220311 Regulasi Telekomunikasi: Aturan lintas sektoral untuk kompetisi yang sehat, Menyiapkan Regulasi Menuju Era Konvergensi

Fajar era konvergensi antara telekomunikasi, internet, dan penyiaran telah menyising. Pada era konvergensi antara tiga sektor ini, pelaku usaha dihadapkan  ke matra persaingan yang berbeda.

Hal yang terlihat nyata dari era konvergensi adalah pelaku usaha tak lagi bersaing dengan pemain di bidang yang sama, namun juga dengan bidang berkaitan. Pelaku usaha telekomunikasi tak bisa hanya bersaing semata dengan sesama operator, tetapi juga dengan pelaku usaha penyiaran sekaligus pemain di bidang teknologi informasi.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P. Santosa menjelaskan, terdapat tiga layer pelaku usaha di era konvergensi yang terdiri atas penyedia fasilitas jaringan (Network Facility Provider/NFP), penyedia konektifitas jaringan (Network Provider/NP), dan server aplikasi e-bisnis dan applikasi konten.  ”Ketiga ini disebut jaringan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) konvergen,” jelasnya di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, NFP akan menyediakan elemen pasif dari jaringan seperti cable duct, menara, gedung, dan lainnya, serta jaringan fisik seperti sistem satelit, transmisi, dan sistem komunikasi radio. Sedangkan NP menyediakan software aplikasi jaringan seperti Vitual Private Network (VPN corporate) dan cloud computing.

Terakhir server aplikasi e-bisnis dan konten akan bermain di aplikasi bisnis dan transaksional seperti online shpping. Berikutnya penyediaan komunikasi melalui Voice over internet protocol (VoIP), serta private network application. Sementara  pemain  konten akan menyediakan konten seperti game, portal, sedangkan pengembang aplikasi akan menawarkan  hal seperti virtualisasi server, e-transaction, dan lainnya.

Konvergensi sendiri  akan melalui berbagai tahapan yakni model bisnis, terminal, teknologi dan standarisasi, konten (video, suara, data), regulasi, serta layanan dan aplikasi.

Menurutnya, beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan di era konvergensi adalah membangun VPN corporate yang bertujuan menyediakan cloud (paltform berbasis internet) bagi pelanggan perusahaan dan virtualisasi server. Sementara untuk operator adalah menyediakan kapasitas jaringan.

”Pendapatan terbesar ke depan adalah dari  konten dan aplikasi. Penyedia jaringan sebaiknya segera mulai menyediakan grid server dan mengembangkan konten serta aplikasi agar tidak ketinggalan kereta,” tuturnya.

Siapkan Regulasi
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Nawir Messi mengatakan, sebelum konvergensi secara penuh dijalankan akan ada masa transisi dimana harus jelas spihak yang menjadi pemegang hak atas penguasaan frekuensi. Hal ini karena frekuensi adalah sumber daya publik yang terbatas dan selalu menjadi hal krusial bagi pelaku usaha TIK.

”Pada saatnya nanti, KPPU akan mendorong pemerintah untuk menetapkan mekanisme perizinan yang berbasis persaingan sehat dalam perolehannya. Dan KPPU akan memantau pemanfaatannya oleh pemilik izin agar tidak terjadi persaingan tidak sehat,” tegasnya.

Disarankannya, regulator sektoral untuk fokus pada beberapa hal kala membuat aturan di era konvergensi seperti identifikasi segmen bisnis yang siap terbuka bagi pelaku usaha baru, menentukan proses perizinan dan tata cara masuk ke pasar bagi pemain baru.

Menentukan standar prosedur teknis, pentarifan yang terkait perjanjian interkoneksi, mendorong adanya regulasi yang membatasi tindakan diskriminatif dari penguasa essential facilities, dan mencegah adanya transfer izin atau sumber daya publik tanpa mekanisme yang sehat.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan, pemerintah sudah merancang Rancangan Undang-undang (RUU) konvergensi dengan mereview UU No 36/99 tentang Telekomunikasi agar sesuai dengan semangat konvergensi.

Dijelaskannya, hal yang diatur dalam RUU itu adalah masalah penyelenggaraan perizinan, pmanfaatan spektrum frekuensi dan orbit satelit. Ada juga soal  regulasi teknis seperti  penomoran, standardisasi, kualitas layanan. Regulasi ekonomi seperti  tarif, persaingan usaha, merger dan akuisisi, interkoneksi, dan pemakaian infrastruktur bersama, serta  perlindungan konsumen.

Ditegaskannya, dalam era konvergensi regulator tetap akan menjadikan perijinan sebagai instrumen pengaturan. ”Ijin cenderung dengan dua macam atribut yakni kategori ijin dan tipe ijin. Kategorisasi untuk mengurangi jumlah jenis perijinan, sedangkan tipe  untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dalam regulasi ,” jelasnya.

Dijelaskannya, dalam rencana kedepan nanti hanya akan ada  ijin individual,  ijin kelompok, dan terdaftar dengan jangka waktu ijin tidak terbatas namun dengan evaluasi tiap tahun dan menyampaikan komitmen pembangunanan untuk lima tahun.

”Rencananya akan dipisahkan antara ijin penyelenggaraan dan penggunaan spektrum, selain ijin penyelenggaraan disederhanakan yang memungkinkan  netral dalam memilih teknologi dan layanan,” jelasnya.

Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono mengingatkan, hal krusial yang harus dibereskan di era konvergensi masalah batas virtual wilayah Indonesia di dunia maya dalam ekspor-impor produk

”Saat ini belum ada aturan yang jelas soal pembelian barang berupa global konten atau mengunduh perangkat lunak. Untuk pembelian software hanya arus uang masuk yang bisa dipantau, sedangkan konten global itu titik kendali ada di penyedia jasa internet (PJI),” jelasnya.

Hal lainnya adalah masalah operator asing yang membangun VPN dari Indonesia kenegaranya dengan menjadi pelanggan dari PJI tertentu. Dalam mengoperasikan jaringan, operator asing itu mendapatkan pendapatan besar dari pengguna lokalnya , namun transaksi bisa dilakukan bukan di Indonesia. ”Hal ini membuat adanya potensi kehilangan  terhadap pajak dan kewajiban lainnya,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi meminta, fokus peran regulator diusulkan berubah dari menumbuhkan industri, menjadi penjaga netralitas dan arah kompetisi yang lebih mementingkan pelanggan tanpa perlu mengorbankan industri. ”Regulator sudah berhasil menumbuhkan industri telekomunikasi hingga 100 triliun rupiah. Saatnya sekarang memiliki paradigma berubah dalam era konvergensi,” katanya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s