030511 Lisensi Seluler BTEL Masih Harus Direvisi

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih akan merevisi lisensi seluler milik PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) yang dikeluarkan pada April lalu untuk menjamin adanya kesetaraan bersaing di pasar.

“Lisensi seluler BTEL masih ada perbaikan, terutama masalah komitmen pembangunan. Kami tidak mau dianggap pilih kasih oleh pemain lain dengan memberikan komitmen pembangunan jaringan yang longgar,” ungkap Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Syukri Batubara di Jakarta, belum lama ini.

Untuk diketahui, hasil evaluasi komitmen pembangunan jaringan seluler BTEL yang ditandatangani oleh pejabat BTEl dan dua anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) di sebuah hotel di Ancol menyetujui rencana pemilik merek dagang esia itu  menyatukan coverage 20 propinsi (menutup Blank Spot) dengan komitmen pembangunan, selama masa izin prinsip membangun sejumlah 1 9 BTS. Selanjutnya pada tahun pertama membangun  21B TS, tahun kedua  (52 BTS), tahun ke 3  (33 BTS),  tahun ke 4 (44 BTS), dan tahun ke 5  (31 BTS). Total akumulasi pembangunan adalah sejumlah 200 BTS.

Komitmen itu dinilai sejumlah kalangan terlalu minim mengingat tradisi yang ada untuk setiap penambahan lisensi baru selalu diikuti dengan perluasan jaringan sehingga penetrasi mencapai pelosok. Apalagi, Kemenkominfo  tidak menyelesaikan masalah pincangnya pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi milik BTEL yang berbasis Fixed Wireless Access (FWA) untuk menjalankan seluler karena perhitungan pola lebar pita mulai dijalankan sejak tahun lalu.

Secara terpisah, Anggota KRT BRTI Heru Sutadi juga menyoroti langkah BTEL melalui  anak usahanya,  Bakrie Connectivity (Bconn) yang memberikan layanan telekomunikasi  cukup lengkap mulai teleponi dasar hingga  blackberry, padahal hingga sekarang status lisensi dari pemilik merek dagang AHA itu belum jelas.

“Saya sampai sekarang belum tahu izin Penyedia Jasa Internet (PJI) milik Bconn sudah keluar atau belum. Jika tidak ada izin PJI, harus ada perjanjian kerjasama yang jelas antara Bconn dengan BTEL,” tegasnya.

Hal lain yang disesalkannya adalah keberanian dari Bconn untuk menawarkan jasa BlackBerry yang memberikan keleluasaan untuk berteleponi dasar (Suara dan SMS) bagi pelanggannya. “ Apakah boleh Bconn yang tidak punya ijin teleponi dasar memberikan layanan teleponi dasar dimana sebenarnya  ijinnya dimiliki BTEL? Setahu saya, Mobile Virtual Network Operation (MVNO) belum dijalankan di Indonesia. Ini harus diklarifikasi semuanya oleh BTEL,” ketusnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s