030511 Persaingan Operator: STC Minta Perlindungan. Jeritan Pemain Medioker di Belantara Seluler

Tak sanggup lagi. Inilah ungkapan yang pantas dialamatkan  kepada  Saudi Telecom (STC) sebagai  pemilik  80,1 persen saham Natrindo Telepon Seluler (NTS/Axis). Ya, STC sebagai pemilik dominan di operator yang memiliki 9 juta pelanggan itu kabarnya mengirimkan surat kepada MenkoPerekonomian Hatta Rajasa dengan tembusan Menkominfo Tifatul Sembiring meminta perlindungan dari semakin sengitnya persaingan di belantara seluler Indonesia yang dihuni 8 operator.

Inti dari surat yang dikirimkan adalah meminta pemerintah untuk memberikan perhatian bagi operator baru yang sedang membangun jaringan dari serangan pemain besar, terutama dalam perang tarif.

VP Sales & Distribution Axis Syakieb A Sungkar mengharapkan, regulator dapat mendengar suara hati operator pemain baru dan memberikan batas tarif bawah yang berbeda antara pemain baru dengan incumbent. Sehingga pemain baru ini diberi kesempatan berkembang. “Contohnya di Arab Saudi, ketika Etisalat masuk pasar, STC selaku incumbent dilarang untuk menurunkan tarif mereka,” tuturnya di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, jika incumbent ikutan obral tarif, sama saja menutup peluang bagi pemain baru untuk dikenal masyarakat. Harusnya pemain baru diberi kesempatan untuk berkembang,” jelasnya.

Langkah meminta penetapan tariff batas bawah juga didukung oleh Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno yang beranggapan ini bisa mencegah  predatory pricing di pasar sehingga  membuat margin keuntungan bisa  terjaga.

Sedangkan Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi menilai kebijakan menjaga kualitas layanan adalah solusi meredakannya perang tariff.  “Kami lebih senang yang diatur itu masalah kualitas layanan.  Jika masalah kualitas layanan ini dijaga, operator akan berfikir dua kali bila ingin menetapkan tarif terlalu murah mengingat ada biaya untuk kualitas layanan yang harus dikeluarkan,” jelasnya.

Wakil Direktur Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer mengatakan, selama UU anti Persaingan tidak sehat dijalankan dengan  konsisten maka tidak perlu para pemain medioker meminta perlindungan kepada regulator.

“Memang perilaku pemain besar harus dijaga. Tetapi Indonesia sudah punya UU Anti Persaingan tidak sehat, sehingga tidak perlu diatur segalanya sampai ke teknis,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi mengatakan, jika mengacu pada Undang-undang No 36/99 tentang Telekomunikasi maka yang harus dilindungi adalah pelanggan karena semangat dari aturan itu adalah liberalisasi di kalangan para pemain.

“Secara pribadi saya berpendapat kalau sudah tidak kuat, harus ada injeksi dana besar dari pemodal, jangan hanya berharap dari rupiah di pasar saham atau bisa juga  menjajaki kemungkinan merger,” katanya.

Diungkapkannya, regulator belum ada wacana untuk mengatur floor price atau tariff batas bawah karena secara regulasi kekuasaan yang diberikan hanya  mengatur formula tarif, tidak ke tarif retail.

Namun, menurutnya, tidak tertutup kemungkinan bagi regulator untuk menerapkan  asymetric regulation guna membantu pemain baru dalam menghadapi incumbent.Contohnya, untuk biaya  interkoneksi diterapkan  besaran yang  berbeda dengan incumbent atau batas masa promosi  yang lebih panjang ketimbang incumbent.

Anggota Komite lainnya,  Heru Sutadi mengungkapkan, sebenarnya regulator sudah banyak memberikan keluwesan bagi Axis sejak mendapatkan lisensi. “Harus diingat NTS itu bukan entitas baru. Bahkan mereka sudah mengantongi lisensilama tanpa ada gelar jaringan dan suka berpindah kepemilikan tanpa ada hukuman dari regulator,” tegasnya.

Berdasarkan catatan,  NTS sudah mendapatkan lisensi sejak 2001 dengan lisensi nasional pada 2003 dan 3G pada 2006.  Komitmen pembangunan jaringan dari operator ini seringkali berganti-ganti. Bahkan mendapatkan kebebasan melakukan roaming nasional dari regulator tanpa memenuhi janji untuk membangun di area tertentu sebagai kompensasi. Regulator masih memanjakan dengan mengizinkan Axis mendapatkan blok kedua frekuensi 3G, padahal blok pertama belum terpakai secara penuh. Belum lagi pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang tergolong murah karena dengan basis perhitungan pita angka yang dilihat adalah total pungutan selama 2009 dimana NTS masih minim membangun BTS.

Menurutnya, hal yang terjadi di NTS memang unik karena sebenarnya tarif murah yang jor-joran dimulai oleh  pemilik merek dagang Axis itu.  “Harusnya jangan apa-apa dibenturkan dengan regulasi. Salah satu persoalan NTS adalah tidak ada orang indonesia di jajaran petingginya  sehingga komunikasi yang terjalin selama ini dengan regulator  tidak memahami budaya lokal,” ketusnya.

Masih menurutnya, pasar Indonesia sangat unik, sehingga cara-cara  berdagang di luar negeri belum tentu cocok di sini. “Misalnya, jika mereka tidak memicu tarif gratis sekian ribu SMS yang tidak masuk akal, tidak mungkin  mendorong pemain  lain juga mengobral SMS secara tidak logis. Janganlah  kegagalan manajemen dalam menjalankan usaha malah menuding regulator sebagai  kambing hitam,” tegasnya.

Perlu Dikelola
Secara terpisah, Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengakui,  hingga  level tertentu  diperlukan pengelolaan persaingan. “Inilah fungsinya ada BRTI atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kalau sekarang mau diatur persaingannya saya rasa sudah sulit kecuali regulatornya proaktif. Kondisi yang ada manajemen operator cenderung serakah dengan ingin menguasai semuanya dan regulator tidak tegas,” jelasnya.

Menurutnya, jalan keluar yang bisa dilakukan operator kecil saat ini adalah menjual sebagian saham ke investor lain untuk mendapatkan modal atau melakukan merger. “Operator kecil yang mengalami masalah di seluler bukan hanya Axis. Tri juga sedang megap-megap,” ungkapnya.

Praktisi telematika Teguh Prasetya mengatakan, konsolidasi harus didorong di jasa seluler  karena jumlah pemain sudah terlalu banyak agar kompetisi menjadi lebih sehat.

“Penerapan tariff batas bawah itu tidak akan efisien jika melihat konsistensi regulator telekomunikasi yang selalu tidak berdaya melawan incumbent. Lihat saja contohnya kesepakatan pelarangan SMS gratis lintas operator yang dilanggar secara berjamaah dan regulatornya hanya diam saja,” tegasnya.

Menurutnya, cara yang efektif untuk mengelola persaingan adalah  membiarkan  mekanisme pasar yang akan mengatur dengan sendirinya  kompetisi secara sehat terjadi. Pemerintah bertugas mengaji  pembatasan jumlah pemain agar tidak liar  dan selanjutnya para pemain  menentukan sendiri titik keseimbangan harga yang “accepted”.

“Pemerintah bisa membuat aturan seperti Bank Indonesia yang mendorong para pemain untuk merger dengan payung yang ketat. Harus diingat, di operator itu melekat sumber daya alam terbatas berupa frekuensi dan penomoran yang tidak bisa diperjualbelikan seperti saham,” tandasnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s