110411 Aturan Kapal Khusus Kegiatan Lepas Pantai Disahkan

 JAKARTA—Regulasi yang mengatur kapal khusus kegiatan lepas pantai akhirnya disahkan dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 22/2011 tentang perubahan atas PP No 20/2010 tentang angkutan di perairan yang diundangkan pada 4 April 2011. ”PP No 22/2011   telah ditetapkan dan dimasukkan dalam lembaran negara,” ungkap Juru bicara Kementrian Perhubungan Bambang S Ervan kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu. Dijelaskannya, seiring telah keluarnya PP No 22/2011, instansinya akan menindaklanjuti dengan membuat aturan turunan yakni Keputusan Menteri (KM) yang menjabarkan isi dari PP tersebut. ”Kemungkinan yang dibahas dalam  KM nantinya seputar perizinan dari kapal khusus itu dan lainnya. Satu hal yang pasti, PP ini keluar tidak menafikan semangat azas cabotage. PP ini keluar demi kepentingan nasional,” tegasnya. Dalam salinan PP No 22/2011 yang diterima Koran Jakarta dinyatakan Pasal 5 ayat 2 dari PP No 20/2010 diubah, sementara ayat 3 dan 4, serta penjelasan pasal 5 dihapus. Sehingga Pasal 5 menjadi, ayat 1 menyatakan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Sementara ayat 2 berbunyi kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antarpelabuhan di wilayah perairan Indoensia. Selanjutnya disisipkan Bab XIIIA yang mengatur masalah penggunaan kapal khusus untuk kegiatanlepas pantai yang diatur  dalam Pasal 206a. Ayat 1 pasal ini  menyatakan kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah periaian Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia. Ayat 2 menyatakan kapal asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki izin dari menteri. Ayat 3 berbunyi kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaiana dimaksud dalam ayat 1 meliputi kegiatan survei minyak dan gas bumi, pengeboran, konstruksi lepas pantai, penunjang operasi lepas pantai, pengerukan, serta salvage dan pekerjaan bawah air. Aturan ini juga menyebutkan secara jelas jenis kapal khusus untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai antara lain anchor handling tug supply vessel lebih besar dari 500 BHOdengan dynamic position (DP2/DP3), Platform Supplly Vessel (PSV), dan diving support vessel (DSV). Road MapSecara terpisah, Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W Sutjipto menegaskan akan mengawal pembuatan KM yang mengatur masalah teknis dari PP No22/2011. ”Kami tidak mau memberikan cek kosong bagi kapal asing dengan adanya PP itu. Kita akan minta dalam KM nantinya ada semacam road map yang memberikan batas waktu azas cabotage dijalankan secara penuh untuk kapal-kapal khusus lepas pantai itu,” katanya. Menurutnya, jika merujuk pada aturan yang baru berlaku, kapal asing yang akan melakukan enam kegiatan lepas pantai itu harus mendapatkan persetujuan menteri perhubungan dengan batas waktu satu sampai tiga bulan dan setelah itu pemerintah akan mengaji ulang. ”Dalam aturan itu jelas dikatakan jika ada kapal berbendera Indonesia yang mampu mengerjakan keenam kegiatan tersebut maka wajib didahulukan. Proses untuk mengetahui ada atau tidaknya kapal berbendera Indonesia melalui proses tender,” katanya. Dijelaskannya, pada proses tender pertama, apabila tidak terdapat kapal berbendera Indonesia maka tender akan dibatalkan dan dilakukan proses tender kedua. Pada proses tender kedua, apabila masih tidak terdapat kapal berbendera Indonesia, maka BP Migas akan menanyakan kepada INSA apakah sudah terdapat kapal berbendera Indonesia dan apabila INSA menyatakan bahwa memang terdapat kapal yang berbendera Indonesia maka kapal tersebut wajib dipakai. Apabila INSA menyatakan tidak terdapat kapal yang berbendera Indonesia maka BP Migas dapat memutuskan untuk menggunakan kapal asing. Ketua Bidang Angkutan Cair INSA Widihardja Tanudjaja menegaskan, keluarnya PP No 22/2011 semakin memperjelas posisi kapal Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO) masuk dalam azas cabotage. ”Kedua kapal ini menyimpan, memproduksi, dan meng-offload kargo minyak. Jadi ada unsur kargo yang menurut PP No 20/2010 telah secara gamblang dinyatakan wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia. Nantinya, kontrak yang masih berjalan  menggunakan kapal asing akan diganti dengan kapal lokal,” tegasnya.[dni]      

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s