140311 Pemerintah Harapkan PTTEP Secepatnya Setujui MoU

JAKARTA – Pemerintah mengharapkan perusahaan kilang minyak di Australia, PTTEP Australasia, secepatnya menandatangan Memorandum Of understanding (MoU) terkait masalah ganti rugi tumpahan minyak di Laut Timor tahun lalu.

“Rencananya, pada akhir Maret atau awal April ini kami akan menandatangani kesepakatan (Memorandum of Understanding/Mou) dengan perusahaan itu untuk masalah ganti rugi,” ungkap Menhub Freddy Numberi yang ditunjuk menjadi ketua tim perunding Indonesia untuk kasus yang dikenal dengan nama Montara itu akhir pekan lalu.

Ditegaskannya,  pemerintah meminta perusahaan mengganti kerugian senilai  2,4 miliar dollar AS atau sekitar  23 triliun rupiah. “Perusahaan akan memverifikasi kembali angka tersebut dan mereka sepakat menuangkannya dalam MoU  ,” katanya.

Dijelaskannya,  dalam lingkup internasional, nilai klaim yang diajukan Indonesia untuk perusahaan terbilang tinggi. Untuk itu, Indonesia akan menunggu verifikasi yang dilakukan tim PTTEP Australasia.

Dia meminta, setelah melakukan kesepakatan, perusahaan melakukan verifikasi dengan kerangka waktu (time frame) yang jelas. “Setelah verifikasi, perusahaan akan menjawab secara resmi, termasuk di dalamnya mengenai klaim yang diberikan Indonesia. Diterima atau tidak, tergantung nanti,” tuturnya.

Ketua Tim Advokasi Pencemaran Laut Timor, Masnellyarti Hilman mengharapkan kali ini PTTEP Australasia memberikan time frame yang jelas karena ini menyangkut kesejahteraan masarakat di sekitar Laut Timor. “Hal ini bisa menimbulkan keresahan oleh semua pihak, terutama masyarakat NTT,” katanya.

Menurutnya,  time frame yang jelas diperlukan  karena pengalaman sebelumnya perusahaan pernah melakukan komitmen. Tapu ternyata tidak melaksanakan komitmen yang telah diberikan. ”Kami ingin mereka komitmen dan menerima usulan kami,” ujar dia.

Dari total  23 triliun rupiah  yang diklaim pemerintah, jelas Nelly, sebanyak  17 triliun rupiah  diantaranya untuk mengganti rugi sosial ekonomi di Laut Timor,  4 triliun rupiah  untuk pemulihan, sedangkan sisanya untuk pemantauan dan pengeluaran pemerintah akibat bocornya kilang minyak tersebut.

Masih menurutnya,  sampai saat ini perusahaan telah menyepakati untuk mengganti rugi kepada para nelayan di sana. ”Namun, mereka meminta waktu untuk memverifikasi berapa banyak nelayan di sana,” katanya.

Untuk itu, Nelly meminta pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyiapkan data berapa banyak nelayan yang akan diganti kerugiannya selama laut tersebut tercemar. ”Ini akan disampaikan pada bulan ini juga,” ujar dia.

Namun, poin yang belum disepakati antara lain mengenai pencemaran minyak yang mengenai pantai. Perusahaan masih memverifikasi mengenai hal ini. ”Mereka belum sepakat karena menurut mereka pencemaran tidak sampai ke pantai,” katanya.

Mengenai bentuk pembayaran klaim, menurut Nelly, pemerintah menginginkan pembayaran langsung diberikan setelah kesepakatan dilakukan. ”Maksudnya, jika perusahaan telah memverifikasi dan menyepakati angkanya, kami meminta perusahaan segera membayar.”

Menurut dia, klaim akan dibayarkan kalau verifikasinya sudah disetujui oleh kedua belah pihak dengan batas waktu yang diberikan oleh Indonesia hingga Juni mendatang. ”Mereka mengusulkan pembayaran dimulai pada Oktober. Tapi kami inginnya (pembayaran) mulai Juni,” kata dia.

Selanjutnya Freddy mengatakan, perusahaan itu  akan membayar  5 juta dollar AS kepada Indonesia sebagai tanggung jawab sosial perusahaan tersebut atau Corporate Social Responsibility (CSR).

” Uang  5 juta dollar AS itu bukan bagian dari klaim.  Pembayaran tersebut menjadi bantuan sementara dari perusahaan untuk masyarakat di sekitar Laut Timor. Bantuan tersebut diberikan sembari menunggu verifikasi data yang dilakukan perusahaan tersebut selesai dilakukan,” katanya.[dni]

140311 Mandala Kemungkinan Beroperasi Mei

JAKARTA–Maskapai swasta yang selamat dari pailit, Mandala Airlines, kemungkinan bisa beroperasi pada Mei nanti setelah finalisasi proses masuknya investor baru ke maskapai itu.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti Singayuda Gumay mengungkapkan, pihak manajemen Mandala telah melayangkan surat kepadanya akan terbang pada Mei mendatang. “Mereka menyatakan akan kembali terbang pada Mei nanti,” katanya di Jakarta akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, sebelum terbang Maskapai itu harus memberikan rencana bisnis termasuk para investornya.Laporan terakhir yang diberikan Mandala adalah mengenai kesepakatan dengan para krediturnya, terkait dengan konversi utang menjadi saham.

Tetapi rencana Mandala tersebut tergantung dari evaluasi pemerintah yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan udara kemenhub. Mandala  harus menyerahkan rencana bisnis dalam lima tahun ke depan. Rencana bisnis itu antara lain memuat armada yang digunakan, rute dilayani, serta perkiraan keuntungan. “Jika rencana bisnisnya bisa diterima dan realistis,  bisa beroperasi. Masalah izin rute itu mudah, bukan sesuatu
yang sulit,” tuturnya.

Direktur Utama Angkasa Pura II Tri S Sunoko mengakui, manajemen Mandala  telah menyatakan secara lisan agar terminal 3 Bandara Soekarno Hatta untuk tidak diserahkan kepada pihak lain dahulu. “Menurut manajemennya  Mandala masih bisa terbang pada Mei atau Juni, jadi kami tidak akan memberikan kepada maskapai lain dahulu,” jelasnya.

Diungkapkannya, permintaan beberapa maskapai untuk menggantikan Mandala mengisi terminal tersebut masih belum direspon. “Saya masih yakin Mandala masih bisa terbang, jadi kita memberikan kesempatan kepada maskapai itu,” katanya.

Pengurus Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (Astindo), Herna P Danuningrat mengharapkan jika  Mandala telah terbang, tiket-tiket yang dulu sempat terbeli dan belum bisa digunakan masih
bisa diganti oleh Mandala.

sedangkan  Presiden Direktur Mandala, Diono Nurjadin mengungkapkan,    finalisasi proses dengan para investor akan selesai sebelum akhir Maret ini. “Kami bisa pastikan tanggal mulai operasi setelah proses dengan investornya sudah final. Jadi, mohon bersabar dulu,” jelasnya.[dni]