210411 Aturan Infrastruktur: SKB Menara Bersama Direvisi. Upaya Memberikan Kepastian Hukum

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya menyelesaikan masa konsultasi publik untuk merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menara Bersama  agar pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam berinvestasi.

SKB Menara Bersama adalah  Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi, yang telah ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2009.

Kemenkominfo merasa perlu untuk melakukan revisi karena pada   30 Maret 2011 sesungguhnya merupakan batas waktu akhir bagi masa transisi dan peralihan pembangunan dan atau penyediaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 28  yang menyebutkan  penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama  ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama ini paling lama 2 tahun terhitung sejak aturan ditetapkan.

Penyesuaian itu berupa menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan  lingkungan diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

“Kondisi dilapangan menyatakan tidak mudah untuk menyesuaikan dengan aturan menara bersama. Agar tidak ada menara yang dirubuhkan, Pasal 28 itu perlu direvisi terutama masalah jangka waktunya. Jika revisi tidak dilakukan, Pemda bisa merubuhkan menara yang tidak sesuai dengan aturan,” jelas Sekjen Kemenkominfo Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, belum lama ini.

Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, pada Senin (18/4),  semua masukan dari publik sudah ditampung dan tengah dikompilasi. ”Kami tetap akan mengubah Pasal 28 dengan memperpanjang masa transisi menjadi akhir Desember 2012,” tegasnya.

Hal lain yang muncul dalam konsultasi publik adalah ide dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk meningkatkan status SKB menjadi Peraturan Presiden (Perpres) atau lebih tinggi lagi.

”Untuk usulan dari ATSI kami tidak menutup diri. Itu bisa dilakukan sambil paralel menyiapkan yang ada sekarang ini (SKB). Soalnya tidak mungkin memaksakan bentuk regulasi baru jika yang ada saja masih bolong tanpa kepastian,” tegansya.

Ditegaskannya, masalah memberikan kepastian menjadi hal yang penting karena walau SKB sudah keluar sejak tiga tahun lalu,   fakta di lapangan menunjukkan aturan ini dalam implementasinya  menemui sejumlah kendala yang sangat signifikan seperti  masih banyak Pemda yang mempertanyakan kekuatan hukum Peraturan Bersama tersebut.

Selain itu  juga cukup banyak Peraturan Daerah yang isinya bertentangan dengan Peraturan Bersama antara lain,  ada Pemda yang menghendaki agar penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan tower provider yang ditunjuk Pemkab/ Pemda, banyak daerah menetapkan IMB berjangka waktu secara berulang untuk kurun waktu tertentu, ada Pemda yang menerapkan izin gangguan / Hinder Ordinasi (HO) untuk semua menara dan berbatas waktu.

Berikutnya, ada Pemda yang menerapkan IMB tersendiri untuk antena di atas gedung walaupun tingginya hanya 6 meter, penetapan Cellplan dengan resiko menara eksisting  berpotensi dirobohkan hal ini karena zona ditetapkan Pemkab / Pemkot tanpa sepenuhnya mempertimbangkan aspek terjaganya pelayanan telekomunikasi.

Terakhir, adanya sejumlah izin dan pungutan lain terhadap menara selain IMB (izin prinsip, izin operasional dan lain sebagainya) tanpa mengacu pada undang undang yang berlaku.  Pemda  mengacu pada UU. No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemda yang berwenang untuk mengenakan Retribusi Pengendalian Menara dengan tarif paling tinggi 2 persen  dari NJOP Menara

”Dari 524 Pemkab dan Pemkot di Indonesia terdapat 13 Pemda yang langsung menerapkan 2 persen  dari NJOP Menara dan sekitar 50 Pemda yang sedang dalam proses pembuatan Perda retribusi pengendalian menara dan cenderung langsung menerapkan 2 persen  dari NJOP Menara,” jelasnya.

Desak Perpres

Ketua umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno menegaskan aturan sebaiknya  berbentuk  Perpres)agar adanya kepastian hukum bagi investasi dari pelaku usaha.

“Kami meminta aturan itu tidak dalam bentuk SKB lagi. Baiknya berbentuk  Perpres agar ada jaminan bagi pelaku usaha dan memudahkan koordinasi di lapangan karena pembangunan menara itu melibatkan banyak departemen selain pemerintah daerah,” tegasnya.

Disarankannya,  dalam merevisi isi dari peraturan tidak cukup hanya masalah di Pasal 28 tetapi juga menyangkut pengurusan perizinan dan biaya yang perlu dilakukan standarisasi. “Rasanya tidak cukup hanya masalah pasal 28 itu karena kondisi di lapangan kami memiliki kesulitan dalam mengurus perizinan mengingat di setiap daerah berbeda-beda standarnya. Jika ada standar nasional ini bisa membuat pelaku usaha mudah dalam merencanakan biaya operasi,” jelasnya.

Dicontohkannya, perizinan yang memerlukan standarisasi adalah masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau biaya Hinder Ordinasi (HO) yang berbeda-beda di setiap daerah.

Direktur PT Padi Mekatel, perusahaan penyedia menara bersama, Sahat Simanjuntak, mengakui  keberadaan SKB Menara Bersama  belum sepenuhnya memberikan jaminan kepada investor terhadap pembangunan menara telekomunikasi.

Menurut dia, hal itu antara lain disebabkan oleh otonomi daerah yang menyebabkan setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sebagian di antaranya bertolak belakang dengan peraturan  bersama yang ditetapkan.

Selain itu, penyelenggaraan menara telekomunikasi di daerah juga sering  terkendala oleh persepektif negatif dalam masyarakat yang kadang kala juga  ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

“Jika memang akan dilakukan revisi terhadap peraturan bersama itu sebaiknya pemerintah sekaligus mengakomodasi kendala yang terjadi di lapangan, terlebih  terkait dengan kebijakan pemda,” ujarnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s