310311 Jasa VoiP: Menata Bisnis Masa Depan

 

Industri telekomunikasi pada akhir pekan lalu tersentak oleh kabar tertangkapnya dua    mantan pejabat salah satu operator penguasa pasar di negeri ini dalam kaitan   penyalahgunaan sistem percakapan suara dengan teknologi Voice Over Internet Protocol (VoIP) yang merugikan negara sekitar 44,9 miliar rupiah.

Walaupun kasus ini sudah lama dan tersangkanya baru tertangkap akhir pekan lalu karena Keputusan Mahkamah Agung (MA) telat dieksekusi, tetapi dari sisi teknis, kasus yang dituduhkan menjadi diskusi hangat di kalangan pelaku usaha telekomunikasi.

Hal ini mengingat sebenarnya yang terjadi adalah regulasi telekomunikasi yang ada lambat mengantisipasi fenomena teknologi dan negara mennggunakan kacamata hukum positif untuk menilai kebijakan bisnis satu perusahaan.

Internet Teleponi atau VoIP secara pengertian awam  merupakan kebutuhan dasar komunikasi suara  yang berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi berbasis internet protocol bukan circuit channel, tanpa melalui sentral teleponi terpusat lagi.

Di Indonesa pemegang lisensi  Internet Telepony untuk Keperluan Publik (ITKP) yang berhak  menyelenggarakan  layanan VoIP. Sebanyak 22 perusahaan telah memiliki  izin prinsip ITKP dan kemungkinan terus bertambah.

 

Walaupun VoiP diakui sebagai salah satu kebutuhan dasar, tetapi kenyataannya perundangan telekomunikasi di seluruh dunia, tergopoh-gopoh dengan kemajuan protocol Internet untuk aplikasi  ini. Hal itu bisa dilihat dari keinginan operator telekomunikasi yang bersikap defensif dengan mengusulkan proteksi  melalui adanya  tiga  segmen pengebelan yang harus dibakukan  yakni pengebelan lokal,  jarak jauh dan  internasional.

 

Disinilah muncul  pentarifan  terminasi dan outgoing diterapkan dalam VoIP  di beberapa negara anggota International Telecommunication Union (ITU).ITU mendesak industri pemasok sistem (Vendor) untuk sepakat atas pembakuan-pembakuan yang berlaku yakni Circuit Switched  Public Switching Telephone Network, sementara kemajuan protocol Internet mendesak dengan open system agar  berbagai  aplikasi Internet Telephony bisa masuk ke berbagai macam platfom produk  mengingat arsitektur jaringannya yang customized dengan inovasi soft switched.

 

Kondisi yang  paradok inilah di Indonesia   dicarikan solusi dengan diterbitkannya kebijakan ITKP. Hal ini membuat penyelenggara privat bisa lenggang kangkung saling menghubungkan dirinya, kelompok atau  perseroan  dengan lainnya  melalui jaringan terutup atau virtual namun bersifat global. Namun, kebijakan ini tidak tercapai sasaran yang diinginkan, walaupun sudah diberikan nomor pengenal per operator seperti 010XY dan 170XY untuk kebutuhan settlement interkoneksi ke PSTN atau Mobile Switching Control (MSC) Lokal di setiap kota dari operator selular.

 

Ditata Ulang

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Internet Teleponi Indonesia (APITI) Teddy A Purwadi mengatakan, hal yang harus dilakukan agar tidak ada kejadian salah interpretasi terhadap bisnis VoIP adalah melakukan penataan ulang.

 

Hal ini bisa dimulai dengan   menghentikan pemberian izin ITKP  karena pemainnya sudah terlalu banyak sehingga tidak lagi ekonomis.

“Penerbitan tambahan izin ITKP   akan percuma karena terjadi dua sektor penyelenggaraan layanan tersebut, yaitu operator teleponi PSTN atau seluler dan Internet service provider (ISP),” ujarnya di Jakarta, Rabu (30/3).

 

Dijelaskannya, jasa VoIP bisa   tumbuh  karena adanya kebutuhan berkomunikasi  dengan biaya semurah-murahnya namun dengan kualitas terbaik. Untuk menjadi pemain VoiP pun pemainnya cukup berlangganan bandwidth sebesar 1 Mbps dengn biaya 75 dollar AS per bulan.

 

“Sebenarnya yang dikatakan VoIP illegal itu adalah yang tidak berizin. Dalam kasus kemarin, itu operatornya berlisensi. Harusnya dibuat regulasi yang lebih kondusif karena VoIP ini bisa digunakan per sektor misalnya untuk rumah sakit, keamanan, dan lainnya dimana tarifnya bisa lebih murah. Jika mau bicara kerugian negara, Skype itu tidak berlisensi dan banyak digunakan oleh korporasi,” tegasnya.

 

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengakui izin ITKP sudah banyak dikeluarkan tetapi yang menjadi masalah   tidak ada pembatasan jumlah pemain. ”Jika ada yang meminta moratorium izin ITKP harus jelas dasarnya. Kami tidak bisa mengeluarkan moratorium jika alasannya tidak jelas,” katanya.

 

Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono menambahkan, jika pun ada penataan ulang bisnis VoiP hal yang harus dilakukan adalah masalah kualitas layanannya. ”Masyarakat diuntungkan adanya VoiP karena bisa melakukan panggilan keluar negeri dengan biaya yang murah. Tetapi, yang menjadi masalah disini adalah belum adanya kualitas layanan apalagi di masa depan jaringan sudah berbasis Next Generation Network (NGN),” jelasnya.

 

Menurutnya, lisensi ITKP harus dijadikan tahapan transisi yang segera disusul dengan kepastian VoiP menggantikan circuit. ”Dalam era NGN  yang terjadi adalah bandwitdh dijual secara bulk ala circuit sehingga kualitas layanan harus terjamin. Misalnya, untuk telepon VoiP harus dijamin panggilan sejernih circuit dengan mensyaraktak packet delay maksimum 70 ms,” katanya.

 

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan meminta jika akan ada aturan yang lebih jelas untuk VoiP maka lebih fokus ke masalah bisnisnya, karena jika ingin mengatur teknologi, regulasi tidak akan bisa mengimbangi. ”Kita sudah punya pelajaran beberapa tahun lalu dan eksekusi pekan lalu. Terlihat jelas, karena aturan yang belum jelas tetapi dipaksakan,” katanya.

 

Menurutnya, salah hal dalam bisnis VoiP yang harus ditertibkan adalah adanya fenomena pelaku ITKP mengelola trafik clear channel dimana dalam aturan hal itu seharusnya dikelola oleh pemilik lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI). Hal lainnya yang harus diatur adalah proteksi untuk konsumen sebagai pengguna.

 

Pengamat telekomunikasi Guntur S Siboro menegaskan, kegamangan menata bisnis VoiP karena rezim pemberian lisensi di Indonesia   berdasarkan teknologi,  sementara inovasi berkembang terus. ”Apalagi lisensi SLI didapatkan melalui tender dengan syarat yang berat. Akhirnya, pihak yang tidak dapat lisensi SLI menggunakan ITKP dan yang sudah memiliki lisensi SLI pun tetap mencari tarif murah dengan VoiP agar trafik tinggi supaya bisa kompetitif,” keluhnya.[dni]

 

Iklan

1 Komentar

  1. bozz boleh di share siapa saja pemilik ijin ITKP 22 perusahaan tersebut,

    Terima kasih


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s