210311 MTI Desak Adanya Badan Khusus Penyelenggara Infrastruktur Perkeretapian

JAKARTA—Masyarakat Transportasi Indonesia mendesak perlunya kehadiran
badan khusus penyelenggara pelaksanaan infrastruktur perkeretaapian mengingat  proyek pembangunan infrastruktur moda ini  oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai masih jalan ditempat.

Menurut Ketua forum perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, pembentukan badan khusus penyelenggara pelaksanaan infrastruktur perkeretaapian tersebut  dapat memisahkan tugas dan tanggung Ditjen Perkeretaapian dalam pembangunan proyek infrastuktur transportasi tersebut.

“Sesungguhnya pemerintah dapat membentuk badan khusus tersendiri yang lebih mengkonsentrasikan pada program percepatan itu,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya,  badan khusus tersebut, dapat memudahkan Ditjen Perkeretaapian selaku regulator agar lebih terkonsentrasi pada perangkat regulasi untuk menunjang program proyek percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian tersebut. “Jika badan ini ada, pemerintah bisa  lebih menyibukkan dan berkonsentrasi dalam menyiapkan regulasi,”  jelasnya.

Diungkapkannya,  salah satu proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang saat ini masih terhambat yaitu Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu pembangunan rel ganda (double track) dilintasan kereta api Pantai Utara (Pantura) juga masih terhambat. Percepatan double track Pantura yang ditargetkan hingga 2014, menurut dia saat ini baru mencapai Bojonegoro. “Semestinya target itu sudah mencapai Surabaya,” jelasnya.

Selain pembentukan badan khusus penyelenggaraan pelaksanaan infrastruktur perkeretaapian, lanjut dia, untuk mempercepat proyek pemerintah tersebut dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah (pemda). Saat ini  masih banyak pemda yang belum mengetahui fungsi dan tugas operator dan regulator perkeretaapian.

“Mereka (pemda) tidak tahu bahwa ada Ditjen Perkeretaapian, selama ini yang mereka pahami bahwa PT Kerata Api Indonesia (KA) yang membangun infrastruktur perkeretaapian,” sesalnya.

Adanya keterlibatan daerah, jelasnya, nantinya kepada daerah dan anggota DPRD dapat segera merespon positif langkah yang harus ditempuh dalam rangka percepatan program infrastruktur perkeretaapian tersebut. “Daerah bukan tidak ada anggaran, namun mereka tidak mengetahui jika ingin terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut,” katanya.

Dicontohkannya,  pemerintah provinsi Jawa Tengah bahkan menganggarkan APBD 2011 yaitu sebesar  satu  triliun rupiah untuk pembangunan dan pembebasan lahan di ruas jalan tol Semarang-Solo. “Padahal pembangunan ruas jalan tol tersebut masa konsesinya hanya 45 tahun, sedangkan pembangunan lintasan kereta api kan bisa lebih lama lagi,” tambahnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s