030511 Tambahan KRT di BRTI Timbulkan Polemik

JAKARTA—Langkah Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memaksakan tambahan perwakilan masyarakat sebagai Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menimbulkan polemik di industri karena tidak transparan.

“Seharusnya Menkominfo tidak usah menambah satu KRT lagi di BRTI jika alasannya hanya untuk menyeimbangkan jumlah perwakilan masyarakat dengan pemerintah kala ada voting. Soalnya masa bakti para KRT akan usai pada tahun ini. Langkah terbaik adalah membentuk panitia seleksi dan membuat prosedur perekrutan agar KRT masa bakti berikutnya lebih akuntabel,” tegas Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala di Jakarta, Senin (2/5).

Menurutnya, selama Kemenkominfo tidak memperbaiki masalah recruitment dan pertanggungjawaban untuk para KRT,  maka  masalah yang menghinggapi BRTI selama ini tidak akan hilang yakni kredibilitas dan indepedensi di mata pelaku usaha.  “Kemenkominfo jangan terpukau dengan latar belakang akademis alias gelar dari para anggota yang kerap kali menjadi indikator utama. Ukuran gelar itu cuma berpengaruh kecil, yang penting integritas,” tegasnya.

Seperti diketahui, BRTI baru saja direstrukturisasi  yang membuat anggotanya  menjadi 9 orang, dari sebelumnya 7 orang. Penetapan anggota  KRT berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 89/2011.

Dengan ditetapkannya dua anggota baru, maka BRTI kini diwakili tiga anggota KRT dari unsur pemerintah dan lima dari unsur masyarakat.

Perwakilan dari unsur pemerintah tetap menjadi Ketua BRTI, yakni Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo Syukri Batubara. Sementara dua anggota lainnya diwakili oleh Plt Dirjen Sumber Daya PPI Muhammad Budi Setyawan dan Staf Ahli Menkominfo Adiseno.

Sementara dari unsur masyarakat, BRTI mendapat tambahan satu anggota baru, Nurul Budi Yakin. Anggota KRT lainnya masih sama seperti sebelumnya, Iwan Krisnadi, Heru Sutadi, Danrivanto Budhijanto, Muhammad Ridwan Effendi, dan Nonot Harsono.

Nurul sendiri saat ini juga menjabat sebagai Ketua IDTUG (Indonesia Telecommunication User Group). Masuknya Nurul menjadi kontroversi di masyarakat karena sepak terjang IDTUG selama ini banyak dipertanyakan dalam mewakili pelanggan. Banyak kalangan beranggapan lembaga yang paling pantas mewakili pelanggan adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dimana kedudukannya diakui oleh Undang-undang. Beberapa pihak dikabarkan telah melayangkan surat keberatan kepada Kemenkominfo terkait terpilihnya Nurul yang berujung masih terkatung-katungnya pelantikannya.

Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto berkilah, pemilihan Nurul berdasarkan stok nama lama yang pernah mendaftar menjadi KRT pada periode 2009 lalu tetapi gagal terpilih. “Pemilihan memang melihat nama-nama yang ada di stok lama kala pemilihan lalu. Soalnya ini hanya untuk enam bulan kedepan,” jelasnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s