050411 Cabotage Bukan Hanya Masalah Ekonomi

 

JAKARTA—Penerapan azas Cabotage bukan hanya masalah kepentingan ekonomi, tetapi menegakkan kedaulatan negara atas wilayah laut yang dimilikinya.

 

Demikian rangkuman pendapat dari Anggota Dewan Kelautan Indonesia Son Diamar dan Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W Sutjipto ketika dihubungi secara terpisah, Senin (4/4).

 

Keduanya dimintai pendapat  tentang penerapan azas Cabotage yang dituding menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga harga produk di tangan konsumen menjadi mahal. Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional.

 

“Cabotage itu bukan hanya masalah perekonomian, apalagi untuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini masalah kedaulatan akan area keluatannya,” tegas Son Diamar

 

Dijelaskannya, jika kapal yang berada di perairan Indonesia menggunakan bendera lokal maka yang berlaku di atas kapal tersebut adalah hukum Indonesia  sehingga penegak hukum berhak untuk menegakkan hukum lokal. “Jika berbendera asing, aparat lokal tidak berhak untuk mengetahui apa yang terjadi di kapal, karena sesuai hukum internasional  kapal  dianggap sebagai sebuah negara yang tengah berlayar,” jelasnya.

 

Menurutnya, masalah polemik azas cabotage sebenarnya tidak perlu terjadi jika ada keinginan berbagi dari pemilik modal besar dalam hal ini pengusaha asing dengan pengusaha lokal. “Sebenarnya bisa dilakukan pergantian  bendera sehingga   pengusaha lokal mendapatkan sebagian saham. Saya rasa itu hal yang wajar pengusaha lokal mendapatkan sebagian keuntungan. Soalnya pengusaha asing itu kan berusaha di wilayah Indonesia,” katanya.

 

Masih menurutnya, pemerintah harus konsisten menjalankan azas cabotage dan tidak goyah oleh suara-suara dari pihak asing. ”Jika ada yang bicara azas cabotage itu melanggar liberalisasi perdagangan dan lainnya itu hanya kekhawatiran dari pengusaha asing yang serakah didukung oleh politik luar negeri negara tetangga yang tidak ingin Indonesia maju usaha pelayarannya,” ketusnya.

 

Sementara Johnson mengungkapkan,  sejak adanya azas cabotage selama periode 2005 hingga 2010, pelaku usaha nasional sudah menginvestasikan dananya tidak kurang dari 7,8 triliun rupiah  membeli kapal sebanyak 3.904 unit.

 

Jumlah kapal niaga nasional hingga posisi Desember 2010 tercatat sebanyak 9.945 unit dengan kapasitas mencapai 13,1 juta ton, naik 64,6 persen dibandingkan dengan 2005 sebanyak 6.041 unit dengan kapasitas 5,67 juta ton.

 

“Harga sewa kapal-kapal yang diberikan oleh pengusaha asing pun menjadi turun karena pengusaha lokal berani membanting harga untuk jenis komoditi yang banyak kapalnya,” katanya.

 

Dicontohkannya, sebelum azas cabotage untuk menyewa jenis kapal AHTS sebelum cabotage dikenakan oleh pengusaha asing sebesar 16 ribu dollar AS per hari. Setelah pemain lokal masuk, harga menjadi bersaing turun hingga 10 ribu dollar AS per hari.

 

Menurutnya, dari paparan diatas terlihat selama ini kapal-kapal asing melakukan “penjajahan” dan membawa devisa keluar negeri. “Pengusaha lokal walaupun dibilang harga sewanya mahal, tetapi semua uangnya balik ke dalam negeri yang dinikmati oleh perbankan, galangan, asuransi, dan pelaut nasional,” katanya.

 

Diakuinya untuk jenis komoditi tertentu harga sewa kapal lokal lebih mahal tetapi hal ini tak bisa dilepaskan dari beberapa hal. Pertama, kapal lokal menggunakan dana pinjaman bank lokal dengan bunga 7-8 persen, sementara kapal asing menggunakan kapal asing dengan bunga 3-4 persen. Kedua, pengusaha lokal menggunakan kru lokal yang harus dibayarkan pajaknya. Ketiga, perusahaan Indonesia  membayar pajak, sementara di beberapa negara pajak tidak dihitung.

 

”Nah, sekarang tinggal pilihan negara ini mau dibilang murah sewa kapalnya tetapi ”dijajah” asing dan sewaktu-waktu menjadi mahal karena dikontrol asing serta devisa keluar negeri atau lebih mahal tetapi dinikmati bersama di dalam negeri” ketusnya.

 

Juru bicara Kemenhub Bambang S Ervanmenegaskan,  nafas dari azas cabotage adalah ingin menyeimbangkan neraca dalam mengangkut komoditi dimana sebelum 2005 sangat timpang antara kapal dalam negeri dengan asing. “Keluarnya Inpres pada 2005 berupa roadmap untuk azas cabotage itu semangatnya agar kapal lokal berdaulat di negeri sendiri,” tegasnya.

 

Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo pun menegaskan, tidak akan mundur selangkah pun untuk menegakkan azas cabotage. ”Jika ada revisi di Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan tidak akan bertentangan dengan UU No 17/2008 tentang Pelayaran. Kelonggaran bagi kapal asing hanya diperuntukkan untuk kapal tipe C bagi kegiatan lepas pantai (Off Shore). Selain itu, cabotage harga mati,” tegasnya.

 

Di Off Shore sendiri kapal yang melayani terbagi atas tiga kategori yakni A, B, dan C. Kelompok A yakni  jenisn Tugboats, Mooring Boats, Utility Vessels, Barges, Landing Craft, Oil Barges, Security Boats, Sea Trucks, Crew Boats, Crane Barges, Pilot Barges dan Anchor Boat ditutup bagi kapal asing  mulai 1 Januari 2010.
Sedangkan kapal kelompok B yakni jenis Accomodation barges ukuran 250 ft class ke atas, Anchor Handling and Tugs (AHT), Anchor Handling and Tug Supply (AHTS), ASD Tugboats, Platform Supply Vessel (PSV),  Seismic Vessel, Crane Barge, Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO). Adapun kapal kelompok C yakni Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig dan Cable Laying Ship.[dni]

 

 

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s