180311 Jalur Rel KA Angkutan Umum Bisa Dibangun Swasta

Jakarta –Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah
merumuskan aturan khusus terkait pembangunan rel kereta api untuk
publik oleh badan usaha.

Hal ini dimungkinkan karena aturan mengenai tata cara keterlibatan badan usaha tersebut dirumuskan sebagai produk turunan dari Undang-undang No 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, penerbitan aturan tersebut kian mendesak untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur kereta api sebagai angkutan massal untuk barang dan
penumpang. Melalui aturan itu, badan usaha, baik milik negara, daerah, maupun swasta dimungkinkan untuk membangun prasarana kereta api.

“Saat ini sedang dirumuskan dalam bentuk Keputusan Menteri (KM). Tapi
harus menunggu kajian terkait formulasi perhitungan PSO (public
service obligation), IMO (infrastructure maintanance and operation),
dan TAC (track access charge) selesai. Bapenas sedang mengaji. Nanti KM-nya untuk melengkapi itu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (17/3).

Menurutnya, dengan terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah dan tingginya kebutuhan akan sarana transportasi massal berbiaya murah untuk meningkatkan daya saing logistik Indonesia, maka keterlibatan badan usaha dalam pembangunan jalur ganda kereta api semakin diperlukan.

Contohnya,  jalur untuk kereta api
Semarang-Surabaya dan Bandung Selatan-Purwokerto. “Tapi Semarang-Surabaya akan diprioritaskan. Bandung
Selatan-Purwokerto juga karena saat ini masih single track. Untuk
Jabodetabek juga masuk terutama di circle line. Akan dikembangkan agar
elevated (rel layang), karena jika tidak, akan mengganggu lalu lintas
yang ada di bawahnya. Bayangkan, setiap lima menit akan ada buka tutup gerbang palang kereta api,” tuturnya.

Diungkapkannya,  tender pembangunan rel akan dilakukan oleh pemerintah. Adapun, rel yang dibangun oleh badan usaha tetap dimiliki oleh pemerintah, tetapi dikelola melalui mekanisme konsesi. Hak maupun jangka waktu konsesi sendiri akan dihitung berdasarkan nilai investasi badan usaha dan trafik lalu lintas kereta di jalur tersebut.

“Jadi nantinya, rel yang dibangun badan usaha itu akan dikelola
seperti jalan tol. Investor akan kelola dalam masa konsesi. Operator
kereta bayar TAC ke badan usaha. Karena itu, sekarang kita kaji
perhitungan IMO, PSO, dan TAC. Supaya formulasinya lebih jelas dan
memberikan gambaran bagi badan usaha yang berminat ikut pembangunan rel,” jelasnya.

Diungkapkannya,  hingga 2014 kebutuhan biaya untuk pengembangan infrastruktur perkeretaapian nasional mencapai  82 triliun rupiah.  Sementara, untuk wilayah Jabodetabek kebutuhannya sekitar  30 triliun rupiah. Kebutuhan itu tentu tidak bisa hanya dipenuhi oleh anggaran pemerintah melalui APBN.

“Di satu sisi, pemerintah ingin kareta api jadi tulang punggung
angkutan barang dan penumpang. Kapasitas muatan lebih besar sementara penggunaan BBM lebih rendah enam kali lipat dari angkutan darat. Begitu juga dari sisi emisi, terendah dari seluruh angkutan yang ada. Tentunya dari sisi efisiensi, ini lebih menguntungkan,” tegasnya.

Wajar
Berkaitan dengan rencana kenaikan tarif kereta api untuk kelas non ekonomi,  Bambang meminta besarannya ditetapkan secara wajar walau untuk tarif tersebut pemerintah tidak berhak menentukan.

“Pada prinsipnya  tarif non ekonomi itu ditentukan oleh harga pasar, tetapi kita melihat batas-batas kepatutan dan kewajiban. Tarif ini dimonitor oleh dirjen perkeretaapian,” katanya.

Menurutnya, pengaturan tarif untuk kelas non ekonomi telah diserahkan kepada operator yaitu PT KAI. Namun perusahaan tersebut juga harus melihat daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI, Ignasius Jonan mengatakan kenaikan tarif sebesar 5-10 persen akan diberlakukan mulai 1 April depan.

Sementara Direktur Komersial PT KAI Sulistio Wimbo Hardjito mengatakan, kenaikan tarif ini dilakukan oleh PT KAI sebagai upaya perusahaan untuk mengantisipasi inflasi yang berakibat pada kenaikan beban operasional yang semakin meningkat.[Dni]