250311 Hutang Indosat Berkurang 5,5%

JAKARTA–PT Indosat Tbk (Indosat) berhasil mengurangi jumlah hutangnya sebesar 5,5 persen pada 2010 dibandingkan posisi 2009. Tercatat, pada 2009 anak usaha Qatar Telecom (Qtel) ini memiliki total hutang 25.474,4 triliun rupiah, sedangkan tahun lalu menjadi 24.063,2 triliun rupiah.

Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko menjelaskan, pembayaran hutang bisa dilakukan melalui fasilitas kredit (refinancing)  dari  BCA sebesar  1,3 triliun rupiah,  DBS (Rp400 miliar) dan Bank  Mandiri (Rp900 miliar).

“Kami melakukan pelunasan obligasi  jatuh tempo 2010 sebesar 234 juta dollar AS, pelunasan awal obligasi  jatuh tempo pada tahun 2012 sebesar 109 juta dollar AS, dan pembayaran obligasi rupiah jatuh tempo pada tahun 2010 sebesar 640 miliar rupiah,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (24/3).

Sayangnya, walau sudah berhasil mengurangi salah satu pemicu menurunnya bottom line, perseroan tak bisa mengelakkan anjloknya laba bersih pada 2010. Tercatat, laba bersih 2010 sebesar 647,2 miliar rupiah atau anjlok 56,8 persen dibandingkan periode 2009 sebesar 1.498,2 triliun rupiah.

Sedangkan untuk top line pada 2010 perseroan  membukukan pendapatan usaha terkonsolidasi sebesar 19,80 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 5,2 persen terhadap tahun sebelumnya.

Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) untuk  2010 tumbuh sebesar 9,7 persen  menjadi 9.625,9 triliun rupiah dibanding periode 2009 sebesar 8.774,4 triliun rupiah.  Dimana marjin EBITDA mengalami peningkatan sebesar 2,0 persen  menjadi 48,6 persen.

Sementara Beban usaha meningkat sebesar 4,6 persen  dalam periode ini, utamanya disebabkan oleh peningkatan beban pemasaran dan beban penyusutan dan amortisasi.

“Walaupun Average Revenue Per User (ARPU) selular turun 7 persen menjadi 34.712 rupiah dari 37.664 rupiah, tetapi pendapatan seluler yang berkontribusi 81 perswen bagi total omset perseroan tumbuh  12,1 persen  dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan pertumbuhan jumlah pelanggan selular yang signifikan menjadi lebih dari 44 juta,” jelasnya.

Pada tahun 2010, Indosat berhasil menambah 1.755 Base Transceiver Station (BTS) baru untuk mendukung perluasan bisnis. Pendapatan seluler sendiri pada 2010 sebesar 16.027,1 triliun rupiah. Sementara pendapatan non selulernya hanya 3.769,4 triliun rupiah alias turun 16,7 persen dibandingkan periode 2009 sebesar 4.524 triliun rupiah.

Sebelumnya, Telkomsel sebagai penguasa seluler memiliki pendapatan usaha
42 triliun rupiah dengan 95 juta pelanggan pada 2010, sementara XL Axiata  dengan 40,4 juta pelanggan meraupomzet 17,6 T.

Pengamat telekomunikasi Bayu Samudiyo  menilai jika hanya melihat dari omset seluler dan raihan pelanggan maka Telkomsel adalah pemilik pelanggan berkualitas dan produktif, disusul oleh XL dan Indosat.

“Telkomsel  tidak  mau menurunkan harga dengan cepat karena sudah memiliki pelanggan yang solid dan setia. Jika masyarakat ingin harga murah, pilihannya ada di XL dan Indosat,” jelasnya.

Diakuinya,  sebagian pelanggan Telkomsel menggunakan  XL dan Indosat  tapi tetap menggunakan Telkomsel sebagai kartu utama. “Inilah yang disebut fenomena  wallet share dimana  pengeluaran telekomunikasi pelanggan terpecah,” jelasnya.

Menurutnya, Telkomsel di masa depan tidak akan memiliki pertumbuhan pendatapan yang tinggi lagi. strategi yang dilakukan oleh pemimpin pasar ini adalah  menjaga pelanggannya sendiri agar lebih sering menggunakan kartunya sehingga wallet share pelanggan sebagian besar dilarikan ke penggunaan Telkomsel, sebagai kartu utama.

Masih menurutnya, dari fenomena itu terlihat bahwa pelanggan seluler itu orangnya itu-itu juga, tidak bisa bertambah  terlalu banyak.

Hal ini karena GDP Indonesia cuma tumbuh 6 persen setahun sehingga  tidak mampu mencetak orang- kaya yang baru. Bandingkan dengan China yang GDP-nya tumbuh 20 persen  per tahun dengan basisi penduduk 2 miliar jiwa, sehhingga pelanggan seluler yang solid terus tumbuh.[Dni]

250311 Perpres Percepatan Pariwisata Laut Harus Diterbitkan

JAKARTA—Pemerintah didesak untuk secepatnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk percepatan pariwisata laut agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang berkecimpung di sektor tersebut.

“Pariwisata laut seharusnya bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini karena jika melihat kontur geografi Indonesia, maka kelautan bersentuhan sebesar 70 persen dengan pariwisata. Pemerintah harus menyadari hal ini,” ungkap Anggota Dewan Kelautan Indonesia Son Diamar di Jakarta, Kamis (24/3).

Diungkapkannya, sebenarnya ada 2000 kapal wisata baik itu Yacht atau Cruise yang ingin masuk ke Indonesia setiap harinya. Tetapi keinginan itu terganjal oleh lima hal mendasar yang tidak bisa hanya diatasi dengan kebijakan sepotong-potong oleh pemerintah.

Lima hal itu adalah, pertama, Clearence Approval For Indonesian Teritory (CAIT) yang berkaitan dengan cara masuk ke Indonesia dengan melibatkan Kementrian Luar Negeri, Ditjen Hubungan Laut, dan Mabes Angkatan Laut.

“Ketiga ini tidak ada pelayanan online sehingga menyulitkan pemilik kapal untuk mengurusnya. Akhirnya menyuburkan bisnis agen dan menghambat keinginan orang untuk masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Kedua, Custom, Immigration, Quarantine, dan Port Clearence (CIQP). Kebijakan custom bond yang dipayungi oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 140 dan No 4/2007 tentang impor sementara untuk kapal layar dan cruise menjadikan Indonesia menjadi negara yang aneh sendiri untuk wisata laut.

Dalam aturan tersebut pemilik kapal layar atau cruise yang ingin masuk ke Indonesia diwajibkan membayar bea masuk sebesar 5 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH, dan PPN BM yang nilainya 47 persen dari total nilai kapal.

“Aturan itu menjadikan kapal layar dan cruise itu dianggap sebagai impor barang mewah. Walaupun uang itu dianggap sebagai jaminan, mana ada orang bawa berlayar dalam nilai miliaran rupiah. Soalnya nilai satu kapal layar itu minimal 10 miliar per unit,” keluh Executive Direktur Yayasan Cinta Bahari Raymond T Lesmana.

Sondi mejelaskan, setiap kapal layar itu berlaku hukum negara tergantung bendera kapalnya. Apalagi, call sign atau registrasi kapal terdaftar di International Maritime Organizatation (IMO) sehingga ketakutan Bea dan Cukai kapal akan diperjualbelikan di Indonesia sangat tidak masuk diakal.

Selanjutnya Sondi mengatakan, masalah ketiga adalah minimnya sarana dan prasarana seperti pelabuhan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia.

“Idealnya negeri ini memiliki lima ribu marina. Bukan dua marina yang mendapatkan izin resmi dari Ditjen Hubla seperti di Lombok Utara dan Batam. Ditjen Hubla harus memberikan acuan cara mengeluarkan izin marina ke pemerintah daerah, bukan semuanya diurus oleh instansi pusat,” jelasnya.

Sedangkan dua hal terakhir yang menjadi kendala adalah tidak adanya koordinasi antar daerah dalam membuat suatu program wisata dan keamanan karena tidak idealnya pembentukan penjaga pantai (sea coast guard).

Raymond mengungkapkan, sebagai inisiator dari kegiatan Sail Indonesia yang telah berjalan sejak sembilan tahun lalu, sektor  wisata laut  mampu memiliki dampak ekonomi yang dahsyat bagi negara.

“Satu kapal itu biasanya diisi tiga hingga lima orang dengan pengeluaran uang sehari 50 dollar AS. Bayangkan kegiatan kami yang panjang itu karena rutenya Darwin_Batam membutuhkan waktu lama. Tetapi kami membatasi jumlah peserta karena terkendala hal-hal diatas,” katanya.

Dihimbaunya, ketimbang pemerintah sibuk mengeluarkan Keputusan Presiden setiap tahunnya sejak dua tahun lalu untuk memberikan kelancaran kegiatan seperti Sail Banda atau Wakatobi yang juga bagian dari rute Sail Indonesia, serta menyusul tak lama lagi Bunaken dan Belitung, maka langkah yang dilakukan adalah mengeluarkan Perpres Percepatan Pariwisata Laut sehingga masalah sektor ini bisa diselesaikan secara komprehensif.

“Jika  hanya mengeluarkan Kepres untuk satu kegiatan, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan bersifat sementara. Padahal kami berharap  adanya kepastian hukum dan road map yang jelas untuk pengembangan pariwisata laut agar  nama Indonesia yang terkenal di dunia dan ekonomi daerah juga bergerak,” tegasnya.[dni]