030511 Aspimtel Usulkan Aturan Menara Bersama Berbentuk PP

JAKARTA—Asosiasi Pengusaha Penyedia Menara Telekomunikasi (Aspimtel) mengusulkan aturan menara bersama tidak berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga pejabat setingkat menteri tetapi dalam Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengantisipasi kendala-kendala dalam penerapan kebijakan menara bersama di masa depan.
“Aturan menara bersama ini  semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih arif.  Jika diatur dalam bentuk PP, akan lebih baik karena  masuk ke dalam hierarki peraturan perundangan,” ungkap Sekjen Aspimtel Peter Simanjuntak di Jakarta, Senin (2/5).

Menurutnya, apabila aturan menara bersama  dipaksakan menjadi Perpres atau hanya SKB,  hal ini berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional karena pembentukannya bukan atas perintah UU atau PP yang mempunyai kekuatan hukum kepada instansi teknis terkait.  Hal itu bisa dilihat dari  agenda Prolegnas tahun ini ialah amandemen dari UU No. 10/2004 yang menyatakan Perpres tidak dimasukan dalam hierarki peraturan Perundangan.

Masih menurutnya, revisi SKB Menara Bersama yang digodok oleh Kemenkominfo tidak lebih  mengakomodasi kepentingan para operator telekomunikas yang ingin menyelamatkan asetnya, meskipun  dalam kasus faktual di lapangan bahwa  hampir semua menara milik  para operator  berdiri  diatas lahan yang disewa sehingga memiliki  batas waktunya tertentu.  Biasanya 10 tahun untuk  Green Field dan 5 tahunan  untuk yang di Roof Top.

“Para operator  secara langsung maupun tidak langsung sudah menjadi penyedia menara  bersama baik secara unit  bisnis  unit,  di spinn off, atau ditransfer ke anak perusahaan. Kondisi di lapangan, banyak Pemda membuat Cell Plan tidak sesuai dengan lokasi berdirinya menara milik para operator. Inilah yang membuat sulitnya mengimplementasikan tujuan dari menara bersama karena adanya bentrokan kepentingan dan egoisme di masing-masing operator ,” jelasnya.

Diungkapkannya, kenyataan dilapangan adalah pemilik menara terbanyak adalah  Telkomsel dan Indosat, sedangkan angota Aspimtel  dari segi jumlah dan  bisnis adalah dalam posisi inferior. “Sekarang saatnya semua pihak yang terlibat di bisnis menara ini harus duduk bersama agar tidak ada lagi kasus perubuhan menara seperti di Badung tiga tahun lalu,” tuturnya.

Sementara itu, Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan, instansinya tengah  menyiapkan draf regulasi tentang pembangunan dan  penyediaan menara telekomunikasi untuk diajukan menjadi Peraturan Presiden dalam waktu 6 bulan ke depan.

Selama ini, pembangunan dan penyediaan menara telekomunikasi bersama diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 18/2009, Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Menkominfo No. 19/PER/M.Kominfo/3/2009, dan Kepala BKPM No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 30 Maret 2009.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s