190411 Lisensi Diselimuti Kontroversi

Lancar jaya! Inilah ungkapan yang layak diberikan seiring keluarnya  lisensi seluler  PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Pemilik merek dagang esia ini mengajukan 17 Mei 2010  dan pada April ini lisensi dikeluarkan.

Hal ini berbeda dengan pengajuan lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI) milik PT XL Axiata dan PT Natrindo Telepon Seluler (NTS/Axis) yang masih terkatung-katung sejak beberapa tahun lalu.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Kemenkominfo pun terlihat intens membahas pengajuan lisensi seluler BTEL ketimbang SLI milik dua pemain lainnya. Hal itu bisa dilihat dari serangkaian rapat yang dilakukan tahun lalu mulai dari membahas wacana pemberian izin prinsip hingga evaluasi rencana bisnis seluler milik BTEL.

Kontroversi pun mulai muncul di media kala wacana pemberian lisensi seluler bocor pada medio November 2010. Pertama, masalah dasar hukum yang digunakan yakni PM No 1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.  Pasal 4 dalam aturan itu menjadi perdebatan antara bagian hukum dan Direktorat Telekomunikasi (Dittel) Kemenkominfo.

Dittel beranggapan jika mengacu pada pasal 4,  evaluasi diberikan jika pemain sudah memiliki kode akses jaringan dan frekuensi. Sementara BTEL sendiri belum memiliki kode akses jaringan tetapi kode akses wilayah sesuai   Fundamental Technical Plan (FTP)

Sedangkan bagian hukum berpendapat, permohonan BTEL  bisa dilakukan  berdasarkan proses evaluasi sesuai ketentuan dengan tetap mempertimbangkan dipenuhinva seluruh persvaratan-persvaratan proses evaluasi yanq akan dilaksanakan serta mempertimbangkan kondisi perkembangan industri  secara keseluruhan. Hasil dari tarik menarik ini adalah lisensi diberikan dengan evaluasi tanpa perlu mengubah PM No 1/2010.

Kontroversi berikutnya adalah masalah proses evaluasi yang dilakukan oleh BRTI dan  Kemenkominfo di salah satu hotel berbintang di Ancol, Jakarta Utara pada 30 November 2010. Dokumen evaluasi itu hanya ditandatangani oleh dua anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) dan dua pejabat dari BTEL.

Proses evaluasi ini menjadi tanda tanya karena keluar dari pakem yang terjadi selama ini dimana dalam pemberian lisensi baik secara evaluasi atau seleksi pembentukan tim harus melalui Surat Keputusan Menkominfo.

Logikanya, jika mulai Mei 2010 hingga rapat Pleno BRTI pada 21 Maret yang dibahas adalah tentang proses pemberian linsensi antara evaluasi atau seleksi, lantas kenapa evaluasi tetap dijalankan? Hal ini tentu membuat seolah-olah langkah evaluasi sudah dipilih sejak awal. Hasil evaluasi pun terlihat longgar karena BTEL hanya membangun 200 BTS untuk menutup coverage yang blank spot di 20 provinsi tanpa ada keinginan membuka area layanan baru untuk seluler.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam pemberian lisensi ini adalah masalah penarikan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan interkoneksi yang akan ditetapkan bagi BTEL.  Terakhir, masalah komitmen BTEL mengembangkan lisensi yang selama ini dikantonginya seperti SLI atau Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).

”Saya melihat Kemenkominfo dan BRTI dalam memberikan lisensi seluler kepada BTEL terburu-buru. Jika memang ingin membina industri, langkah yang  dilakukan adalah menyiapkan payung hukum untuk lisensi tunggal (Unified License) yang akan membereskan masalah interkoneksi, BHP, dan lainnya. Jika seperti ini hanya memunculkan masalah di kemudian hari,” kata Direktur Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala di Jakarta, akhir pekan lalu.

VP Sales and Distribution Axis Syakieb A Sungkar melihat ada pilih kasih yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan lisensi. ”Kami meminta kode akses SLI susahnya minta ampun. Padahal SLI itu bisa dilakukan oleh semua operator,” keluhnya.

Menanggapi hal itu, Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, izin prinsip diberikan setelah mendapatkan masukan dari BRTI dan Bagian Hukum Kemenkominfo.
“Secara peraturan, kalau lewat dari 60 hari sudah harus keluar jawabannya. Iya atau tidak. Apalagi ini sudah setahun. Namun itu harus ada landasan hukumnya. Pendapat dari BRTI dan bagian hukum Dirjen Postel mengatakan ini tidak masalah. Ya sudah, saya tanda tangani itu,” tegasnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s