290311 Bisnis VoIP Harus Ditata Ulang

 

 

JAKARTA—Pemerintah didesak untuk menata ulang bisnis penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis Voice Over Internet Protocol (VoIP) agar para pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum.

 

“Bangsa ini seperti mengalami paranoid dengan layanan VoIP. Apalagi belum lama ini ada hukuman bagi dua pejabat Telkom yang dianggap menjalankan VoIP illegal di Makassar,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Teleponi Indonesia (APITI) Teddy A Purwadi di Jakarta, Senin (28/3).

 

Menurutnya, hal yang  mendesak harus dilakukan oleh  regulator menata bisnis VoiP adalah  menghentikan pemberian izin telepony untuk keperluan publik  karena pemainnya sudah terlalu banyak sehingga tidak lagi ekonomis.

 

“Penerbitan tambahan izin Internet Telepony untuk Keperluan Publik (ITKP) akan percuma karena terjadi dua sektor penyelenggaraan layanan tersebut, yaitu operator teleponi PSTN atau seluler dan Internet service provider (ISP),” jelasnya.

 

ITKP merupakan izin penyelenggaraan layanan voice over Internet protocol (VoIP). Pemerintah telah mengeluarkan 22 pemegang izin prinsip penyelenggaraan ITKP dan kemungkinan terus bertambah. Bagi APITI,   VoIP merupakan kebutuhan komunikasi dasar di mana keterhubungan sistem broadband sudah secara langsung, tanpa melalui sentral teleponi terpusat lagi.

 

Dijelaskannya,  pembahasan tentang VoIP di Indonesia sudah diatur sepanjang yang berhubungan dengan panggilan suatu nomor teleponi kepada operator telekomunikasi berdasarkan UU Telekomunikasi yang masih berlaku, dan dapat diterapkan baik secara teknis dan bisnis untuk kepentingan publik.

 

Kenyataannya,   perundangan telekomunikasi di seluruh dunia kewalahan dengan kemajuan protokol Internet untuk VoIP ini, sehingga operator bersifat defensif dan cenderung mengusulkan proteksi melalui regulator setempat, yakni pembakuan tiga panggilan telepon yang harus dipertahankan, yaitu panggilan lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), dan Sambungan Langsung Internasional (SLI).

 

Sedangkan di beberapa negara International Telecommunication Union (ITU) terdapat  arif terminasi dan outgoing diterapkan dalam VoIP.  ITU kemudian mendesak industri pemasok sistem untuk sepakat atas pembakuan yang berlaku, sementara kemajuan protokol Internet mendesak dengan open-system di berbagai aplikasi Internet telephony.

 

“Solusi dari kondisi ini untuk  Indonesia,  diterbitkannya kebijakan izin ITKP yang melihat model bisnis secara holistic. Soalnya di lapangan ada yang terjadi penyelenggara tidak memiliki izin VoIP bekerjasama dengan pemilik lisensi atau operator membiarkan terjadinya perubahan terminasi dari clear channel menjadi VoIP,” keluhnya.[dni]

290311 BRTI Fasilitasi Kisruh Perdagangan Pulsa

JAKARTA–Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan memfasilitas kisruh perdagangan pulsa yang melibatkan operator dengan mitra distributor dan dilernya.

“Kami akan segera memanggil asosiasi yang terkait dengan kisruh ini agar masalah bisa cepat terselesaikan,” ujar Anggota Komite BRTI Heru Sutadi di Jakarta Senin (28/3).

Menurutnya, masalah kisruh ini sebenarnya dalam domain business to business (B2B) antara pelaku usaha, tetapi sebagai regulator berhak untuk mengetahui guna mencari solusi.

“Ini sebenarnya lebih kepada negosiasi bisnis bukan terkait perijinan yang menjadi domain BRTI. Namun, kami punya itikad baik mencarikan solusi setelah pendapat semua pihak didengarkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Masyarakat Pedagang Pulsa Indonesia (MPPI) menolak kebijakan baru operator seluler yang memberlakukan sistem kluster dalam distribusi pulsa elektrik karena merugikan pedagang kecil.

Penerapan sistem kluster, khususnya Telkomsel yang memberlakukan hard cluster, menghambat pedagang pulsa untuk memperoleh pasokan.

Hard cluster yang diterapkan oleh Telkomsel membatasi distribusi pulsa yang dapat diterima pedagang, yakni setiap pedagang hanya dapat memperoleh pasokan dari distributor yang berada dalam satu kluster dengan jangkauan 3—4 kecamatan sesuai dengan posisi BTS  nomor telepon di mana pelanggan berada.

Distribusi dengan sistem kluster juga menyebabkan ketergantungan pembelian pasokan pedagang pulsa hanya melalui satu distributor pada tiap-tiap kluster dengan sejumlah potensi kerugian.

Potensi kerugian itu di antaranya tidak adanya pasokan yang dapat diperoleh pedagang ketika stok distribusi yang ditunjuk habis, tidak ada alternatif lain untuk memperoleh pasokan ketika pelayanan distributor buruk, dan tidak ada alternatif harga beli yang dapat dipilih ketika dianggap mahal.

Pola itu juga menyebabkan penurunan omzet penjualan pedagang sebesar 25—30 persen mengingat Telkomsel memegang porsi terbesar penjualan pulsa yakni mencapai 60 persen, disusul XL dan Indosat sebesar 30 persen, dan sisanya operator lain.

Klusterisasi juga diterapkan XL dan Indosat. Pola  distribusi yang diterapkan Indosat harus menggunakan chip SEV yang sesuai dengan lokasi distributor pemegang kluster yang ditunjuk. Adapun, klusterisasi XL yang diterapkan pada 2011 hanya memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melakukan pengisian dari chip Dompet Pulsa XL dalam kluster yang sama.

Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko mengakui sedang menata pola distribusi penjualan produknya agar ada keterjaminan terjangkau oleh pelanggannya.

Direktur Corporate & Wholesales Indosat Fadzri Sentosa menjelaskan, klusterisasi untuk menjaga penjualan pulsa sesuai dengan area yang dimiliki oleh para distributor dan diler. “Ini justru bagus bagi para pengecer, soalnya selama ini dengan pulsa elektrik ada diler yang bukan berada di areanya bisa masuk ke area lain. Operator juga diuntungkan karena bisa lebih tepat mengambil kebijakan dalam menaikkan kapasitas di satu area,” tegasnya.[Dni]

290311 2012, Indosat Optimistis Laba Bersih Positif

JAKARTA—PT Indosat Tbk (Indosat ) optimistis laba bersih perseroan pada 2012  akan tercatat positif setelah tiga tahun belakangan anjlok dalam kisaran dobel digit.

Tercatat, kinerja negatif dari laba bersih perseroan mulai terlihat pada 2008 dimana terbukukan 1,879 triliun rupiah, setelah itu pada 2009 anjlok 20,2 persen atau hanya sebesar 1,498 triliun rupiah, dan pada tahun lalu melorot 56,8 persen atau sebesar 647 miliar rupiah.

“Kinerja laba bersih yang anjlok dalam tiga tahun belakangan dipicu oleh banyak hal seperti masa transisi perseroan setelah akuisisi dilakukan oleh Qatar Telecom dalam periode 2008-2009 sehingga terjadi stagnasi. Selain itu ada juga karena kerugian selisih kurs, depresiasi, dan biaya bunga,” ungkap Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko di Jakarta, Senin (28/3).

Menurutnya, depresiasi dan strategi lindung nilai terhadap hutang dalam dollar AS (Hedging) di masa lalu memiliki kontribusi yang besar dalam memberatkan bottom line di masa kini.

“Perangkat yang dibeli di masa lalu itu baru operasional belum lama ini. Jadinya, hitungan depresiasinya lumayan besar,” katanya.

Namun kini, ditegaskannya, perseroan dari sisi keuangan sudah mulai menunjukkan kebangkitan seiring lebih cepatnya dicapai target free cash flow positif pada akhir tahun lalu. “Sebelumnya diperkirakan free cash flow positif itu pada pertengahan 2011, ternyata lebih cepat diraih,” katanya.

Berdasarkan catatan, pada 2008 free cash flow emiten dengan kode ISAT ini berada di posisi negatif sebesar 3,773 triliun rupiah, pada 2009 mengalami penurunan 75,4 persen menjadi 6,619 triliun rupiah. Baru pada tahun lalu free cash flow pada posisi positif yaitu sebesar 868 miliar rupiah.

Dikatakannya, untuk menjaga bottom line dari perseroan berada dalam posisi positif maka  rencananya dana sebesar 200 juta dollar AS disiapkan untuk melunasi hutang yang jatuh tempo pada tahun ini.

“Kami menyiapkan dana internal untuk keperluan belanja modal dan membiayai hutang. Jika pun ada keinginan menutupi dengan refinancing itu hanya memanfaatkan fasilitas yang biasa dimiliki,” katanya tanpa merinci besaran belanja modal yang disiapkan untuk tahun ini.

Selanjutnya dikatakan, untuk memacu pertumbuhan pendapatan pada tahun ini perseroan telah menyiapkan berbagai strategi. Misalnya untuk produk seluler akan melakukan inovasi produk dan meneruskan modernisasi jaringan untuk seluruh Sumatera dan Jawa Tengah. Sedangkan bagi infrastruktur pasif akan didorong ditingkatkan utilisasi asset seperti penyewaan menara. Pada tahun lalu dari bisnis penyewaan menara Indosat berhasil mendapatkan dana 260 miliar rupiah.

Sedangkan untuk produk Code Division Multiple Access (CDMA) StarOne akan disapih setelah pada tahun lalu jumlah pelanggannya turun 7,4 persen dibandingkan periode 2009 atau hanya 550 ribu pelanggan.

“Untuk StarOne kami menyadari adanya kecenderungan konsolidasi antar pemain. Tetapi kami sadar ini jalannya masih panjang. Karena itu kita mengambil opsi untuk mempercantik dulu StarOne,” tegasnya.

Berkaitan dengan tidak tercapainya target perseroan dari sisi pertumbuhan pendapatan usaha baik secara konsolidasi dan jasa seluler pada tahun lalu yakni tumbuh 9-10 persen untuk pendapatan konsolidasi dan 16-17 persen untuk jasa seluler, Harry mengungkapkan, sebenarnya pada kuartal pertama hingga ketiga dalam periode 2010 perseroan mencatat kinerja yang lumayan baik untuk sisi omset. “Sayangnya pada kuartal keempat salah satu incumbent di seluler lumayan agresif sehingga memperlambat pertumbuhan di akhir tahun,” jelasnya.

Perseroan  membukukan pendapatan usaha terkonsolidasi sebesar 19,80 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 5,2 persen terhadap tahun sebelumnya. Pendapatan seluler sendiri pada 2010 sebesar 16.027,1 triliun rupiah.

Komisaris Indosat Rakhmat Gobel menegaskan, Qatar Telecom sebagai induk usaha tetap optimistis dengan kinerja dari jajaran manajemen Indosat untuk membawa perseroan kea rah yang lebih baik. “Hingga sekarang Qtel tetap percaya Indosat akan menuju arah lebih baik dengan kemampuan sendiri sehingga belum perlu ada injeksi dana dari pemegang saham,” tegasnya.

Secara terpisah, Pengamat telekomunikasi Guntur S Siboro mengingatkan manajemen Indosat harus memperhatikan masalah kualitas layanan yang diberikan ke pelanggan agar tidak terjadi pindah layanan seiring terjadinya free cash flow positif. “Kondisi keuangan itu dicapai dengan mengurangi belanja modal.

Walaupun ada modernisasi jaringan, tetapi bukan perluasan jangkauan. Sementara kompetitornya kian agresif mengembangkan jangkauan, jika ini tidak diantisipasi dengan belanja modal yang agresif pada 2011, bisa kedodoran,” jelasnya.

Indosat dalam tiga tahun terakhir belanja modalnya  memang cenderung menurun. Tercatat pada 2008 alokasi belanja modal sebesar 12,342 triliun rupiah, pada 2009 turun 13,3 persen menjadi 10,700 triliun rupiah, dan tahun lalu senilai 6,535 triliun rupiah.[dni]

290311 RI-Rusia Perbaharui Air Service Agreement

 

JAKARTA— Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pemerintah Rusia yang diwakili oleh Kementerian Transportasi Rusia telah memperbaharui perjanjian kerjasama angkutan udara (air service agreement) antara kedua negara.

 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S Gumay mengungkapkan,  isi dari pembaharuan perjanjian kerjasama angkutan udara tersebut yaitu maskapai penerbangan dari Indonesia dan Rusia bisa melakukan penerbangan komersil langsung secara reguler. Perjanjian ini dilakukan untuk menggantikan dokumen sebelumnya pada tahun 1990 dan merupakan langkah penting bagi perkembangan kerjasama bilateral.

 

“Selama ini belum ada maskapai Indonesia yang terbang langsung ke Rusia, dengan adanya pembaharuan air service agreement ini (maskapai) kita bisa langsung terbang ke Rusia,” katanya di Jakarta, Senin (28/3).

 

Dijelaskannya,  dalam penandatanganan tersebut, disepakati penunjukkan masing-masing empat bandara di Indonesia dan Rusia sebagai tujuan penerbangan komersil secara reguler antar kedua negara. Adapun rute penerbangan ke Rusia dari Indonesia akan dilakukan dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta), Bandara Sam Ratulangi (Manado), Bandara Adisumarmo (Solo) dan Bandara Ngurah Rai (Denpasar). Sedangkan dari Rusia, akan berangkat dari Bandara Kota Moskow, St.Petersburg, Vladivostok, dan Novosibrisk.

 

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemnhub Bambang S Ervan menambahkan, selama ini penerbangan RI-Indonesia dilayani oleh maskapai carter asal Rusia, Transaero yang melayani rute penerbangan Denpasar-Moskow lima kali seminggu. “Dengan adanya air service agreement yang baru ini maskapai penerbangan RI maupun Rusia bisa terbang secara reguler,” tambah Bambang.

 

Data Kemenhub menyebutkan, angkutan penumpang udara antara Indonesia-Rusia saat ini dilayani dengan lebih dari delapan pesawat carter oleh Transaro. Sementara untuk angkutan barang setidaknya dalam satu minggu terdapat dua kali penerbangan kargo antara Indonesia dan Rusia.

 

Herry menambahkan, maskapai asal Rusia, Aeroflot juga telah melayangkan surat kepada Pemerintah Indonesia untuk mengajukan penerbangan reguler langsung dari Rusia ke Indonesia. Sebelum Aeroflot bisa terbang ke Tanah Air, pihaknya meminta kepada maskapai asal Rusia tersebut untuk mengurus surat perizinan berupa air operator certificate (AOC) foreign carrier.

 

“Prinsipnya sudah oke, mereka tinggal mengajukan kapan akan mulai terbang dan rute penerbangan mana saja yang akan mereka pilih, itu kesepakatan dari segi business to business. Sedangkan dari pemerintah, hanya mengatur regulasi perizinan penerbangan,” kata Herry.

 

Meskipun telah ada permintaan dari maskapai Rusia mengenai perjanjian penerbangan antara kedua negara, namun menurut Herry hingga saat ini belum ada maskapai penerbangan nasional yang menyatakan minatnya untuk terbang langsung ke Rusia.

 

“Belum ada (maskapai nasional) yang menyatakan minatnya, tapi kami yakin Garuda Indonesia sudah memenuhi semua persyaratan untuk langsung terbang ke Rusia,” tambahnya.

 

Sebelumnya, perjanjian bilateral ini diyakini dapat meningkatkan arus wisatawan dari dan menuju antara kedua negara, serta mampu mendorong peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi. Berdasarkan data Kemeterian Budaya dan Pariwisata, jumlah wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia mencapai lebih dari 80.000 orang pada 2010. Sedangkan berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Indonesia, angka perdagangan Indonesia-Rusia telah mencapai 1,685 miliar dollar AS pada 2010, atau naik 117,54 persen dibanding 2009.[dni]

 

280311 Operator Ambisi Geber Jasa Non Seluler

JAKARTA—Dua operator yang memiliki lisensi penyelenggaraan terlengkap, PT Indosat Tbk (Indosat) dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berambisi untuk terus menggeber jasa non seluler di tengah kejenuhan yang mulai menghinggapi sektor  telekomunikasi.

Demikian kesimpulan pendapat dari Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah dan Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko di Jakarta, belum lama ini menanggapi cara pengelolaan perusahaan di tengah masa kejenuhan.

Kedua perusahaan ini adalah pemilik fully integrated license dimana semua hak penyelenggaraan dimiliki. Selain seluler, kedua perusahaan ini memiliki lisensi non seluler diantaranya telepon tetap, Sambungan langsung Internasional (SLI), Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), satelit, dan lainnya.

“Kami berambisi mengembalikan pertumbuhan jasa non seluler  sama dengan 2009 setelah pada 2010 hanya meraup omzet 3.769,4 triliun rupiah alias turun 16,7 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar 4.524 triliun rupiah,” ungkap Harry.

Dijelaskannya, selama ini pendapatan seluler yang berkontribusi 81 persen bagi total omset perseroan. Sedangkan fixed data (MIDI) dan telepon tetap masing-masing berkontribusi 12 dan 7 persen. “Penurunan jasa non seluler pada 2010 karena  faktor kurs serta harga wholesale yang turun, padahal  volume bisnis sebetulnya meningkat,” jelasnya.

Diungkapkannya, sejumlah resep telah disiapkan oleh  perseroan untuk membangkitkan jasa non seluler seperti meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari  dari infrastruktur sharing ,  fixed data dan internet dari segmen bisnis baik oleh Indosat maupun anak perusahaan yaitu Lintasarta dan IM2.

Berikutnya, meningkatkan jumlah pelanggan Indosat fixed phone (I-phone) terutama di segmen korporasi, high rise building dan apartmen. Mempertahankan pendapatan  SLI dan mengembangkan sumber pendapatan baru seperti bisnis transit, dan  value added service yakni  data centre, disaster recovery centre, managed service, dan cloud computing. Terakhir, mengembangkan pasar baru untuk fixed data dan internet khususnya untuk segment Small Medium Enterprise (SME).

New Wave
Sementara Rinaldi menegaskan, akan tetap mempertahankan warisan bisnis (Legacy) dari telepon kabel atau seluler  sambil terus mengoptimalkan new wave untuk jasa non seluler. Jasa seluler sendiri melalui anak usaha Telkomsel selama ini berkontribusi hingga 60 persen bagi pendapatan Telkom. “Pada 2009 kontribusi  new wave sebesar 16 persen sedangkan legacy 84 persen. Kami ingin empat tahun mendatang porsi new wave menjadi 33 persen dan legacy 67 persen,” jelasnya.

Diungkapkannya, infrastruktur kabel telah disiapkan menyambut bisnis broadband untuk lingkungan perumahan digital, perusahaan, dan pemerintahan. Telkom mencanangkan infrastruktur kabelnya menjadi serat optik di level akses sehingga bisa menghantarkan true broadband dengan kecepatan 20-100 Mbps. Pada tahun lalu kondisi jaringan kabel perseroan adalah memiliki kapabilitas menghantarkan data 1 mbps sebanyak 19 persen, 1-4 mbps (60%), 20 Mbps (21%).

“Kami ingin jaringan menjadi pipa penghantar yang cerdas sehingga tidak hanya menjadi saluran sehingga malah tidak menghasilkan pendapatan. Hal yang demikian juga berlaku ditataran core,” tegasnya.

Direktur Keuangan Telkomsel Triwahyunisari menjelaskan, dalam melihat kinerja Telkom sebaiknya secara grup karena selama ini telah terjadi sinergi diantara anak perusahaan. “Jangan melihat secara terpilah-pilah antara seluler dan non seluler. Kami ada melakukan sinergi pemasaran yang membuat semuanya tumbuh. Jadi, jangan sepotong-potong,” katanya.

Praktisi dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Teguh Prasetya menilai operator bisa saja mengoptimalkan jasa non seluler asalkan ada kapasitas untuk dijual.  “Operator harus pintar mengelola trafik dan pendapatan yang diharapkan. Peningkatan kapasitas itu artinya investasi. Sekarang dengan kecenderungan harga layanan terus turun, tinggal kemampuan manajemen pintar-pintar menyesuaikan antara target pendapatan dan trafik yang ingin diraih,” jelasnya.[dni]

280311 Operator Pelayaran Bidik Pasar Ekspor

JAKARTA—Operator pelayaran mulai serius membidik pasar angkutan ekspor yang selama ini dikuasai oleh pelaku usaha asing dengan memperkuat armada dan memperluas mitra kerja.

”Selama ini kapal-kapal asing menguasai 95 persen dari angkutan ekspor, sedangkan sisanya oleh kapal lokal. Kami ingin pasar ekspor itu mulai dinikmati oleh pemain lokal,” tegas Presiden Direktur Jaya Samudra Karunia Shipping  Dennis S.K. Jang di Jakarta, akhir pekan lalu.

Untuk diketahui,  total angkutan ekspor diperkirakan  550 juta ton dengan nilai mencapai 14,6 miliar dollar AS setiap tahunnya. Komoditi yang paling besar diekspor adalah batu bara dimana 90 persen diangkut oleh kapal berbendera asing.

Diungkapkannya, selama ini perusahaannya dengan 4 kapal jenis Panamax dan 4 kapal handymax yang total bernilai 128 juta dollar AS telah mengangkut 3 juta ton batubara.

”Kami menargetkan pada tahun ini bisa mengangkut 5 juta ton batu bara yang senilai 80 juta dollar AS untuk pasar domestik khususnya ke pembangkit listrik.  Sementara untuk pasar ekspor ditargetkan bisa diangkut 3 juta ton batu bara atau setara 45-50 juta dollar AS,” ungkapnya.

Dijelaskannya, untuk mencapai target tersebut rencananya akan dibeli tiga unit kapal tipe Panamax dan Supramax senilai 100 juta dollar AS.  ”Kami memperkuat  armada karena telah mendapatkan kontrak baru  untuk angkutan  batubara 5,8 juta ton per tahun dari PLN dan Guodian Power Plant (China),” jelasnya.

Kontrak untuk angkutan domestik diperoleh oleh perusahaan pelayaran itu dari PT. PLN Tanjung Jati B Unit 3 dan 4 sebanyak 4.3 juta per-tahun selama 14 tahun. Kemudian kontrak angkutan ekspor didapat dari Guodian Power Plant (China) sebanyak 1,5 juta per tahun selama 5 tahun. “Kepercayaan dari PLN dan Guodian ini tidak akan kami sia-siakan, tetapi kami harus lebih memacu diri dan meningkatkan mutu jasa dan pelayanan, ujarnya.

Dikatakannya, salah satu pembuktian perseroan terus serius meningkatkan mutu adalah dengan diraihnya sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk ruang lingkup “Provision of Shipping and Chartering” dari lembaga  sertifikasi yang berbasis di Swiss dengan reputasi Internasional yakni  SGS (formerly Société Générale de Surveillance)

”Mendapatkan  sertifikat ISO 9001:2008  tidaklah mudah dan menjadi tantangan tersendiri untuk mencapainya. Ini  membuktikan perusahaan ini  sudah go internasional sebagai  organisasi besar dengan berbagai fungsi dan proses,” jelasnya.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Indonesia National Shipowner Association (INSA) Paulis A. Djohan mengungkapkan,  untuk bisa menguasai 30 persen pangsa pasar angkutan ekspor, khususnya batu bara,  Indonesia membutuhkan 73 unit kapal  bulk carriers jenis handymax.

Menurutnya,  selama ini potensi pangsa muatan ekspor dan impor dari Indonesia belum dioptimalkan karena untuk merebutnya dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah. “Kita butuh. political will pemerintah,” katanya.

Dijelaskannya, jika kapal asing dibiarkan mengangkut angkutan ekspor maka pemerintah kehilangan penerimaan dari sisi pajak. “Ini karena konsep pembayarannya Freight on Board (FOB). Konsep ini hanya menguntungkan pembeli,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Leon Muhamad mengakui  instansinya sedang mencari terobosan untuk memperbesar pangsa muatan pelayaran nasional dengan mengincar muatan ekspor melalui  penerapan konsep Domestic Transporter Obligation (DTO). DTO adalah kebijakan yang mewajibkan eksportir mengalokasikan sebagian barangnya untuk diangkut kapal berbendera Indonesia.[dni]

280311 Kemenhub Akui Perlu Layanan Satu Pintu untuk Kapal Wisata

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengakui perlu adanya layanan satu pintu untuk masuknya kapal wisata ke Indonesia.

“Saya rasa memang ide yang bagus jika ada layanan satu pintu untuk kapal wisata masuk ke Indonesia. Ini akan memudahkan dari sisi pengawasan dan pemilik kapal untuk pengurusan,” jelas Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Sunaryo di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, layanan satu pintu yang ideal itu didukung oleh fasilitas akses online dan offline sehingga memudahkan dalam pemantauan. “Kami di Ditjen Hubla sudah memulai proses perizinan online untuk kapal-kapal niaga. Tidak tertutup kemungkinan nantinya kapal wisata juga diberlakukan,” katanya.

Lebih lanjut hal yang perlu dilakukan adalah memperbanyak titik-titik layanan Clearence Approval For Indonesian Teritory (CAIT) agar tidak merepotkan kapal wisata untuk masuk ke Indonesia.”Hal yang perlu ditingkatkan itu koordinasi antar instansi untuk meningkatkan layanan bagi kapal wisata. Tidak perlulah sampai ada  Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengurus hal ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Kelautan Indonesia Son Diamar meminta diterbitkannya Perpres  percepatan pariwisata laut agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang berkecimpung di sektor tersebut.

Menurutnya,  ada 2000 kapal wisata baik itu Yacht atau Cruise yang ingin masuk ke Indonesia setiap harinya. Tetapi keinginan itu terganjal oleh lima hal mendasar yang tidak bisa hanya diatasi dengan kebijakan sepotong-potong oleh pemerintah.

Lima hal itu adalah, pertama, masalah CAIT yang berkaitan dengan cara masuk ke Indonesia dengan melibatkan Kementrian Luar Negeri, Ditjen Hubungan Laut, dan Mabes Angkatan Laut.

Kedua, Custom, Immigration, Quarantine, dan Port Clearence (CIQP). Kebijakan custom bond yang dipayungi oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 140 dan No 4/2007 tentang impor sementara untuk kapal layar dan cruise menjadikan Indonesia menjadi negara yang aneh sendiri untuk wisata laut.

Dalam aturan tersebut pemilik kapal layar atau cruise yang ingin masuk ke Indonesia diwajibkan membayar bea masuk sebesar 5 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH, dan PPN BM yang nilainya 47 persen dari total nilai kapal.

Masalah ketiga adalah minimnya sarana dan prasarana seperti pelabuhan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia.  Sedangkan dua hal terakhir yang menjadi kendala adalah tidak adanya koordinasi antar daerah dalam membuat suatu program wisata dan keamanan karena tidak idealnya pembentukan penjaga pantai (sea coast guard).[dni]

250311 Garuda Optimalkan Pasar Umroh

JAKARTA— PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan mengoptimalkan armadanya menggarap pasar Umroh guna mengatasi kelesuan minat masyarakat ke Jepang.

“Kami harus mengakali turunnya jumlah penumpang ke Jepang. Misalnya ke Tokyo, terjadi penurunan jumlah penumpang sebesar 50 persen yang bisa berimbas kepada turunnnya pendapatan 10 persen pada Maret ini,” ungkap Plt Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda, M Arif Wibowo di Jakarta, Jumat (25/3).

Diungkapkannya, Garuda mengurangi penerbangan ke Tokyo hingga tujuh kali, yaitu dari 14 kali ke tujuh kali penerbangan per pekan. Garuda menerbangi tiga kota di Jepang yaitu Tokyo yang sebelumnya 14 kali per pekan, Nagoya 12 kali dan Osaka enam kali. Saat ini load factor ke Jepang menjadi 66 persen.

Dijelaskannya, rencananya  satu pesawat yang dipergunakan ke Jepang akan dialihkan ke Timur Tengah. “Pesawat Airbus A330 yang tadinya digunakan ke Jepang akan dialihkan ke Timur Tengah, terutama ke Jeddah. Ada tiga pesawat yaitu dua Airbus A330 dan satu unit Boeing 747-400,” ujarnya.

Pengalihan armada ini diharapkan akan bisa melayani sekitar 20 ribu jemaah Umroh yang tidak terangkut oleh masakapai lokal selama ini. “Dalam periode Umroh selama 9 bulan itu ada total 250 ribu jemaah. Setiap bulannya jemaah yang pergi sekitar 27 ribu orang. Kita ingin menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar,” tegasnya.

Sedangkan berkaitan dengan  penerbangan  ke Jepang, perseroan akan mengevaluasi  pada Mei mendatang hal ini karena  Juni dan Juli terjadi puncak liburan di Jepang. “Biasanya saat liburan, masyarakat Jepang banyak yang bepergian ke Indonesia. Saat ini penerbangan Jepang berkontribusi sebesar 20 persen dari pendapatan internasional,” tuturnya.

Tetap Operasi
Pada kesempatan lain, Juru Bicara Singapore Airlines (SIA) Glory Henriette menegaskan, saat ini semua penerbangan maskapainya  menuju dan dari Jepang tetap beroperasi.

“Kami selalu mematuhi petunjuk dan nasehat yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dan jika diperlukan, akan dilakukan perubahan. Para pelanggan disarankan untuk mengunjungi situs kami secara berkala untuk memperoleh informasi perkembangan terbaru,” tegasnya.

Dijelaskannya, layanan penerbangan SQ636 (Singapura – Haneda) akan ditangguhkan sementara mulai tanggal 27 Maret, sementara SQ635 (Haneda – Singapura) akan ditangguhkan sementara mulai 28 Maret 2011. Namun demikian kedua penerbangan tersebut akan beroperasi kembali pada awal Mei 2011 ini.  Penerbangan SQ636 akan beroperasi kembali mulai tanggal 8 Mei 2011, sementara SQ635 akan beroperasi kembali mulai tanggal 9 Mei 2011.

Kedua penerbangan tersebut setelah dibuka kembali akan menggunakan pesawat Airbus A330-300. Pelanggan yang telah memesan tiket penerbangan tapi terkena dampak penangguhan sementara penerbangan ini akan dihubungi dan akan diakomodasi dengan penerbangan lain menuju dan dari Tokyo.

“Singapore Airlines akan membebaskan biaya administrasi untuk pengembalian uang, pemesanan ulang atau perubahan rute bagi para pelanggan yang memiliki tiket yang diterbitkan pada atau sebelum tanggal 11 Maret 2011, untuk penerbangan menuju dan dari semua kota di Jepang pada periode 11 Maret hingga 8 Mei 2011. Ini juga berlaku pada tiket-tiket pengembalian KrisFlyer,” jelasnya.[dni]

250311 Masterplan Pelabuhan Tanjung Priok Sudah Final

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan rencana induk (masterplan) untuk pengembangan pelabuhan Tanjung Priok tidak akan mengalami perubahan dan siap disahkan pada April nanti.

“Saya rasa tidak akan banyak perubahan dari masterplan yang kami buat. Sekarang tinggal mendengar masukan dari publik. Jika ada input yang realistis tentu akan dipertimbangkan,” ungkap Dirjen Hubungan Laut Sunaryo di Jakarta, Jumaat (25/3).

Diharapkannya,  setelah masterplan diselesaikan, akan disusul dengan pelaksanaan tender pengembangan Kali Baru utara tahap I pada Mei nanti untuk mencari investor strategis. Pemerintah dalam membuat masterplan melalui kajian yang mendalam  seperti mencermati data pertumbuhan muatan dan kapal di pelabuhan, berdialog dengan sejumlah pakar, mencermati lingkungan, sampai pada memperhatikan perkembangan tata ruang kota.

“Kami akan mengembangkan Kali Baru utara seluas 77 Ha yang diharapkan bisa menampung 1,9 juta  Teus untuk membantu pelabuhan Tanjung Priok yang sudah stagnan kapasitasnya. Untuk tahap pertama dibutuhkan dana sebesar 8,8 triliun rupiah,” katanya.

Ditegaskannya,  proses tender tidak bisa diabaikan karena sudah mutlak kewenangan regulator untuk pelaksanaanya bukan  oleh operator seperti isu yang beredar di luar selama ini.

“Saya minta kesimpangsiuran soal siapa yang berhak menjalankan tender ini dihentikan. Pelindo II jika ingin mengembangkan wilayah tersebut harus ikut tender dan tidak perlu takut kalah,” tegasnya.

Diharapkannya,  kegiatan reklamasi dan seluruh pembangunan pelabuhan terminal Kalibaru Utara bisa selesai pada 2014 mendatang dan  segera dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan angkutan laut. Berdasarkan catatan, layanan peti kemas di pelabuhan tanjung Priok mencapai 5 juta Teus pada tahun lalu. Sedangkan kapasitas pelabuhan ini sebenarnya menampung 4 juta Teus. Jika pertumbuhan kontainer internasional naik sebesar  23 persen dan domestik 28 persen stiap tahunnya, diapstiikan pelabuhan  Tanjung Priok akan overload pada 2014.

Peserta Tender
Sementara itu, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Perhubungan Laut  Suwandi Saputro menegaskan,  peserta tender pembangunan terminal di Kalibaru adalah perusahaan yang sudah memiliki izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yang diterbitkan Kementerian Perhubungan. Saat ini perusahaan yang memiliki izin BUP sebanyak 32 perusahaan swasta dan 4 BUP dari BUMN.

Dijelaskannya, persyaratan sebagai BUP ditetapkan karena setelah terbentuk daratan terminal, maka investor tersebut akan mengelolanya. Jadi, untuk bisa mengikuti tender,  perusahaan yang berminat wajib mengurus sebagai BUP.

“Setelah ada pemenangnya, maka investor itu kembali mencari perusahaan kontraktor yang akan menjadi pelaksana pembangunannya,” jelasnya.

Direktur JICT Helman Sembiring  menyatakan pengembangan pelabuhan Tanjung  Priok sebaiknya ke kawasan Cilamaya (Jawa Barat), ketimbang di lingkungan Jakarta, karena akan membuat kepadatan di wilayah belakangnya (hinterland).

“Pengembangan di Cilamaya dengan akses jalan ke Jakarta, sehingga menghindari kepadatan yang sangat tinggi di kawasan belakang pelabuhan,” jelas Helman.

Pada kesempatan lain, Dirut Pelindo II RJ Lino menegaskan, dibutuhkan kecepatan tinggi untuk membangun terminal kali baru guna mengimbangi pertumbuhan kontainer. “Jika kali baru dikembangkan itu bisa memperpanjang umur Tanjung Priok hingga 2020. Saya tak ambil pusing siapa yang mengerjakan kalibaru. Namun jika ada yang siap, bangunlah segera. Jangan sampai tak berbuat apa-apa,” tandasnya.[dni]

250311 Hutang Indosat Berkurang 5,5%

JAKARTA–PT Indosat Tbk (Indosat) berhasil mengurangi jumlah hutangnya sebesar 5,5 persen pada 2010 dibandingkan posisi 2009. Tercatat, pada 2009 anak usaha Qatar Telecom (Qtel) ini memiliki total hutang 25.474,4 triliun rupiah, sedangkan tahun lalu menjadi 24.063,2 triliun rupiah.

Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko menjelaskan, pembayaran hutang bisa dilakukan melalui fasilitas kredit (refinancing)  dari  BCA sebesar  1,3 triliun rupiah,  DBS (Rp400 miliar) dan Bank  Mandiri (Rp900 miliar).

“Kami melakukan pelunasan obligasi  jatuh tempo 2010 sebesar 234 juta dollar AS, pelunasan awal obligasi  jatuh tempo pada tahun 2012 sebesar 109 juta dollar AS, dan pembayaran obligasi rupiah jatuh tempo pada tahun 2010 sebesar 640 miliar rupiah,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (24/3).

Sayangnya, walau sudah berhasil mengurangi salah satu pemicu menurunnya bottom line, perseroan tak bisa mengelakkan anjloknya laba bersih pada 2010. Tercatat, laba bersih 2010 sebesar 647,2 miliar rupiah atau anjlok 56,8 persen dibandingkan periode 2009 sebesar 1.498,2 triliun rupiah.

Sedangkan untuk top line pada 2010 perseroan  membukukan pendapatan usaha terkonsolidasi sebesar 19,80 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 5,2 persen terhadap tahun sebelumnya.

Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) untuk  2010 tumbuh sebesar 9,7 persen  menjadi 9.625,9 triliun rupiah dibanding periode 2009 sebesar 8.774,4 triliun rupiah.  Dimana marjin EBITDA mengalami peningkatan sebesar 2,0 persen  menjadi 48,6 persen.

Sementara Beban usaha meningkat sebesar 4,6 persen  dalam periode ini, utamanya disebabkan oleh peningkatan beban pemasaran dan beban penyusutan dan amortisasi.

“Walaupun Average Revenue Per User (ARPU) selular turun 7 persen menjadi 34.712 rupiah dari 37.664 rupiah, tetapi pendapatan seluler yang berkontribusi 81 perswen bagi total omset perseroan tumbuh  12,1 persen  dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan pertumbuhan jumlah pelanggan selular yang signifikan menjadi lebih dari 44 juta,” jelasnya.

Pada tahun 2010, Indosat berhasil menambah 1.755 Base Transceiver Station (BTS) baru untuk mendukung perluasan bisnis. Pendapatan seluler sendiri pada 2010 sebesar 16.027,1 triliun rupiah. Sementara pendapatan non selulernya hanya 3.769,4 triliun rupiah alias turun 16,7 persen dibandingkan periode 2009 sebesar 4.524 triliun rupiah.

Sebelumnya, Telkomsel sebagai penguasa seluler memiliki pendapatan usaha
42 triliun rupiah dengan 95 juta pelanggan pada 2010, sementara XL Axiata  dengan 40,4 juta pelanggan meraupomzet 17,6 T.

Pengamat telekomunikasi Bayu Samudiyo  menilai jika hanya melihat dari omset seluler dan raihan pelanggan maka Telkomsel adalah pemilik pelanggan berkualitas dan produktif, disusul oleh XL dan Indosat.

“Telkomsel  tidak  mau menurunkan harga dengan cepat karena sudah memiliki pelanggan yang solid dan setia. Jika masyarakat ingin harga murah, pilihannya ada di XL dan Indosat,” jelasnya.

Diakuinya,  sebagian pelanggan Telkomsel menggunakan  XL dan Indosat  tapi tetap menggunakan Telkomsel sebagai kartu utama. “Inilah yang disebut fenomena  wallet share dimana  pengeluaran telekomunikasi pelanggan terpecah,” jelasnya.

Menurutnya, Telkomsel di masa depan tidak akan memiliki pertumbuhan pendatapan yang tinggi lagi. strategi yang dilakukan oleh pemimpin pasar ini adalah  menjaga pelanggannya sendiri agar lebih sering menggunakan kartunya sehingga wallet share pelanggan sebagian besar dilarikan ke penggunaan Telkomsel, sebagai kartu utama.

Masih menurutnya, dari fenomena itu terlihat bahwa pelanggan seluler itu orangnya itu-itu juga, tidak bisa bertambah  terlalu banyak.

Hal ini karena GDP Indonesia cuma tumbuh 6 persen setahun sehingga  tidak mampu mencetak orang- kaya yang baru. Bandingkan dengan China yang GDP-nya tumbuh 20 persen  per tahun dengan basisi penduduk 2 miliar jiwa, sehhingga pelanggan seluler yang solid terus tumbuh.[Dni]