140411  Mencari Model Bisnis Ideal 

Layanan uang digital dengan menggunakan telepon seluler (Ponsel) sebagai alat transaksi atau lebih dikenal dengan mobile money sudah hadir 8 tahun lalu di Asia Tenggara. Philipina melalui operator Globe Telecom adalah negara pertama yang meluncurkan produk Smart Money disusul setahun kemudian dengan G-cash. Model bisnis dari uang digital yang umum terjadi adalah operator telekomunikasi yang menjadi penyelenggara atau perbankan yang bermain sendiri. Terakhir, kombinasi dari keduanya. Operator telekomunikasi sendiri dalam menyelenggarakan uang digital memiliki tiga strategi. Pertama,  menjadi agen dari bank dimana outlet yang dimiliki bisa menjadi tempat mencairkan uang. Kedua, operator memfasilitasi pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga. Terakhir, operator mengajukan lisensi perbankan secara murni. Contoh sukses dari operator telekomunikasi menjalankan uang digital adalah Safari Comm (Kenya). Safari Comm terkenal dengan produk M-Pesa yang diluncurkan pada 2006 dengan 7 juta pelanggan dimana 30 persen pengguna adalah masyarakat yang selama ini tak terjangkau oleh layanan perbankan.  Head of Card Merchant & Mortage CIMB Niaga Budiman Poedjirahardjo mengibaratkan, penggelaran layanan uang digital seperti pertarungan dua raksasa mengingat pemain berasal dari dua industri yang memiliki kapitalisasi pasar besar yakni   telekomunikasi dan perbankan. ”Memang ada persaingan antara pelaku dari dua industri yang berbeda ini. Sejauh ini, masing-masing berjalan sendiri belum ada sinergi yang ideal,” katanya di Jakarta, belum lama ini. Dijelaskannya, jika operator telekomunikasi yang menyelenggarakan mobile money maka bank hanya menjadi fund keeper. Kekuatan dari model ini adalah infrastruktur ke pelanggan yang dikuasai oleh operator sehingga lebih cepat masuk ke pasar sehingga makin dekat dengan target pelanggan yakni mereka yang selama ini tidak tersentuh oleh layanan perbankan. Kelemahan sistem ini adalah tidak adanya akses untuk mencairkan uang dan pengguna menjadi tergantung kepada layanan operator. Sementara jika bank yang menoperasikan mobile money maka operator hanya menjadi penyedia layanan. Keuntungan konsep ini adalah bank bisa memperluas cabang dan layanan keuangannya, pelanggan tidak tergantung kepada operator karena umumnya pengguna adalah nasabah. Kelemahan dari sistem ini adalah perbankan akan tergantung kepada banyak agen dan tidak bisa mengontrol keamanan karena frekuensi dijalankan operator. Diharapkannya, untuk memajukan masyarakat yang bertransaksi dengan uang digital ada keinginan dari masing-masing pihak untuk membuka diri dimulai dengan terbuka dalam memberikan database. ”Sekarang kalau ada transaksi, bank untuk meminta nomor telepon saja sulit. Hal-hal seperti ini harus mulai dikurangi. Bagaimana pun jasa ini tak bisa dilakukan tanpa ada operator karena bank itu tidak mungkin membuka cabang hingga ke pelosok,” katanya. Senior Client Partner, Head of Mobile Money Solution Huawei Ernest Lo mengakui,  Indonesia tak kekurangan suatu apapun untuk menjalankan industri mobile payment. “Infrastruktur ada, pelanggan juga ada baik dari pelanggan operator maupun nasabah bank. Hal yang kurang hanya bagaimana membangun ekosistemnya dan bagaimana menyinergikannya antara regulator, operator telekomunikasi, bank, merchant, dan komunitas pengguna,” jelasnya. VP T Cash Management Telkomsel Bambang Supriogo juga mengakui, hambatan mengembangkan jasanya kurangnya kerjasama yang kuat dengan perbankan sehingga saluran untuk mencairkan uang menjadi terbatas. ”Kami berencana akan menggandeng perbankan dalam mencairkan uang digital melalui ATM atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk jasa microloan,” tuturnya. Sementara Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan,  ada anggapan pemain industri lain melihat  telekomunikasi yang menguasai infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah pihak yang siap “mencaplok” industri lain yang ber-platform TIK. ”Contoh nyata adalah  mobile money  seperti remittance maupun mobile banking.   Regulator masing-masing sektor harus berkoordinasi   membuat aturan yang lintas sektoral agar tidak ada paradigma salah satu pihak dirugikan. Konvergensi itu sesuatu yang tak bisa dielakkan jika semua berjalan di atas platform TIK,” tegasnya.[dni]      

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s