050411 Penerapan Nomor Tunggal Masih Dikaji

 

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sedang mengaji penerapan nomor tunggal (Mobile Number Portability/MNP) untuk menekan pemborosan penggunaan blok nomor.

 

MNP merupakan kebijakan yang memungkinkan pelanggan memiliki untuk selamanya satu nomor seluler yang telah dibeli. Dengan kebijakan ini, meskipun pelanggan  berganti  operator, nomor yang digunakan tetap sama

 

“Jika bicara sesuai roadmap yang dibuat oleh Kemenkominfo, MNP harusnya sudah berjalan akhir tahun ini. Tetapi melihat kondisi teknis dan realita di lapangan, banyak pihak yang keberatan,  kita memerlukan kajian yang lebih mendalam agar tidak salah melangkah,” ungkap Anggota Komite BRTI M. Ridwan Effendi di Jakarta, Senin (4/4).

 

Diungkapkannya, untuk mewujudkan MNP memerlukan   investasi bersama  membangun  clearing house yang cukup besar dan  akses ke billing system semua operator.  Sementara dari hasil survei, jumlah pengguna yang menginginkan adanya layanan ini sedikit.

 

“MNP itu cocoknya  untuk pelanggan pascabayar. Sementara di Indonesia 97 persen pelanggannya prabayar,” jelasnya.

 

Dijelaskannya, walau Indonesia sudah memiliki Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT)  tetapi berbeda cara kerjanya jika menjalankan MNP.”Berbea  clearing house-nya, harus online dengan billing system dan data base pelanggan setiap operator.  Kalau SKTT  tidak perlu,” katanya.

 

Berdasarkan catatan, konsep MNP bisa dijalankan di  Hongkong, Finlandia, Korea, dan  Norwegia dengan  tingkat permintaan MNP   10 persen dari total pelanggan. Sementara di negara lainnya permintaan hanya di bawah satu persen.

 

Secara terpisah, Anggota Komite lainnya, Heru Sutadi menegaskan,   hak konsumen untuk menggunakan nomor yang sama dan diberi kemudahan untik pindah operator.

 

”Jika bicara roadmap infrastruktur harusnya akhir tahun ini sudah dijalankan MNP. Apalagi Indonesia masuk dalam negara dengan teledensitas yang tinggi. MNP ini alat baru berkompetisi untuk menghindari kejenuhan,” katanya.

 

Menurutnya, terdapat dua cara untuk menjalankan MNP. Pertaman, sentralisasi dimana  fungsi SKTT  bisa lebih diberdayakan. Kedua, desentralisasi, dimana nomor  yang ingin dipindah  diberitahukan ke regulator. Nantinya regulator yang mengurus MNP   dan dicatat dalam Home Location Register (HLR)  operator baru.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s