170311 Mendesak, Hadirnya Model Bisnis Konten dan Operator

JAKARTA—Para pemangku kepentingan di sektor telekomunikasi harus segera mencari model bisnis yang ideal antara pengembang konten dengan operator agar tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.

”Pengaturan yang jelas dan adaptif dengan teknologi  harus disiapkan oleh
regulator telekomunikasi terkait peran pemain konten atau aplikasi di era konvergensi,” tegas Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Indonesia Johnny Swandi Sjam di Jakarta, Rabu (16/3).

Menurutnya,  jika tidak ada pengaturan yang jelas terhadap pengembang aplikasi  di era konvergensi maka tsunami konsumsi data bisa terjadi di jaringan operator yang berujung peran penyelenggara jaringan hanya menjadi  pipa penghantar data (dumb pipe).

”Di Amerika Serikat teriakan yang keras  tentang debat Network Neutrality sudah terjadi, jika ini tidak diantisipasi hal itu bisa  terjadi di Indonesia,” katanya.

Untuk diketahui, di Amerika Serikat para operatornya digugat oleh pengguna internet karena dinilai memberikan kualitas akses berbeda untuk setiap konten yang ingin dinikmati oleh pengguna. Operator lebih mengutamakan  kualitas akses terbaik bagi mitra kontennya, sementara pihak bukan mitra hanya diberikan best effort.

”Aturan main yang jelas harus ada antara kedua belah pihak ini. Khususnya soal  masalah porsi keuntungan ideal bagi operator dan pengembang,” jelasnya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmasnyah mengungkapkan, jika melihat fenomena suksesnya toko aplikasi Apple, pembagian keuntungan hanya antara Apple dengan para pengembang aplikasi. ”Operator tidak mendapatkan porsi apa-apa. Makin parah lagi, jika ditanya ke microsoft, apple, dan pemain sejenis, mereka tidak memandang operator sebagai pesaing. Ini artinya operator tidak dianggap bagian dari ekosistem,” sesalnya.

Pengamat telematika Soemitro Rustam mengungkapkan, para pemain konten sendiri mendapatkan kendala untuk berkembang karena operator menerapkan pola jaminan pendapatan jika ingin bekerjasama. ”Banyak pengembang konten yang pemain pemula, tetapi langsung diminta jaminan keuntungan oleh operator. Ini membuat mereka susah berkembang,” ungkapnya.[dni]

170311 INSA Minta Revisi PP Dilokalisir untuk Kapal Lepas Pantai Kategori C

JAKARTA—Asosiasi Perusahaan Perusahaan Kapal Nasional (Indonesia National Shipowners’ Association/INSA) meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar revisi Peraturan Pemerintah 20/2010 dilokalisir hanya  kepada kapal kategori C yakni  Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig dan Cable Laying Ship.

“Fokus saja revisinya pada kapal kategori C untuk kepentingan ‘drilling’, seismik dan konstruksi lepas pantai,” kata Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA, Paulis A Djohan, di Jakarta, Rabu (16/3).

Hal ini disampaikan berkaitan dengan  rencana Kementerian Perhubungan yang akan merevisi PP 20/2010 tentang  Angkutan di Perairan, khususnya pasal 5 yang intinya penggunaan kapal berbendera Indonesia dalam konteks cabotage adalah kegiatan penundaan kapal, pengerukan, untuk kegiatan “salvage” dan/atau pekerjaan bawah air, dan pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub Sunaryo  menjamin, revisi itu akan dibatasi pada tiga kegiatan minyak dan gas bumi yakni drilling, seismik dan konstruksi lepas pantai dan kegiatan penunjang lainnya dengan tetap mengedepankan pada kepentingan nasional.

Paulis menjelaskan, seharusnya, revisi itu tidak menyebutkan kegiatan penunjang yang tidak mengangkut barang dan penumpang karena jika itu terjadi, maka hal itu masih bias. “Karena kegiatan penunjang itu bisa banyak,” katanya.

Inilah yang membuatnya meminta revisi sebaiknya tegas dan fokus yakni pada tiga kegiatan migas saja yakni pengeboran, seismik dan konstruksi lepas pantai. “Artinya, jika setelah proses tender berkali-kali tidak ada bendera nasional, barulah asing bisa masuk dan hanya untuk itu, bukan kegiatan penunjang,” katanya.

Diingatkannya, jika dibuka  untuk kegiatan penunjang bisa jadi, ada pihak asing membawa kapal lain yang diklaim sebagai kapal penunjang. “Hal yang terpenting juga, DPR dan Pemerintah harus memberikan tenggat waktu (time line) yang jelas terhadap kesanggupan pemerintah dan pihak terkait untuk memenuhi ketiga kegiatan migas kategori C itu, kapan bisa dilakukan 100 persen oleh nasional,” katanya.

Revisi PP itu sendiri dipastikan pemerintah, setelah sebelumnya rencana revisi UU 17/2008 gagal disepakati oleh Komisi V DPR. Sebelumnya Sunaryo memastikan bahwa revisi tersebut tidak akan bertentangan dengan UU No 17/2008 tentang Pelayaran.
Diungkapkannya, draft dari revisi PP itu telah selesai dikerjakan dan optimistis bisa selesai sebelum 7 April 2011.

“Dalam revisi itu akan ditegaskan pengoperasian kapal untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi  lepas pantai (offshore) yang bersifat khusus dan tidak digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang masih boleh menggunakan kapal asing. Sedangkan untuk kapal pendukungnya seperti crew boat wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia,” katanya.[dni]

170311 Garuda Lego 7 Pesawat

Jakarta—PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA)  berencana menjual tujuh unit pesawat Boeing 737-400 tahun ini  dengan harga pasar yang ada saat ini.

Direktur Keuangan Garuda, Elisa Lumbantoruan mengatakan, sesuai dengan rencana korporasi untuk terus meningkatkan jumlah pesawat mudanya, Garuda akan menghilangkan seluruh pesawat Boeing 737 seriesnya secara bertahap

Untuk jenis Boeing 737 series, Garuda saat ini memiliki 22 unit yaitu tujuh Boeing 737-400, 10 unit Boeing 737-300 dan lima unit Boeing 737-500.  “Tahun ini yang akan dijual adalah Boeing 737-400 lebih dulu. Lainnya menyusul dan tahun 2014 diharapkan seluruh armada kita sudah baru,” kata Elisa di Jakarta, Rabu (16/3).

Menurutnya, Garuda saat ini sedang mengundang perusahaan apraisal atau penilai harga pesawat. Mereka akan ditender kemudian Garuda akan menunjuk  broker penjualan pesawat. Broker ini yang akan mencari calon pembeli pesawat.

Belajar dari penjualan pesawat tahun lalu yang bisa dibilang gagal, tahun ini Garuda akan menjualnya dengan nilai pasar. “Dulu penilaian harga yang ditetapkan diatas penawaran para calon pembeli sehingga yang laku cuma dua unit,” jelas Elisa.

Tahun ini, strategi penjualan akan diubah, yaitu dengan harga yang berlaku di pasa saat ini, sehingga harganya cukup bersaing.

Mengenai harga pesawat yang ada saat ini, jelasnya, pada November lalu merupakan harga yang cukup tinggi. Namun saat ini setelah adanya isu golobal seperti perang di Libya, tsunami Jepang dan kenaikan harga BBM bisa berpengaruh dengan harga pesawat. Apalagi pesawat tua.

“Dengan naiknya harga BBM, tentu berpengaruh, karena konsumsi BBM pesawat tuanya akan besar, sehingga kurang laku. Akibatnya harganya akan turun,” tandasnya.[dni]

170311 BRTI Sebaiknya Didukung Perpres

JAKARTA—Pembentukan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebaiknya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) agar tercipta pengawas yang kuat dan independen.

“Jalan tengah dari masalah idependensi BRTI sebaiknya meniru Komisi Kejaksaan. Dibentuk dan dilantik oleh Presiden, sehingga tidak tergantung kepada kementrian teknis masalah anggaran. Ini akan menciptakan idependensi,” ungkap Direktur Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) Kamilov Sagala di Jakarta, Rabu (16/3).

Dijelaskannya masalah anggaran sangat penting bagi idependensi suatu lembaga pengawas karena jika tergantung kepada kementrian dimana bagian dari diawasinya akan menggerus kemandirian. ”Di Komisi Kejaksaan itu anggaran dari Menkopolhukam, tetapi pertanggungjawaban semua ke Presiden. BRTI jika dibentuk melalui Perpres bisa seperti itu sehingga tidak tergantung lagi ke Kemenkominfo,” tuturnya.

Ditegaskannya, pengawas yang idependen dan kuat diperlukan oleh industri telekomunikasi karena sektor ini telah signifikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. ”Sekarang eranya ekonomi berbasis broadband. Jika tidak ditata lebih cerdas, Indonesia bisa ketinggalan,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menyarankan,  keanggotaan BRTI tetap diisi 7 personil dengan komposisi 5 wakil masyarakat dan 2 wakil pemerintah  untuk membentuk regulator yang tangguh dan independen.

“Kami usulkan  Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika  dikeluarkan dari komposisi keanggotaan BRTI. Sedangkan untuk  jumlah anggota BRTI tetap tujuh orang,” tegasnya.

Diusulkannya, Ketua BRTI dipilih di antara anggota dengan masa kerja selama  satu  tahun. Masa tugas anggota BRTI agar diatur dengan cara tidak bersamaan pengangkatannya, dengan tujuan untuk menjaga kontinuitas sehingga diperlukan kondisi overlapping.

Menurutnya, fungsi regulasi seharusnya dilakukan sepenuhnya oleh BRTI, untuk itu lembaga ini perlu dilengkapi oleh personalia dan sumber daya yang memadai. Selain itu dalam pengambilan keputusan harus transparan dan akuntabel.

“Kalau perlu harus jelas posisi masing-masing anggota terhadap satu masalah. BRTI harus menjadi lembaga yang independent. Masalah independensi ini kami usulkan juga masuk dalam batang tubuh RUU Konvergensi,” jelasnya.

Kemenkominfo sendiri telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk mencari tambahan satu anggota BRTI baru yang memiliki masa bakti hanya 8 bulan ke depan guna melengkapi susunan keanggotaan baru sebanyak 9 orang.[dni]

170311 Aturan Modern Licensing Sebaiknya Direvisi

 
JAKARTA—Regulator sebaiknya merevisi aturan modern licensing (Lisensi modern) untuk mengikuti perkembangan bisnis telekomunikasi yang bernafaskan Coopetition.

”Industri telekomunikasi itu di dalam bersaing ada kerjasama. Saat  penetrasi sudah tinggi, sudah tidak tepat  memaksa operator untuk membangun hingga ke pelosok. Paradigma ini harus diganti,” ungkap Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi di Jakarta, Rabu (16/3).

Menurutnya, hal yang ideal adalah cukup ada satu operator di pelosok karena jika terlalu banyak pemain justru tidak memberikan pendapatan bagi semua pihak. ”Ketika ada dua pemain atau tiga di satu area pelosok, kasihan operator pertama yang hadir, pendapatannya langsung tergerus sementara titik impas belum didapat,” jelasnya.

Masih menurut Hasnul, operator saat  ini membutuhkan kerjasama terutama dalam penggunaan infrastruktur bersama mulai dari level backbone, backhaul, hingga akses. ”Jika itu bisa dilakukan, maka investasi penggelaran jaringan bisa dihemat dan digunakan untuk hal lainnya. Pelanggan pun akan senang karena kualitas meningkat,” katanya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengakui diperlukannya komitmen dari pemerintah untuk membantu operator yang membangun di area pelosok. ”Memang ideal untuk area pelosok itu cukup satu operator saja. Lebih ideal adanya insetif, misal tarif yang khusus,” katanya.

Menurutnya, masalah penggelaran jaringan telekomunikasi harus diserahkan kepada pemain yang benar-benar nafas dari infrastruktur sehingga tidak terjadi spekulasi sehingga merugikan industri. ”Kita sudah dapat pelajaran dari Palapa Ring atau tender Wimax dimana ada pelaku usaha yang kurang paham jaringan telekomunikasi ikut bermain. Akhirnya kelimpungan sendiri dalam realisasi. Dan terbukti untuk Palapa Ring Telkom yang mampu menyelesaikan tahap pertama dan komersial bulan depan,” jelasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, harus ada kejelasan di masa depan pihak yang membangun jaringan fisik, jasa, virtual, dan portal. ”Soal backbone bandwitdh sangat krusial. Pemerintah harus berani menunjuk satu operator membangun, jika tidak masalah akan berlarut-larut,” tegasnya.[dni]

170311 Saatnya Melakukan Revolusi

Masa kejenuhan yang mulai menyergap industri telekomunikasi membuat operator harus lebih cepat mengubah diri baik dari sisi layanan ataupun budaya perusahaan. “Operator harus berani melakukan perubahan besar-besaran atau revolusi jika ingin mencari peluang di masa kejenuhan. Perubahan itu harus menjadikannya sebagai pemain Telco-Internet” tegas Praktisi Telematika Suryatin Setiawan di Jakarta, Rabu (16/3).

Menurutnya, perubahan sebagai Telco-Internet harus dilakukan karena pendorong adanya pertumbuhan di masa depan adalah internet. “Ini karena pasar berubah menjadi C-Generation atau generasi yang terkoneksi (Connected Generation). Operator harus mengikuti dan memahami nafas dunia internet,” katanya.

Dijelaskannya,  jika operator ingin mengubah diri maka terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan yakni masalah budaya perusahaan, cara berhubungan, pelayanan pelanggan, pemasaran, produk, dan infrastruktur jaringan.

Operator yang menganut bisnis akses dan jaringan dari sisi budaya perusahaan memiliki birokrasi yang panjang dan kaku. Untuk itu harus mengubah diri menjadi perusahan yang berorintasi pada target, komunikasi antarorganisasi yang flat, dan bereaksi cepat.

Untuk aspek cara berhubungan, pola pikir penyedia jaringan dan melihat operator lain harus diganti menjadi kemitraan yang efektif dan cepat. Sedangkan dalam cara berhubungan dengan pelanggan tidak bisa lagi mengandalkan call center atau tempat purnajual. Pola tersebut harus diganti pemanfaatan situs, online chatting, dan video call.

”Dalam masalah purnajual ini memang ada keinginan operator mengadaptasi dengan membuat fanpage atau situs perusahaan. Masalahnya itu belum interaktif bahkan cenderung hanya menjadi aksesori,” katanya.

Padahal, jika mampu mengoptimalkan perangkat digital marketing, lanjutnya operator akan bisa mengubah pola pemasaran tradisional yang mengandalkan iklan konvensional dan direct sales menjadi berjualan melalui jejaring sosial, Customer Relationship Management, dan mobile advertising.

Aspek berikutnya yang harus diubah adalah masalah kemasan produk dari berbasis jaringan menjadi perangkat pelanggan. ”Tidak ada lagi produk yang memiliki umur panjang jika menjadi Telco-Internet, semua dipasok dari pengembang aplikasi dan internet. Makin berat tantangannya pelanggan menginginkan aplikasi itu gratis,” katanya.

Terakhir adalah aspek jaringan harus mulai bisa memberikan koneksi yang cepat dan lancar dimana backhaul menggunakan serat optik dan untuk mengakali kepadatan di tingkat akses menggunakan wifi. ”Harus terbuka juga pemikiran tentang pemakaiaan bersama frekuensi bagi operator yang longgar kapasitasnya,” tuturnya.

Business Development Director Ericsson Sigit Permana menambahkan, operator harus memperhatikan arsitektur jaringannya dalam menyalurkan data  agar pasar tidak kecewa dengan kualitas  yang dihantarkan. ”Pelanggan harus dididik masalah kebutuhan penggunaan koneksi. Jika operator ingin  membuka pasar baru dengan menggandeng pasar selain telekomunikasi, harus dilihat produk yang membutuhkan koneksi real time. Jika tidak, investasi besar akan terus menerus dibutuhkan untuk menambah kapasitas,” jelasnya.

Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko mengakui,  kondisi industri yang sedang mengalami transisi dan turbulensi sehingga operator dituntut untuk memiliki inisiatif portofolio  yang baik sehingga dapat mengoptimumkan sumber daya dalam meraih peluang yang ada.

”Industri telekomunikasi masih menjadi bread and butter untuk operator. Dengan kondisi “red ocean”, operator dituntut untuk menjalankan berbagai upaya seperti Micro Segmentation, Loyalty & Retention, Assets Utilization, Operational Excellence,” jelasnya.

Namun, di sisi lain, operator juga perlu masuk ke dalam bisnis broadband di mana potensinya masih sangat besar, namun banyak pemain yang mulai agresif masuk ke sini sehingga bisnis ini mulai masuk ke “purple ocean”. ”Operator juga perlu terus mencoba menciptakan inovasi “blue ocean” untuk membangun landasan yang kuat bagi pertumbuhan dalam industri yang konvergensi,” tuturnya.[dni]

170311 Transformasi di Masa Jenuh

Pengguna jasa telekomunikasi pada akhir tahun lalu berdasarkan data yang dilansir oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)  sudah mencapai 80 persen dari total jumlah populasi yakni  berjumlah  237.556.363 orang.

Kondisi ini tentunya memaksa para operator  harus pintar-pintar mengemas peluang di tengah pasar yang mulai masuk masa kejenuhan.

Berdasarkan catatan, Indonesia saat ini memiliki delapan operator telekomunikasi seluler, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Mobile-8 Telecom, Smart Telecom, Natrindo Telepon Seluler, Hutchison CP Telecom, dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

Selain itu, negeri ini juga punya lima operator telepon tetap baik berbasis kabel maupun nirkabel dengan kode area terbatas, seperti Telkom, Indosat, Bakrie Telecom, Mobile-8 Telecom, dan Batam Bintan Telekomunikasi.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Syukri Batubara mengatakan, para pemain dituntut melakukan  inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang tinggi agar mampu bertahan.

“Kini masyarakat selaku konsumen jasa telekomunikasi sudah cukup cerdik dan mudah membedakan operator mana yang kreatif dan sebaliknya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (16/3).

Dimintanya,  industri agar tidak buru-buru menyalahkan pemerintah karena keterbatasan sumber daya frekuensi. “Jangan buru-buru minta tambahan frekuensi. Itu namanya jalan pintas. Hal yang bagus adalah dengan keterbatasan sumber daya, namun kreativitas dan inovasi tetap terjaga dan justru lebih baik,” katanya.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam  menjelaskan, penetrasi yang tinggi  membuat industri mulai masuk ke masa kejenuhan. Sedangkan kondisi keuangan operator adalah pertumbuhan pendapatannya tertekan walaupun trafik  mengalami kenaikan yang eksponensial dan kapasitas jaringan  terisi penuh.

Menurutnya, cepatnya Indonesia mencapai masa kejenuhan salah satu pemicunya karena  tidak ada batas yang jelas antara pemain seluler dan fixed wireless access (FWA). Hal ini membuat  salah satu pemain, yakni FWA kian terdesak. ”Lihat saja dari revenue per minute (RPM) seluler yang mulai menyamai FWA dimana hal ini berarti pasar yang tadinya milik FWA telah digerus oleh pemain seluler,” jelasnya.

Ditegaskannya, pemain FWA pun dinilai tak bisa berbuat banyak. Apalagi, isu keterbatasan frekuensi menjadi kendala bagi pemain dengan lisensi ini untuk bermain di sektor yang dianggap keluar dari kejenuhan yakni data. ”Salah satu solusi dari kondisi ini adalah diperlukannya regulator yang kuat dalam memantau atau mengawasi persaingan usaha serta menata kembali industri. Tujuannya tentu agar tidak terjadi kondisi dimana satu pihak merasa dalam posisi tidak menguntungkan,” katanya.
.
Solusi lainnya,  seluruh operator juga diimbau untuk melakukan persaingan usaha yang sehat khususnya dalam berpromosi agar semua operator bisa saling menguntungkan bukannya malah akan semakin merugikan operator itu sendiri atau bahkan sampai merugikan pelanggan, tukas Johnny.

Kurva Kedua
Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengungkapkan, kunci untuk keluar dari ancaman kejenuhan pasar terlebih di era konvergensi adalah  bertransformasi. ”Ini tengah kami bangun melalui platform bisnis baru berbasis TIME, yakni telecommunication, information, media, dan edutainment,” katanya.

Dijelaskannya, tantangan yang dihadapi oleh operator telekomunikasi untuk bermain dimana data dan konten menjadi mesin pertumbuhan adalah budaya dimana penyelenggara jaringan selalu memerlukan modal yang besar dan investasi jangka panjang.

CEO & Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko berpendapat, untuk bisa bertahan di tengah sengitnya kompetisi, operator harus bisa memenuhi new wave demand.”Ini eranya new generation of users, the rise of social network power. Generasi baru ini kita sebut juga sebagai generasi “C” alias content, dimana social network begitu powerfull dengan ditunjang oleh 180 juta pengguna telepon selular,” kata Harry.

Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi mengungkapkan, operator sedang mencari jalan menuju kurva kedua dari berbisnis karena jasa telekmunikasi dasar mulai masuk era kejenuhan.

”Kurva kedua itu adalah kombinasi akses data dan dervatif dari akses data dimana operator tidak hanya sekadar menjadi pipa penghantar,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini hampir semua orang sudah memiliki ponsel, dan tarif murah sudah diterapkan oleh semua operator, yang semuanya hampir memiliki jangkauan layanan seluler hingga 90 persen  populasi, maka perseroan  harus segera berpikir keras agar bisa terus tumbuh.

“Kalau tidak tumbuh, maka perusahaan ini pelan namun pasti akan stagnan atau melemah, lalu mati. Pada kondisi mendekati maturity seperti ini, operator harus segera semaksimal mungkin mencari sumber pertumbuhan baru selain dari layanan voice dan SMS, antara lain melalui layanan data,” jelasnya.

Business Development Director Ericsson Indonesia Sigit Permana  memprediksi dalam waktu sembilan tahun mendatang 270 juta orang dan 1,7 miliar perangkat akan terkoneksi oleh akses telekomunikasi. ”Coumpound Annual Growth Rate (CAGR) dari pertumbuhan itu mencapai 24,13 persen. Jika operator tidak mulai melirik permainan baru, akan terperangkap di masa kejenuhan,” jelasnya.

Direktur Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengatakan, dibanyak negara masalah penetrasi melebihi jumlah penduduk adalah hal yang biasa. ”Masih banyak peluang yang bisa digarap, apalagi hingga sekarang jumlah pasti tingkat pindah layanan (Churn) iu belum pasti,” katanya.

Menurutnya, peluang yang bisa digarap adalah operator tidak fokus hanya di Jawa karena di luar pulau itu ada potensi pasar sebesar 42 persen yang belum digarap secara potensial. ”Untuk masalah membuka area baru ini dibutuhkan bantuan dari pemerintah berupa insentif baik keringanan pajak atau membuka jaringan dengan dana Universal Service Obligation,” katanya.[dni]