170311 BRTI Sebaiknya Didukung Perpres

JAKARTA—Pembentukan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebaiknya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) agar tercipta pengawas yang kuat dan independen.

“Jalan tengah dari masalah idependensi BRTI sebaiknya meniru Komisi Kejaksaan. Dibentuk dan dilantik oleh Presiden, sehingga tidak tergantung kepada kementrian teknis masalah anggaran. Ini akan menciptakan idependensi,” ungkap Direktur Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) Kamilov Sagala di Jakarta, Rabu (16/3).

Dijelaskannya masalah anggaran sangat penting bagi idependensi suatu lembaga pengawas karena jika tergantung kepada kementrian dimana bagian dari diawasinya akan menggerus kemandirian. ”Di Komisi Kejaksaan itu anggaran dari Menkopolhukam, tetapi pertanggungjawaban semua ke Presiden. BRTI jika dibentuk melalui Perpres bisa seperti itu sehingga tidak tergantung lagi ke Kemenkominfo,” tuturnya.

Ditegaskannya, pengawas yang idependen dan kuat diperlukan oleh industri telekomunikasi karena sektor ini telah signifikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. ”Sekarang eranya ekonomi berbasis broadband. Jika tidak ditata lebih cerdas, Indonesia bisa ketinggalan,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menyarankan,  keanggotaan BRTI tetap diisi 7 personil dengan komposisi 5 wakil masyarakat dan 2 wakil pemerintah  untuk membentuk regulator yang tangguh dan independen.

“Kami usulkan  Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika  dikeluarkan dari komposisi keanggotaan BRTI. Sedangkan untuk  jumlah anggota BRTI tetap tujuh orang,” tegasnya.

Diusulkannya, Ketua BRTI dipilih di antara anggota dengan masa kerja selama  satu  tahun. Masa tugas anggota BRTI agar diatur dengan cara tidak bersamaan pengangkatannya, dengan tujuan untuk menjaga kontinuitas sehingga diperlukan kondisi overlapping.

Menurutnya, fungsi regulasi seharusnya dilakukan sepenuhnya oleh BRTI, untuk itu lembaga ini perlu dilengkapi oleh personalia dan sumber daya yang memadai. Selain itu dalam pengambilan keputusan harus transparan dan akuntabel.

“Kalau perlu harus jelas posisi masing-masing anggota terhadap satu masalah. BRTI harus menjadi lembaga yang independent. Masalah independensi ini kami usulkan juga masuk dalam batang tubuh RUU Konvergensi,” jelasnya.

Kemenkominfo sendiri telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk mencari tambahan satu anggota BRTI baru yang memiliki masa bakti hanya 8 bulan ke depan guna melengkapi susunan keanggotaan baru sebanyak 9 orang.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s