyalir dilakukan hal yang aneh dimana BTS berkualitas tinggi diganti menjadi produk berkualitas rendah yang diotaki oleh dua direksi di perusahaan itu dan hasilnya digunakan untuk upeti kepada pejabat di Kementerian Negara BUMN dan Direksi Telkom. Downgrade perangkat BTS ini mengakibatkan performa layanan seluler Telkomsel menurun.

Adapun kecurangan lain yang dilakukan direksi adalah pengadaan SIM Card RF untuk layanan mobile wallet Telkomsel Cash (T-Cash). Biaya produksi 1 unit SIM card seharusnya kurang dari 1 dolar AS, namun harganya ditetapkan sampai 12 dolar AS per unit.

Untuk kasus terakhir ini dikabarkan nomor-nomor yang sudah diinjeksi tidak bisa digunakan karena platform untuk uang digital berbasis RFID itu belum ada. Akhirnya, kartu yang sudah dibeli nomor-nomornya terpaksa di-recycle.

Seluruh kasus ini disebut-sebut melibatkan direksi Telkom-Telkomsel dan mantan Komisaris Utama Telkom yang juga mantan Menteri BUMN.

Banyak kalangan beranggapan isu ini berkembang sebagai  bumbu menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Telkomsel yang sedianya dilaksanakan pada medio Mei ini. Telkom berencana memelarkan jumlah direksi Telkomsel dari lima menjadi 8 orang.

Berdasarkan catatan, susunan direksi Telkomsel sekarang adalah Direktur Utama Sarwoto Atmosutarno,    Direktur Keuangan Triwahyusari, Direktur Perencanaan & Pengembangan Herfini Haryono, Direktur Operasi Ng Kwon Kee dan Direktur Niaga Leong Shin Loong. Dua nama terakhir adalah perwakilan dari Singtel.

Pemekaran dilakukan  dengan menambah posisi direksi sumber daya manusia, penjualan, dan Teknologi Informasi.  Kabar beredar memberikan sinyal kuat Sarwoto, Herfini, dan Direktur Utama anak usaha lainnya, Metra, Alex Sinaga bersaing ketat dipromosikan menjabat orang nomor satu di perusahaan yang berkontribusi bagi 60 persen pendapatan Telkom grup itu.[dni]