040511 Pelindo II Naikkan Tarif

JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menaikan tarif pelayanan jasa di dermaga peti kemas dan penumpukan mulai 1 Mei 2011. Kenaikan tarif bervariasi dari 15 hingga 1.263 persen.

Sekretaris Perusahaan Bidang Humas Pelindo II Hambar Wiyadi mengatakan kenaikan tarif tersebut untuk menjamin perbaikan layanan dan penyediaan fasilitas kepada pengguna jasa.

” Kenaikan itu  sudah disepakai pengguna jasa, yaitu dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) DKI Jakarta dan Gabungan Importir Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta. Kesepakatan tarif itu tanggal 15 Oktober tahun lalu,” katanya di Jakarta, kemarin.

Kenaikan itu tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Pelindo II No HK.56/1/14/PI.II-11 tanggal 1 April 2011, tentang Tarif Pelayanan Jasa Barang di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok. Kenaikan tarif seiring dengan peningkatan pelayanan dan penambahan 47 unit alat bongkar muat dan 2 unit kapal tunda.

”Pelindo II  akan membuat standar mutu pelayanan jasa di Pelabuhan Tanjung Priok. Jika ada layanan tidak sesuai standar, pengguna jasa bisa komplain dan Pelindo II bisa kena sanksi,” katanya.

Berdasarkan catatan,    tarif jasa dermaga jasa peti kemas kosong 20″ feet naik dari 15.650 rupiah  per boks per hari menjadi 18 ribu rupiah  per boks per hari atau naik 15 persen. Kemudian tarif jasa dermaga peti kemas isi 20″ feet naik 34,6 persen dari  31.200 rupiah  per boks per hari menjadi  42 ribu rupiah

Kenaikan tarif tertinggi terjadi pada jasa penumpukan peti kemas isi ukuran 40″ feet yang naik 169 persen, dari 13 ribu rupiah  per boks per hari menjadi 35 ribu rupiah  per boks per hari. Tarif jasa penumpukan barang umum naik dari 165 rupiah  per ton per hari menjadi  2.250 rupiah  atau naik 1.263 persen.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan mengatakan kenaikan tarif ini bukan ditentukan oleh kementerian perhubungan, tetapi sudah dikonsultasikan oleh Pelindo II ke instansinya.

Dalam konsultasi tersebut, ditentukan bahwa penetapan tarif itu harus merupakan kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa pelabuhan. “Saat konsultasi, Pelindo menyatakan sudah disepakati,” kata Bambang.

Dikataannya,  kenaikan tarif tersebut karena pengguna jasa sudah diberikan gratis penumpukan selama 5 hari pertama di dalam pelabuhan. Tarif akan berlaku jika penumpukan melampaui 5 hari “Meski tarif naik, harganya masih lebih murah dibandingkan dengan tarif  penumpukkan di luar pelabuhan,” tutur dia.

Berdasarkan aturan, dalam penentuan tarif pelabuhan, Pelindo II mesti mengacu aturan Menteri Perhubungan KM 72 Tahun 2005 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan untuk Pelabuhan Laut. Aturan itu menyebutkan, penentuan tarif mesti mengajak asosiasi dan pengguna pelabuhan.

Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Carmelita Hartoto  mengakui para pengguna jasa  menyepakati kenaikan tarif dasar pelayanan jasa dermaga dan jasa penumpukan peti kemas.

Diungkapkannya,  pembicaraan mengenai kenaikan tarif dasar pelayanan jasa dermaga dan jasa penumpukan kontainer di pelabuhan Tanjung Priok sudah beberapa bulan ini dibicarakan. “Kesepakatan mengenai kenaikan tarif akhirnya ditemukan meski para pengguna jasa mengakui terpaksa menerimanya,” tutur Carmelita.[dni]

040511 Komite Audit Telkom Dalami Isu Korupsi di Telkomsel

JAKARTA—Komite Audit PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan mengklarifikasi isu kasus korupsi yang terjadi di anak usahanya, Telkomsel, untuk menghindari fitnah yang merugikan perseroan secara grup.

”Informasi tentang isu korupsi itu belum masuk kepada Komite Audit. Tetapi akan diklarifikasi semuanya agar tidak merugikan perseroan serta negara,” ungkap Anggota Komite Audit Johnny Swandi Sjam kepada Koran Jakarta, Selasa (3/5).

Komite Audit Telkom beranggotakan Johnny Swandi Sjam, Bobby Nazif, Sahat Pardede, Salam, dan  Agus Yulianto, serta Ketua Rudiantara.

Ditegaskannya, Komite Audit tidak hanya akan terpaku pada asli atau tidaknya surat terbuka yang dibuat oleh whistle blower yang mengaku sebagai GM Special Audit PT Telkomsel HM Sukarni.  Namun, pada substansi masalah yang diinformasikan. ”Ini masukan bagus bagi komite audit. Karena itu kita ingin klarifikasi semuanya,” tegasnya.

Ketua Tim Komite Audit Telkom Rudiantara mengungkapkan,  Komite  sudah memanggil langsung HM Sukarni, untuk meminta klarifikasi. “Surkarni dimintai keterangan, dan mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang membuat surat tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya informasi negatif menerpa perusahaan telekomunikasi terbesar di tanah air Telkom dan anak perusahaannya yang bergerak pada layanan seluler Telkomsel.

Kasus ini berawal dari surat terbuka atas nama  GM Special Audit PT Telkomsel HM Sukarni yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat tersebut dicantumkan pada salah satu forum komunitas terbesar di tanah air. Sayangnya, link menuju ke surat itu sudah diblokir oleh pengelola forum pada Senin (2/5) malam.

Dalam surat itu, Sukarni menuturkan alasannya menyurati Presiden karena Tim Audit tidak menindaklanjuti permintaan dari whistle blower agar dilakukan evaluasi sejumlah kasus yang terjadi di dua perusahaan itu.

Ia membeberkan terjadi indikasi korupsi terjadi pada proyek renovasi gedung senilai 35 miliar rupiah, proyek swap BTS Telkomsel, serta pengadaan SIM Card RF untuk Telkomsel Cash (T-Cash).

Pada proyek renovasi gedung tersebut dimenangkan oleh salah satu perusahaan dimiliki oleh “Mr R” yang disebut-sebut merupakan penyokong dana agar direksi Telkom dan Telkomsel tetap bisa mempertahankan jabatannya.

Pada proyek renovasi gedung diduga  ada penyelewengan uang negara hingga sebesar 10 miliar rupiah. Sementara pada proyek pergantian  perangkat BTS Telkomsel disinyalir dilakukan hal yang aneh dimana BTS berkualitas tinggi diganti menjadi produk berkualitas rendah yang diotaki oleh dua direksi di perusahaan itu dan hasilnya digunakan untuk upeti kepada pejabat di Kementerian Negara BUMN dan Direksi Telkom. Downgrade perangkat BTS ini mengakibatkan performa layanan seluler Telkomsel menurun.

Adapun kecurangan lain yang dilakukan direksi adalah pengadaan SIM Card RF untuk layanan mobile wallet Telkomsel Cash (T-Cash). Biaya produksi 1 unit SIM card seharusnya kurang dari 1 dolar AS, namun harganya ditetapkan sampai 12 dolar AS per unit.

Untuk kasus terakhir ini dikabarkan nomor-nomor yang sudah diinjeksi tidak bisa digunakan karena platform untuk uang digital berbasis RFID itu belum ada. Akhirnya, kartu yang sudah dibeli nomor-nomornya terpaksa di-recycle.

Seluruh kasus ini disebut-sebut melibatkan direksi Telkom-Telkomsel dan mantan Komisaris Utama Telkom yang juga mantan Menteri BUMN.

Menanggapi hal ini, Komisaris Utama Telkomsel yang juga Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah berjanji akan mengklarifikasi isu tersebut. “Saya belum tahu kabar miring itu. Tetapi patut saya tegaskan, Telkom Grup adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu transparan dalam pengadaan barang,” tegasnya.

Banyak kalangan beranggapan isu ini berkembang sebagai  bumbu menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Telkomsel yang sedianya dilaksanakan pada medio Mei ini. Telkom berencana memelarkan jumlah direksi Telkomsel dari lima menjadi 8 orang.

Berdasarkan catatan, susunan direksi Telkomsel sekarang adalah Direktur Utama Sarwoto Atmosutarno,    Direktur Keuangan Triwahyusari, Direktur Perencanaan & Pengembangan Herfini Haryono, Direktur Operasi Ng Kwon Kee dan Direktur Niaga Leong Shin Loong. Dua nama terakhir adalah perwakilan dari Singtel.

Pemekaran dilakukan  dengan menambah posisi direksi sumber daya manusia, penjualan, dan Teknologi Informasi.  Kabar beredar memberikan sinyal kuat Sarwoto, Herfini, dan Direktur Utama anak usaha lainnya, Metra, Alex Sinaga bersaing ketat dipromosikan menjabat orang nomor satu di perusahaan yang berkontribusi bagi 60 persen pendapatan Telkom grup itu.[dni]