070411 Tata Niaga Pulsa: Operator Terapkan Sistem Klaster. Menjaga Ketersediaan Produk

Maraknya bisnis telekomunikasi di Indonesia sejak 16 tahun lalu tidak hanya dinikmati oleh para pemain besar seperti operator, penyedia jaringan, atau ponsel. Para distributor dan pedagang pulsa adalah salah satu komponen yang kecipratan dari industri yang memiliki nilai pasar mencapai 100 triliun rupiah ini.

 

Hal ini karena sistem distribusi dari operator untuk penjualan pulsa sangat bergantung kepada para mitra distributor dan pedagang pulsa. Hampir 99 persen penjualan dilakukan melalui tangan distributor bersama turunannya dan sisanya dikelola langsung oleh operator.

 

Hubungan operator dengan saluran penjualannya pun mengalami pasang surut. Terbaru,  adanya protes dari Masyarakat Pedagang Pulsa Indonesia (MPPI) yang menolak kebijakan  operator seluler  memberlakukan sistem klaster dalam distribusi pulsa elektrik karena merugikan pedagang kecil yang menjalankan usaha  dengan modal sekitar 20-30 juta rupiah.
Menurut Ketua Umum MPPI Rudi Antoro  penerapan sistem klaster, khususnya oleh  Telkomsel yang memberlakukan hard cluster, menghambat pedagang pulsa untuk memperoleh pasokan.

”Hard cluster yang diterapkan oleh Telkomsel membatasi distribusi pulsa yang dapat diterima pedagang, yakni setiap pedagang hanya dapat memperoleh pasokan dari distributor yang berada dalam satu kluster dengan jangkauan 3—4 kecamatan sesuai dengan posisi BTS  nomor telepon di mana pelanggan berada,” jelasnya di Jakarta, (6/4).

 

Dijelaskannya, distribusi   sistem kluster juga menyebabkan ketergantungan pembelian pasokan pedagang pulsa hanya melalui satu distributor pada tiap-tiap klaster dengan sejumlah potensi kerugian.

 

Potensi kerugian itu di antaranya tidak adanya pasokan yang dapat diperoleh pedagang ketika stok distribusi yang ditunjuk habis, tidak ada alternatif lain untuk memperoleh pasokan ketika pelayanan distributor buruk, dan tidak ada alternatif harga beli yang dapat dipilih ketika dianggap mahal. Dari sisi pelanggan, terjadi kesulitan pengisian pulsa terutama jika pembelian dilakukan di area yang berbatasan dengan klaster lainnya.  Pola itu menyebabkan penurunan omzet penjualan pedagang sebesar 25—30 persen.
Diungkapkannya, selama ini sistem hard cluster yang diterapkan oleh Telkomsel belum secara sistem sehingga para pedagang masih bisa mengakalinya. “Kami mendengar akan dijalankan secara sistem yakni dikunci dari Home Location Register (HLR) dan BTS. Kami selama ini tidak diajak diskusi untuk mencari solusi, padahal kita adalah mitra di pasar. Inilah yang memacu kami berteriak ke Kemenkominfo dan Komisi I DPR, nasib pedagang kecil diabaikan oleh pemain besar,” keluhnya.

 

Dikatakannya, MPPI sebenarnya tidak alergi dengan penerapan hard cluster asalkan ada modifikasi seperti dalam implementasi masih diperkenankan untuk menjual di luar area dengan komposisi tertentu mengingat pola pengguna yang mobile. Dan para distributor besar pun harus disiplin menjalankan pola hard cluster karena mereka juga memiliki chip server  yang membuat kerancuan.

 

”Di sini kami meminta ketegasan dari operator menegur distributor yang mengelola klaster. Rencananya ide ini akan dibawa dalam rapat mediasi antara MPPI, Kemenkominfo, dan Komisi I DPRI tak lama lagi. Jika tidak didengarkan, kami akan boikot produk operator dalam waktu tertentu,” tegasnya.

 

Jaminan Pasokan

EVP Sales OperationTelkomsel Hendri Mulja Sjam menegaskan tidak ada hubungannya antara pasokan pulsa ke pelanggan dengan sistem distribusi hard cluster yang  diterapkan.

 

Dijelaskannya, sistem hard cluster dilakukan oleh Telkomsel karena ingin menertibkan para distributor dan diler agar fokus dalam menggarap area yang menjadi tanggungjawabnya. “Justru dengan sistem cluster ini harga dan pasokan bisa terjaga. Selama ini harga pulsa bisa tidak terkendali sehingga antara satu wilayah bisa terjadi semacam subsidi yang merugikan pelanggan,” jelasnya.

 

VP Channel Management Telkomsel Gideon Edi Purnomo menambahkan, sebelum ada klasterisasi para pemain pulsa elektrik  bisa berjualan dan mengambil pasokan  dimana saja sehingga membuat harga pulsa di pasar tidak stabil.

 

Dari sisi operator ini membuat managemen supply dan demand terganggu yang menimbulkan inefisiensi biaya. Penyebabnya, kebutuhan dari wilayah tidak sesuai dengan skala ekonominya.  Sementara para distributor utama mengeluh karena marginnya kian tergerus. Hal ini karena pedagang elektrik berani menjual hingga 10 persen dibawah harga pokok pasar.

 

”Kami harus juga menjaga hubungan dengan distributor utama karena sebenarnya perjanjian kerjasama dilakukan dengan pihak ini. Kalau mereka berteriak tidak bisa berjualan karena margin tergerus, siapa yang akan menyalurkan kartu perdana Telkomsel,” jelasnya.

 

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E. Marinto menegaskan,  pihaknya  sudah melakukan edukasi kepada para pedagang sebelum konsep ini dijalankan dan tidak semua pemain menolak. ”Kami membuka dialog dengan para pedagang ini, bahkan ada yang dibina melalui program Red Outlet Community (ROC). Para pemain kecil pun sudah diakomodasi dengan menyarankan mengambil pasokan melalui kantor cabang,” katanya.

 

Diakuinya para pedagang yang bisa menerima kebijakan perseroan adalah yang  server-nya mampu menyesuaikan dengan sistem klaster, menguasai jaringan hingga ke level bawah, dan memprioritaskan kontinuitas bisnis.

 

Negosiasi Bisnis

Secara terpisah, Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto meminta kisruh ini diselesaikan antara pelaku usaha karena ini murni masalah bisnis. ”Kami sudah memanggil operator dan mendengarkan pedagang pulsa. Ini bukan domain Kemenkominfo karena murni masalah bisnis bukan perijinan. Tetapi kami bersedia jika ada yang meminta mediasi,” jelasnya.

 

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)  Heru Sutadi mengngatkan, operator harus berhati-hati menerapkan sistem hard cluster agar tidak melanggar UU No 5/99 khususnya tentang pembagian area pemasaran. ”Kami tidak mau nantinya ternyata konsep ini memunculkan monopoli. Dari informasi awal yang dihimpun ini tidak bertentangan dengan regulasi karena pembagian area bukan antaroperator,” katanya.

 

Praktisi Telematika Teguh Prasetya  mengatakan,  adanya struktur mata rantai yang tercipta untuk berjualan pulsa  yakni mulai dari  operator, dealer, sub dealer, dan outlet menjadikan kesulitan tersendiri bagi operator untuk mengontrol dan menertibkan secara langsung hingga level outlet.

 

Diakuinya, konsep yang terbaik saat ini bagi operator untuk menertibkan adminsitrasi penjualan memang dengan klasterisasi, ketimbang berbasis denominasi pulsa.  Namun, dari konsep ini ada kelemahan jika diterapkan sistem pengawasan berdasarkan HLR dan BTS.

 

”Para penjual yang berada di area perbatasan klaster akan dikomplain oleh pelanggan karena ketika nomor bergerak dan pulsa diisi terjadi hand over antar BTS, dijamin reload akan gagal,” jelasnya.

 

Sedangkan Praktisi Hukum Persaingan Usaha Dewie Pelitawati mengatakan, terlalu dini menganggap sistem klaster tidak bertentangan dengan UU No 5/99 jika perjanjian antara operator dengan distributor utama belum dibaca secara utuh. ”Memang ada perjanjian keagenan yang dikecualikan di UU anti monopoli itu, tetapi untuk sampai pada kesimpulan itu harus dibaca secara utuh perjanjian antara distributor dengan operator,” tegasnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s