030511 Tambahan KRT di BRTI Timbulkan Polemik

JAKARTA—Langkah Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memaksakan tambahan perwakilan masyarakat sebagai Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menimbulkan polemik di industri karena tidak transparan.

“Seharusnya Menkominfo tidak usah menambah satu KRT lagi di BRTI jika alasannya hanya untuk menyeimbangkan jumlah perwakilan masyarakat dengan pemerintah kala ada voting. Soalnya masa bakti para KRT akan usai pada tahun ini. Langkah terbaik adalah membentuk panitia seleksi dan membuat prosedur perekrutan agar KRT masa bakti berikutnya lebih akuntabel,” tegas Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala di Jakarta, Senin (2/5).

Menurutnya, selama Kemenkominfo tidak memperbaiki masalah recruitment dan pertanggungjawaban untuk para KRT,  maka  masalah yang menghinggapi BRTI selama ini tidak akan hilang yakni kredibilitas dan indepedensi di mata pelaku usaha.  “Kemenkominfo jangan terpukau dengan latar belakang akademis alias gelar dari para anggota yang kerap kali menjadi indikator utama. Ukuran gelar itu cuma berpengaruh kecil, yang penting integritas,” tegasnya.

Seperti diketahui, BRTI baru saja direstrukturisasi  yang membuat anggotanya  menjadi 9 orang, dari sebelumnya 7 orang. Penetapan anggota  KRT berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 89/2011.

Dengan ditetapkannya dua anggota baru, maka BRTI kini diwakili tiga anggota KRT dari unsur pemerintah dan lima dari unsur masyarakat.

Perwakilan dari unsur pemerintah tetap menjadi Ketua BRTI, yakni Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo Syukri Batubara. Sementara dua anggota lainnya diwakili oleh Plt Dirjen Sumber Daya PPI Muhammad Budi Setyawan dan Staf Ahli Menkominfo Adiseno.

Sementara dari unsur masyarakat, BRTI mendapat tambahan satu anggota baru, Nurul Budi Yakin. Anggota KRT lainnya masih sama seperti sebelumnya, Iwan Krisnadi, Heru Sutadi, Danrivanto Budhijanto, Muhammad Ridwan Effendi, dan Nonot Harsono.

Nurul sendiri saat ini juga menjabat sebagai Ketua IDTUG (Indonesia Telecommunication User Group). Masuknya Nurul menjadi kontroversi di masyarakat karena sepak terjang IDTUG selama ini banyak dipertanyakan dalam mewakili pelanggan. Banyak kalangan beranggapan lembaga yang paling pantas mewakili pelanggan adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dimana kedudukannya diakui oleh Undang-undang. Beberapa pihak dikabarkan telah melayangkan surat keberatan kepada Kemenkominfo terkait terpilihnya Nurul yang berujung masih terkatung-katungnya pelantikannya.

Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto berkilah, pemilihan Nurul berdasarkan stok nama lama yang pernah mendaftar menjadi KRT pada periode 2009 lalu tetapi gagal terpilih. “Pemilihan memang melihat nama-nama yang ada di stok lama kala pemilihan lalu. Soalnya ini hanya untuk enam bulan kedepan,” jelasnya.[dni]

030511 Aspimtel Usulkan Aturan Menara Bersama Berbentuk PP

JAKARTA—Asosiasi Pengusaha Penyedia Menara Telekomunikasi (Aspimtel) mengusulkan aturan menara bersama tidak berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga pejabat setingkat menteri tetapi dalam Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengantisipasi kendala-kendala dalam penerapan kebijakan menara bersama di masa depan.
“Aturan menara bersama ini  semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih arif.  Jika diatur dalam bentuk PP, akan lebih baik karena  masuk ke dalam hierarki peraturan perundangan,” ungkap Sekjen Aspimtel Peter Simanjuntak di Jakarta, Senin (2/5).

Menurutnya, apabila aturan menara bersama  dipaksakan menjadi Perpres atau hanya SKB,  hal ini berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional karena pembentukannya bukan atas perintah UU atau PP yang mempunyai kekuatan hukum kepada instansi teknis terkait.  Hal itu bisa dilihat dari  agenda Prolegnas tahun ini ialah amandemen dari UU No. 10/2004 yang menyatakan Perpres tidak dimasukan dalam hierarki peraturan Perundangan.

Masih menurutnya, revisi SKB Menara Bersama yang digodok oleh Kemenkominfo tidak lebih  mengakomodasi kepentingan para operator telekomunikas yang ingin menyelamatkan asetnya, meskipun  dalam kasus faktual di lapangan bahwa  hampir semua menara milik  para operator  berdiri  diatas lahan yang disewa sehingga memiliki  batas waktunya tertentu.  Biasanya 10 tahun untuk  Green Field dan 5 tahunan  untuk yang di Roof Top.

“Para operator  secara langsung maupun tidak langsung sudah menjadi penyedia menara  bersama baik secara unit  bisnis  unit,  di spinn off, atau ditransfer ke anak perusahaan. Kondisi di lapangan, banyak Pemda membuat Cell Plan tidak sesuai dengan lokasi berdirinya menara milik para operator. Inilah yang membuat sulitnya mengimplementasikan tujuan dari menara bersama karena adanya bentrokan kepentingan dan egoisme di masing-masing operator ,” jelasnya.

Diungkapkannya, kenyataan dilapangan adalah pemilik menara terbanyak adalah  Telkomsel dan Indosat, sedangkan angota Aspimtel  dari segi jumlah dan  bisnis adalah dalam posisi inferior. “Sekarang saatnya semua pihak yang terlibat di bisnis menara ini harus duduk bersama agar tidak ada lagi kasus perubuhan menara seperti di Badung tiga tahun lalu,” tuturnya.

Sementara itu, Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan, instansinya tengah  menyiapkan draf regulasi tentang pembangunan dan  penyediaan menara telekomunikasi untuk diajukan menjadi Peraturan Presiden dalam waktu 6 bulan ke depan.

Selama ini, pembangunan dan penyediaan menara telekomunikasi bersama diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 18/2009, Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Menkominfo No. 19/PER/M.Kominfo/3/2009, dan Kepala BKPM No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 30 Maret 2009.[dni]

030511 Lisensi Seluler BTEL Masih Harus Direvisi

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih akan merevisi lisensi seluler milik PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) yang dikeluarkan pada April lalu untuk menjamin adanya kesetaraan bersaing di pasar.

“Lisensi seluler BTEL masih ada perbaikan, terutama masalah komitmen pembangunan. Kami tidak mau dianggap pilih kasih oleh pemain lain dengan memberikan komitmen pembangunan jaringan yang longgar,” ungkap Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Syukri Batubara di Jakarta, belum lama ini.

Untuk diketahui, hasil evaluasi komitmen pembangunan jaringan seluler BTEL yang ditandatangani oleh pejabat BTEl dan dua anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) di sebuah hotel di Ancol menyetujui rencana pemilik merek dagang esia itu  menyatukan coverage 20 propinsi (menutup Blank Spot) dengan komitmen pembangunan, selama masa izin prinsip membangun sejumlah 1 9 BTS. Selanjutnya pada tahun pertama membangun  21B TS, tahun kedua  (52 BTS), tahun ke 3  (33 BTS),  tahun ke 4 (44 BTS), dan tahun ke 5  (31 BTS). Total akumulasi pembangunan adalah sejumlah 200 BTS.

Komitmen itu dinilai sejumlah kalangan terlalu minim mengingat tradisi yang ada untuk setiap penambahan lisensi baru selalu diikuti dengan perluasan jaringan sehingga penetrasi mencapai pelosok. Apalagi, Kemenkominfo  tidak menyelesaikan masalah pincangnya pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi milik BTEL yang berbasis Fixed Wireless Access (FWA) untuk menjalankan seluler karena perhitungan pola lebar pita mulai dijalankan sejak tahun lalu.

Secara terpisah, Anggota KRT BRTI Heru Sutadi juga menyoroti langkah BTEL melalui  anak usahanya,  Bakrie Connectivity (Bconn) yang memberikan layanan telekomunikasi  cukup lengkap mulai teleponi dasar hingga  blackberry, padahal hingga sekarang status lisensi dari pemilik merek dagang AHA itu belum jelas.

“Saya sampai sekarang belum tahu izin Penyedia Jasa Internet (PJI) milik Bconn sudah keluar atau belum. Jika tidak ada izin PJI, harus ada perjanjian kerjasama yang jelas antara Bconn dengan BTEL,” tegasnya.

Hal lain yang disesalkannya adalah keberanian dari Bconn untuk menawarkan jasa BlackBerry yang memberikan keleluasaan untuk berteleponi dasar (Suara dan SMS) bagi pelanggannya. “ Apakah boleh Bconn yang tidak punya ijin teleponi dasar memberikan layanan teleponi dasar dimana sebenarnya  ijinnya dimiliki BTEL? Setahu saya, Mobile Virtual Network Operation (MVNO) belum dijalankan di Indonesia. Ini harus diklarifikasi semuanya oleh BTEL,” ketusnya.[dni]

030511 Telkom Targetkan Penjualan Musik Digital Tumbuh 100%

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mengharapkan penjualan music digital yang ditawarkan ke pasar melalui berbagai platform dapat tumbuh 100 persen pada tahun ini atau mencapai angkat 1,5 triliun rupiah.

“Pada tahun lalu penjualan musik digital beserta ekosistemnya sekitar 770 miliar rupiah sehingga berhasil menyumbang sekitar 1,1 persen bagi total omset perseroan. Kami ingin kontribusi itu meningkat paralel dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan 100 persen,” ungkap Direktur IT& Supply Telkom Indra Utoyo di Jakarta, Senin (2/5).

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengungkapkan, perseroan sudah menggarap bisnis music sejak tujuh tahun lalu ditandai dengan peluncuran produk Ring Back Tone (RBT) Telkomsel, Nada Sambung Pribadi yang mampu menampung 20 juta RBT, Plasa.com, Speedytrek, Langit Musik, Flexi Musik, dan terakhir membangun perusahaan patungan yang bergerak di bidang Digital Content Exchange Hub (DCEH) dengan SK Telecom pada akhir tahun lalu yang menelan investasi sekitar 100 miliar rupiah.

“Ada beberapa industri yang akan migrasi menjadi digital yaitu music, film, dan game. Di musik ini Telkom menguasai 60-70 persen pangsa pasar penjualan. Sebenarnya potensi bisnis music itu besar yakni mencapai 6 triliun rupiah, tetapi yang masuk kategori penjualan legal sekitar 1,2-1,3 triliun rupiah,” jelasnya.

Indra menjelaskan, untuk  mencapai target yang ditetapkan, perseroan  memperkenalkan layanan Speedy Music Unlimited yang memungkinkan para pelanggan Speedy mengunduh berbagai konten musik digital secara legal.

“Kami mensinergikan penjualan lagu-lagu di Melon dengan Speedy. Hal ini karena kita sadar, di kondisi industry yang Freemium, konten music tidak bisa dijual secara terpisah dengan produk telekomunikasi,” jelasnya.

Kinerja Kuartal I
Berkaitan dengan stagnannya kinerja perseroan pada kuartal I tahun ini, Rinaldi menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang memicu hal itu terjadi. Pertama, secara operasional periode kuartal I selalu kecil pertumbuhannya dibandingkan tiga kuartal lainnya selama satu tahun. Jasa telepon tetap kabel yang terus menunjukkan penurunan yakni sekitar 8 persen, dan kinerja anak usaha, Telkomsel, yang menjadi andalan sebagai penyumbang terbesar pendapatan hanya tumbuh sekitar 4 persen.

“Salah satu yang harus dicermati adalah kondisi saat ini dimana pendapatan dari jasa suara baik itu seluler atau telepon tetap cenderung flat. Walau ada penurunan biaya interkoneksi dan tariff retail, ternyata itu tidak membuat jasa ini tumbuh. Sekarang kami sedang mencari solusi untuk mendapatkan pertumbuhan yang tinggi dengan menggenjot layanan data. Sebanyak 65-70 persen dari belanja modal 16-17 triliun rupiah digunakan untuk mengembangkan jasa data baik itu produk Speedy atau Telkomsel Flash,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, Telkom pada kuartal I 2011 meraup omset 16,706 triliun rupiah atau tumbuh 2,11 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 16,356 triliun rupiah.

Kenaikan pendapatan usaha sebesar 350 miliar rupiah itu  sebagian besar disumbangkan oleh kenaikan pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika sebesar 688 miliar rupiah  atau 14,4 persen  dan kenaikan pendapatan seluler sebesar 64 miliar atau 0,9 persen  diimbangi dengan penurunan pendapatan interkoneksi sebesar 205 miliar rupiah  atau 19,5 persen,  dan pendapatan telepon tetap sebesar 378 miliar rupiah.

Perseroan  mencatat kenaikan beban usaha sampai dengan 31 Maret 2011 sebesar 475 miliar rupiah atau
4,3 persen. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya beban operasi, pemeliharaan dan jasa
telekomunikasi sebesar 332 miliar rupiah  atau 8,9 persen  dan beban pemasaran sebesar 309 miliar  rupiah atau 74,2 persen.

Sementara itu beban penyusutan dan amortisasi serta beban umum dan administrasi turun
masing-masing sebesar 291 miliar rupiah  dan 88 miliar rupiah  Laba bersih Telkom sendiri hanya tumbuh 1,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu atau hanya sebesar  2.828 triliun rupiah.

Melihat kinerja yang dikeluarkan oleh tiga operator besar  selama kuartal I  2011, dapat disimpulkan PT XL Axiata masih memimpin pertumbuhan omset di industri telekomunikasi. Anak usah Axiata itu meraup omset  4,5 triliun rupiah atau  meningkat  9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Sedangkan laba bersih sebesar  756 miliar rupiah atau naik 26 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.  EBITDA  mencapai 2,4 triliun rupiah atau naik  50 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.  Dan  EBITDA margin tetap stabil di level 52 persen.

Sementara Indosat membukukan laba  bersih 453,9 miliar rupiah atau  meningkat 63,3 persen  dibandingkan periode yang sama  sebelumnya.  Pendapatan usaha meningkat 3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai  4.877,8 triliun rupiah.  Sementara  Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) mengalami  penurunan  sebesar 0,2 persen menjadi 2.223,7 triliun rupiah  dengan  marjin EBITDA hanya  45,6 persen.

Praktisi Telematika Teguh Prasetya menyarankan, melihat kondisi pasar yang telah masuk masa kejenuhan harus bisa dengan cerdik melakukan cross selling produk dan mengakuisisi pelanggan. “Pola pemasaran tradisional harus mulai ditinggalkan karena biayanya semakin lama terus naik sementara margin yang didapat kian tipis,” jelasnya.[dni]

030511 Persaingan Operator: STC Minta Perlindungan. Jeritan Pemain Medioker di Belantara Seluler

Tak sanggup lagi. Inilah ungkapan yang pantas dialamatkan  kepada  Saudi Telecom (STC) sebagai  pemilik  80,1 persen saham Natrindo Telepon Seluler (NTS/Axis). Ya, STC sebagai pemilik dominan di operator yang memiliki 9 juta pelanggan itu kabarnya mengirimkan surat kepada MenkoPerekonomian Hatta Rajasa dengan tembusan Menkominfo Tifatul Sembiring meminta perlindungan dari semakin sengitnya persaingan di belantara seluler Indonesia yang dihuni 8 operator.

Inti dari surat yang dikirimkan adalah meminta pemerintah untuk memberikan perhatian bagi operator baru yang sedang membangun jaringan dari serangan pemain besar, terutama dalam perang tarif.

VP Sales & Distribution Axis Syakieb A Sungkar mengharapkan, regulator dapat mendengar suara hati operator pemain baru dan memberikan batas tarif bawah yang berbeda antara pemain baru dengan incumbent. Sehingga pemain baru ini diberi kesempatan berkembang. “Contohnya di Arab Saudi, ketika Etisalat masuk pasar, STC selaku incumbent dilarang untuk menurunkan tarif mereka,” tuturnya di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, jika incumbent ikutan obral tarif, sama saja menutup peluang bagi pemain baru untuk dikenal masyarakat. Harusnya pemain baru diberi kesempatan untuk berkembang,” jelasnya.

Langkah meminta penetapan tariff batas bawah juga didukung oleh Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno yang beranggapan ini bisa mencegah  predatory pricing di pasar sehingga  membuat margin keuntungan bisa  terjaga.

Sedangkan Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi menilai kebijakan menjaga kualitas layanan adalah solusi meredakannya perang tariff.  “Kami lebih senang yang diatur itu masalah kualitas layanan.  Jika masalah kualitas layanan ini dijaga, operator akan berfikir dua kali bila ingin menetapkan tarif terlalu murah mengingat ada biaya untuk kualitas layanan yang harus dikeluarkan,” jelasnya.

Wakil Direktur Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer mengatakan, selama UU anti Persaingan tidak sehat dijalankan dengan  konsisten maka tidak perlu para pemain medioker meminta perlindungan kepada regulator.

“Memang perilaku pemain besar harus dijaga. Tetapi Indonesia sudah punya UU Anti Persaingan tidak sehat, sehingga tidak perlu diatur segalanya sampai ke teknis,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi mengatakan, jika mengacu pada Undang-undang No 36/99 tentang Telekomunikasi maka yang harus dilindungi adalah pelanggan karena semangat dari aturan itu adalah liberalisasi di kalangan para pemain.

“Secara pribadi saya berpendapat kalau sudah tidak kuat, harus ada injeksi dana besar dari pemodal, jangan hanya berharap dari rupiah di pasar saham atau bisa juga  menjajaki kemungkinan merger,” katanya.

Diungkapkannya, regulator belum ada wacana untuk mengatur floor price atau tariff batas bawah karena secara regulasi kekuasaan yang diberikan hanya  mengatur formula tarif, tidak ke tarif retail.

Namun, menurutnya, tidak tertutup kemungkinan bagi regulator untuk menerapkan  asymetric regulation guna membantu pemain baru dalam menghadapi incumbent.Contohnya, untuk biaya  interkoneksi diterapkan  besaran yang  berbeda dengan incumbent atau batas masa promosi  yang lebih panjang ketimbang incumbent.

Anggota Komite lainnya,  Heru Sutadi mengungkapkan, sebenarnya regulator sudah banyak memberikan keluwesan bagi Axis sejak mendapatkan lisensi. “Harus diingat NTS itu bukan entitas baru. Bahkan mereka sudah mengantongi lisensilama tanpa ada gelar jaringan dan suka berpindah kepemilikan tanpa ada hukuman dari regulator,” tegasnya.

Berdasarkan catatan,  NTS sudah mendapatkan lisensi sejak 2001 dengan lisensi nasional pada 2003 dan 3G pada 2006.  Komitmen pembangunan jaringan dari operator ini seringkali berganti-ganti. Bahkan mendapatkan kebebasan melakukan roaming nasional dari regulator tanpa memenuhi janji untuk membangun di area tertentu sebagai kompensasi. Regulator masih memanjakan dengan mengizinkan Axis mendapatkan blok kedua frekuensi 3G, padahal blok pertama belum terpakai secara penuh. Belum lagi pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang tergolong murah karena dengan basis perhitungan pita angka yang dilihat adalah total pungutan selama 2009 dimana NTS masih minim membangun BTS.

Menurutnya, hal yang terjadi di NTS memang unik karena sebenarnya tarif murah yang jor-joran dimulai oleh  pemilik merek dagang Axis itu.  “Harusnya jangan apa-apa dibenturkan dengan regulasi. Salah satu persoalan NTS adalah tidak ada orang indonesia di jajaran petingginya  sehingga komunikasi yang terjalin selama ini dengan regulator  tidak memahami budaya lokal,” ketusnya.

Masih menurutnya, pasar Indonesia sangat unik, sehingga cara-cara  berdagang di luar negeri belum tentu cocok di sini. “Misalnya, jika mereka tidak memicu tarif gratis sekian ribu SMS yang tidak masuk akal, tidak mungkin  mendorong pemain  lain juga mengobral SMS secara tidak logis. Janganlah  kegagalan manajemen dalam menjalankan usaha malah menuding regulator sebagai  kambing hitam,” tegasnya.

Perlu Dikelola
Secara terpisah, Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengakui,  hingga  level tertentu  diperlukan pengelolaan persaingan. “Inilah fungsinya ada BRTI atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kalau sekarang mau diatur persaingannya saya rasa sudah sulit kecuali regulatornya proaktif. Kondisi yang ada manajemen operator cenderung serakah dengan ingin menguasai semuanya dan regulator tidak tegas,” jelasnya.

Menurutnya, jalan keluar yang bisa dilakukan operator kecil saat ini adalah menjual sebagian saham ke investor lain untuk mendapatkan modal atau melakukan merger. “Operator kecil yang mengalami masalah di seluler bukan hanya Axis. Tri juga sedang megap-megap,” ungkapnya.

Praktisi telematika Teguh Prasetya mengatakan, konsolidasi harus didorong di jasa seluler  karena jumlah pemain sudah terlalu banyak agar kompetisi menjadi lebih sehat.

“Penerapan tariff batas bawah itu tidak akan efisien jika melihat konsistensi regulator telekomunikasi yang selalu tidak berdaya melawan incumbent. Lihat saja contohnya kesepakatan pelarangan SMS gratis lintas operator yang dilanggar secara berjamaah dan regulatornya hanya diam saja,” tegasnya.

Menurutnya, cara yang efektif untuk mengelola persaingan adalah  membiarkan  mekanisme pasar yang akan mengatur dengan sendirinya  kompetisi secara sehat terjadi. Pemerintah bertugas mengaji  pembatasan jumlah pemain agar tidak liar  dan selanjutnya para pemain  menentukan sendiri titik keseimbangan harga yang “accepted”.

“Pemerintah bisa membuat aturan seperti Bank Indonesia yang mendorong para pemain untuk merger dengan payung yang ketat. Harus diingat, di operator itu melekat sumber daya alam terbatas berupa frekuensi dan penomoran yang tidak bisa diperjualbelikan seperti saham,” tandasnya.[dni]

030511 Penguasa yang Sedang Tertatih

Kerasnya persaingan jasa seluler tidak hanya dialami oleh para pemain medioker. Telkomsel yang menjadi penguasa dengan 100 juta pelanggan juga sedang mengalami hal yang sama.

Lihat saja, untuk mencapai angka 100 juta pelanggan yang sebenarnya ditargetkan diraih pada tahun lalu, baru bisa  tercapai pada April 2011. Alhasil kinerja Telkomsel pada 2010 mulai melambat dimana untuk pertama kalinya mendapatkan pertumbuhan pendapatan sekitar 4 persen atau sebesar 42 triliun rupiah dengan sekitar 95 juta pelanggan.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno masih memiliki harapan  pertumbuhan pendapatan dari perseroan pada tahun ini bisa mencapai 10 persen. Padahal, kinerja kuartal pertama dari Telkomsel  belum bangkit dari keterpurukan dengan hanya omset tumbuh 4 persen atau dibawah Indosat yang tumbuh 6,2 persen atau XL sebesar 9 persen.

“Kami masih mengincar pertumbuhan 10 persen. Harapannya dari jasa data yang telah ditanamkan investasi sebesar 60 persen dari total belanja modal sekitar 10,9 triliun rupiah. Tahun lalu jasa data berkontribusi 15 persen bagi total omset, kita harapkan lebih pada tahun ini,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Diungkapkannya, dari total  100 juta pelanggan  saat ini, pelanggan Telkomsel yang  menjadi pengguna data tercatat 41 juta nomor.  “Ini akan kami dorong terus agar mereka memiliki kemampuan mengakses broadband Internet sehingga lebih familiar dengan era gaya hidup baru dari hanya voice-SMS ke broadband based service.” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini operator seluler di Indonesia diperkirakan segera memasuki era zero sum game menyusul tekanan saturasi dan indikasi penetrasi lebih dari 100 persen.

Zero sum game adalah situasi di saat keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak merupakan kerugian yang sama jumlahnya di pihak lain. Artinya, di saat terjadi akuisisi 10 juta SIMcard oleh satu operator berarti ada operator yang lain yang juga kehilangan 10 juta pelanggan.

Menurutnya, di era ini masalah  kapasitas,  cakupan dan sistem pendukung, infrastruktur seperti 2G, 3G, billing, solusi customer relationship management, storage dan solusi lainnya yang memiliki kemampuan proses cepat menjadi kunci untuk menang di pasar.

Telkomsel memang sudah mempersenjatai diri untuk urusan itu dengan membeli perangkat Operating System Software, Billing Software System (OSS, BSS) milik Amdocs. Sayangnya, perangkat ini sempat bermasalah dimana tidak optimal menghitung jumlah pelanggan yang berujung ekspansi menjadi terhambat selama kuartal I 2011.

Masalah lain yang dihadapi Telkomsel adalah gonjang-ganjing menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada medio Mei ini. Kabar tak sedap menerpa manajemen Telkomsel yang dituding tidak transparan dalam pengadaan perangkat BTS di Jabotabek dan SIM Card untuk produk mobile money.

Menanggapi hal ini, Komisaris Utama Telkomsel yang juga Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah berjanji akan mengklarifikasi isu tersebut. “Saya belum tahu kabar miring itu. Tetapi patut saya tegaskan, Telkom Grup adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu transparan dalam pengadaan barang,” tegasnya.

Secara terpisah, Praktisi Telematika Teguh Prasetya menyarankan, bagi operator sekelas Telkomsel sudah saatnya masuk ke segmen yang penggunanya bukan lagi “orang” akan tetapi “peralatan”  untuk langkah akuisisi. Sedangkan  untuk pelanggan lama  diperlukan upaya inovatif untuk meretensi dan mempertahankan bahkan kalau memungkinkan  menaikkan Average Revenue Per User (ARPU).

Pengamat telekomunikasi Guntur S Siboro menyarankan, Telkomsel jangan terpancing dengan aksi pemasaran kompetitor yang berujung pada penderitaan dalam meraup omset. ”Kekurangan Telkomsel sekarang adalah tidak ada figur lokal untuk mengkomunikasikan program pemasaran dan penjualan. Padahal, dunia pemasaran Indonesia selalu membutuhkan icon sehingga informasi yang diberikan tidak generik ke pasar,” jelasnya.[dni]