280311 Operator Ambisi Geber Jasa Non Seluler

JAKARTA—Dua operator yang memiliki lisensi penyelenggaraan terlengkap, PT Indosat Tbk (Indosat) dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berambisi untuk terus menggeber jasa non seluler di tengah kejenuhan yang mulai menghinggapi sektor  telekomunikasi.

Demikian kesimpulan pendapat dari Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah dan Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko di Jakarta, belum lama ini menanggapi cara pengelolaan perusahaan di tengah masa kejenuhan.

Kedua perusahaan ini adalah pemilik fully integrated license dimana semua hak penyelenggaraan dimiliki. Selain seluler, kedua perusahaan ini memiliki lisensi non seluler diantaranya telepon tetap, Sambungan langsung Internasional (SLI), Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), satelit, dan lainnya.

“Kami berambisi mengembalikan pertumbuhan jasa non seluler  sama dengan 2009 setelah pada 2010 hanya meraup omzet 3.769,4 triliun rupiah alias turun 16,7 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar 4.524 triliun rupiah,” ungkap Harry.

Dijelaskannya, selama ini pendapatan seluler yang berkontribusi 81 persen bagi total omset perseroan. Sedangkan fixed data (MIDI) dan telepon tetap masing-masing berkontribusi 12 dan 7 persen. “Penurunan jasa non seluler pada 2010 karena  faktor kurs serta harga wholesale yang turun, padahal  volume bisnis sebetulnya meningkat,” jelasnya.

Diungkapkannya, sejumlah resep telah disiapkan oleh  perseroan untuk membangkitkan jasa non seluler seperti meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari  dari infrastruktur sharing ,  fixed data dan internet dari segmen bisnis baik oleh Indosat maupun anak perusahaan yaitu Lintasarta dan IM2.

Berikutnya, meningkatkan jumlah pelanggan Indosat fixed phone (I-phone) terutama di segmen korporasi, high rise building dan apartmen. Mempertahankan pendapatan  SLI dan mengembangkan sumber pendapatan baru seperti bisnis transit, dan  value added service yakni  data centre, disaster recovery centre, managed service, dan cloud computing. Terakhir, mengembangkan pasar baru untuk fixed data dan internet khususnya untuk segment Small Medium Enterprise (SME).

New Wave
Sementara Rinaldi menegaskan, akan tetap mempertahankan warisan bisnis (Legacy) dari telepon kabel atau seluler  sambil terus mengoptimalkan new wave untuk jasa non seluler. Jasa seluler sendiri melalui anak usaha Telkomsel selama ini berkontribusi hingga 60 persen bagi pendapatan Telkom. “Pada 2009 kontribusi  new wave sebesar 16 persen sedangkan legacy 84 persen. Kami ingin empat tahun mendatang porsi new wave menjadi 33 persen dan legacy 67 persen,” jelasnya.

Diungkapkannya, infrastruktur kabel telah disiapkan menyambut bisnis broadband untuk lingkungan perumahan digital, perusahaan, dan pemerintahan. Telkom mencanangkan infrastruktur kabelnya menjadi serat optik di level akses sehingga bisa menghantarkan true broadband dengan kecepatan 20-100 Mbps. Pada tahun lalu kondisi jaringan kabel perseroan adalah memiliki kapabilitas menghantarkan data 1 mbps sebanyak 19 persen, 1-4 mbps (60%), 20 Mbps (21%).

“Kami ingin jaringan menjadi pipa penghantar yang cerdas sehingga tidak hanya menjadi saluran sehingga malah tidak menghasilkan pendapatan. Hal yang demikian juga berlaku ditataran core,” tegasnya.

Direktur Keuangan Telkomsel Triwahyunisari menjelaskan, dalam melihat kinerja Telkom sebaiknya secara grup karena selama ini telah terjadi sinergi diantara anak perusahaan. “Jangan melihat secara terpilah-pilah antara seluler dan non seluler. Kami ada melakukan sinergi pemasaran yang membuat semuanya tumbuh. Jadi, jangan sepotong-potong,” katanya.

Praktisi dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Teguh Prasetya menilai operator bisa saja mengoptimalkan jasa non seluler asalkan ada kapasitas untuk dijual.  “Operator harus pintar mengelola trafik dan pendapatan yang diharapkan. Peningkatan kapasitas itu artinya investasi. Sekarang dengan kecenderungan harga layanan terus turun, tinggal kemampuan manajemen pintar-pintar menyesuaikan antara target pendapatan dan trafik yang ingin diraih,” jelasnya.[dni]

280311 Operator Pelayaran Bidik Pasar Ekspor

JAKARTA—Operator pelayaran mulai serius membidik pasar angkutan ekspor yang selama ini dikuasai oleh pelaku usaha asing dengan memperkuat armada dan memperluas mitra kerja.

”Selama ini kapal-kapal asing menguasai 95 persen dari angkutan ekspor, sedangkan sisanya oleh kapal lokal. Kami ingin pasar ekspor itu mulai dinikmati oleh pemain lokal,” tegas Presiden Direktur Jaya Samudra Karunia Shipping  Dennis S.K. Jang di Jakarta, akhir pekan lalu.

Untuk diketahui,  total angkutan ekspor diperkirakan  550 juta ton dengan nilai mencapai 14,6 miliar dollar AS setiap tahunnya. Komoditi yang paling besar diekspor adalah batu bara dimana 90 persen diangkut oleh kapal berbendera asing.

Diungkapkannya, selama ini perusahaannya dengan 4 kapal jenis Panamax dan 4 kapal handymax yang total bernilai 128 juta dollar AS telah mengangkut 3 juta ton batubara.

”Kami menargetkan pada tahun ini bisa mengangkut 5 juta ton batu bara yang senilai 80 juta dollar AS untuk pasar domestik khususnya ke pembangkit listrik.  Sementara untuk pasar ekspor ditargetkan bisa diangkut 3 juta ton batu bara atau setara 45-50 juta dollar AS,” ungkapnya.

Dijelaskannya, untuk mencapai target tersebut rencananya akan dibeli tiga unit kapal tipe Panamax dan Supramax senilai 100 juta dollar AS.  ”Kami memperkuat  armada karena telah mendapatkan kontrak baru  untuk angkutan  batubara 5,8 juta ton per tahun dari PLN dan Guodian Power Plant (China),” jelasnya.

Kontrak untuk angkutan domestik diperoleh oleh perusahaan pelayaran itu dari PT. PLN Tanjung Jati B Unit 3 dan 4 sebanyak 4.3 juta per-tahun selama 14 tahun. Kemudian kontrak angkutan ekspor didapat dari Guodian Power Plant (China) sebanyak 1,5 juta per tahun selama 5 tahun. “Kepercayaan dari PLN dan Guodian ini tidak akan kami sia-siakan, tetapi kami harus lebih memacu diri dan meningkatkan mutu jasa dan pelayanan, ujarnya.

Dikatakannya, salah satu pembuktian perseroan terus serius meningkatkan mutu adalah dengan diraihnya sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk ruang lingkup “Provision of Shipping and Chartering” dari lembaga  sertifikasi yang berbasis di Swiss dengan reputasi Internasional yakni  SGS (formerly Société Générale de Surveillance)

”Mendapatkan  sertifikat ISO 9001:2008  tidaklah mudah dan menjadi tantangan tersendiri untuk mencapainya. Ini  membuktikan perusahaan ini  sudah go internasional sebagai  organisasi besar dengan berbagai fungsi dan proses,” jelasnya.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Indonesia National Shipowner Association (INSA) Paulis A. Djohan mengungkapkan,  untuk bisa menguasai 30 persen pangsa pasar angkutan ekspor, khususnya batu bara,  Indonesia membutuhkan 73 unit kapal  bulk carriers jenis handymax.

Menurutnya,  selama ini potensi pangsa muatan ekspor dan impor dari Indonesia belum dioptimalkan karena untuk merebutnya dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah. “Kita butuh. political will pemerintah,” katanya.

Dijelaskannya, jika kapal asing dibiarkan mengangkut angkutan ekspor maka pemerintah kehilangan penerimaan dari sisi pajak. “Ini karena konsep pembayarannya Freight on Board (FOB). Konsep ini hanya menguntungkan pembeli,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Leon Muhamad mengakui  instansinya sedang mencari terobosan untuk memperbesar pangsa muatan pelayaran nasional dengan mengincar muatan ekspor melalui  penerapan konsep Domestic Transporter Obligation (DTO). DTO adalah kebijakan yang mewajibkan eksportir mengalokasikan sebagian barangnya untuk diangkut kapal berbendera Indonesia.[dni]

280311 Kemenhub Akui Perlu Layanan Satu Pintu untuk Kapal Wisata

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengakui perlu adanya layanan satu pintu untuk masuknya kapal wisata ke Indonesia.

“Saya rasa memang ide yang bagus jika ada layanan satu pintu untuk kapal wisata masuk ke Indonesia. Ini akan memudahkan dari sisi pengawasan dan pemilik kapal untuk pengurusan,” jelas Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Sunaryo di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, layanan satu pintu yang ideal itu didukung oleh fasilitas akses online dan offline sehingga memudahkan dalam pemantauan. “Kami di Ditjen Hubla sudah memulai proses perizinan online untuk kapal-kapal niaga. Tidak tertutup kemungkinan nantinya kapal wisata juga diberlakukan,” katanya.

Lebih lanjut hal yang perlu dilakukan adalah memperbanyak titik-titik layanan Clearence Approval For Indonesian Teritory (CAIT) agar tidak merepotkan kapal wisata untuk masuk ke Indonesia.”Hal yang perlu ditingkatkan itu koordinasi antar instansi untuk meningkatkan layanan bagi kapal wisata. Tidak perlulah sampai ada  Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengurus hal ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Kelautan Indonesia Son Diamar meminta diterbitkannya Perpres  percepatan pariwisata laut agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang berkecimpung di sektor tersebut.

Menurutnya,  ada 2000 kapal wisata baik itu Yacht atau Cruise yang ingin masuk ke Indonesia setiap harinya. Tetapi keinginan itu terganjal oleh lima hal mendasar yang tidak bisa hanya diatasi dengan kebijakan sepotong-potong oleh pemerintah.

Lima hal itu adalah, pertama, masalah CAIT yang berkaitan dengan cara masuk ke Indonesia dengan melibatkan Kementrian Luar Negeri, Ditjen Hubungan Laut, dan Mabes Angkatan Laut.

Kedua, Custom, Immigration, Quarantine, dan Port Clearence (CIQP). Kebijakan custom bond yang dipayungi oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 140 dan No 4/2007 tentang impor sementara untuk kapal layar dan cruise menjadikan Indonesia menjadi negara yang aneh sendiri untuk wisata laut.

Dalam aturan tersebut pemilik kapal layar atau cruise yang ingin masuk ke Indonesia diwajibkan membayar bea masuk sebesar 5 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH, dan PPN BM yang nilainya 47 persen dari total nilai kapal.

Masalah ketiga adalah minimnya sarana dan prasarana seperti pelabuhan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia.  Sedangkan dua hal terakhir yang menjadi kendala adalah tidak adanya koordinasi antar daerah dalam membuat suatu program wisata dan keamanan karena tidak idealnya pembentukan penjaga pantai (sea coast guard).[dni]

250311 Garuda Optimalkan Pasar Umroh

JAKARTA— PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan mengoptimalkan armadanya menggarap pasar Umroh guna mengatasi kelesuan minat masyarakat ke Jepang.

“Kami harus mengakali turunnya jumlah penumpang ke Jepang. Misalnya ke Tokyo, terjadi penurunan jumlah penumpang sebesar 50 persen yang bisa berimbas kepada turunnnya pendapatan 10 persen pada Maret ini,” ungkap Plt Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda, M Arif Wibowo di Jakarta, Jumat (25/3).

Diungkapkannya, Garuda mengurangi penerbangan ke Tokyo hingga tujuh kali, yaitu dari 14 kali ke tujuh kali penerbangan per pekan. Garuda menerbangi tiga kota di Jepang yaitu Tokyo yang sebelumnya 14 kali per pekan, Nagoya 12 kali dan Osaka enam kali. Saat ini load factor ke Jepang menjadi 66 persen.

Dijelaskannya, rencananya  satu pesawat yang dipergunakan ke Jepang akan dialihkan ke Timur Tengah. “Pesawat Airbus A330 yang tadinya digunakan ke Jepang akan dialihkan ke Timur Tengah, terutama ke Jeddah. Ada tiga pesawat yaitu dua Airbus A330 dan satu unit Boeing 747-400,” ujarnya.

Pengalihan armada ini diharapkan akan bisa melayani sekitar 20 ribu jemaah Umroh yang tidak terangkut oleh masakapai lokal selama ini. “Dalam periode Umroh selama 9 bulan itu ada total 250 ribu jemaah. Setiap bulannya jemaah yang pergi sekitar 27 ribu orang. Kita ingin menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar,” tegasnya.

Sedangkan berkaitan dengan  penerbangan  ke Jepang, perseroan akan mengevaluasi  pada Mei mendatang hal ini karena  Juni dan Juli terjadi puncak liburan di Jepang. “Biasanya saat liburan, masyarakat Jepang banyak yang bepergian ke Indonesia. Saat ini penerbangan Jepang berkontribusi sebesar 20 persen dari pendapatan internasional,” tuturnya.

Tetap Operasi
Pada kesempatan lain, Juru Bicara Singapore Airlines (SIA) Glory Henriette menegaskan, saat ini semua penerbangan maskapainya  menuju dan dari Jepang tetap beroperasi.

“Kami selalu mematuhi petunjuk dan nasehat yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dan jika diperlukan, akan dilakukan perubahan. Para pelanggan disarankan untuk mengunjungi situs kami secara berkala untuk memperoleh informasi perkembangan terbaru,” tegasnya.

Dijelaskannya, layanan penerbangan SQ636 (Singapura – Haneda) akan ditangguhkan sementara mulai tanggal 27 Maret, sementara SQ635 (Haneda – Singapura) akan ditangguhkan sementara mulai 28 Maret 2011. Namun demikian kedua penerbangan tersebut akan beroperasi kembali pada awal Mei 2011 ini.  Penerbangan SQ636 akan beroperasi kembali mulai tanggal 8 Mei 2011, sementara SQ635 akan beroperasi kembali mulai tanggal 9 Mei 2011.

Kedua penerbangan tersebut setelah dibuka kembali akan menggunakan pesawat Airbus A330-300. Pelanggan yang telah memesan tiket penerbangan tapi terkena dampak penangguhan sementara penerbangan ini akan dihubungi dan akan diakomodasi dengan penerbangan lain menuju dan dari Tokyo.

“Singapore Airlines akan membebaskan biaya administrasi untuk pengembalian uang, pemesanan ulang atau perubahan rute bagi para pelanggan yang memiliki tiket yang diterbitkan pada atau sebelum tanggal 11 Maret 2011, untuk penerbangan menuju dan dari semua kota di Jepang pada periode 11 Maret hingga 8 Mei 2011. Ini juga berlaku pada tiket-tiket pengembalian KrisFlyer,” jelasnya.[dni]

250311 Masterplan Pelabuhan Tanjung Priok Sudah Final

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan rencana induk (masterplan) untuk pengembangan pelabuhan Tanjung Priok tidak akan mengalami perubahan dan siap disahkan pada April nanti.

“Saya rasa tidak akan banyak perubahan dari masterplan yang kami buat. Sekarang tinggal mendengar masukan dari publik. Jika ada input yang realistis tentu akan dipertimbangkan,” ungkap Dirjen Hubungan Laut Sunaryo di Jakarta, Jumaat (25/3).

Diharapkannya,  setelah masterplan diselesaikan, akan disusul dengan pelaksanaan tender pengembangan Kali Baru utara tahap I pada Mei nanti untuk mencari investor strategis. Pemerintah dalam membuat masterplan melalui kajian yang mendalam  seperti mencermati data pertumbuhan muatan dan kapal di pelabuhan, berdialog dengan sejumlah pakar, mencermati lingkungan, sampai pada memperhatikan perkembangan tata ruang kota.

“Kami akan mengembangkan Kali Baru utara seluas 77 Ha yang diharapkan bisa menampung 1,9 juta  Teus untuk membantu pelabuhan Tanjung Priok yang sudah stagnan kapasitasnya. Untuk tahap pertama dibutuhkan dana sebesar 8,8 triliun rupiah,” katanya.

Ditegaskannya,  proses tender tidak bisa diabaikan karena sudah mutlak kewenangan regulator untuk pelaksanaanya bukan  oleh operator seperti isu yang beredar di luar selama ini.

“Saya minta kesimpangsiuran soal siapa yang berhak menjalankan tender ini dihentikan. Pelindo II jika ingin mengembangkan wilayah tersebut harus ikut tender dan tidak perlu takut kalah,” tegasnya.

Diharapkannya,  kegiatan reklamasi dan seluruh pembangunan pelabuhan terminal Kalibaru Utara bisa selesai pada 2014 mendatang dan  segera dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan angkutan laut. Berdasarkan catatan, layanan peti kemas di pelabuhan tanjung Priok mencapai 5 juta Teus pada tahun lalu. Sedangkan kapasitas pelabuhan ini sebenarnya menampung 4 juta Teus. Jika pertumbuhan kontainer internasional naik sebesar  23 persen dan domestik 28 persen stiap tahunnya, diapstiikan pelabuhan  Tanjung Priok akan overload pada 2014.

Peserta Tender
Sementara itu, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Perhubungan Laut  Suwandi Saputro menegaskan,  peserta tender pembangunan terminal di Kalibaru adalah perusahaan yang sudah memiliki izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yang diterbitkan Kementerian Perhubungan. Saat ini perusahaan yang memiliki izin BUP sebanyak 32 perusahaan swasta dan 4 BUP dari BUMN.

Dijelaskannya, persyaratan sebagai BUP ditetapkan karena setelah terbentuk daratan terminal, maka investor tersebut akan mengelolanya. Jadi, untuk bisa mengikuti tender,  perusahaan yang berminat wajib mengurus sebagai BUP.

“Setelah ada pemenangnya, maka investor itu kembali mencari perusahaan kontraktor yang akan menjadi pelaksana pembangunannya,” jelasnya.

Direktur JICT Helman Sembiring  menyatakan pengembangan pelabuhan Tanjung  Priok sebaiknya ke kawasan Cilamaya (Jawa Barat), ketimbang di lingkungan Jakarta, karena akan membuat kepadatan di wilayah belakangnya (hinterland).

“Pengembangan di Cilamaya dengan akses jalan ke Jakarta, sehingga menghindari kepadatan yang sangat tinggi di kawasan belakang pelabuhan,” jelas Helman.

Pada kesempatan lain, Dirut Pelindo II RJ Lino menegaskan, dibutuhkan kecepatan tinggi untuk membangun terminal kali baru guna mengimbangi pertumbuhan kontainer. “Jika kali baru dikembangkan itu bisa memperpanjang umur Tanjung Priok hingga 2020. Saya tak ambil pusing siapa yang mengerjakan kalibaru. Namun jika ada yang siap, bangunlah segera. Jangan sampai tak berbuat apa-apa,” tandasnya.[dni]