160311 Aturan Kapal Khusus Lepas Pantai Berbentuk PP

JAKARTA—Aturan Kapal Khusus Lepas Pantai (Offshore) akan berbentuk Peraturan Pemerintah guna memberikan jaminan kepastian usaha di sektor pelayaran.

“Rencananya yang akan direvisi adalah PP 20/2010 Pasal 5 akan diubah. Kalau perubahan itu tidak bertentangan dengan aturan di atasnya yakni Undang-Undang,  maka revisi UU Pelayaran akan dibatalkan,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo di Jakarta, Selasa (15/3).

Diungkapkannya, draft dari revisi PP itu telah selesai dikerjakan dan optimistis bisa selesai sebelum 7 April 2011. “Dalam revisi itu akan ditegaskan pengoperasian kapal untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi  lepas pantai (offshore) yang bersifat khusus dan tidak digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang masih boleh menggunakan kapal asing,” katanya.

Sedangkan untuk kapal pendukungnya seperti crew boat wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia. Dalam kegiatan lepas pantai yang masuk kategori khusus adalah Sesismic, dirilling, dan konstruksi lepas pantai. Jenis kapal yang digunakan untuk tiga kegiatan itu biasanya menggunakan kapal tipe C  yakni Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig dan Cable Laying Ship.

Sebelumnya, Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) meminta Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dalam membuat aturan untuk kapal khusus lepas pantai mengedepankan kepentingan nasional dengan memperhatikan pelaku usaha pelayaran lokal.

“Kita menyambut gembira hasil kesepakatan Komisi V DPRI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan pemerintah yang diwakili oleh Kemenhub,  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  dan Kementrian Hukum dan HAM yang menelurkan kesepakatan mengedepankan kepentingan nasionalisme itu. Sekarang tinggal menunggu tindak lanjutnya,” ujar Ketua umum INSA Johnson W Sutjipto.

Dia meminta, dalam  membuat  peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang (UU)  terkait ketentuan pengoperasian kapal untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi  lepas pantai (offshore) yang bersifat khusus dan tidak digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang yang dikeluarkan selambat-lambatnya pada 7 April nanti, masalah kepentingan nasional tetap harus dikedepankan.

Kepentingan nasional disini adalah dalam memberikan dispensasi beroperasinya kapal asing untuk kegiatan khusus lepas pantai khususnya dengan mengeluarkan Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) secara ketat. “Rencananya nanti sebelum PPKA dikeluarkan ada rapat tripatrit antara Kemenhub,  BP Migas, dan INSA untuk memastikan ketersediaan kapal lokal. Dengan begitu, tidak sembarangan kapal asing diberiakn dispensasi,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah diminta untuk memberikan jaminan terkait kepastian kapal lokal untuk mendapatkan pekerjaan lepas pantai kala tender dilakukan. “Idealnya ini diatur juga dalam peraturan tersendiri atau dimasukkan dalam aturan khusus yang akan dibuat itu,” katanya.

Juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan mengakui akan ada aturan khusus yang  bisa berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri untuk kapal asing di kegiatan khusus lepas pantai. Kegiatan khusus yang diatur adalah Sesimic, Dirlling, dan konstruksi lepas pantai.
Sedangkan kegiatan pelayaran niaga nasional wajib menggunakan kapal lokal. Semua ini dilakukan demi menjunjung azas cabotage tetap berjalan di Indonesia.

Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011. Saat ini hanya tinggal sektor Off Shore yang belum menjalankan cabotage.[dni]