080511 ATSI Desak Aturan Menara Bersama Berbentuk Perpres

 

JAKARTA—Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mendesak aturan tentang Menara Bersama tidak dalam  Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga pejabat setingkat menteri tetapi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) agar adanya kepastian hukum bagi investasi dari pelaku usaha.

“Kami meminta aturan itu tidak dalam bentuk SKB lagi. Baiknya berbentuk  Perpres agar ada jaminan bagi pelaku usaha dan memudahkan koordinasi di lapangan karena pembangunan menara itu melibatkan banyak departemen selain pemerintah daerah,” tegas Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, Kamis (7/4).

Untuk diketahui, SKB Menara Bersama adalah  Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18/2009, No. 07/PRT/M/2009, Permen No. 19/2009, dan No. 3/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi, yang telah ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2009.

Pada   30 Maret 2011 sesungguhnya merupakan batas waktu akhir bagi masa transisi dan peralihan pembangunan dan atau penyediaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 28  yang menyebutkan  penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama  ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama ini paling lama 2 tahun terhitung sejak aturan ditetapkan.

Penyesuaian itu berupa menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan  lingkungan diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama. Kemenkominfo sendiri tengah melakukan uji publik untuk merevisi SKB menara bersama khususnya pasal 28. Usulan yang diberikan Kemenkominfo adalah batas waktu transisi diundur menjadi  31 Desember 2012

Sarwoto menyarankan, dalam merevisi isi dari peraturan tidak cukup hanya masalah di Pasal 28 tetapi juga menyangkut pengurusan perizinan dan biaya yang perlu dilakukan standarisasi. “Rasanya tidak cukup hanya masalah pasal 28 itu karena kondisi di lapangan kami memiliki kesulitan dalam mengurus perizinan mengingat di setiap daerah berbeda-beda standarnya. Jika ada standar nasional ini bisa membuat pelaku usaha mudah dalam merencanakan biaya operasi,” jelasnya.

Dicontohkannya, perizinan yang memerlukan standarisasi adalah masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau biaya Hinder Ordinasi (HO) yang berbeda-beda di setiap daerah.

Secara terpisah, Sekjen Kemenkominfo Basuki Yusuf Iskandar menilai, aturan tentang menara bersama cukup dalam bentuk SKB. “Kami merasa dalam bentuk SKB itu sudah mencukupi. Sekarang masih dalam tahap uji publik, kita lihatlah nanti perkembangannya dari masukan masyarakat,” katanya.

Dijelaskannya, Pasal 28 direvisi karena batas waktu yang ditetapkan sudah berakhir. “Jika tidak direvisi, pemerintah daerah bisa saja merubuhkan menara yang telah dibangun karena tidak sesuai dengan aturan menara bersama,” katanya. [dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s