120311 Aturan Kapal Khusus Lepas Pantai Harus Kedepankan Nasionalisme

JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) meminta Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dalam membuat aturan untuk kapal khusus lepas pantai mengedepankan kepentingan nasional dengan memperhatikan pelaku usaha pelayaran lokal.

“Kita menyambut gembira hasil kesepakatan Komisi V DPRI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan pemerintah yang diwakili oleh Kemenhub,  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  dan Kementrian Hukum dan HAM yang menelurkan kesepakatan mengedepankan kepentingan nasionalisme itu. Sekarang tinggal menunggu tindak lanjutnya,” ujar Ketua umum INSA Johnson W Sutjipto di Jakarta, Jumaat (11/3).

Dia meminta, dalam  membuat  peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang (UU)  terkait ketentuan pengoperasian kapal untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi  lepas pantai (offshore) yang bersifat khusus dan tidak digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang yang dikeluarkan selambat-lambatnya pada 7 April nanti, masalah kepentingan nasional tetap harus dikedepankan.

Kepentingan nasional disini adalah dalam memberikan dispensasi beroperasinya kapal asing untuk kegiatan khusus lepas pantai khususnya dengan mengeluarkan Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) secara ketat. “Rencananya nanti sebelum PPKA dikeluarkan ada rapat tripatrit antara Kemenhub,  BP Migas, dan INSA untuk memastikan ketersediaan kapal lokal. Dengan begitu, tidak sembarangan kapal asing diberiakn dispensasi,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah diminta untuk memberikan jaminan terkait kepastian kapal lokal untuk mendapatkan pekerjaan lepas pantai kala tender dilakukan. “Idealnya ini diatur juga dalam peraturan tersendiri atau dimasukkan dalam aturan khusus yang akan dibuat itu,” katanya.

Sebelumnya, juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan mengakui akan ada aturan khusus yang  bisa berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri untuk kapal asing di kegiatan khusus lepas pantai. Kegiatan khusus yang diatur adalah Sesimic, Dirlling, dan konstruksi lepas pantai.
Sedangkan kegiatan pelayaran niaga nasional wajib menggunakan kapal lokal. Semua ini dilakukan demi menjunjung azas cabotage tetap berjalan di Indonesia.

Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011. Saat ini hanya tinggal sektor Off Shore yang belum menjalankan cabotage.

Di Off Shore sendiri kapal yang melayani terbagi atas tiga kategori yakni A, B, dan C. Kelompok A yakni  jenisn Tugboats, Mooring Boats, Utility Vessels, Barges, Landing Craft, Oil Barges, Security Boats, Sea Trucks, Crew Boats, Crane Barges, Pilot Barges dan Anchor Boat ditutup bagi kapal asing  mulai 1 Januari 2010.

Sedangkan kapal kelompok B yakni jenis Accomodation barges ukuran 250 ft class ke atas, Anchor Handling and Tugs (AHT), Anchor Handling and Tug Supply (AHTS), ASD tTugboats, Platform Supply Vessel (PSV),  Seismic Vessel, Crane Barge, Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO).

Adapun kapal kelompok C yakni Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig dan Cable Laying Ship. Kapal tipe C inilah yang masuk kategori khusus nantinya. “Nantinya dalam aturan itu juga ditegaskan kegiatan mengangkut  logistik bagi kapal khusus ini harus oleh kapal berbendera Indonesia,” jelas Bambang.

Berkaitan dengan nasib rencana revisi UU Pelayaran yang diajukan oleh pemerintah, Bambang menjelaskan, Komisi V DPR RI sepakat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai perlu tidaknya mengubah UU itu.

Sementara itu, lima dari  sembilan fraksi di DPR RI menolak usulan revisi  UU Pelayaran yang menghapus penerapan asas cabotage bagi kapal-kapal asing yang menunjang kegiatan industri minyak dan gas bumi (migas) karena dinilai tidak relevan dan berpihak pada kepentingan asing.

Kelima fraksi itu adalah  Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Partai Gerindra.

Juru bicara FG Yoseph A. Nae Soi menegaskan  penerapan asas cabotage dalam angkutan laut dalam negeri adalah harga mati dan mutlak dilaksanakan pada 7 Mei 2011 sebagaimana diamanatkan UU. Karena itu, fraksinya menolak  usulan pemerintah merevisi pasal 341 UU No.17/2008 karena secara subtansi pasal tersebut mendukung pelaksanaan asas cabotage.

“Bagi Fraksi Golkar pemberlakuan asas cabotage dalam industri angkutan laut dalam negeri yang melayanai angkutan penumpang dan barang antar pelabuhan maupun antar pulau sudah final dada tidak perlu dibahas lagi. “ kata Yoseph.

Juru bicara FPKS KH Abdul Hakim juga mengungkapkan alasannya yang sama. Menurut sekretaris FPKS ini, usulan perubahan pasal 341 UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran tidak relevan dengan kandungan substansi pasal 8, 9, 10 dan pasal 341 UU No. 17 tahun 2008 yang semuanya mengatur tentang kegiatan angkutan laut dalam negeri baik untuk mengangkut penumpang maupun barang antarpulau atau antarpelabuhan dan harus berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berwarnaneragaan Indonesia.

Sementara usulan perubahan pasal 341 yang diajukan pemerintah mengatur tentang kapal tertentu yang notabene tidak melayani kegiatan angkutan penumpang maupun barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia seperti kapal survei minyak dan gas bumi, kapal pengeboran, kapal konstruksi lepas pantai  dan kapal penunjang operasi lepas pantai lainnya.

Menurutnya, dalam kesimpulan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No.17 tahun 2008  yang menyatakan,  ”Untuk menjamin ketersediaan kapal asing penunjang kegiatan eksplorasi dan produksi migas di perairan lepas pantai agar kelangsungan produksi migas nasional tidak terhenti, maka perlu dilakukan perubahan UU No.17 tahun 2008,”  menunjukan keberpihakan pemerintah untuk mempertahankan keberadaan kapal-kapal asing.

Juru bicara Fraksi PDIP Lazarus  juga menolak secara tegas usulan revisi UU Pelayaran dan  berpandangan  usulan pemerintah akan menggiring anggapan orang bahwa pemerintah dapat di dikte oleh kepentingan asing

“FPDIP berpendapat bahwa hal ini tidak sesuai dengan semangat kebangsaan. Jika Indonesia  tidak melakukan politik tutup pintu dengan negara lain, maka negara ini akan dibanjiri oleh tenaga kerja asing sementara bangsa sendiri menganggur,” kata Lazarus,  .

Berbeda dengan fraksi-fraksi lainnya, Fraksi Partai Demokrat justru belum dapat memberikan kesimpulan menolak atau menerima. Juru bicara FPD Nova Iriansyah mengatakan fraksinya perlu menkaji lebih dalam usulan revisi yang diajukan pemerintah.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s