050411 Akuisisi Teradang Regulasi


 

Kabar PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) ingin mengakuisisi satu operator tak lama lagi menyentak banyak pihak.

 

Presiden Bakrie  Telecom Anindya N Bakrie dalam blog pribadinya memberikan sinyal operator yang akan diakuisisi adalah pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) tiga tahun lalu yang mengusung teknologi Worldwide interoperability for Microwave Access (Wimax).

 

“Saat pelanggan menginginkan kecepatan, maka kami bergerak lebih cepat. Kami dengan gembira menyampaikan bahwa saat ini  dalam tahap akhir mengakuisisi perusahaan 4G.  Orang-orang Indonesia akan dapat berpergian dengan menggunakan jalan tol cepat di era informasi ini dengan 4G Wimax,” ungkap Anindya.

 

Berdasarkan catatan, delapan  operator tiga tahun lalu telah  menjadi pemenang tender BWA berdasarkan zona yang dipilih. Beberapa pemenang beserta zona yang digarapnya dan telah mendapatkan Uji Laik Operasi (ULO) diantaranya First Media di Sumatera Bagian Utara dan Jabodetabek. Berikutnya Berca  yang  tersebar di sebagian besar daerah-daerah di luar Jawa, yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bagian Selatan, Bali dan Nusa Tenggara. Terakhir,  Telkom di Jateng, Jatim, Sulut, Papua, dan Maluku

 

Kabar beredar mengatakan BTEL akan mengakuisisi pemenang tender yang berada di area gemuk seperti  Jabotabek atau Jawa serta telah memiliki basis pelanggan dan infrastruktur. Nama tiga operator pun diapungkan yakni First Media, Berca, dan Internux.

 

First Media membutuhkan investasi hingga satu triliun rupiah untuk mengembangkan Wimax dengan merek dagang Sitra Wimax. Sementara Berca dengan merek dagang Wiigo membutuhkan dana sebesar 500 juta dollar AS. Dua operator ini sudah melakukan soft launching sejak tahun lalu.

 

Sedangkan Internux sendiri selamat dari ancaman pencabutan ijin prinsip sebagai penyelenggara di zona Jabodetabek karena memenangkan tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas aksi Kemenkominfo yang menganggap operator ini tidak berkomitmen membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan up front fee total 220,06 miliar rupiah. Kemenkominfo sendiri tidak memanfaatkan batas waktu untuk melakukan banding.

 

Direktur Utama Internux Adnan Nizar mengakui belum lama ini didekati oleh BTEL tetapi hingga sekarang  keputusan terhadap penawaran dari operator itu belum diambil. ”Saya belum bisa berbicara banyak soal yang satu itu,” katanya kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

 

BTEL boleh saja bernafsu, tetapi masalahnya regulasi bisa menjadi penghambat. Hal ini mengingat jika yang diakuisisi adalah para pemenang tender BWA tentu memunculkan polemik karena belum satu pun dari  pemilik ijin yang melakukan komersialisasi layanan di pasar.

 

Juru Bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto menegaskan, dalam ijin prinsip yang diberikan pada pemenang sangat jelas masalah kepemilikan yang tidak boleh berubah. ”Kami belajar banyak dari pemberian lisensi era 2G atau 3G dimana ada operator yang kepemilikannya berubah-ubah tanpa menggelar layanan,  karena itu di tender BWA soal kepemilikan itu diatur,” tegasnya.

 

 

Dirjen  Penyelenggaraan Pos dan Informatika Syukri Batubara mengaku  belum mendapatkan laporan akan niat BTEL membeli satu operator 4G. “Saya harus tahu dulu operator yang dibidiknya dan bagaimana cara pembeliannya,” katanya.

 

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala meminta, regulator untuk menunjukkan integritasnya dalam menyelesaikan aksi korporasi ini  dengan berpatokan pada aturan dan rasa keadilan.

 

”Jika memang ada pembelian terhadap operator BWA ini menyuburkan praktik jual beli lisensi karena belum satu pun yang menggelar layanan. Regulator harus bersikap tegas dan menegakkan aturan. Jika tidak, dalam tender sisa spektrum 2,3 GHz berikutnya akan ada lagi peserta yang mengambil keuntungan dari lelang frekuensi,” keluhnya.

 

Ditambahkannya, BTEL pun belum layak mendapatkan lisensi seluler walaupun pleno Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menyetujui. ”Menkominfo sebagai pengambil keputusan terakhir harus melihat kembali situasi di lapangan. Sebaiknya dibuka konsultasi publik agar transparansi terjaga,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s