210311 MTI Desak Adanya Badan Khusus Penyelenggara Infrastruktur Perkeretapian

JAKARTA—Masyarakat Transportasi Indonesia mendesak perlunya kehadiran
badan khusus penyelenggara pelaksanaan infrastruktur perkeretaapian mengingat  proyek pembangunan infrastruktur moda ini  oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai masih jalan ditempat.

Menurut Ketua forum perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, pembentukan badan khusus penyelenggara pelaksanaan infrastruktur perkeretaapian tersebut  dapat memisahkan tugas dan tanggung Ditjen Perkeretaapian dalam pembangunan proyek infrastuktur transportasi tersebut.

“Sesungguhnya pemerintah dapat membentuk badan khusus tersendiri yang lebih mengkonsentrasikan pada program percepatan itu,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya,  badan khusus tersebut, dapat memudahkan Ditjen Perkeretaapian selaku regulator agar lebih terkonsentrasi pada perangkat regulasi untuk menunjang program proyek percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian tersebut. “Jika badan ini ada, pemerintah bisa  lebih menyibukkan dan berkonsentrasi dalam menyiapkan regulasi,”  jelasnya.

Diungkapkannya,  salah satu proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang saat ini masih terhambat yaitu Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu pembangunan rel ganda (double track) dilintasan kereta api Pantai Utara (Pantura) juga masih terhambat. Percepatan double track Pantura yang ditargetkan hingga 2014, menurut dia saat ini baru mencapai Bojonegoro. “Semestinya target itu sudah mencapai Surabaya,” jelasnya.

Selain pembentukan badan khusus penyelenggaraan pelaksanaan infrastruktur perkeretaapian, lanjut dia, untuk mempercepat proyek pemerintah tersebut dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah (pemda). Saat ini  masih banyak pemda yang belum mengetahui fungsi dan tugas operator dan regulator perkeretaapian.

“Mereka (pemda) tidak tahu bahwa ada Ditjen Perkeretaapian, selama ini yang mereka pahami bahwa PT Kerata Api Indonesia (KA) yang membangun infrastruktur perkeretaapian,” sesalnya.

Adanya keterlibatan daerah, jelasnya, nantinya kepada daerah dan anggota DPRD dapat segera merespon positif langkah yang harus ditempuh dalam rangka percepatan program infrastruktur perkeretaapian tersebut. “Daerah bukan tidak ada anggaran, namun mereka tidak mengetahui jika ingin terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut,” katanya.

Dicontohkannya,  pemerintah provinsi Jawa Tengah bahkan menganggarkan APBD 2011 yaitu sebesar  satu  triliun rupiah untuk pembangunan dan pembebasan lahan di ruas jalan tol Semarang-Solo. “Padahal pembangunan ruas jalan tol tersebut masa konsesinya hanya 45 tahun, sedangkan pembangunan lintasan kereta api kan bisa lebih lama lagi,” tambahnya.[dni]

210311 Pemerintah Diminta Naikkan Tarif Pesawat

JAKARTA –Asosiasi Perusahaan Angkutan Udara Nasional Indonesia (Inaca) meminta kepada pemerintah untuk menaikkan tarif angkutan udara berjadwal dengan merevisi Keputusan Menteri (KM) No 26 tahun 2010 tentang tarif pesawat kelas ekonomi.

“Pekan depan kami akan melayangkan surat pemerintah agar segera merevisi penetapan tarif yang ada saat ini,” ungkap Sekjen Inaca, Tengku Burhanudin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, harga bahan bakar pesawat (avtur) yang terus mengalami kenaikan tersebut saat ini telah melampaui tarif yang ditetapkan dalam aturan yang ada. “Di beberapa tempat seperti Indonesia timur, harga avtur telah melebihi  10 ribu rupiah per  per liter. Karenanya kami menilai sudah saatnya tarif diperbarui,” jelasnya.

Sedangkan untuk harga avtur di Indonesia bagian barat mencapai lebih dari 9 ribu rupiah. Sementara  rata-rata keseluruhan harga avtur di Indonesia telah mencapai  9.800 rupiah  per liter.

Diungkapkannya,  Inaca mengajukan dua alternatif penyesuaian tarif akibat terus meningkatnya harga BBM dunia. Alternatif pertama adalah dengan kembali menerapkan fuel surcharge atau biaya selisih kenaikan harga avtur. Saat ini, fuel surcharge telah ditiadakan bersamaan dengan hadirnya KM No 26 tahun 2010.Adanya mekanisme  fuel surcharge tersebut, maka maskapai bisa menyesuaikan beban operasi yang ada.

Alternatif kedua adalah revisi tarif batas atas. Dalam KM No 26 tahun 2010 ditentukan tarif batas atas. Aturan tersebut bisa diganti apabila dalam tiga bulan berturut-turut harga avtur melebih  10 ribu rupiah  per liter, atau biaya operasi naik sebesar 20 persen.

Menurutnya,  selama pemerintah belum menaikkan tarif, maka maskapai akan mengurangi beban biaya komponen lain untuk memenuhi kebutuhan harga BBM. “Kalau beban BBM meningkat, maka maskapai akan mengurangi biaya komponen yang lain,” jelasnya.

Maskapai sendiri dalam menghadapi kenaikan harga BBM,  telah menaikkan harga
tiket mereka. Garuda Indonesia dan Indonesia AirAsia telah menaikkan harga tiket sebesar 5 persen. Maskapai lain pun saat ini telah bersiap-siap menaikkan harga tiket untuk mengantisipasi kenaikan harga.

Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Harry Bakti Singayudha Gumay bersikeras untuk tetap menggunakan aturan tarif yang ada saat ini.

Menurutnya, sesuai aturan revisi dilakukan setelah harga avtur melebihi  10 ribu rupiah  secara berturut-turut. “Kalau mau mengajukan revisi,  silakan, tetapi kita akan merevisinya sesuai aturan yang ada,” tegasnya.[dni]