280311 Kemenhub Akui Perlu Layanan Satu Pintu untuk Kapal Wisata

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengakui perlu adanya layanan satu pintu untuk masuknya kapal wisata ke Indonesia.

“Saya rasa memang ide yang bagus jika ada layanan satu pintu untuk kapal wisata masuk ke Indonesia. Ini akan memudahkan dari sisi pengawasan dan pemilik kapal untuk pengurusan,” jelas Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Sunaryo di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, layanan satu pintu yang ideal itu didukung oleh fasilitas akses online dan offline sehingga memudahkan dalam pemantauan. “Kami di Ditjen Hubla sudah memulai proses perizinan online untuk kapal-kapal niaga. Tidak tertutup kemungkinan nantinya kapal wisata juga diberlakukan,” katanya.

Lebih lanjut hal yang perlu dilakukan adalah memperbanyak titik-titik layanan Clearence Approval For Indonesian Teritory (CAIT) agar tidak merepotkan kapal wisata untuk masuk ke Indonesia.”Hal yang perlu ditingkatkan itu koordinasi antar instansi untuk meningkatkan layanan bagi kapal wisata. Tidak perlulah sampai ada  Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengurus hal ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Kelautan Indonesia Son Diamar meminta diterbitkannya Perpres  percepatan pariwisata laut agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang berkecimpung di sektor tersebut.

Menurutnya,  ada 2000 kapal wisata baik itu Yacht atau Cruise yang ingin masuk ke Indonesia setiap harinya. Tetapi keinginan itu terganjal oleh lima hal mendasar yang tidak bisa hanya diatasi dengan kebijakan sepotong-potong oleh pemerintah.

Lima hal itu adalah, pertama, masalah CAIT yang berkaitan dengan cara masuk ke Indonesia dengan melibatkan Kementrian Luar Negeri, Ditjen Hubungan Laut, dan Mabes Angkatan Laut.

Kedua, Custom, Immigration, Quarantine, dan Port Clearence (CIQP). Kebijakan custom bond yang dipayungi oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 140 dan No 4/2007 tentang impor sementara untuk kapal layar dan cruise menjadikan Indonesia menjadi negara yang aneh sendiri untuk wisata laut.

Dalam aturan tersebut pemilik kapal layar atau cruise yang ingin masuk ke Indonesia diwajibkan membayar bea masuk sebesar 5 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH, dan PPN BM yang nilainya 47 persen dari total nilai kapal.

Masalah ketiga adalah minimnya sarana dan prasarana seperti pelabuhan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia.  Sedangkan dua hal terakhir yang menjadi kendala adalah tidak adanya koordinasi antar daerah dalam membuat suatu program wisata dan keamanan karena tidak idealnya pembentukan penjaga pantai (sea coast guard).[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s