040411 Kemenhub Jamin Perubahan PP No 20/2010 Tidak Bertentangan dengan UU Pelayaran

 

 

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menjamin perubahan yang dilakukan terhadap  Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan tidak akan bertentangan dengan UU No 17/2008 tentang Pelayaran.

 

”Sesuai kesepakatan dengan  Komisi V DPR yang diubah adalah   PP No. 20/2010. Revisi akan tetap mengacu pada aturan di atasnya yakni   UU No. 17 tahun 2008. Semua ini karena kita ingin mengutamakan kepentingan yang lebih besar yakni lifting minyak nasional,” tegas juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan di Jakarta, Minggu (3/4).

 

Dijelaskannya, dalam revisi aturan tersebut nantinya hanya akan mengatur tentang kapal khusus tipe C yang masih bisa dioperasikan oleh pelaku usaha asing. ”Tetapi masalah teknis di revisi aturan, misalnya soal batas waktu pemain asing bisa beroperasi belum bisa dibicarakan karena revisi PP itu belum ditandatangani,” tukasnya.

 

Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo menegaskan dalam mengakomodasi beroperasinya kapal tipe C oleh pelaku usaha asing dengan merevisi PP No 20/2010 tidak melanggar asas cabotage. ”Satu hal yang pasti,  UU No. 17/2008  tidak direvisi. Tetapi yang direvisi adalah PP No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang terbit sebelum 7 April 2011,” tegasnya.

 

Ditegaskannya, revisi PP  tersebut   sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Perhubungan sehingga aturan itu bisa terbit pada pekan pertama April ini.

 

Diungkapkannya, berdasarkan data Kemenhub  kapal-kapal offshore untuk kegiatan survei seismik, pengeboran dan kontruksi lepas pantai masih belum bisa disediakan oleh pengusaha nasional sehingga dibutuhkan pasokan dar iluar negeri.

 

Kebutuhan kapal yang dikategorikan sebagai armada kelompok C untuk ketiga kegiatan tersebut selama periode 2011-2015 mencapai 99 unit, padahal kapal yang tersedia di Indonesia belum mencapai 10 unit.

 

Untuk diketahui, Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011. Saat ini hanya tinggal sektor Off Shore yang belum menjalankan cabotage.

Di Off Shore sendiri kapal yang melayani terbagi atas tiga kategori yakni A, B, dan C. Kelompok A yakni  jenisn Tugboats, Mooring Boats, Utility Vessels, Barges, Landing Craft, Oil Barges, Security Boats, Sea Trucks, Crew Boats, Crane Barges, Pilot Barges dan Anchor Boat ditutup bagi kapal asing  mulai 1 Januari 2010.
Sedangkan kapal kelompok B yakni jenis Accomodation barges ukuran 250 ft class ke atas, Anchor Handling and Tugs (AHT), Anchor Handling and Tug Supply (AHTS), ASD Tugboats, Platform Supply Vessel (PSV),  Seismic Vessel, Crane Barge, Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO). Adapun kapal kelompok C yakni Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig dan Cable Laying Ship.

 

Selanjutnya Bambang menegaskan,  nafas dari azas cabotage adalah ingin menyeimbangkan neraca dalam mengangkut komoditi dimana sebelum 2005 sangat timpang antara kapal dalam negeri dengan asing. “Keluarnya Inpres pada 2005 berupa roadmap untuk azas cabotage itu semangatnya agar kapal lokal berdaulat di negeri sendiri,” tegasnya.

 

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Paulis A. Djohan mengungkapkan, berdasarkan perhitungan organisasinya  selama periode 2005 hingga 2010, pelaku usaha nasional sudah menginvestasikan dananya tidak kurang dari 7,8 triliun rupiah  membeli kapal sebanyak 3.904 unit.

 

Jumlah kapal niaga nasional hingga posisi Desember 2010 tercatat sebanyak 9.945 unit dengan kapasitas mencapai 13,1 juta ton, naik 64,6 persen dibandingkan dengan 2005 sebanyak 6.041 unit dengan kapasitas 5,67 juta ton.

 

“Jangan ada pemikiran  azas cabotage itu menimbulkan biaya ekonomi tinggi, justru ini memacu perekonomian karena semua dana diserap ke dalam negeri. Jika ingin memacu investasi di pelayaran, harusnya ditambah lagi dengan kebijakan pembiayaan bunga rendah, bukan malah menuduh azas cabotage memacu biaya ekonomi tinggi,” sesalnya.[dni

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s